Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melanjutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada keluarga penerima manfaat pada April 2026. Program ini merupakan bagian dari bansos reguler yang telah direalisasikan hingga sekitar 90 persen pada kuartal I tahun ini.

Mengutip laporan Antara, Rabu (25/02/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa bansos reguler yang disalurkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Penyaluran bansos sepanjang 2026 dilakukan secara bertahap dalam empat periode, yakni Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Dengan demikian, April 2026 menjadi awal penyaluran tahap kedua setelah tahap pertama berakhir pada Maret.

Daftar Lengkap Bansos Cair April 2026

Berikut sejumlah bantuan sosial yang dijadwalkan cair pada April 2026:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Mengutip laman resmi Kemensos, PKH disalurkan setiap tiga bulan sekali. Pada 2026, tahap kedua berlangsung pada April hingga Juni.

Adapun besaran bantuan PKH per tahap (triwulan) adalah sebagai berikut:

• Ibu hamil/nifas: Rp750.000
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
• Anak SD/sederajat: Rp225.000
• Anak SMP/sederajat: Rp375.000
• Anak SMA/sederajat: Rp500.000
• Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
• Penyandang disabilitas berat: Rp600.000

Total bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada jumlah komponen yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan bantuan sosial dalam bentuk saldo elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Program ini menyasar keluarga miskin yang terdaftar dalam DTSEN.

Penyaluran BPNT mengikuti skema yang sama dengan PKH, yakni triwulan. Pada tahap pertama 2026, penerima memperoleh akumulasi tiga bulan sebesar Rp600.000. Adapun pada tahap kedua yang dimulai April, bantuan kembali disalurkan sesuai periode berjalan.

Saldo bantuan disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan dapat digunakan untuk berbelanja di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan bank penyalur.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Selain bansos reguler, pemerintah juga memastikan penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), seiring dengan jadwal pencairan termin I yang berlangsung hingga April 2026.

Program ini diberikan kepada peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat yang telah terdaftar sebagai penerima. Penyaluran dilakukan melalui rekening Simpanan Pelajar (SimPel) pada bank penyalur, seperti BRI untuk jenjang SD dan SMP serta BNI untuk jenjang SMA/SMK.

Berikut rincian besaran Program Indonesia Pintar (PIP)

• SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun
• SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun
• SMA/SMK/MA/Paket C: Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per tahun

Pada 2026, pemerintah juga memperluas cakupan PIP hingga jenjang pendidikan usia dini (PAUD/TK) dengan nominal sekitar Rp450.000 per tahun.

Cara Cek Penerima Bansos April 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui kanal resmi pemerintah. Mengutip dari laman resmi Kemensos, berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos

Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
Isi kode captcha yang muncul
Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos

Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
Daftar / login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
Masukkan data sesuai KTP.
Klik “Cari Data”.

Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya. Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah.

Syarat dan Kriteria Penerima Bansos 2026

Penetapan penerima bantuan sosial (bansos) mengacu pada data resmi pemerintah, khususnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Basis data ini digunakan untuk memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Adapun syarat dan kriteria penerima bansos 2026 meliputi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sah
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan
• Tidak sedang menerima bantuan serupa dari program pemerintah lainnya
• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri

Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian kriteria. Untuk PKH, bantuan difokuskan pada keluarga dalam desil 1 hingga 4. Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan bagi kelompok desil 1 hingga 4 dan tidak lagi mencakup desil 5.

Dengan dimulainya penyaluran tahap kedua pada April 2026, masyarakat diimbau untuk memastikan status penerimaan bansos secara berkala melalui kanal resmi. Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran dilakukan berdasarkan data terbaru guna menjaga ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat pada 2026. Untuk dapat menerima bantuan tersebut, masyarakat harus terdaftar dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Status kepesertaan bansos dapat dicek melalui data desil dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercatat dalam sistem DTSEN.

Merujuk laman resmi dtsen.data.go.id, DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat informasi kondisi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia. Data ini mencakup identitas kependudukan, status pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, akses layanan dasar, hingga indikator kesejahteraan lainnya.

Dalam sistem DTSEN Kementerian Sosial, setiap warga diklasifikasikan ke dalam kelompok desil yang mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga. Masyarakat dibagi ke dalam 10 desil, mulai dari kelompok paling miskin hingga paling sejahtera.

Sebelum DTSEN diterapkan, pendataan masyarakat miskin dan rentan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Namun, sejak Presiden Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 pada 5 Februari 2025, DTSEN resmi menjadi rujukan data nasional yang menggantikan DTKS dengan cakupan yang lebih komprehensif.

Lalu, bagaimana cara memeriksa NIK melalui DTSEN untuk menerima bansos 2026? Berikut langkah-langkahnya.

Cara Cek Bansos 2026:

1. Melalui situs Kemensos

• Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
• Isi data meliputi wilayah, nama lengkap.
• Masukkan kode captcha sesuai instruksi.
• Klik “Cari Data”.
• Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan yang akan didapatkan.
  

2. Melalui Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store.
• Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto.
• Pilih menu “Cek Bansos” Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa
• kelurahan, dan nama sesuai KTP.
• Klik “Cari Data”.
• Sistem akan menampilkan informasi apakah nama yang dicari terdaftar sebagai penerima bansos.
  

Alur Pendaftaran DTSEN

Perlu dipahami bahwa pendaftaran DTSEN tidak dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui situs web. Proses pendataan dan pengajuan akses DTSEN wajib dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan serta instansi berwenang, karena memerlukan verifikasi langsung di lapangan.

1. Pembuatan Akun Layanan DTSEN
   Pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan akun layanan DTSEN kepada instansi pengelola sesuai kewenangan.
   
2. Pengajuan Surat Permohonan Akses DTSEN
   Setelah akun disetujui, pemohon melakukan login dan mengajukan permohonan pemanfaatan data sesuai level DTSEN yang dibutuhkan.
   
3. Pengunggahan Dokumen Permohonan
   Dokumen yang wajib disiapkan meliputi:
   • Surat Pengajuan Permintaan DTSEN
   • Formulir Pernyataan Keamanan dan Pemanfaatan DTSEN
   • Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemanfaatan DTSEN
   • Surat Keputusan (SK) Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN
   • Regulasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan/atau Keputusan BUMN (jika relevan)
   • Dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan
     
4. Verifikasi Teknis dan Substansi
   Instansi pengelola melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, kesesuaian tujuan pemanfaatan, serta aspek keamanan data.
   
5. Persetujuan Koordinator
   Permohonan yang lolos verifikasi diajukan kepada koordinator atau pejabat berwenang untuk mendapatkan persetujuan akhir.
   
6. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)
   Setelah disetujui, dilakukan penandatanganan BAST sebagai dasar legal pemanfaatan data.
   
7. Penyiapan, Penjaminan Mutu, dan Pengiriman Data
   Data disiapkan sesuai permohonan dengan melalui proses penjaminan mutu sebelum diserahkan kepada pemohon.
   
8. Pemanfaatan Data dan Pelaporan Data
   DTSEN digunakan sesuai peruntukan yang disetujui dan wajib dilaporkan pemanfaatannya secara berkala.

(Putri Astrian Surahman)