Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan bahwa perubahan status Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara tidak mengubah arah pembangunan.

Menurutnya, Jakarta kini bergerak sebagai kota ekonomi, kota wisata, dan pusat pertumbuhan nasional, sehingga strategi pembiayaan dan penguatan SDM menjadi kunci untuk menjaga daya saing.

Transformasi tersebut berlangsung di tengah tekanan fiskal. APBD Jakarta saat ini mengalami defisit sekitar Rp14,97 triliun, namun Gubernur DKI mengarahkan agar berbagai layanan sosial dan publik pasti tetap berjalan penuh.

“Meskipun kita mengalami penurunan APBD, Pak Gubernur menyampaikan bahwa layanan kepada masyarakat tidak boleh dikurangi," ujarnya dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).

Untuk menjaga konsistensi layanan, Jakarta menerapkan pendekatan creative financing, termasuk rencana pembentukan Jakarta Collaboration Fund sebagai cara lain untuk menambah pendanaan pembangunan Jakarta.

Strategi ini diambil agar pembangunan kota tetap berjalan tanpa mengorbankan prioritas pelayanan masyarakat.

“Pemprov DKI Jakarta akan membuat Jakarta Collaboration Fund untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan yang dapat memperbaiki. Namun demikian, kami pastikan defisit tersebut tidak mengurangi layanan kita di Pemprov DKI Jakarta,” tegas Suharini menjelaskan ucapan Gubernur Pramono Anung yang berhalangan hadir.

Selain pembiayaan, Pemprov menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi penting dalam posisi baru Jakarta. Pemprov DKI menyoroti reformasi pendidikan vokasi, khususnya perbaikan kurikulum SMK yang dikerjakan bersama Kementerian Pendidikan.

Tujuannya jelas, yakni menciptakan tenaga kerja siap pakai dan kompetitif di kota yang menargetkan diri sebagai pusat ekonomi nasional.

“Kami mencoba mengubah kurikulum SMK sehingga anak-anak yang memang sudah sejak awal ingin sekolah di SMK [dapat] 100% terserap di pasaran. Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pendidikan sedang memperkirakan kurikulum apa yang harus diganti untuk menyiapkan anak-anak kita atau fasilitas apa yang perlu kita sesuaikan,” jelasnya.

Transformasi ini sejalan dengan kebutuhan Jakarta untuk mempertahankan daya tarik ekonomi pasca-pemindahan IKN. Dengan struktur ekonomi yang masih ditopang perdagangan, logistik, dan jasa, serta posisi sebagai pusat perputaran uang nasional, Jakarta membutuhkan tenaga kerja kompeten dan layanan publik yang tetap kuat.

Suharini menutup paparannya dengan menegaskan bahwa seluruh strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI dalam menjaga pelayanan masyarakat sekaligus memberikan arah baru bagi Jakarta dengan tetap menyesuaikan program pemberdayaan masyarakat dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

“Pada prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta tetap mendukung [pemerintah pusat], dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," jelasnya. (Stefanus Bintang Agni)