Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang berupaya memasarkan proyek industri fatty acid (asam lemak) senilai Rp3,77 triliun melalui skema Investment Project Ready to Offer (IPRO).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mengawal proyek hilirisasi oleokimia tersebut.

"Proyek ini adalah langkah konkret mempercepat hilirisasi kelapa sawit nasional. DPMPTSP Bontang memastikan siap memberikan pengawalan maksimal bagi investor yang masuk, baik dari sisi kemudahan perizinan maupun fasilitasi insentif," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dia menambahkan, pabrik bernilai triliunan rupiah itu direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Dari sisi lahan, proyek ini menyiapkan area pabrik pengolahan seluas 5 hektar serta area penyimpanan bahan baku dan produk jadi seluas 15 hektar.

Dia menyebutkan, kapasitas produksi dirancang mencapai 91.200 ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku Crude Palm Oil (CPO) sebesar 45.000 ton per tahun.

Menurutnya, kebutuhan ini relatif mudah dipenuhi mengingat produksi CPO di wilayah ini mencapai sekitar 3,8 juta ton per tahun.

Aspian menjelaskan, asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global yang terus menanjak.

"Produk ini menjadi bahan baku vital bagi berbagai industri manufaktur, mulai dari kosmetik, sabun, deterjen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi," jelasnya.

Dia menyebutkan proyeksi pertumbuhan konsumsi produk turunan oleokimia mencapai 7% per tahun, terutama didorong oleh ekspansi pasar di kawasan Asia dan Eropa.

Adapun, dia menuturkan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan perizinan telah disiapkan sebagai karpet merah bagi para pemodal, termasuk implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang diharapkan mampu memangkas birokrasi yang kerap menjadi batu sandungan bagi investor.

"Kehadiran industri ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi ke pasar global," pungkasnya.

Bisnis.com, GARUT- Realisasi investasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, sepanjang 2025 tercatat menembus lebih dari Rp2,7 triliun.

Angka tersebut dihimpun dari aktivitas 553 perusahaan, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Garut.

Meski menunjukkan tingginya minat investor, capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan persoalan ketenagakerjaan lokal yang masih menjadi tantangan di Garut.

Kepala DPMPT Kabupaten Garut Budi Gangan mengatakan, realisasi investasi tersebut merupakan akumulasi dari kegiatan penanaman modal sejak triwulan pertama hingga triwulan keempat 2025.

Dari ratusan perusahaan yang tercatat, sebagian besar merupakan investor dalam negeri. Namun, dari sisi nilai investasi, kontribusi terbesar justru berasal dari perusahaan modal asing.

"Sepanjang 2025, realisasi investasi di Kabupaten Garut mencapai 553 perusahaan dengan nilai di atas Rp2,7 triliun," ujar Budi, Kamis (15/1/2026).

Dia menjelaskan, perusahaan asing yang masuk ke Garut mayoritas berasal dari Korea Selatan dan Taiwan.

Investor dari 2 negara tersebut banyak menanamkan modal di sektor industri padat karya, khususnya garmen dan alas kaki.

Sektor ini menjadi magnet utama karena ketersediaan tenaga kerja serta kedekatan Garut dengan kawasan industri di Jawa Barat bagian timur.

Konsentrasi investasi asing, lanjut Budi, saat ini terlihat di sejumlah wilayah yang berkembang menjadi kantong industri, seperti Leles, Leuwigoong, dan Limbangan.

Kawasan-kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas manufaktur, terutama yang berorientasi ekspor. Namun, perkembangan industri di wilayah ini juga memunculkan tantangan baru, mulai dari kebutuhan infrastruktur pendukung hingga kesiapan sumber daya manusia lokal.

Dari sisi dampak ekonomi, investasi bernilai triliunan rupiah tersebut dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Meski demikian, Budi mengakui jumlah tenaga kerja yang terserap belum sepenuhnya sebanding dengan angka kelulusan pendidikan di Kabupaten Garut setiap tahun.

Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja lokal.

"Investasi memberikan dampak positif terhadap lapangan kerja, tetapi memang belum sepenuhnya menjawab persoalan serapan tenaga kerja lokal," katanya.

Memasuki awal 2026, minat investor asing disebut masih berlanjut. DPMPT mencatat sedikitnya 2 perusahaan asal Korea Selatan telah menyatakan kesiapan berinvestasi di Garut.

Kedua perusahaan tersebut diproyeksikan membutuhkan sekitar 10 ribu tenaga kerja, angka yang berpotensi menambah beban sekaligus peluang bagi pasar kerja lokal.

Selain sektor manufaktur, investasi juga mulai merambah ke sektor jasa, salah satunya perhotelan. Saat ini, sebuah proyek hotel dilaporkan tengah dalam tahap pembangunan di wilayah Samarang yang dinilai sejalan dengan potensi pariwisata Garut.

Namun, kontribusi sektor ini terhadap penyerapan tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi masih perlu dilihat dalam jangka menengah.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan terus membuka ruang investasi seluas-luasnya sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penyederhanaan proses perizinan, meski tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah daerah juga dihadapkan pada tuntutan untuk memastikan bahwa arus investasi yang masuk tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.