Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G di Indonesia mencapai US$30 miliar–US$50 miliar atau sekitar Rp540 triliun–Rp900 triliun hingga 2030 untuk mendorong cakupan layanan generasi kelima tersebut ke 60%–70% populasi.

Ketua Industri Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Big Data Mastel Teguh Prasetya mengatakan estimasi tersebut didasarkan pada asumsi pembangunan jaringan secara masif melalui densifikasi base transceiver station (BTS), perluasan jaringan serat optik (fiberisasi), serta pengembangan ekosistem pendukung layanan 5G.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi layanan 5G mencapai 32% pada 2030. Target tersebut menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih besar mengingat tingkat adopsi 5G Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia yang telah mencapai sekitar 80%.

Menurut Teguh, besarnya kebutuhan investasi tersebut berpotensi menjadi tantangan bagi operator telekomunikasi apabila tidak dibarengi dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa restrukturisasi insentif fiskal dan skema berbagi infrastruktur yang lebih agresif, kebutuhan belanja modal tersebut dapat menjadi hambatan struktural bagi percepatan implementasi 5G di Indonesia.

“Secara langsung mempengaruhi realisasi proyeksi kontribusi 5G terhadap PDB,” kata Teguh kepada Bisnis, dikutip Selasa (16/6/2026).

Estimasi Mastel tersebut disusun dengan merujuk pada sejumlah studi dan proyeksi investasi yang telah dipublikasikan berbagai lembaga.

Studi GSMA memperkirakan kebutuhan investasi jaringan 5G Indonesia mencapai US$18 miliar atau sekitar Rp324 triliun hingga 2030 dengan asumsi berbagi infrastruktur dan densifikasi jaringan pada tingkat moderat.

Sementara itu, penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB) memperkirakan kebutuhan investasi yang lebih besar, yakni Rp473 triliun–Rp591 triliun sepanjang periode 2021–2030. Perhitungan tersebut mencakup biaya spektrum frekuensi, pembangunan BTS, jaringan backhaul, hingga peningkatan core network.

GSMA juga mencatat kebutuhan investasi tambahan sebesar US$16 miliar atau sekitar Rp288 triliun pada periode 2024–2030 untuk mendukung implementasi layanan 5G oleh operator telekomunikasi dan sektor industri.

Sebagai perbandingan, investasi infrastruktur seluler yang telah dikeluarkan operator untuk pengembangan jaringan 2G, 3G, 4G, dan 5G selama periode 2015–2025 secara kumulatif mencapai sekitar US$29 miliar atau setara Rp522 triliun.

Menurut perhitungan Mastel, kebutuhan investasi akan meningkat signifikan apabila Indonesia ingin menghadirkan cakupan 5G yang setara dengan jaringan 4G saat ini yang menjangkau sekitar 97% populasi.

Dengan jumlah BTS 4G yang diperkirakan mencapai sekitar 350.000 unit, kebutuhan BTS 5G diproyeksikan mencapai 1 juta–1,05 juta unit. Adapun jumlah BTS 5G yang telah beroperasi hingga awal 2026 diperkirakan baru sekitar 12.000–15.000 unit. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan pembangunan sekitar 985.000–1,035 juta BTS tambahan.

Dengan asumsi biaya rata-rata pembangunan sebesar US$150.000 atau sekitar Rp2,7 miliar per site, kebutuhan investasi infrastruktur saja diperkirakan mencapai US$147 miliar–US$155 miliar atau sekitar Rp2.646 triliun–Rp2.790 triliun.

Mastel menilai biaya pembangunan satu site 5G baru (greenfield) di Indonesia secara realistis berada pada kisaran US$120.000–US$180.000 atau sekitar Rp2,16 miliar–Rp3,24 miliar per site. Biaya tersebut mencakup perangkat radio access network (RAN) 5G berbasis massive multiple-input multiple-output(massive MIMO), pembangunan jaringan backhaul fiber, sistem daya dan pendingin, pekerjaan sipil, instalasi, hingga biaya sewa lahan menara.

Teguh mengatakan kebutuhan pendanaan sebesar itu akan sulit dipenuhi hanya dari arus kas internal operator, terutama di tengah kondisi average revenue per user (ARPU) yang cenderung stagnan. Dalam skenario cakupan nasional, beban investasi per operator diperkirakan mencapai US$10 miliar–US$17 miliar atau sekitar Rp180 triliun–Rp306 triliun hingga 2030.

Karena itu, lanjut Teguh, Mastel menilai diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti infrastructure sharing melalui model Multi-Operator Core Network (MOCN) maupun Single Wholesale Network(SWN), perluasan model tower as a service, kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), penerbitan sukuk infrastruktur, serta masuknya investasi strategis dari luar negeri.

“Insentif fiskal yang diperlukan yakni tax credit untuk capex 5G, pengurangan BHP frekuensi proporsional terhadap dampak makroekonomi, dan akses pembiayaan murah dari bank BUMN untuk proyek di daerah 3T,” kata Teguh.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna mengeluhkan jaringan 5G di Indonesia yang belum stabil. Terkadang mereka terhubung ke teknologi baru tersebut, secara mengejutkan tiba-tiba melompat ke jaringan 4G.

Sejalan dengan ekspansi infrastruktur tersebut, pengalaman di tingkat konsumen menunjukkan dinamika yang beragam. Salah satu pengguna layanan 5G yang berdomisili di Tangerang, Dhinkis (22), mengakui memang adanya perbedaan kecepatan yang signifikan antara jaringan 4G dan 5G tersebut.

Menurutnya, lompatan performa paling terasa saat melakukan aktivitas dengan kebutuhan latensi rendah, seperti bermain gim daring (online game). Stabilitas ping menjadi indikator utama kepuasan pengguna di segmen ini.

"Kalau tidak pakai 5G, ping saat main gim bisa langsung naik ke angka 160 hingga 299 ms," ujar Dhinkis kepada Bisnis, dikutip Senin (16/2/2026).

Kendati menawarkan kecepatan tinggi, Dhinkis menyoroti masalah stabilitas yang masih menjadi kendala utama. Dia mengeluhkan seringnya terjadi perpindahan jaringan yang kasar dari 5G ke 4G, hal ini justru memutus koneksi sesaat dan mengganggu kenyamanan.

Kondisi tersebut membuatnya lebih memilih menggunakan koneksi 4G saat di luar. Jangkauan yang belum terlalu merata membuatnya lebih memilih bertahan di jaringan 4Guntuk saat ini.

"Hanya dipakai buat streaming lagu di Spotify. Itu pun 5G tidak merata di Jabodetabek, jadi kalau di luar ruangan lebih sering dapat 4G+," tambahnya.

Selain itu, dia juga menilai biaya paket data dan harga perangkat 5G saat ini belum sebanding (worth it) dengan cakupan area yang belum merata.

Sebelumnya, persaingan penggelaran jaringan 5G berjalan lebih agresif pada 2025 dibandingkan dengan 2024. PT Indosat Tbk. (ISAT) mencatatkan lompatan penggelaran 5G yang signifikan, bahkan melampaui PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengklaim telah menyelimuti (blanket coverage) 33 kota dengan jaringan 5G. Rencananya, pada tahun ini perusahaan akan menggelar 5G di 88 kota.

Berdasarkan laporan info memo, dikutip Selasa (17/2/2026), PT Indosat Tbk. (ISAT) mengoperasikan 6.872 unit Base Transceiver Station (BTS) 5G sepanjang 2025. Jumlah itu meningkat tajam dari 2024 yang hanya tercatat 107 unit BTS 5G. Selain 5G, Indosat juga memperkuat jaringan 4G dengan menambah sekitar 18.000 BTS baru sepanjang tahun lalu.

Sementara itu, Telkomsel juga mencatatkan lonjakan signifikan BTS 5G dari sekitar 975 BTS 5G pada akhir 2024 menjadi 5.300 BTS 5G pada akhir 2025.

Adapun XLSMART bakal menghadirkan jaringan XL Ultra 5G+ di 88 kota pada tahun ini. XLSMART ingin masyarakat merasakan layanan 5G yang sesungguhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berpendapat bahwa potensi teknologi 5G dan kecerdasan buatan (AI) akan terbuka jika seiring dengan datangnya frekuensi baru di pita 700 MHz dan 2,6 GHz yang bakal digelar tahun ini.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan konektivitas 5G dimanfaatkan untuk mendukung kecerdasan buatan (AI), otomatisasi industri, smart city, serta komunikasi mesin ke mesin (Internet of Things/IoT), bukan sekadar untuk kebutuhan konsumsi data masyarakat.

Dengan cara pandang tersebut, Mastel berharap 5G mampu menciptakan nilai ekonomi baru, mendorong transformasi industri, serta memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan digital, bukan hanya peningkatan kecepatan koneksi semata.

Hal inilah yang menurut Mastel perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan, termasuk BPKP dan Komdigi, dalam menentukan harga spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang bakal digelar tahun ini.

“Beyond connectivity berarti 5G menjadi pondasi layanan baru, bukan hanya jaringan konsumsi data,” ujar Sarwoto dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Selasa (10/2/2026).

Sarwoto menjelaskan bahwa konektivitas 5G sebenarnya sudah ada di Indonesia, namun pemanfaatannya belum optimal. Banyak masyarakat telah memiliki perangkat yang mendukung 5G, tetapi jaringan tersebut belum tersedia secara merata.

Berdasarkan data yang disampaikan Mastel, cakupan (coverage) 5G di Indonesia masih terbatas, yakni sekitar 4%, dan mayoritas masih terpusat di Jakarta. Kondisi ini membuat perangkat 5G belum dapat digunakan secara maksimal.

Mastel juga menyoroti persoalan utama dalam pengembangan 5G terletak pada frekuensi dan biaya. Harga frekuensi yang dinilai sangat mahal menjadi beban besar bagi operator telekomunikasi. Menurut Mastel, tekanan biaya tersebut turut menyebabkan semakin banyak operator yang gugur karena beban bisnis yang kian berat.

Oleh karena itu, Mastel mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan lama dalam pengelolaan frekuensi. Sarwoto menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyewakan frekuensi kepada operator, melainkan juga menjadi investor strategis.

“Selama ini negara tidak dianggap investor, dia dapat BHP. Tapi kalau misalnya negara itu investor strategis, maka ada suatu hubungan partisipasi, kemudian yang berpikir untuk memenuhi BHP. Jadi ini yang disebut tadi, perlu pemanfaatan,” ujar Sarwoto.

Selain itu, Sarwoto menyarankan agar pengelolaan frekuensi diubah, di mana frekuensi tidak lagi dilelang dengan harga tinggi di awal. Sebaliknya, pengelolaan frekuensi perlu difokuskan pada manfaat jangka panjang, baik bagi industri, perekonomian, maupun masyarakat.

Pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penawaran tertinggi dinilai tidak lagi relevan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi industri dan ekonomi digital.

Lebih lanjut, Mastel menilai pembangunan jaringan 5G tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan merata di seluruh Indonesia dalam waktu bersamaan. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya investasi 5G, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaan jaringan. Jika pembangunan 5G dipaksakan ke daerah yang belum siap secara ekonomi, investasi tersebut berpotensi tidak memberikan manfaat yang sebanding dan justru menimbulkan kerugian bagi operator.

Selain pembangunan bertahap, Mastel juga mendorong penerapan sharing infrastruktur antar operator. Dalam skema ini operator telekomunikasi diharapkan dapat berbagi penggunaan menara, jaringan, dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan biaya pembangunan, mempercepat perluasan jaringan, serta menciptakan industri telekomunikasi yang lebih efisien dan sehat.

Sarwoto menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan 5G juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Aturan lama yang kaku dan berorientasi pada penarikan biaya dinilai sudah tidak lagi relevan dengan tantangan teknologi saat ini. Pemerintah didorong untuk berani menciptakan skema regulasi baru yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi.

Sebagai contoh, pemerintah dapat belajar dari negara lain seperti China dan Thailand yang menerapkan kebijakan pembayaran fleksibel serta memberikan insentif bagi pengembangan jaringan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meringankan beban operator, mendorong investasi, dan mempercepat pemanfaatan 5G secara lebih luas dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyatakan telah membangun pemerataan jaringan 4G secara masif di Indonesia. Saat ini, jaringan 4G Telkomsel telah menjangkau lebih dari 97% populasi nasional.

VP Corporate Communications and Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi mengatakan perusahaan mengoperasikan ratusan ribu base transceiver station (BTS), yang mayoritas merupakan BTS 4G. Infrastruktur tersebut tersebar mulai dari wilayah perkotaan hingga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Ke depan hingga akhir 2026, Telkomsel akan terus memperkuat kualitas dan kapasitas jaringan 4G di area permukiman, pusat aktivitas ekonomi, dan jalur mobilitas tinggi,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Kamis (22/1/2026).

Menurut Fahmi, penguatan jaringan dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan untuk menjaga pengalaman pelanggan, termasuk keandalan dan kecepatan akses. Selain itu, Telkomsel juga mendukung target pemerintah untuk mencapai rasio cakupan 4G nasional minimal 97,5% pada 2026 melalui optimalisasi jaringan eksisting serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Di sisi lain, Telkomsel telah mengoperasikan jaringan 5G secara komersial di lebih dari 80 kota dan kabupaten dengan total lebih dari 5.000 BTS 5G. Penggelaran tersebut difokuskan pada area-area prioritas.

Fahmi mengatakan implementasi 5G dilakukan secara terukur dan selektif, sejalan dengan kesiapan ekosistem perangkat, kebutuhan pasar, serta ketersediaan spektrum.

Hingga akhir 2026, Telkomsel berencana memperluas cakupan 5G yang bersifat contiguous di kota-kota besar, memperkuat jaringan 5G di kawasan industri, bisnis, dan pusat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong pengembangan use case 5G untuk segmen enterprise dan sektor industri, seperti manufaktur, pertambangan, logistik, smart city, transportasi, hingga pariwisata.

“Selain perluasan jaringan, Telkomsel juga aktif mendorong pemanfaatan 5G melalui berbagai kolaborasi lintas sektor agar teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan ritel maupun korporasi,” kata Fahmi.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman. Angka tersebut masih berada di bawah target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) berkomtimen untuk terus memperluas jaringan guna mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,5% pada 2026.

Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza mengungkapkan, hingga saat ini jaringan dan layanan 4G XLSMART telah menjangkau lebih dari 95% total populasi penduduk Indonesia.

“Sementara untuk 5G saat ini baru menjangkau beberapa wilayah/area termasuk menjangkau secara full/blanket di 13 kota/kabupaten di Indonesia sebagaimana kami pernah informasikan sebelumnya,” kata Reza kepada Bisnis pada Senin (19/1/2026).

Reza menambahkan, ke depan cakupan jaringan dan layanan 4G maupun 5G akan terus diperluas seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap arah kebijakan Komdigi yang dinilai sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menghubungkan setiap orang Indonesia demi kehidupan yang lebih baik.

Menurutnya, XLSMART siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperluas jaringan, menghadirkan layanan broadband yang terjangkau, serta mendukung transformasi digital masyarakat di berbagai daerah.

Sementara itu, Komdigi menargetkan cakupan layanan mobile broadband minimal 4G/LTE mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026. Target tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029.

Adapun capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman. Angka tersebut meningkat dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Meski demikian, pencapaian target tersebut dinilai menuntut kesiapan investasi yang lebih besar serta dukungan kebijakan yang kuat, terutama untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai guna mengejar target tersebut.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai. Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai pita frekuensi 2,6 GHz dan 3,5 GHz merupakan spektrum yang paling ideal untuk mendukung pengembangan jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan secara teknis pita mid-band, seperti 2,6 GHz dan 3,5 GHz, memiliki karakteristik yang paling sesuai untuk kebutuhan 5G, terutama dalam menyeimbangkan cakupan dan kapasitas.

“Sebetulnya, pita 2,6 GHz dan 3,5 GHz [memang lebih menarik untuk 5G]. Namun, ada juga kebutuhan terhadap low band,” kata Marwan dalamBisnis Indonesia Forum: Menanti Frekuensi Baru Demi Akselerasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesiadi Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Dalam jangka panjang, Marwan menilai pita mid-band juga berpotensi digunakan untuk berbagai kebutuhan layanan lain. Oleh karena itu, perencanaan spektrum perlu mempertimbangkan dinamika permintaan dan potensi penggunaan di masa depan.

“Di daerah lain, mid-band bisa ‘dimakan’ oleh use case lain dalam jangka panjang,” katanya.

Marwan menambahkan kejelasan peta teknologi nasional, termasuk segmentasi kebutuhan tiap wilayah, menjadi faktor krusial untuk mendorong minat investasi di sektor telekomunikasi. Dengan peta yang jelas, penggunaan spektrum dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah, tanpa harus meniru pendekatan negara lain secara mentah. Dia menegaskan kepastian arah kebijakan juga akan menjadi fondasi penting bagi pelaku industri dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

“Kalau semuanya sudah jelas, kontribusinya pasti akan terlihat. Iya. Kalau arahnya jelas, orang mau investasi pasti ada pertimbangannya,” kata Marwan.

Menurut Marwan, ketidakjelasan arah kebijakan selama ini membuat proses seleksi spektrum kerap berbenturan dengan regulasi yang masih berorientasi pada penerimaan negara semata, alih-alih memperkuat ekosistem industri dan kesejahteraan jangka panjang. Dalam konteks tersebut, ATSI berpandangan penurunan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi salah satu kunci untuk mendorong investasi operator, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jaringan.

“Kami berpandangan mindset-nya adalah menurunkan BHP. Jika BHP diturunkan, operator tentu akan terdorong. Oke, itu bisa dilakukan,” katanya.

Marwan menilai skema kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada penerimaan negara di sisi atas (top line) justru berpotensi meningkatkan beban belanja modal (capital expenditure/capex) operator dan kembali menekan industri secara keseluruhan.

Dia menjelaskan penarikan penerimaan negara yang besar dari spektrum akan berimplikasi langsung pada kebutuhan capex operator, terutama untuk pembangunan base station. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan siklus tekanan yang berulang bagi industri, meskipun terdapat argumen peningkatan capex juga dapat mendorong perluasan jaringan.

“Karena dengan tambahan capex itu, dia bisa menambah sekitar 30 ribu BTS. Dengan capex yang ditambah, pembangunan juga bertambah,” kata Marwan.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), luas pemukiman yang terlayani mobile broadband saat ini memang sudah relatif tinggi untuk jaringan 4G, yakni mencapai 97,45%.

Namun, cakupan 5G masih sangat terbatas, baru menjangkau 4,44% wilayah pemukiman. Kondisi ini menunjukkan adopsi 5G di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum merata. Dari sisi kualitas layanan, kecepatan rata-rata mobile broadband Indonesia tercatat sebesar 42,85 Mbps.

Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-83 dari 112 negara secara global serta peringkat ke-8 dari 9 negara ASEAN. Capaian ini masih tertinggal jauh dibandingkan Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang masing-masing mencatat kecepatan rata-rata di atas 150 Mbps.

Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam lima tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis sektor digital, cakupan pemukiman terlayani mobile broadband ditargetkan mencapai 98% pada 2029. Dari sisi kualitas, kecepatan mobile broadband nasional ditargetkan meningkat hingga 100 Mbps atau lebih dari dua kali lipat capaian saat ini.

Berdasarkan studi dan riset Coleago, untuk mencapai kecepatan unduh rata-rata 100 Mbps per pengguna, Indonesia membutuhkan total spektrum low band dan mid band dalam kisaran 1.000 MHz hingga 2.000 MHz, bergantung pada tingkat kepadatan penduduk di masing-masing wilayah.

Dalam simulasi berbasis kota besar, kebutuhan spektrum total low band dan mid band diperkirakan mencapai sekitar 2.000 MHz untuk Jakarta dengan kepadatan sekitar 16.000 penduduk per kilometer persegi. Surabaya dengan kepadatan sekitar 9.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.600 MHz, sedangkan Solo dengan kepadatan sekitar 12.000 penduduk per kilometer persegi membutuhkan sekitar 1.300 MHz.

Saat ini, alokasi spektrum yang digunakan industri seluler dinilai masih jauh dari kebutuhan tersebut. Total spektrum eksisting low band yang digunakan operator tercatat sekitar 92 MHz dari pita 800 MHz dan 900 MHz. Adapun spektrum mid band yang tersedia saat ini sekitar 360 MHz dari pita 1,8 GHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melaksanakan seleksi pita frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025.

Ke depan, pemerintah juga berencana membuka lelang pita frekuensi 2,6 GHz dan 700 MHz untuk mendukung penggelaran jaringan 5G. Pita 700 MHz dinilai strategis karena memiliki jangkauan luas untuk wilayah pedesaan dan pinggiran kota, sementara pita 2,6 GHz menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas data tinggi bagi layanan 5G.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) memaparkan cakupan jaringan internet di Indonesia mandek bertahun-tahun karena biaya penggelaran yang begitu tinggi.

Ketua ATSI Dian Siswarini, menjelaskan bahwa selama puluhan tahun Indonesia hanya mampu mencapai sekitar 90% cakupan jaringan, dan angka tersebut sulit bergerak lebih tinggi.

“Cakupan jaringan 90% memang susah menjadi 100%. Selama 30 tahun seluler hadir, kita masih berada di angka 90%. Yang 10% itu long tail biayanya sangat mahal,” ujarnya dalam acara Deklarasi Arah Digital oleh Komdigi pada Rabu (10/12/2025) di Jakarta.

Selain jaringan seluler secara umum, Dian juga menyoroti cakupan layanan 5G di Indonesia yang dinilai masih sangat terbatas baru mencapai sekitar 26% dan hanya tersedia di kota-kota besar. Bahkan, teknologi tersebut belum berjalan dengan spektrum ideal yang seharusnya.

“Cakupan 5G masih 26%, belum menyeluruh, dan hanya ada di kota-kota besar. Itu pun belum menggunakan spektrum 5G yang sebetulnya,” jelasnya.

Mandeknya perluasan jaringan juga dipicu oleh tantangan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Banyak area dinilai sulit dijangkau secara ekonomis, ketidakseimbangan antara kapasitas dan utilisasi. Selain itu, kebutuhan spektrum, kesiapan perangkat, serta ekosistem digital yang belum optimal turut memperparah kesenjangan digital.

Dian menyampaikan persoalan konektivitas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Peningkatan literasi digital juga menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal.

Untuk memperkuat konektivitas nasional, ATSI memberikan sejumlah rekomendasi arah strategis industri ke depan. Fokus di masa mendatang menurutnya tidak hanya pada perluasan jangkauan, tetapi juga pada kualitas dan pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE).

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi penguatan infrastruktur dan backbone, Modernisasi jaringan seluler dan broadband, peningkatan pengalaman pengguna (QoE), perluasan jangkauan dan inklusi digital dan pengembangan ekosistem digital dan layanan

Dalam paparannya, ATSI juga menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional saat ini berada di angka 80,66%.

Sementara itu, tingkat adopsi digital mencapai 92% untuk tempat kerja yang sudah menggunakan alat berbasis AI, dan 80% masyarakat mengaku berinteraksi dengan teknologi AI setiap hari. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Lambatnya adopsi teknologi 5G di Tanah Air disinyalir akibat jaringan yang digelar oleh operator seluler masih terbatas dan kurangnya dukungan spektrum frekuensi.

Laporan Counterpoint Research mencatat adopsi smartphone 5G di Indonesia masih berjalan lambat.

Pada kuartal III/2025, pengiriman perangkat 5G hanya mencapai 35% dari total pasar, stagnan dibandingkan kuartal sebelumnya. Meski begitu, angka tersebut hanya naik tipis 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menilai lambatnya pertumbuhan tersebut mencerminkan persoalan di sisi jaringan, bukan sekadar harga perangkat.

Menurut dia, vendor sebenarnya telah membuka akses melalui smartphone 5G di segmen entry-level dan menengah, namun adopsi tak beranjak karena infrastruktur belum bisa menunjang.

“Hambatan utama jelas terletak pada kesiapan jaringan yang masih minim di mana cakupan 5G baru 10% populasi per Oktober 2025, jauh di belakang Malaysia (80%),” kata Heru kepada Bisnis pada Rabu (26/11/2025).

Heru menjelaskan, keterbatasan spektrum frekuensi terutama pita 700 MHz yang belum dilelang sepenuhnya menjadi penyebab lambatnya pembangunan jaringan 5G.

Kondisi tersebut diperparah oleh infrastruktur yang belum merata serta tingginya biaya investasi, sehingga membuat konsumen ragu membeli perangkat 5G yang berisiko tidak terpakai, khususnya di wilayah pedesaan.

Heru juga menuturkan persoalan tak hanya soal jaringan, tetapi juga kesadaran masyarakat yang belum memahami manfaat nyata 5G. Menurutnya perangkat G masih memadai untuk kebutuhan sehari-hari seperti streaming dan sosial media.

“Kebijakan pemerintah yang kurang progresif, termasuk sosialisasi minim, memperlemah dorongan adopsi. Tanpa kolaborasi operator, pemerintah dan juga pengguna, penetrasi 5G akan terus tertatih, menghambat transformasi digital Indonesia menuju target 32% pada 2030,” lanjutnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura menilai konsumen di Indonesia masih merasa cukup dengan smartphone 4G. Menurut dia, masyarakat membutuhkan alasan lebih kuat untuk beralih, bukan sekadar kecepatan internet semata.

“Perlu ada value added lain, misal bisa lebih hemat atau sinyal lebih stabil. Intinya, pemakai mesti dibuat yakin dahulu, apa manfaat mereka upgrade ke 5G,” kata Tesar.

Counterpoint sebelumnya menggambarkan dinamika pangsa pasar 5G yang bergerak fluktuatif dalam empat kuartal terakhir.

Pada kuartal IV/2024, pangsa perangkat 5G sempat turun ke 25% dari 31% pada kuartal III/2024. Pemulihan belum terjadi signifikan pada kuartal I/2025, yang hanya naik 1 poin persentase ke 26%.

Tren positif baru terlihat pada kuartal II/2025 ketika pangsa 5G kembali terdongkrak menjadi 35%, lalu bertahan pada level yang sama pada kuartal III/2025. Stabilnya pangsa tersebut terutama ditopang semakin banyaknya model perangkat 5G berharga terjangkau serta meningkatnya ketersediaan perangkat 5G di kelas menengah.

Secara keseluruhan, pasar smartphone Indonesia menunjukkan performa yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya. Counterpoint mencatat pengapalan smartphone tumbuh 12% secara tahunan pada kuartal III/2025.

Pemulihan tersebut didorong oleh stabilitas ekonomi nasional yang terbangun dari kebijakan moneter dan fiskal, pertumbuhan ekspor, serta meningkatnya permintaan domestik yang turut memperbaiki indeks kepercayaan konsumen.

Segmen entry-level menjadi penggerak utama pertumbuhan pasar ini. Pengiriman smartphone dengan harga di bawah US$150 (sekitar Rp2,49 juta) melonjak 42% dibandingkan tahun sebelumnya dan kini menguasai 55% pangsa pasar.

Sebaliknya, segmen menengah hingga premium masih tertekan. Pengapalan perangkat pada rentang US$150–349 (sekitar Rp2,49 juta–Rp5,81 juta) turun 10%, kelas US$350–699 (sekitar Rp5,83 juta–Rp11,64 juta) turun 11%, dan segmen premium di atas US$700 (lebih dari Rp11,66 juta) merosot 14% pada periode yang sama.

Dari sisi merek, Samsung kembali mendominasi pasar smartphone Indonesia pada kuartal III/2025 dengan pangsa 20%. Diikuti Xiaomi sebesar 17%, OPPO 16%, vivo 14%, serta Infinix 12% yang disebut paling agresif mencatat pertumbuhan hingga 45% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis mengungkap jaringan yang belum siap menjadi penyebab masih adopsi smartphone 5G di Indonesia yang masih stagnan.

Berdasarkan laporan Counterpoint Research, adopsi smartphone 5G di Indonesia pada kuartal III/2025 tercatat stagnan di level 35% dari total pengiriman, sama dengan capaian kuartal sebelumnya. Meski begitu, angka tersebut meningkat tipis, yakni 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications Aryo Meidianto Aji mengatakan permasalahan utama stagnansi adopsi 5G adalah jaringan yang belum siap.

“Cakupan jaringan 5G masih sangat terbatas dan kurang konsisten, bahkan di kota besar,” kata Aryo kepada Bisnis pada Rabu (26/11/2025).

Dia mengatakan bagi konsumen di luar kota besar, keberadaan fitur 5G pada perangkat belum memberikan manfaat nyata karena jaringan belum tersedia merata. Aryo juga menegaskan infrastruktur 5G hingga saat ini masih belum siap.

Tidak hanya soal jaringan, dari sisi kegunaan, 5G dinilai belum memberikan solusi baru yang benar-benar dibutuhkan pengguna. Menurutnya kecepatan tinggi hanya jadi angka-angka dalam pemasaran.

“Pada kenyataannya, aplikasi sehari-hari yang digunakan pengguna [medsos, streaming] sudah cukup lancar dengan 4G. Tidak ada ‘pain point’ yang dipecahkan 5G bagi rata-rata pengguna,” kata Aryo.

Selain itu, preferensi konsumen pada kelas harga terjangkau turut menahan penetrasi perangkat 5G. Dia menjelaskan konsumen cenderung lebih mempertimbangkan selisih harga sekitar Rp200–300 ribu dan kekhawatiran terkait konsumsi baterai, ketimbang memilih perangkat dengan fitur 5G yang manfaatnya belum benar-benar terasa.

“Value for money dan daya tahan masih jadi raja,” ujarnya.

Aryo juga merujuk hasil survei terbaru dari Growth from Knowledge (GfK), lembaga riset pasar global. Survei tersebut menunjukkan konsumen di Indonesia saat ini lebih mengutamakan durabilitas, kualitas, dan manfaat perangkat yang dapat mereka rasakan secara langsung.

Sebelumnya, Counterpoint menggambarkan pergerakan pangsa pasar 5G yang fluktuatif dalam empat kuartal terakhir. Pada kuartal IV/2024, pangsa perangkat 5G turun ke 25% dari 31% pada kuartal sebelumnya. Pemulihan minim terjadi di kuartal I/2025 dengan kenaikan hanya satu poin persentase ke 26%.

Tren positif baru muncul di kuartal II/2025 yang melonjak ke 35% dan bertahan pada kuartal III/2025. Stabilnya angka ini ditopang oleh meningkatnya ketersediaan perangkat 5G berharga terjangkau dan memperluasnya pilihan di segmen menengah.

Secara keseluruhan, pasar smartphone domestik menunjukkan pemulihan yang lebih kuat. Counterpoint mencatat bahwa pengapalan smartphone tumbuh 12% secara tahunan pada kuartal III/2025, didorong oleh stabilitas ekonomi nasional, pertumbuhan ekspor, serta penguatan permintaan domestik.

Segmen entry-level menjadi motor utama pasar. Pengiriman smartphone dengan harga di bawah US$150 (sekitar Rp2,49 juta) melonjak 42% dibandingkan tahun sebelumnya dan kini menguasai 55% pangsa pasar. Kondisi ini menggambarkan strategi agresif produsen dalam menawarkan portofolio perangkat terjangkau guna menyesuaikan daya beli masyarakat.

Sebaliknya, pasar kelas menengah hingga premium tertekan. Pengapalan pada rentang US$150–349 turun 10%, kelas US$350–699 turun 11%, dan segmen premium di atas US$700 merosot 14%.

Dari sisi merek, Samsung kembali memimpin pasar smartphone Indonesia dengan pangsa 20%, disusul Xiaomi 17%, OPPO 16%, vivo 14%, dan Infinix 12% yang mencatat pertumbuhan paling agresif dengan lonjakan 45% secara tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA-XLSmart (EXCL), Telkomsel dari Grup Telkom (TLKM), dan Indosat (ISAT) meningkatkan layanan 5G pada awal 2026. Langkah itu sejalan dengan target Komdigi untuk meningkatkan cakupan 5G pada 2026.

Bisnis mencatat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan jaringan 5G mencapai 8,5% dari luas permukiman nasional pada 2026. Hingga akhir 2025, layanan 5G telah menjangkau 6,33% permukiman di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA— Upaya mendorong adopsi smartphone5G di Indonesia dinilai masih tertahan. Meski produsen gencar menghadirkan hp 5G dengan harga terjangkau, keterbatasan jaringan dan minimnya manfaat yang dirasakan pengguna membuat pertumbuhan pasar berjalan lambat.

Berdasarkan laporan Counterpoint Research, adopsi smartphone 5G di Indonesia pada kuartal III/2025 tetap stagnan di level 35% dari total pengiriman, sama dengan kuartal sebelumnya.