JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyinggung wacana integrasi penanganan perkara pidana umum (Pidum) dan pidana khusus (Pidsus) di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, pemisahan dua bidang tersebut selama ini membuat penyusunan aturan dan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif.

Pemisahan unit bidang Pidum dan Pidsus di lingkungan Kejaksaan Agung pun perlu dievaluasi. Hal itu disampaikan Burhanuddin saat memberikan keynote speech dalam diskusi bertajuk Refleksi 6 Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP: Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif, Akuntabel, dan Berkeadilan di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Burhanuddin, idealnya terdapat satu komando operasional yang menaungi bidang pidana umum dan pidana khusus sehingga aturan yang dibuat tidak terpisah-pisah seperti saat ini. "Karena memang di kami ini sebenarnya idealnya begitu, adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus, sehingga aturan-aturan yang baku yang kami buat tidak dipisah-pisah seperti sekarang," kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, saat ini pemisahan antara bidang Pidum dan Pidsus kerap menimbulkan pertanyaan mengenai fokus kebijakan yang sedang dijalankan. "Sekarang kan dipisah-pisah antara Pidana Umum, Pidana Khusus, sehingga orang akan bertanya-tanya kenapa yang dikedepankan kok Pidum-Pidum terus. Tapi nanti mungkin Pidsus juga akan menyelenggarakan semacam begini juga, akan bicara Pidsus-Pidsus," ujarnya.

Burhanuddin mengakui gagasan tersebut masih memerlukan berbagai masukan dan kajian lebih lanjut. Namun, ia menilai model yang lebih terintegrasi akan membuat pelaksanaan hukum acara pidana menjadi lebih mudah dan efisien.

"Tapi saya melihat ini adalah kurang efektif sebenarnya, kenapa tidak digunakan menjadi Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian ada Pidana Umum dan Pidana Khusus," ucapnya.

Ia berharap penyempurnaan sistem tersebut dapat sejalan dengan upaya perbaikan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

"Bagaimanapun juga kita akan lebih menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ini, sehingga di dalam pelaksanaan kita harapkan lebih mudah, lebih efektif, dan terutama adalah lebih murah lagi, tidak terlalu panjang antara perpisahan antara Pidum dan Pidsus," kata Burhanuddin.

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (18/6/2026) malam. Dia bungkam diberondong pertanyaan awak media.

Berdasarkan pantauan, Sony keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 19.11 WIB. Dia tampak mengenakan pakaian gelap dengan celana jins dan dibalut rompi tahanan berwarna pink.

Saat keluar, awak media yang sejak pagi tadi menunggu pemeriksaan Sony memberondong dia tentang berbagai macam pertanyaan, khususnya soal pemeriksaannya tersebut. Namun, Sony hanya diam sambil berjalan menuju mobil tahanan Jampidsus Kejagung berwarna hijau itu.

Sony setidaknya diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung selama 9 jam lebih sejak dia datang ke gedung bundar sekitar pukul 09.30 WIB. Sony baru keluar dari gedung tersebut pada sekitar pukul 19.11 WIB.

Tak lama setelah Sony keluar dengan diiringi petugas Kejagung, pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti pun keluar dari gedung tersebut. Awak media langsung mengerubunginya dengan mencecar berbagai pertanyaan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan kasus dugaan pengurusan perkara yang dilakukan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumsel Atang Pujiyanto. Hal itu dilakukan pihaknya setelah kasus itu resmi dilimpahkan dari bidang pengawasan.

"Ya sedang kita cek dulu, kita dalami dulu," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (14/5/2026).

Meski begitu, Syarief belum mau berbicara lebih jauh perihal kasus yang membelit Atang hingga perkaranya ditangani oleh jajaran Pidsus. Syarief mengatakan pihaknya masih mempelajari berkas pemeriksaan yang telah dilakukan bidang pengawasan sebelumnya.

"Sedang kita pelajari dulu. Yang dibilang penyelidikan kan seperti itu, dipelajari dulu," ujarnya.

Diketahui, Aspidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) Atang Pujiyanto diperiksa terkait dugaan pengurusan perkara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Ketut Sumedana menyebut pemeriksaan dilakukan terkait kapasitas Atang saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara.

Lihat video: Terima Rp10,2 T dari Kejagung, Prabowo Ingatkan Rakyat Butuh Bukti Nyata



Meski demikian, Ketut membantah kabar adanya aksi penjemputan paksa oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Bukan diamankan, kita yang minta yang bersangkutan untuk ke Kejagung karena masih tahap klarifikasi dibidang pengawasan," jelasnya.

Dia menegaskan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung tidak terkait tugas Atang selaku Aspidum di Kejati Sumsel. "Tidak ada kaitannya dengan tugas yang bersangkutan selaku Aspidum Kejati Sumsel,” ujarnya.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil denda administratif dan lahan kawasan hutan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Hasil denda sebesar Rp 10,2 triliun dan lahan 2,3 juta hektare disetorkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyerahan uang triliunan dan lahan digelar di kantor Kejagung, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026). Penyerahan itu turut disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp10,2 triliun untuk disetorkan ke kas negara,” ujar Burhanuddin.

Hasil denda ini akan digunakan untuk pajak PBB dan non-PBB. Menurut dia, penyerahan uang ini bukan hanya seremoni belaka.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," katanya.

Menurut dia, tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri,” ujarnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat membuka Seminar Internasional Persatuan Jaksa Indonesia (Perjasa), Selasa (5/5/2026). Diketahui, dalam acara itu, Jaksa Agung mendorong penerapan denda damai (schikking) untuk tindak pidana ekonomi sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan KUHAP dan UU Kejaksaan.

Langkah tersebut dinilai lebih efektif mempercepat pemulihan kerugian negara dengan denda yang proporsional dan memberi efek jera. Sahroni berpendapat, pendekatan penegakan hukum saat ini memang harus lebih menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara sekaligus tetap memberi efek jera kepada pelaku.

“Komisi III sangat mendukung arahan Jaksa Agung agar jajaran kejaksaan memprioritaskan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk denda damai,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

“Karena di era hukum modern, orientasi penegakan hukum bukan lagi sekadar berfokus pada pemenjaraan badan pelaku, tetapi bagaimana negara bisa mengambil kembali apa yang telah dirampas. Jadi dikejar dulu pengembalian kerugiannya, baru setelahnya bicara ranah pidana fisiknya. Itu yang jauh lebih membuat jera sekaligus berdampak langsung bagi masyarakat,” sambungnya.

Menurut dia, banyak perkara pidana ekonomi berakhir pada pemidanaan tanpa optimal mengembalikan kerugian negara, padahal dananya sangat dibutuhkan untuk program prioritas yang menyentuh rakyat. “Daripada negara hanya memenjarakan pelaku tanpa mendapatkan kembali kerugian yang ditimbulkan, lebih baik kita paksa mereka mengembalikan kerugian tersebut dengan jumlah yang sesuai aturan, bahkan bisa berkali-kali lipat,” ujarnya.

“Uang itu kemudian bisa kembali dipakai untuk membiayai program-program negara yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi hukum benar-benar menjadi alat pemulihan dan keadilan,” tegas Sahroni.

JAKARTA - Mekanisme denda damai dalam penegakan hukum tidak pidana ekonomi bisa menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait perekonomian negara. Hal itu disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin .

"Proyeksi ke depan, denda damai dapat menjadi salah satu solusi sistem dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perekonomian negara, terutama apabila didukung oleh reformasi regulasi yang memperjelas batas prosedur serta parameter-parameter penentuan besaran denda," ujarnya saat menyampaikan sambutan dalam HUT ke-75 Persaja di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Jaksa Agung awalnya mengatakan, akhir Januari 2026, kondisi pasar modal di Indonesia yang termanifestasi dalam indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sangat tajam dan secara deras hingga memicu penghentian perdagangan. Turbulensi yang menjadi dipicu peringatan keras oleh lembaga indeks global terhadap saham-saham di Indonesia. MSCI secara khusus menyoroti masalah transparansi struktur kepemilikan saham dan rendahnya porsi saham publik yang dinilai mengganggu kelayakan investasi internasional.

"Turbulensi IHSG tersebut yang mengakibatkan lenyapnya pasar dengan jumlah signifikan dalam waktu singkat. Hal tersebut dilanjutkan dengan aksi jual dana investor asing yang mengakibatkan devisiasi atau jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta mendorong kenaikan imbal hasil surat berharga negara yang menyebabkan negara harus membayar bunga yang lebih tinggi kepada pemegang SBN," tuturnya.

Burhanuddin lalu menerangkan tentang upaya pemerintah Indonesia melindungi stabilitas ekonomi nasional hingga diberlakukannya Undang-Undang Darurat Tindak Pidana Ekonomi pada tahun 1955. Dia menjabarkan, pemahaman atas tindak pidana ekonomi tidak boleh terbatas pada tindak pidana di dalam Undang-Undang Darurat saja, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana lainnya pada umumnya berkaitan dengan tata niaga dan penimbunan.

"Namun demikian, perkembangan zaman telah memberikan modus kejahatan ekonomi yang jauh lebih kompleks dan sistematis yang memerlukan pengaturan yang lebih holistik," terangnya.

Dia mengungkap, tindak pidana ekonomi memiliki karakter khusus sebagai kejahatan kerah putih, di mana memiliki karakteristik motif ekonomi yang tinggi, terencana, dan terstruktur, dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai jabatan, status sosial, maupun intelektualitas tinggi, serta berdampak pada kerugian individu maupun negara. Kajian akademik menunjukkan bahwa tindak pidana perbankan, tindak pidana pasar modal, tindak pidana perpajakan, tindak pidana lainnya termasuk sebagai tindak pidana ekonomi.

Jaksa Agung membeberkan, kejahatan perekonomian yang terjadi belakangan ini memberikan sumber dampak yang mengancam stabilitas perekonomian negara. Kasus-kasus yang berada dalam ranah kebijakan yang sangat terstruktur, seperti manipulasi data statistik kebutuhan pangan atau komoditas dalam negeri yang menyebabkan para pemangku kebijakan menerapkan kebijakan ekspor yang menyebabkan kelebihan pasokan stok pangan atau komoditas dalam yang akhirnya mematikan pasar dalam negeri.

"Untuk menangani masalah sebut, perlu dilakukan pendekatan yang menyeluruh. Pemidanaan tidak semata-mata hingga akar bermasalah. Oleh karenanya, penyelesaian pidana melalui pendekatan punitif hanya bersifat penyembuhan gejala di permukaan saja," bebernya.

Dia lantas mengutip pernyataan Profesor Barda Nawawi yang menyatakan sangat wajar apabila hukum memiliki keterbatasan karena penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Menyingkapi hal demikian, Kejaksaan melalui Pasal 66 (ayat 1) KUHAP dan Pasal 35 (ayat 1) Huruf K Undang-Undang Kejaksaan berupaya untuk penyelesaian perkara tindak pidana ekonomi melalui mekanisme denda damai.

Jaksa Agung lalu memberikan contoh atas penerapan denda damai atas suatu kasus yang ditangani Korps Adhyaksa, yang kerugian negaranya bisa dipulihkan. Berkaca dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa penanganan perkara, penerapan denda damai dapat dilakukan oleh Kejaksaan.

"Pembayaran denda melalui penerapan denda damai diberikan dampak secara langsung terhadap pemulihan fiskal yang sebelumnya terdampak akibat tindak pidana ekonomi."

Dia mengungkap, solusi tersebut dipandang dapat menciptakan suatu kepastian hukum, mencegah disparitas penerapan, dan memperkuat akuntabilitas. Optimalisasi mekanisme denda damai tidak hanya berkontribusi pada pemulihan fiskal secara langsung, tetapi juga berimplikasi lebih luas terhadap penguatan stabilitas ekonomi nasional.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 30 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Mereka yang dilantik terdiri dari 14 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan 16 pejabat eselon II, Rabu (29/4/2026).

Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung . Total 30 pejabat dilantik, terdiri dari Kajati di berbagai daerah serta pejabat strategis di tingkat pusat.

Dalam amanatnya, ST Burhanuddin mengatakan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang mencerminkan pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, dan negara.

"Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang mengandung makna pengikatan janji kepada Tuhan, masyarakat, serta negara untuk mengabdikan kemampuan secara optimal," ujar Burhanuddin.

Ia menekankan bahwa jabatan bukan sekadar hak, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan zaman dan mendorong perubahan. Menghadapi era Revolusi Industri 5.0, Burhanuddin meminta jajarannya meninggalkan pola kerja lama yang tidak adaptif. Menurutnya, Kejaksaan harus berani melakukan terobosan dan tidak lagi bekerja secara business as usual atau bekerja seperti biasa.

"Penguasaan ruang digital juga menjadi keharusan agar institusi mampu mengendalikan narasi publik melalui fakta dan data guna mencegah berkembangnya disinformasi di media sosial. Terkait masalah integritas, Saya prihatin atas data yang menunjukkan adanya pegawai aktif yang telah dijatuhi hukuman disiplin hingga April 2026," ujarnya.

Burhanuddin juga menegaskan tidak akan memberikan toleransi promosi jabatan bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman disiplin. Para pimpinan baru diminta melakukan pengawasan melekat secara ketat terhadap jajarannya.

Kepada para kajati yang dilantik, Jaksa Agung mengingatkan bahwa mereka merupakan wajah institusi di daerah yang harus mampu merespons persoalan secara cepat dan terukur.

Sementara itu, pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung diminta segera beradaptasi tanpa masa transisi panjang, mengingat peran strategis masing-masing bidang dalam mendukung penegakan hukum.

"Masing-masing bidang memiliki karakteristik dan dinamikanya tersendiri. Kekeliruan dalam memahami tugas dan fungsi dapat berdampak langsung pada kualitas penegakan hukum di Indonesia."

Menutup amanatnya, Jaksa Agung mengajak seluruh pejabat memaknai jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan kerja keras, kerja cerdas, dan penuh integritas.

"Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri. Tunjukkan kinerja yang tidak hanya memenuhi target, tetapi meninggalkan jejak pengabdian yang bermakna," pungkasnya.

Para pejabat yang dilantik hari ini yaitu:

1. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

2. Dr. Abd Qohar AF, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

3. Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

4. Dr. Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H. sebagai Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

5. Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

6. Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

7. Riono Budisantoso, S.H., M.A. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Ardito Muwardi, S.H., M.H. sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

9. Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

10. Dr. Sutikno, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

11. Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

12. I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

13. Muhibuddin, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

14. Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

15. N Rahmat R, S.H., M.H. sebagai Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

16. Zullikar Tanjung, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

17. Dr. Siswanto, S.H., M.H. sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

18. Teguh Subroto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

19. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H. sebagai Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

20. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

21. Riyono, S.H., M.Hum. sebagai Inspektur Keuangan I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

22. Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

23. Edi Handojo, S.H., M.H. sebagai Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

24. Dr. Lila Agustina, S.H., M.Kn., M.M. sebagai Kepala Pusat Kesehatan Yustisial.

25. Suwandi, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.

26. Dr. Sunarwan, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

27. Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan pada Badan Pemulihan Aset.

28. Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

29. Abdullah Noer Deny, S.H., M.H. sebagai Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

30. Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) bisa memberikan konstruktif kepada pemerintah. Menurutnya, posisi Persaja bukan untuk menekan pemerintah seperti dahulu.

"Dulu kita bisa menekan pemerintah ya dengan Persaja-nya. Tapi kita sekarang tidak, bukan untuk menekan, tetapi setidak-tidaknya bisa memberikan masukan-masukan yang yang konstruktif, yang bisa masukan-masukan yang lebih bagus lagi pada institusi, pada pemerintah tentunya," ujar ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Burhanuddin pun berharap jaksa tak pasif dalam menyikapi dinamika dan tantangan ke depan. "Berikan masukan, berikan masukan yang lebih membangun," katanya.

Lebih lanjut, Burhanuddin menyampaikan, kegiatan ini bukanlah kegiatan rutin belaka. Ia meminta Persaja menjadikan forum munas menjadi momentum merefleksikan diri.

"Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja yang telah kita lakukan selama munas sebelumnya, dan tentunya ini saya mengharapkan ada masukan-masukan, baik masukan evaluasi sehingga langkah-langkah pelaksanaan pelaksanaan kerja ke depan akan lebih bagus."

Burhanuddin menambahkan, "Saya mengharapkan memang bukan hanya perubahan kembali ke Persaja. Kalau di NU itu kembali ke khittah. Jadi bukan hanya itu aja, tetapi semuanya berubah."

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan peran jaksa sempat dipersoalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Ia menegaskan, jaksa tetap berperan sebagai pengendali perkara atau dominus litis dalam KUHAP baru.

Hal itu diungkapkan ST Burhanuddin saat memberi sambutan di acara Munas PERSAJA bertajuk "PERSAJA sebagai hiposentrum penguatan Kejaksaan RI dalam mengawal kedaulatan dan stabilitas nasional," di Kantor Kejaksaan, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

"Pembaharuan di dalam KUHAP juga menegaskan kembali bahwa peran Kejaksaan sebagai dominus Litis, walaupun kadang-kadang orang tidak mau Kejaksaan itu dominus litis, ya saya bilang silakan aja mau bunyinya apa, yang penting isinya adalah dominus litis," ujar ST Burhanuddin.

Ia pun menegaskan, KUHAP baru tetap mengatur jaksa sebagai dominis litis atau pengendali perkara. Menurutnya, hal ini sempat menjadi perdebatan saat membahas KUHAP baru.

"Itu yang sebenarnya kemarin-kemarin juga jadi debat, dominus litis-dominus litis, terserah, yang penting perannya tetap kami adalah dominus litis," ujar ST Burhanuddin.

Lebih lanjut, ST Burhanuddin mengatakan, penguatan Kejaksaan tidak cukup hanya melalui aturan dan struktural. Menurutnya, banyak pendekatan yang bisa dilakukan untuk menguatkan Korps Adhyaksa, terkhusus bagi jaksa muda.

"Karena program saya adalah yang muda, jangan yang tua. Kalau tua ya sudah selesailah," pungkasnya.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan. Sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga Direktur pada Jampidsus Kejaksaan Agung yang dimutasi.

Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Keputusan itu diterbitkan pada 13 April 2026.

“Benar,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna membenarkan adanya mutasi, Senin (13/4/2026).

Salah satu yang dimutasi adalah Riono Budisantoso. Dia digeser dari posisi Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejaksaan Agung untuk menjadi Kajati Bangka Belitung.

Posisi yang ditinggalkan Riono akan diisi oleh Ardito Muwardi yang kini menjabat Wakajati Banten. Sementara, beberapa Kajati yang dimutasi antara lain Kajati Sumatera Utara, Harli Siregar.

Lihat video: Presiden Prabowo Cari Jaksa Agung di Istana: Gak Ada Ya? Lagi Ngejar Orang



Dia dimutasi Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Posisi Harli akan digantikan oleh Muhibuddin yang sebelumnya menjabat Kajati Sumatera Barat.

Berikut daftar nama 14 Kajati baru:

1. Abdul Qohar AF sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

2. Sugeng Riyanta sebagai sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

3. Sila Haholongan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

4. Riono Budisantoso sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

6. I Dewa Gede Wirajana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.

7. Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

8. Dedie Tri Hariyadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

9. Zullikar Tanjung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.

10. Teguh Subroto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

11. Budi Hartawan Panjaitan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

12. Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

13. Setiawan Budi Cahyono sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

14. Saiful Bahri Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengganti sejumlah posisi Kepala Kejaksaan Negeri. Salah satu posisi yang diganti yakni Kajari Karo Danke Rajagukguk.

Rotasi tersebut tertuang dalam keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026. Danke digantikan Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan.

“Benar,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Senin (13/4/2026).

Kejari Karo yang dipimpin Danke Rajagukguk menjadi sorotan lantaran kasus dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu.

Kasus Amsal Sitepu berawal dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti perusahaan Amsal Sitepu.

Perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Namun, kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/4/2026).

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

WASHINGTON - Presiden Donald Trump memecat Jaksa Agung Amerika Serikat (AS) Pamela Jo Bondi atau Pam Bondi, sosok di balik pengungkapan berkas Jeffrey Epstein (Epstein Files).

Menurut laporan AP, Jumat (3/4/2026), Bondi dipecat karena kurangnya agresivitas dalam menargetkan musuh-musuh Trump. Trump, lanjut laporan tersebut, frustrasi dengan Bondi.

Pemecatan Bondi terjadi hampir sebulan setelah Trump memecat Kristi Noem sebagai kepala Departemen Keamanan Dalam Negeri.

"Pam akan beralih ke pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan dan penting di sektor swasta," tulis Trump di Truth Social sebagai pengumuman pemecatan Pam Bondi.

"Wakil Jaksa Agung kita, dan seorang ahli hukum yang sangat berbakat dan dihormati, Todd Blanche, akan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Jaksa Agung," lanjut Trump.

New York Times melaporkan Trump secara pribadi telah membahas penggantian Bondi dengan Administrator Badan Perlindungan Lingkungan Lee Zeldin.

Zeldin, mantan anggota Kongres Partai Republik dari New York, telah dipuji secara publik dan pribadi oleh Trump, yang pada sebuah acara di bulan Februari menggambarkannya sebagai "senjata rahasia kita".

Bondi, mantan jaksa agung negara bagian di Florida dan loyalis Trump yang merupakan bagian dari tim hukumnya selama kasus pemakzulan pertamanya, telah berada di posisinya selama lebih dari setahun.

Dia menjabat dengan berjanji tidak akan bermain politik dengan Departemen Kehakiman, tetapi dia dengan cepat memulai penyelidikan terhadap musuh-musuh Trump, memicu protes bahwa lembaga penegak hukum tersebut digunakan sebagai alat balas dendam untuk memajukan agenda politik dan pribadi presiden.

Bondi, yang membela Trump selama sidang pemakzulan pertamanya, adalah pilihan kedua Trump untuk memimpin Departemen Kehakiman, dipilih untuk peran tersebut setelah mantan anggota DPR Matt Gaetz dari Florida menarik namanya dari pertimbangan di tengah pengawasan atas tuduhan perdagangan seks.