JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan standarisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terus menuai sorotan.

Kebijakan yang mewajibkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dibuat seragam tersebut sebelumnya disebut Kemenkes sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi tembakau demi melindungi kesehatan masyarakat.

Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas, mulai dari persaingan usaha, industri padat karya, hingga penerimaan negara.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ekonom Permata Bank Josua Pardede dalam media briefing, Jumat (22/5/2026).

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kemasan dan desain visual merupakan identitas penting bagi produk konsumen karena menjadi pembeda antar-merek di pasar.

Menurut dia, ketika warna dan tampilan visual diseragamkan, daya pembeda antarproduk akan melemah sehingga persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas, melainkan bergeser menjadi perang harga.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga (price-sensitive). Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujar Josua dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dikhawatirkan dorong peredaran produk ilegal

Josua mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta mengadopsi klaim keberhasilan penerapan kemasan polos di negara maju tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi.

FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok. BPOM menyebut akses terhadap terapi pengganti nikotin yang aman dapat mendukung masyarakat yang ingin berhenti merokok.

Menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut di sejumlah negara didukung oleh ekosistem yang berbeda, seperti penegakan hukum yang lebih kuat, rantai distribusi yang lebih terkendali, serta daya beli masyarakat yang lebih tinggi.

Australia, yang kerap dijadikan contoh penerapan kebijakan kemasan polos, justru dinilai menunjukkan fenomena berbeda terkait konsumsi produk ilegal.

"Di Australia, data Biro Statistik (ABS) justru menunjukkan konsumsi nikotin dari sumber ilegal melonjak dari 12 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2025. Lonjakan ini dipicu oleh selisih harga produk legal yang naik tiga kali lipat akibat cukai tinggi dibandingkan harga produk ilegal yang stabil. Indonesia berpotensi menghadapi risiko serupa jika hilangnya daya tarik visual justru mendorong konsumen beralih ke pasar gelap yang lebih murah," kata Josua.

Ia juga menilai kemasan yang seragam tanpa identitas visual yang kuat dapat mempermudah pemalsuan produk.

Tanpa diiringi pengawasan pasar yang ketat, menurut Josua, kebijakan tersebut dikhawatirkan tidak mencapai tujuan pengendalian konsumsi karena produk ilegal yang lebih murah justru semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak di bawah umur.

Berpotensi tekan industri padat karya

Josua mengatakan dampak kebijakan tersebut diperkirakan tidak hanya dirasakan produsen rokok, tetapi juga seluruh ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Menurut dia, efeknya dapat menjalar ke industri percetakan kemasan, distributor, pedagang eceran, hingga petani tembakau dan cengkeh.

"Di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang, ketidakpastian regulasi ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi dengan menahan investasi dan mengurangi produksi. Akibatnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di kalangan usia produktif meningkat tajam," jelas Josua.

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri padat karya perlu dihitung secara hati-hati agar tidak memperlemah daya beli masyarakat.

PEXELS/SETENGAH LIMA SORE Ilustrasi petani tembakau.

Menurut Josua, meskipun Kemenkes telah memiliki program mitigasi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan magang, skema tersebut masih bersifat umum.

"Jika aturan kemasan polos tetap dijalankan tanpa masa transisi operasional yang matang dan bantuan penyesuaian bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini dikhawatirkan akan berubah menjadi guncangan lapangan kerja yang memperlemah momentum sektor riil," tambahnya.

Karena itu, Josua berharap pemerintah tidak langsung mengesahkan aturan tersebut sebelum memenuhi tiga prasyarat.

Ketiga prasyarat itu meliputi penerbitan kajian dampak regulasi yang berimbang, penguatan pengawasan rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta penyediaan masa transisi yang memadai bagi seluruh rantai pasok industri, termasuk pelaku usaha kecil.

Aspek hukum juga dipersoalkan

Selain dari sisi ekonomi, rancangan aturan tersebut juga mendapat sorotan dari perspektif hukum.

Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai rancangan aturan administrasi tersebut berpotensi melampaui kewenangan hukum dan menciptakan benturan norma.

Menurut Gugun, baik Undang-Undang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak memuat perintah eksplisit mengenai kewajiban standarisasi kemasan.

"Jika rancangan Peraturan Menteri Kesehatan nantinya memaksakan aturan kemasan polos secara menyeluruh, maka substansinya dinilai telah melampaui norma yang diberikan oleh PP di atasnya. Kebijakan ini juga bertabrakan langsung dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan identitas visualnya," jelas Gugun.

Ia juga menyoroti aspek diskriminatif dalam kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi mencederai kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Gugun, produk lain yang juga memiliki dampak terhadap kesehatan, seperti minuman beralkohol maupun minuman berpemanis, tidak diperlakukan dengan pendekatan represif yang sama.

Gugun menilai lemahnya kepastian hukum tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pendaftaran merek.

Menurut Gugun, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengesahkan aturan tersebut sebelum memiliki peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul.

Ia menilai regulasi yang diterbitkan tanpa kesiapan seluruh elemen pendukung berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari risiko penutupan lini produksi yang dapat meningkatkan pengangguran usia produktif hingga semakin beratnya tugas penegakan hukum akibat potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi. Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada, Rabu 1 Juli 2026. “Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Luthfi menilai infrastruktur logistik perlu ditingkatkan. Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.

Luthfi mendorong agar dilakukan percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menurut Luthfi, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi dinilai penting agar daya saing investasi Jawa Tengah semakin meningkat.

“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” ujarnya.

Pada kuartal I/2026, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang 2025, investasi mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada 2027.

Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor. “Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan sektor industri hasil tembakau (IHT) memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Ketua Tim Kerja Bidang Kelembagaan Hubungan Industrial Kemenaker, Meynar Kusumo menjelaskan bahwa industri hasil tembakau merupakan industri padat karya dengan total pekerja di ekosistem mencapai 6 juta orang.

“Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya yang memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan struktur rantai pasok yang panjang dari hulu sampai hilir dengan data estimasi dari hulu sampai hilir itu bisa sampai 6 juta,” ujar Meynar dalam diskusi bertajuk IHT Dalam Tekanan, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meynar membeberkan bahwa angka akumulatif hingga 6 juta pekerja tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada petani tembakau di ladang. Melainkan, turut mencakup para pekerja pabrik, buruh linting sigaret kretek tangan (SKT), hingga ke sektor logistik, ritel, dan pedagang eceran.

Sementara itu, mengacu pada data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Kemenaker hingga periode Mei 2026, jumlah pekerja formal pada sektor Industri Hasil Tembakau dan turunannya mencapai 284.601 pekerja.

Wilayah Jawa Barat tercatat menjadi area terbesar dengan pekerja formal IHT dan turunannya mencapai 65.727 pekerja. Diikuti wilayah Jawa Timur sebanyak 51.697, Jawa Tengah 37.592 pekerja, DKI Jakarta 26.725 pekerja, dan Banten sebanyak 24.690 pekerja.

Seiring hal itu, Kemenaker menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara komprehensif dari hulu ke hilir di tengah pelemahan iklim bisnis yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Terlebih, sektor ini masih menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara yang besar. Di mana, berdasarkan data 2024 mencapai Rp216 triliun.

“Jadi [serapan tenaga kerja] 6 juta ini bukan angka yang kecil dan itu menjadi signifikan buat kami Kemenaker untuk taking care para tenaga kerja dari hulu sampai hilir ini untuk kita bisa lindungi bersama-sama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, industri kretek saat ini tengah dihadapi dinamika pembatasan kandungan Tar maksimal 10 miligram (mg) dan Nikotin 1mg sebagaimana tertuang dalam aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman mengatakan cengkih sebagai komponen utama kretek secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar pada produk akhir, sehingga sulit memenuhi batasan yang mungkin ditetapkan pemerintah.

"Pembatasan nikotin dan tar pasti tidak dapat kami penuhi dan kalau dipaksakan keberadaan kretek pasti terancam," ujar Budhyman dalam keterangannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja ekspor mebel nasional, terutama dalam jangka pendek. Namun, besaran dampak yang ditanggung industri akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur menyebut, dalam jangka pendek, penerapan tarif tambahan dapat membuat importir di AS lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak pembelian baru. Sejumlah pembeli diperkirakan memilih menunda pemesanan hingga terdapat kepastian mengenai arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Adapun dalam jangka menengah, dampak kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh struktur tarif yang dikenakan terhadap Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Apabila tarif diterapkan secara relatif merata kepada seluruh negara pemasok utama, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan.

Sebaliknya, jika Indonesia dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, risiko pengalihan pesanan (trade diversion) akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Di sisi lain, dia mengungkapkan pasar AS masih menjadi tujuan utama ekspor mebel Indonesia dengan kontribusi sekitar 50% hingga 55% terhadap total ekspor nasional. Kondisi ini membuat industri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar tersebut.

Kendati demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga sejumlah negara di Afrika. Peluang juga dinilai terbuka dari meningkatnya permintaan sektor hospitality di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Asia Tenggara.

Kendati begitu, Sobur menilai bahwa diversifikasi pasar bukan proses yang dapat dilakukan secara instan. “Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai produk mebel Indonesia masih rentan terhadap kebijakan perdagangan, baik berupa tarif tambahan maupun hambatan non-tarif, karena beberapa faktor. Pertama, tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu membuat setiap perubahan kebijakan langsung berdampak terhadap pelaku usaha.

Kedua, mayoritas eksportir Indonesia masih berperan sebagai original equipment manufacturer (OEM), sehingga memiliki daya tawar yang relatif terbatas dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai persyaratan non-tarif seperti standar keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, kepatuhan lingkungan, hingga isu ketenagakerjaan terus meningkat dan memerlukan biaya kepatuhan yang lebih besar. Industri juga masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya logistik, pembiayaan, dan biaya domestik dibandingkan sejumlah negara pesaing.

Dari sisi daya saing, Sobur mengatakan Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku tropis, keterampilan craftsmanship, serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Namun, Vietnam masih unggul dari sisi skala produksi, efisiensi rantai pasok, dan integrasi industri pendukung.

Sementara itu, China memiliki kapasitas produksi dan infrastruktur logistik yang lebih kuat, sedangkan Malaysia dinilai lebih agresif dalam memfasilitasi perdagangan.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Oleh karena itu, dia menilai strategi industri tidak dapat lagi hanya mengandalkan harga. Pelaku usaha perlu memperkuat diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, serta ketepatan pengiriman.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif, Himki mencatat pelaku industri telah mempercepat diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat efisiensi operasional, memperluas kontrak jangka menengah dengan buyer strategis, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan ketelusuran.

Kemudian, pasar domestik dan proyek hospitality juga mulai dikembangkan sebagai penyeimbang pasar ekspor. Himki turut mendorong promosi dagang yang lebih agresif melalui pameran internasional dan misi dagang ke pasar-pasar nontradisional.

Sobur menambahkan pemerintah perlu menjadikan industri mebel dan kerajinan sebagai salah satu sektor prioritas dalam diplomasi perdagangan dengan AS mengingat karakteristiknya sebagai industri padat karya, berbasis sumber daya domestik, serta penyumbang devisa.

Dia berharap pemerintah dapat memperkuat posisi negosiasi agar produk mebel Indonesia memperoleh perlakuan tarif yang setara dengan negara pesaing. Pemerintah juga didorong mempercepat insentif fiskal dan restitusi bagi eksportir, memperluas akses pembiayaan ekspor berbunga kompetitif, meningkatkan anggaran promosi dagang, menyederhanakan regulasi ekspor, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian.

"Pada prinsipnya, industri mebel Indonesia tidak meminta perlindungan berlebihan, tetapi membutuhkan level playing field yang adil agar dapat bersaing secara sehat di pasar global,” tuturnya.

Tarif tambahan menurut Sobur, seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi industri menuju produk yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperluas basis pasar ekspor Indonesia ke berbagai kawasan dunia.

Diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Tarif berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Adapun saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS, yang berlaku sejak Februari 2026.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai kapasitas berlebih (excess capacity). Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pengawasan impor ilegal yang lebih ketat dan penegakan regulasi secara konsisten.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan pasar domestik merupakan aset strategis bagi industri nasional yang perlu dijaga dari praktik perdagangan tidak sehat. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, pasar dalam negeri dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri apabila terlindungi dari produk impor ilegal.

"Fokus pemerintah harus memperkuat ekonomi kelas kecil dan menengah. Caranya sederhana, lindungi pasar domestik,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Menurut Nandi, perlindungan pasar domestik akan memberikan ruang bagi IKM TPT untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Dia menuturkan pelaku IKM TPT telah menghadapi berbagai tekanan dalam dua dekade terakhir, mulai dari krisis moneter 1998, pandemi Covid-19, hingga masuknya produk impor ilegal. Saat ini, sektor tersebut juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, dan ketidakpastian geopolitik global.

Meski demikian, Nandi menilai tantangan utama industri bukan hanya kondisi ekonomi, melainkan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan yang telah diterbitkan pemerintah.

Dia mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah, seperti penerapan persetujuan teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian sebagai syarat impor, penerbitan Permendag Nomor 17 Tahun 2025, pengaturan perdagangan digital, hingga upaya pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, menurut dia, efektivitas berbagai kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

“Tetapi aturan tanpa pengawasan sama dengan bohong. Tugas asosiasi dari hulu ke hilir sekarang mengawal penegakannya. Kalau hukum masuk angin, industri kecil akan mati perlahan,” tegas Nandi.

Lebih lanjut, dia menilai keberlangsungan IKM TPT memiliki peran penting karena sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pekerja di industri padat karya.

"Selama konveksi dan pabrik kecil tetap hidup, ekonomi kerakyatan Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat," katanya.

Selain perlindungan dari pemerintah, Nandi juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah di sektor tekstil.

"Kalau semua pihak bersatu mendukung produk dalam negeri, kekuatan ekonomi kecil menengah Indonesia akan mengantar Indonesia menjadi negara maju dan membuat rakyat sejahtera."

Bisnis.com, CIREBON — Harapan Kabupaten Cirebon untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri modern di kawasan timur Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar.

Meski arus investasi terus masuk dan ribuan tenaga kerja terserap setiap tahun, struktur industri di daerah ini dinilai belum mengalami transformasi signifikan.

Selama dua dekade terakhir, daya tarik utama Cirebon bagi investor masih bertumpu pada ketersediaan tenaga kerja berbiaya rendah, sehingga investasi yang berkembang didominasi sektor padat karya.

Kondisi tersebut membuat industri tekstil, garmen, furnitur, serta sejumlah manufaktur berorientasi ekspor menjadi sektor yang paling banyak berkembang.

Sementara itu, industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terampil, riset, dan inovasi masih belum menunjukkan kehadiran yang berarti.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai pola pembangunan industri di Kabupaten Cirebon belum bergerak jauh dari model lama yang mengandalkan biaya produksi murah.

Menurut dia, strategi tersebut memang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi memiliki keterbatasan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi daerah.

"Selama ini keunggulan yang dijual masih tenaga kerja murah. Akibatnya investor yang datang sebagian besar bergerak di sektor padat karya. Industri teknologi tinggi yang membutuhkan SDM terampil belum melihat Cirebon sebagai lokasi yang menarik,” kata Acuviarta dikutip pada Kamis (12/6/2026).

Ia menilai ketergantungan terhadap sektor padat karya membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan kondisi global.

Ketika permintaan pasar internasional menurun, perusahaan dapat mengurangi produksi bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut Acuviarta, Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki posisi yang cukup strategis. Lokasinya berada di jalur utama Pantai Utara Jawa dan dekat dengan berbagai proyek infrastruktur besar, seperti bandara dan pelabuhan.

Namun, keunggulan geografis tersebut belum cukup untuk menarik investasi berteknologi tinggi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam upaya menarik investasi yang lebih maju.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengatakan sebagian besar tenaga kerja lokal masih didominasi lulusan pendidikan menengah.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan industri yang memerlukan operator mesin presisi, teknisi, maupun tenaga berbasis teknologi belum dapat terpenuhi secara optimal.

"Kami harus realistis. Industri padat modal dan teknologi membutuhkan kompetensi tertentu. Sementara kondisi tenaga kerja yang tersedia saat ini masih banyak yang sesuai dengan kebutuhan industri padat karya," ujarnya.

Selain faktor SDM, kesiapan infrastruktur penunjang industri juga dinilai belum sekuat kawasan industri besar di Jawa Barat. Ketersediaan kawasan industri modern, dukungan utilitas, serta ekosistem industri yang terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan investasi yang masuk tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena membuka kesempatan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana investasi yang ada mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja," kata Imron.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate menjadi 5,50% akan berdampak pada meningkatnya beban dunia usaha, terutama sektor padat karya, manufaktur, properti, otomotif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga kredit.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri Indonesia Erwin Aksa menilai kenaikan suku bunga akan berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan dunia usaha, khususnya bagi sektor yang tengah melakukan ekspansi atau memiliki tingkat leverage tinggi.

“Dalam kondisi permintaan global yang belum sepenuhnya pulih serta tekanan biaya produksi akibat pelemahan rupiah, kenaikan bunga berpotensi menahan laju investasi baru maupun ekspansi kapasitas produksi,” kata Erwin kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, Erwin menilai kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan cost of fund dan cost of capital bagi pelaku usaha, terutama perusahaan yang masih berada dalam fase ekspansi atau memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan perbankan.

“Perusahaan dengan ketergantungan tinggi terhadap pinjaman perbankan akan menghadapi tekanan margin yang lebih besar. Karena itu, keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan sektor riil menjadi sangat penting,” tuturnya.

Alhasil, situasi tersebut semakin berat bagi sektor yang juga menghadapi tekanan pelemahan daya beli dan kenaikan biaya bahan baku impor.

“Sektor yang relatif paling rentan antara lain industri padat karya, manufaktur berorientasi domestik, properti, otomotif, konstruksi, serta UMKM yang sensitif terhadap kenaikan bunga kredit,” lanjutnya.

Adapun, di saat yang sama, sejumlah sektor tersebut juga menghadapi tekanan dari pelemahan daya beli dan tingginya biaya bahan baku impor akibat tekanan nilai tukar rupiah.

Kendati demikian, Kadin memahami langkah bank sentral menaikkan BI Rate sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi di tengah gejolak global yang masih tinggi, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Stabilitas makroekonomi memang menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan dunia usaha,” ujarnya.

Untuk itu, Kadin memandang pentingnya keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan sektor riil agar aktivitas usaha tetap terjaga. Dalam hal ini, dunia usaha berharap kebijakan moneter yang lebih ketat dapat diimbangi dengan stimulus fiskal dan reformasi struktural, termasuk percepatan belanja pemerintah, insentif perpajakan, kemudahan pembiayaan produktif, serta deregulasi yang mendukung investasi.

“Dunia usaha membutuhkan kepastian dan dukungan agar tetap mampu menjaga ekspansi, penyerapan tenaga kerja, dan daya saing ekspor Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” ucapnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 9 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%.

Kenaikan ini sebagai langkah memperkuat stabilisasi rupiah, menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1%, serta meningkatkan daya tarik arus masuk modal asing di tengah gejolak global dan keluarnya investasi portofolio dari pasar domestik.

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” pungkas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Bisnis.com, SURABAYA - Pameran dagang berskala besar di sektor industri kayu dan furnitur, Indonesia Forestry and Woodworking Machinery Expo (Indowood Expo), kembali digelar di Grand City Convex, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/6/2026) hingga Sabtu (6/6/2026).

Pameran ini menjadi ruang bagi pelaku industri kayu dan furnitur untuk melihat perkembangan teknologi, menjalin kemitraan bisnis, serta membuka peluang pasar baru.

Pada 2025, Indowood Expo diikuti oleh 100exhibitorsdari 72 perusahaan dan 11 negara. Pameran ini dihadiri 3.349 pengunjung yang didominasi oleh pelaku industri mebel dan kerajinan.

Tahun ini, pameran akan menampilkan berbagai inovasi dan teknologi terbaru, seperti mesin pemindai 3D, sistem pengeboran otomatis, teknologi pelapisan cat modern, sistem pencegahan kebakaran, hingga solusi otomasi untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Ada pula seminar dan diskusi industri dengan bahasan soal perkembangan teknologi produksi, desain, sertafinishingmebel dan kerajinan.

Kehadiran pelaku industri dari berbagai negara membuka peluang kolaborasi, transfer teknologi, dan investasi bagi pelaku usaha nasional untuk menuju pasar global.

Program pembiayaan dari BRI di Indowood Expo 2026

Di Indowood Expo 2026, pelaku industri juga dapat mengakses pembiayaan secara langsung lewat Kredit Program Pemerintah, yaitu Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dengan suku bunga efektif 6 persen per tahun yang disalurkan melalui BRI.

Fasilitas tersebut bisa digunakan untuk merevitalisasi mesin dan peralatan industri. Pelaku industri pun bisa langsung memboyong mesin atau peralatan yang dipamerkan di Indowood Expo. Dengan demikian, produktivitas usaha dapat meningkat, daya saing produk terjaga, serta mampu memperluas lapangan pekerjaan.

Adapun persyaratan pengajuan KIPK berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 4 Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

• Memiliki usaha produktif yang layak.
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
• Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
• Menjalankan usaha minimal 2 tahun di industri padat karya.
• Memiliki rata-rata tenaga kerja paling sedikit 50 orang selama 12 bulan terakhir.
• Memiliki hasil penilaian kelayakan yang baik (BI checking, community checking, bank checking, dll).
• Tidak sedang menerima kredit usaha program pemerintah lainnya secara bersamaan.

Kemudian, terdapat kriteria tambahan sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No 34 Tahun 2025, yakni sebagai berikut.

• Memenuhi komitmen perizinan berusaha.
• Memiliki akun SIINas.
• Menyampaikan data industri melalui SIINas.
• Memenuhi kewajiban perpajakan minimal 1 tahun pajak terakhir.

Seluruh persyaratan akan divalidasi oleh pihak BRI. Jangan lewatkan program menarik ini, kunjungiboothBRI di Indowood Expo untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar KIPK.

Solusi digital untuk keperluan bisnis sehari-hari

Selain menghadirkan solusi pembiayaan, BRI juga menyediakan layanan QLola by BRI kepada para pengunjung pameran.

Seperti diketahui, di tengah kebutuhan bisnis yang semakin dinamis, digitalisasi pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan.

Oleh karena itu, QLola by BRI hadir sebagai platform digital terintegrasi yang membantu nasabah bisnis dan korporasi mengelola berbagai kebutuhan transaksi dan layanan perbankan dalam satu ekosistem.

Melalui satu kalilogin, pengguna dapat mengakses beragam layanan yang mendukung aktivitas operasional perusahaan secara lebih praktis, seperti Financial Dashboard,Single dan Mass Fund Transfer, Payroll, Billing Payment, Virtual Account, Liquidity Management, Supply Chain Management, Trade Finance dan Bank Garansi.

Untuk bisa mengakses QLola by BRI, pengusaha wajib memiliki rekening bisnis BRI, seperti BritAma Bisnis, Simpedes Usaha, atau Giro. Silakan kunjungiboothBRI untuk mencoba langsung QLola by BRI.

Kehadiran KIPK dan QLola by BRI di Indowood Expo 2026 diharapkan dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi serta mengelola bisnis secara lebih efektif.

Informasi lebih lengkap mengenaiboothBRI di Indowood Expo 2026 dapat diakses melaluibbri.id/indowoodexpo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh, khususnya sektor manufaktur padat karya, menguat di tengah rentetan dampak gejolak global. Angka PHK juga diproyeksikan bertambah pada pertengahan tahun, meskipun pemerintah juga menyiapkan antisipasi melalui sejumlah kebijakan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggarisbawahi bahwa kondisi geopolitik dunia telah berpengaruh terhadap sektor padat karya, salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa biaya produksi perusahaan cenderung meningkat, khususnya industri yang bergantung pada bahan baku impor dan pasar ekspor sebagai imbas dari pelemahan rupiah. Dia menilai sejumlah perusahaan melakukan efisiensi tenaga kerja hingga menghentikan operasional sebagai respons atas gejolak tersebut.

“Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya,” kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Meski begitu, dia menjelaskan bahwa pelemahan rupiah bukan satu-satunya sumber tekanan terhadap industri Tanah Air belakangan ini, melainkan juga dipicu oleh melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM) industri nonsubsidi yang semakin membebani biaya produksi perusahaan.

Said mencontohkan penutupan operasional pabrik elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini yang menyebabkan sekitar 350 buruh terdampak PHK. Menurut dia, kondisi itu dipengaruhi tekanan biaya impor dan melemahnya pasar ekspor.

Di samping sektor elektronik, dia menyebut tekanan juga terjadi di industri otomotif. Kenaikan harga kendaraan akibat mahalnya komponen impor dinilai mulai menekan permintaan pasar. Dia mencontohkan PHK sekitar 200 buruh di Sidoarjo, Jawa Timur, akibat penurunan penjualan kendaraan.

Tak hanya itu, Said menjelaskan tekanan juga mulai dirasakan industri tekstil, garmen, dan alas kaki. Pihaknya pun memperkirakan potensi PHK di sektor formal industri tersebut dapat mencapai 9.000 buruh dalam tiga bulan ke depan, sehingga mendesak pemerintah turun tangan.

Ancaman PHK Buruh Belum Usai

Sementara itu, lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memproyeksikan tambahan PHK pada kuartal II/2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 buruh. Hal ini terlepas dari tekanan biaya impor bahan baku akibat pelemahan rupiah dan gangguan pasokan global.

Peneliti Core Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu memperkirakan tekanan terbesar akan menghantam sektor manufaktur.

“PHK terbesar kemungkinan akan terjadi di sektor manufaktur dengan jumlah kurang lebih mencapai 8.700–12.100 pekerja,” demikian dikutip dari publikasi tersebut.

Sementara itu, tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja diperkirakan terjadi di sektor jasa, sedangkan sektor pertanian sebanyak 3.300 hingga 3.600 pekerja.

Secara garis besar, para peneliti Core Indonesia menjelaskan bahwa riset tersebut menggunakan pendekatan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 untuk memproyeksikan dampak kenaikan biaya impor bahan baku terhadap penyerapan buruh industri manufaktur.

Asumsi yang digunakan ialah hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama dua hingga tiga bulan ke depan, dan nilai tukar rupiah terus melemah menembus Rp17.400 per dolar AS.

Respons Pemerintah atas Potensi PHK

Terpisah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri.

“Kita terus dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Hal ini disampaikannya sebagai respons atas pertanyaan mengenai ancaman PHK yang masih terjadi di sejumlah daerah, salah satunya penutupan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat yang berimbas pada PHK 350 buruh.

Yassierli menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif terhadap persoalan industri, termasuk relaksasi kebijakan untuk sektor yang mengalami tekanan operasional.

“Kemarin ada isu terkait dengan keterbatasan gas dan lain-lain, maka kemudian solusinya adalah relaksasi terkait dengan pajak dan seterusnya,” katanya.

KOMPAS.com - Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Sejumlah asosiasi pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap iklim investasi serta industri dan sektor terkait secara luas.

Penolakan kembali menguat menyusul konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik pada Senin (25/5/2026).

Perubahan judul aturan tersebut dinilai belum diikuti dengan perubahan substansi pengaturan. Pasalnya, ketentuan mengenai kemasan polos berupa penyeragaman dan standardisasi kemasan masih mendapat penolakan dari sejumlah pemangku kepentingan terdampak.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi dampak ketentuan tersebut terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.

Kemenperin menegaskan, penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

“Bersama semua stakeholder, kami memberikan masukan. Kami tunggu draf finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kami tolak,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Perlu kajian menyeluruh

Dari sisi dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menekankan peran penting kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

“Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi,” katanya.

Menurut Sutrisno, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

“Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apa pun tentu akan berdampak pada hal tersebut,” ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri hasil tembakau dengan sektor lain dalam rantai pasok.

“Khususnya, kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya. Misalnya, sektor-sektor ikutan, seperti distribusi, retail, industri pendukung, termasuk industri kreatif,” katanya.

Terkait implementasi kebijakan, Apindo menilai, pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

“(Penerapan) kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian. Pemerintah juga perlu melakukan regulatory impact assessment secara terbuka yang turut melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha,” ujar Sutrisno.

Ia menegaskan, dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diambil dinilai tetap perlu mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri.

“Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kami dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional,” katanya.

Selain itu, Apindo juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

“Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum karena memiliki nilai ekonomi,” ujar Sutrisno.

Sebagai informasi, sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lain, seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan, berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal itu mengingat bahwa industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

Bisnis.com, CIREBON — Industri batik di Kabupaten Cirebon menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dalam lima tahun terakhir meskipun laju perkembangannya masih tergolong moderat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon mencatat sektor batik tetap bertahan sebagai salah satu penopang ekonomi kreatif dan industri padat karya daerah di tengah tekanan ekonomi dan persaingan produk tekstil modern.

Berdasarkan data Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2026, jumlah perusahaan batik di Kabupaten Cirebon pada 2025 mencapai 605 unit. Angka itu naik dibanding periode 2021 hingga 2024 yang stagnan di level 597 unit usaha.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo mengatakan, industri batik Cirebon memiliki daya tahan yang cukup kuat karena ditopang karakter usaha berbasis budaya dan pasar yang sudah terbentuk sejak lama.

"Kalau dilihat dari data lima tahun terakhir, pertumbuhan industri batik memang tidak terlalu agresif, tetapi relatif stabil. Ini menunjukkan sektor batik masih mampu bertahan di tengah berbagai tekanan ekonomi," kata Januarto dikutip pada Jumat (22/5/2026).

Selain jumlah usaha, peningkatan juga terlihat dari sisi tenaga kerja. Pada 2021, industri batik menyerap 4.688 pekerja. Jumlah itu terus meningkat menjadi 4.828 pekerja pada 2025.

Menurut Januarto, kenaikan jumlah tenaga kerja menunjukkan industri batik masih menjadi sumber penghidupan penting bagi masyarakat, terutama di kawasan sentra batik Trusmi dan sekitarnya.

"Karena sifatnya padat karya, industri batik masih berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Meski kenaikannya bertahap, trennya tetap positif," ujarnya.

Dari sisi produksi, kapasitas industri batik juga mengalami peningkatan. Pada 2021, produksi batik tercatat 42.272 kodi dan naik menjadi 43.711 kodi pada 2025.

Kenaikan produksi paling besar terjadi pada 2025. BPS menilai kondisi tersebut berkaitan dengan mulai pulihnya aktivitas perdagangan, pariwisata, dan permintaan pasar setelah beberapa tahun terdampak perlambatan ekonomi.

Meski demikian, laju pertumbuhan industri batik masih tertinggal dibanding sejumlah sektor industri unggulan lain di Kabupaten Cirebon seperti konveksi dan makanan ringan yang tumbuh lebih cepat dalam aspek produksi maupun investasi.

Data BPS menunjukkan nilai investasi industri batik pada 2025 mencapai Rp39,95 miliar, naik tipis dibanding 2021 sebesar Rp39,28 miliar. Selama lima tahun, kenaikan investasi sektor batik tercatat kurang dari Rp 1 miliar.

Januarto menilai kondisi tersebut menunjukkan pelaku usaha batik masih cenderung berhati-hati melakukan ekspansi usaha.

"Investasinya naik, tetapi tidak terlalu signifikan. Bisa dikatakan pertumbuhannya lebih organik. Pelaku usaha tampaknya masih menyesuaikan dengan kondisi pasar dan daya beli," katanya.

Di sisi lain, industri batik dinilai menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persaingan produk batik printing murah, regenerasi perajin, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.

Namun, Januarto menilai batik Cirebon tetap memiliki peluang besar berkembang apabila didukung penguatan pemasaran digital, wisata budaya, dan perluasan pasar ekspor.

"Batik Cirebon punya kekuatan pada identitas budaya dan pasar wisata. Tinggal bagaimana inovasi dan adaptasi terhadap pasar terus dilakukan," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang kembali menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dari Korea Selatan melalui kehadiran PT Simone Batang Indonesia.

Perusahaan manufaktur global berbasis produk berbahan kulit tersebut berorientasi ekspor dan memperkuat posisi kawasan sebagai basis industri padat karya.

Nilai investasi yang digelontorkan mencapai Rp 429 miliar. PT Simone Batang Indonesia akan membangun fasilitas produksi di atas lahan seluas 8,28 hektare.

DOK. KEK INDUSTROPOLIS BATANG Penyerapan lahan di KEK Industropolis Batang menunjukkan capaian signifikan hingga awal 2026.

Proyek tersebut diproyeksikan menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja.

Perkuat posisi industri berbasis ekspor

Masuknya investasi ini dinilai relevan di tengah upaya Indonesia memperkuat daya saing industri manufaktur global, terutama dalam menarik relokasi dan ekspansi perusahaan internasional.

Direktur Pemasaran & Pengembangan KEK Industropolis Batang Indri Septa Respati menyampaikan, kehadiran PT Simone Batang Indonesia mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap Indonesia.

“Investasi ini menunjukkan bahwa Indonesia, melalui KEK Industropolis Batang, semakin dilihat sebagai bagian penting dalam rantai pasok global. Kami melihat tren yang semakin kuat di mana perusahaan internasional menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi untuk pasar ekspor,” ujar Indri dalam siaran pers, Kamis (7/5/2026).

PT Simone Batang Indonesia merupakan perusahaan manufaktur global yang berdiri sejak 1987 dan memiliki jejak operasi di berbagai negara, termasuk Vietnam dan Kamboja.

Secara global, perusahaan ini menguasai sekitar 10 persen pangsa pasar dunia dan 30 persen pasar Amerika Serikat, dengan nilai ritel lebih dari 7 miliar dollar AS.

DOK. KEK INDUSTROPOLIS BATANG KEK Industropolis Batang.

Indonesia dinilai strategis untuk ekspansi

Direktur Utama PT Simone Batang Indonesia Kim Jung Shik menyebut Indonesia sebagai lokasi strategis untuk ekspansi jangka panjang perusahaan.

“Kami melihat Indonesia sebagai salah satu basis produksi masa depan di Asia. KEK Industropolis Batang memberikan kombinasi keunggulan yang kami butuhkan, mulai dari dukungan kebijakan, kesiapan kawasan, hingga potensi tenaga kerja,” kata Kim.

Pembangunan pabrik dijadwalkan dimulai dalam dua bulan ke depan. Target penyelesaian konstruksi ditetapkan pada Juli 2026, dengan operasional yang akan berjalan secara bertahap mulai Juli 2027.

Investasi ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung melalui peningkatan ekspor serta penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.