Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan Indonesia telah memiliki regulasi yang memastikan sistem ketenagakerjaan Indonesia tidak ada praktik kerja paksa.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas investigasi Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan perdagangan, khususnya isu larangan impor produk hasil kerja paksa (forced labor import prohibition).

“Dari sisi ketenagakerjaan jadi memang ada satu section terkait klausul force labor import prohibition. Jadi bagaimana kebijakan Indonesia terkait dengan larangan impor dari produk hasil dari forced labor. Tadi kita sudah konsolidasi,” ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta, Senin.

Pemerintah, lanjut dia, telah menyusun respons tertulis atas pertanyaan dalam investigasi tersebut, terutama terkait kebijakan Indonesia dalam menyikapi produk yang terindikasi menggunakan kerja paksa.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak mentoleransi praktik kerja paksa dalam sistem produksi dan telah memiliki kerangka regulasi yang kuat serta mekanisme pengawasan.

Dokumen respons tersebut saat ini berada pada tahap finalisasi sebelum disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Yassierli, fokus pertanyaan dari pihak AS berada pada sejauh mana kebijakan Indonesia mengatur pelarangan impor produk dari negara atau industri yang masih menggunakan praktik kerja paksa. Pemerintah juga disebut terus memantau perkembangan isu tersebut.

Selain isu tenaga kerja, dalam investigasinya, AS turut menyoroti persoalan kelebihan kapasitas produksi (excess capacity).

Merespons hal ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah menyiapkan dokumen “submission comment” yang akan disampaikan paling lambat 15 April sebagai respons awal atas investigasi tersebut.

“Jadi tanggal 15 (April) kita harus menyampaikan berkaitan dengan inisiasi atau investigasi Section 301. Tadi sudah disiapkan semua, saya pikir secara umum nggak ada masalah dan kita membuat pembelaan-pembelaan antara lain bahwa Indonesia tidak ada kebijakan yang mengakibatkan structural excess capacity,” ujar Budi.

Pemerintah bakal menyampaikan argumen bahwa surplus perdagangan Indonesia terhadap AS terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan pasar AS, bukan akibat kebijakan yang menciptakan kelebihan kapasitas.

Ia menambahkan, sebagian besar komoditas yang diinvestigasi merupakan produk yang memang mencatatkan surplus.

Produksi manufaktur Indonesia juga disebut berjalan mengikuti mekanisme pasar (market driven), sehingga tidak menimbulkan distorsi perdagangan.

Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan lanjutan setelah penyampaian dokumen, termasuk public hearing dan konsultasi dengan otoritas AS.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah menyusun respons tertulis atas investigasi dagang Amerika Serikat (AS), dan akan diserahkan pada 15 April 2026, mengacu pada kebijakan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS yang menyasar ekspor nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ada dua isu utama yang disorot, yakni kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) dan dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok produk.

“Pertama, kan AS menerapkan section 301 dalam perdagangan, yaitu lakukan penyelidikan terhadap ekspor Indonesia. Dua hal, yaitu excess kapasitas, yaitu produksi yang berlebih, dan yang kedua terkait dengan impor bahan baku yang terkait dengan forced labor,” ujar Airlangga di kantornya, Senin.

Menanggapi investigasi tersebut, pemerintah kini fokus menyusun jawaban resmi sebelum masuk ke tahap lanjutan investigasi.

Airlangga juga menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan berbasis komoditas, bukan regulasi secara umum.

“Enggak, yang dibahas kan excess kapasitas. Sebagai contoh satu excess semen misalnya. Semen kita enggak pernah ekspor ke Amerika. Jadi kita tinggal jawab aja,” tuturnya.

Dari sisi perdagangan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan dokumen submission comment yang akan disampaikan paling lambat 15 April sebagai respons awal atas investigasi tersebut.

“Jadi tanggal 15 (April) kita harus menyampaikan berkaitan dengan inisiasi atau investigasi Section 301. Tadi sudah disiapkan semua, secara umum nggak ada masalah dan kita membuat pembelaan-pembelaan antara lain Indonesia tidak ada kebijakan yang mengakibatkan structural excess capacity,” ujar Budi.

Dalam submission tersebut, pemerintah memberikan argumen bahwa surplus perdagangan Indonesia ke AS terjadi karena perbedaan struktur ekonomi dan tingginya permintaan dari pasar AS, bukan akibat kebijakan yang menciptakan kelebihan kapasitas.

Budi menambahkan, sebagian besar komoditas yang diinvestigasi merupakan komoditas yang mengalami surplus. Surplus Indonesia ke AS dinilai terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan domestik AS terhadap produk Indonesia.

Menurut dia, produksi manufaktur Indonesia juga berjalan mengikuti permintaan pasar (market driven), sehingga tidak menimbulkan distorsi perdagangan.

Pemerintah juga telah menyiapkan tahapan lanjutan setelah submission, termasuk public hearing dan konsultasi dengan otoritas AS.

“Submission comment-nya tanggal 15 (April) secara tertulis. Sudah kita siapkan, sudah selesai semua,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Indonesia memiliki regulasi kuat terkait perlindungan tenaga kerja dan tidak mentoleransi praktik kerja paksa.

Hal ini merespons isu yang dipertanyakan AS berkaitan dengan kebijakan larangan impor produk yang terindikasi menggunakan tenaga kerja paksa.

“Jadi memang ada satu section terkait klausulnya itu force labor import prohibition. Jadi bagaimana kebijakan Indonesia terkait dengan larangan impor dari produk hasil dari force labor,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa respons yang disiapkan merupakan jawaban atas pertanyaan dalam investigasi, bukan perubahan kebijakan baru.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana berdiskusi dengan pelaku usaha hingga asosiasi industri guna membahas investigasi perdagangan yang dilakukan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) melalui mekanisme Section 301.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan langkah tersebut diambil untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam proses konsultasi yang akan dilakukan pemerintah Amerika Serikat.

“Besok kami akan mengundang kementerian/lembaga (K/L) terkait, Menteri Perdagangan, Kadin (Kamar Dagang dan Industri), juga Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan asosiasi lain,” kata Airlangga dalam taklimat media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurut Airlangga, terdapat dua fokus utama pembahasan dalam pertemuan bersama industri, yakni mengenai kapasitas produksi serta praktik kerja paksa.

Hasil diskusi nantinya akan menjadi basis respons Indonesia terhadap investigasi Amerika Serikat.

Adapun Section 301 merupakan mekanisme dalam Trade Act Amerika Serikat yang digunakan untuk menilai apakah praktik perdagangan suatu negara dianggap tidak adil, diskriminatif, atau merugikan kepentingan dagang Amerika Serikat.

Indonesia, kata Airlangga, sebenarnya telah merespons isu tersebut melalui perjanjian perdagangan resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Namun, perkembangan di internal Amerika Serikat, termasuk keputusan Supreme Court dan kebijakan pajak global yang saat ini hanya berlaku selama 150 hari, membuat pemerintah Amerika Serikat menyiapkan instrumen lanjutan berupa Section 301.

Setelah tahap investigasi, Amerika Serikat akan membuka konsultasi dengan negara terkait, termasuk Indonesia, untuk mencari solusi yang dinilai paling tepat.

Pemerintah Indonesia juga berkoordinasi dengan Duta Besar Amerika Serikat terkait langkah-langkah lanjutan yang perlu disiapkan.

Pemerintah juga mencermati konsekuensi dari proses investigasi, termasuk potensi penerapan tarif tambahan, bea masuk, hingga kuota impor Amerika Serikat terhadap produk tertentu.

Namun, mengingat adanya ART, pemerintah Indonesia berharap proses yang berjalan saat ini dapat menghasilkan solusi yang baik bagi kedua negara.

Secara paralel, pemerintah Indonesia juga akan terus menjaga sektor manufaktur yang melakukan ekspor dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan permintaan dari konsumen.

Saya pikir tidak apa-apa (investigasi dagang). Investigasi itu hal yang biasa,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis investigasi dagang yang dilakukan oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) tak mengganggu prospek perdagangan Indonesia.

Purbaya menilai investigasi tersebut merupakan hal yang lazim dalam hubungan dagang internasional, sehingga ia tak mengambil sikap lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut.

“Saya pikir tidak apa-apa (investigasi dagang). Investigasi itu hal yang biasa,” ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, Indonesia masih memiliki keunggulan relatif dalam perdagangan dengan AS, terutama karena harga barang dari Indonesia lebih kompetitif dibandingkan produk asal Amerika.

Kondisi itu pun ditopang oleh biaya tenaga kerja yang lebih rendah, sehingga memberi daya saing tersendiri bagi Indonesia.

Hal itu yang membuat neraca perdagangan Indonesia mencetak surplus terhadap AS.

Sementara itu, terkait potensi kenaikan tarif yang kerap dihubungkan dengan status surplus perdagangan suatu negara terhadap AS, Purbaya mengatakan, Indonesia tidak akan terdampak secara signifikan bila kenaikan tarif diberlakukan secara setara dengan negara-negara lain.

Namun, situasinya akan berbeda apabila tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi dibanding negara sejawat. Selisih tarif yang cukup besar, misalnya hingga 10 persen, berpotensi memberikan tekanan terhadap perdagangan Indonesia.

Meski begitu, bendahara negara memastikan siap untuk melakukan langkah efisiensi bila dibutuhkan.

“Kami akan lakukan usaha efisiensi yang lain kalau memang terpaksa. Tapi harusnya sih prospek ke depan nggak terlalu butuh, meski dengan investigasi dari USTR,” tuturnya.

Pemerintahan AS pada Rabu (11/3) memulai penyelidikan dagang atas dugaan praktik tidak sehat terhadap Indonesia, Jepang, dan belasan mitra dagang lainnya, setelah Mahkamah Agung AS mencabut kebijakan tarif impor tinggi.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, mengatakan bahwa penyelidikan tersebut adalah untuk menyingkap "serangkaian praktik dagang tidak sehat terkait kapasitas berlebih dan produksi manufaktur" dalam rangka menetapkan tarif impor baru yang tinggi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026