Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa ritel daring global Amazon.com Inc. didenda sebesar US$2,25 juta atau sekitar Rp44,8 miliar (kurs: Rp17.927) untuk menyelesaikan tuntutan Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil (FCRA).

Manajemen Amazon dinilai sengaja menolak memberikan catatan transaksi kepada para konsumen korban pencurian identitas, sehingga menghambat proses pemulihan korban dari kerugian akibat tindakan penipuan siber.

Gugatan hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) atas rujukan dari FTC mengungkapkan perusahaan teknologi tersebut berulang kali gagal mematuhi Pasal 609(e) dalam FCRA.

Regulasi itu mewajibkan korporasi menyerahkan dokumen aplikasi bisnis dan riwayat transaksi penipuan kepada korban selambat-lambatnya 30 hari setelah permintaan diajukan.

Penyelidikan otoritas menemukan Amazon bahkan tidak memiliki kebijakan tertulis untuk merespons permintaan konsumen ini hingga awal 2025.

Direktur Biro Perlindungan Konsumen FTC Christopher Mufarrige menjelaskan penolakan akses data ini mempersulit posisi masyarakat yang tengah menghadapi masalah hukum dan finansial. Kebijakan internal perusahaan dinilai tidak berpihak pada asas perlindungan data bagi para korban kejahatan finansial di platform digital.

“Amazon sering kali menempatkan korban pencurian identitas dalam cobaan berat yang tidak masuk akal dengan menuntut mereka mengidentifikasi pencuri yang mencuri informasi mereka sebelum Amazon merilis catatan yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum—catatan yang dapat membantu korban melindungi diri mereka sendiri dan pulih dari tindakan penipuan tersebut,” ujar Christopher seperti dikutip dari website resmi otoritas, Rabu (1/7/2026).

Dokumen gugatan merinci banyak konsumen yang menghubungi layanan pelanggan Amazon justru mendapatkan penolakan dengan dalih menjaga privasi. Agen layanan pelanggan menolak membagikan detail akun penipuan yang menggunakan kartu kredit korban.

Dalam satu kasus ekstrem, seorang konsumen diminta menebak dengan tepat nama yang digunakan oleh pelaku pencurian identitas, di mana permintaan tersebut tetap ditolak oleh sistem meskipun korban telah melakukan 30 kali percobaan tebakan.

Selain kepada individu, Amazon kedapatan menolak memberikan catatan transaksi kepada aparat penegak hukum yang bertindak atas nama korban pencurian identitas.

Sejumlah konsumen yang frustrasi bahkan mengirimkan salinan panduan resmi FCRA dan FTC ke kantor Amazon dengan harapan mendapatkan data mereka, namun perusahaan tetap mengabaikan kewajiban hukum tersebut.

Sanksi finansial senilai US$2,25 juta ini mencetak rekor denda tertinggi untuk kategori pelanggaran Pasal 609(e) sepanjang sejarah kelembagaan FTC. Selain hukuman materiil, pengadilan mengeluarkan perintah yang melarang Amazon mengulangi pelanggaran serupa serta mewajibkan korporasi memfasilitasi seluruh permintaan data dari korban maupun penegak hukum secara transparan.

Manajemen Amazon juga diwajibkan mengirimkan notifikasi khusus kepada seluruh konsumen yang pernah mengajukan permohonan data sejak April 2024 namun belum menerima hak mereka.

Langkah pemulihan ini diambil setelah komisi melakukan pemungutan suara dengan hasil 2-0 untuk melimpahkan kasus ke pengadilan federal distrik Columbia. Langkah tegas ini menjadi peringatan bagi pelaku industri e-commerceglobal untuk tidak mengabaikan regulasi perlindungan konsumen.

IDXChannel - Emiten udang, PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) masih menghadapi persoalan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan pembayaran denda setelah hampir setahun sahamnya disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa menghentikan sementara perdagangan saham PMMP sejak 30 Juli 2025 karena perseroan keterlambatan menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025 serta belum memenuhi kewajiban pembayaran sanksi denda.

Memasuki pertengahan 2026, persoalan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Meski PMMP telah menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2025 pada Februari 2026 dan melakukan perbaikan pada Mei 2026.

Namun, perseroan kembali dikenai sanksi berupa Peringatan Tertulis II lantaran belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2026.

Direktur Utama PMMP Martinus Soesilo mengakui, perseroan belum mampu melunasi denda keterlambatan kepada BEI akibat masih mengalami tekanan arus kas. Karena itu, perusahaan berencana mengajukan permohonan pembayaran denda secara bertahap atau mencicil.

"Perseroan belum bisa memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 dikarenakan Perseroan masih mengalami kesulitan keuangan. Perseroan berencana untuk mengajukan pembayaran denda dengan cara mencicil," ujar Martinus dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (30/6/2026).

Adapun kinerja PMMP tertekan akibat melemahnya pasar ekspor utama ke Amerika Serikat (AS) setelah produk perseroan dikenakan tarif anti-dumping serta tambahan tarif resiprokal sebesar 19 persen.

Kondisi tersebut berdampak pada penurunan permintaan sehingga perusahaan melakukan berbagai langkah efisiensi, antara lain merasionalisasi jumlah karyawan dan menonaktifkan sebagian fasilitas pabrik.

Untuk membuka suspensi dan mengembalikan sahamnya ke papan perdagangan, PMMP tengah menjalankan sejumlah upaya pemulihan.

Langkah tersebut meliputi negosiasi restrukturisasi utang dengan perbankan guna menurunkan beban bunga, memperbaiki struktur permodalan melalui rencana pengambilalihan atau masuknya investor baru, serta menyelesaikan seluruh kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan regulator.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) akan terus memburu aset-aset milik koruptor Eddy Tansil hingga kewajiban denda sebesar Rp500 miliar lunas.

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung RI, Kuntadi mengatakan bahwa berdasarkan putusan pengadilan, Eddy Tansil telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 miliar. Sementara, sejauh ini BPA Kejagung telah berhasil meraup aset Eddy Tansil sebesar Rp51,6 miliar.

BPA Kejagung juga berhasil melacak 18 bidang tanah kosong dan 2 bidang tanah beserta bangunan yang diperkirakan nilainya mencapai Rp30,99 miliar.

"Kami akan terus kejar aset-aset pidana ini. Sampai dengan kewajibannya lunas," kata Kuntadi dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Dia mengatakan bahwa jaksa pun telah mengetahui bahwa Eddy Tansil masih memiliki sejumlah aset lain. Saat ini pun, Kejagung tengah dalam proses pendalaman.

"Apabila sudah pasti akan kami segera lakukan pengambilalihan dan penguasaan," ujarnya.

Sebelumnya, BPA Kejagung telah menyerahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,02 triliun hasil dari pelelangan harta rampasan koruptor, termasuk milik Eddy Tansil.

Dari hasil lelang yang dilakukan BPA, sebanyak 300 dari 308 item telah terjual dengan nilai Rp997 miliar. Namun, terdapat tiga pemenang lelang yang dinyatakan tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga barang yang benar-benar terjual sebanyak 291 item.

Bisnis.com, JAKARTA – Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) resmi membatalkan aturan sanksi denda sebesar Rp100 juta yang sebelumnya diberlakukan bagi peserta seleksi pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Kebijakan terbaru tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang diumumkan pada Kamis (18/6/2026). Langkah ini sekaligus merespons berbagai masukan dan kekhawatiran peserta terkait ketentuan penalti yang sempat menjadi sorotan publik.

Dalam penjelasan resminya, Panselnas menyebut perubahan kebijakan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap mekanisme seleksi yang sedang berjalan.

Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga proses rekrutmen tetap transparan, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam program strategis pemerintah.

Menurut Panselnas, penghapusan sanksi finansial diharapkan dapat membuat peserta lebih nyaman dalam menjalani seluruh rangkaian seleksi, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia tanpa dibayangi kekhawatiran mengenai denda.

“Dengan demikian, setiap peserta dapat mengikuti seluruh tahapan pelatihan dan pembinaan SDM dengan lebih leluasa dan berfokus penuh pada pengembangan kapasitas diri,” tulis pengumuman resmi Panselnas, Kamis (18/6/2026).

Kendati demikian, Panselnas menegaskan bahwa komitmen peserta tetap menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program. Mereka yang dinyatakan lolos seleksi diharapkan tetap menunjukkan tanggung jawab, kesungguhan, dan dedikasi hingga seluruh tahapan selesai dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta yang Telanjur Mengundurkan Diri Bisa Bergabung Lagi

Sejalan dengan dicabutnya aturan penalti, Panselnas juga membuka peluang bagi peserta yang sebelumnya memilih mengundurkan diri karena keberatan dengan ketentuan tersebut untuk kembali mengikuti proses seleksi.

Peserta yang telah menyatakan mundur dapat melakukan konfirmasi ulang mengenai kesediaannya mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas. Masa konfirmasi ulang berlangsung mulai 17 Juni hingga 23 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

Panselnas menilai kebijakan ini merupakan bentuk komitmen dalam menghadirkan proses seleksi yang berintegritas, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi dan masukan masyarakat.

Selain membuka ruang yang lebih luas bagi peserta, penyesuaian aturan tersebut juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk program KDKMP dan KNMP secara optimal. Ketersediaan SDM yang memadai dinilai penting guna mendukung keberhasilan berbagai agenda pembangunan prioritas yang tengah dijalankan pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai keputusan panitia membatalkan ketentuan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan langkah tepat, karena komitmen peserta dapat dijaga melalui kontrak kerja yang jelas.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman mengatakan pendekatan berbasis insentif dan kontrak kerja profesional lebih efektif dibandingkan penerapan sanksi finansial dalam menjaga komitmen peserta program.

“Terkait pembatalan denda penalti Rp100 juta bagi manajer yang mengundurkan diri, langkah tersebut lebih tepat dari perspektif ekonomi kelembagaan,” ujar Rizal dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu.

Ia menilai ketentuan penalti sebelumnya dimaksudkan untuk memastikan peserta tetap berkomitmen setelah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang dibiayai negara.

Namun, lanjut dia, kebijakan tersebut justru memunculkan resistensi dan berpotensi mengurangi minat talenta terbaik untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi.

“Pendekatan berbasis insentif dan kontrak kerja profesional lebih efektif dibandingkan hukuman yang berpotensi mengurangi minat talenta terbaik,” katanya.

Rizal menilai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program KDMP.

Ia mengatakan proses seleksi dan pengelolaan SDM perlu dirancang secara profesional agar mampu menarik dan mempertahankan tenaga pengelola yang kompeten.

Lebih lanjut, Rizal menilai keberhasilan KDMP tidak hanya bergantung pada jumlah koperasi yang dibentuk, tetapi juga kualitas tata kelola dan kapasitas sumber daya manusianya.

Ia mengatakan koperasi memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi desa karena mampu mengintegrasikan kegiatan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran dalam satu ekosistem usaha.

Meski demikian, pengalaman menunjukkan banyak koperasi tidak aktif akibat lemahnya tata kelola dan kapasitas SDM. Karena itu, target pembentukan koperasi dalam jumlah besar perlu diimbangi dengan penguatan manajemen, digitalisasi, dan sistem pengawasan yang memadai.

Ia mendorong pemerintah membangun sistem rekrutmen yang transparan, pelatihan berkelanjutan, audit digital, serta indikator kinerja yang terukur agar koperasi mampu berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) mencabut ketentuan konsekuensi finansial berupa penalti Rp100 juta bagi peserta seleksi SDM KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti yang sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 tidak lagi berlaku.

Ketentuan tersebut sempat menjadi sorotan setelah sejumlah peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi memilih mengundurkan diri karena keberatan dengan klausul penalti apabila tidak menyelesaikan tahapan program tertentu.

Selain mencabut ketentuan tersebut, Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri untuk mengonfirmasi kesediaan mengikuti tahapan pelatihan dan pembinaan SDM melalui portal resmi Panselnas pada 17–23 Juni 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai pembatalan denda penalti sebesar Rp100 juta bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengundurkan diri merupakan langkah tepat.

Ia mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah bersedia mendengar aspirasi publik sekaligus mengevaluasi aturan yang dinilai memberatkan calon manajer koperasi.

“Kebijakan itu memang perlu dihapus karena menimbulkan ketakutan sehingga banyak calon manajer memilih mengundurkan diri,” kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, ketentuan penalti tersebut berpotensi menghambat rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola KDMP.

Trubus menilai semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa dan kelurahan, bukan memberikan beban berlebihan bagi calon pengelola.

“Semangat koperasi seharusnya mendorong partisipasi masyarakat, bukan justru memberikan beban yang berlebihan,” ujarnya.

Ia mengatakan pembinaan dan pengawasan terhadap manajer koperasi sebaiknya dilakukan melalui mekanisme penghargaan dan sanksi yang lebih proporsional.

Apabila manajer tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, lanjut dia, evaluasi dapat dilakukan melalui sanksi administratif atau penyesuaian insentif sesuai kinerja, bukan dengan mengenakan denda dalam jumlah besar.

“Dengan begitu ada mekanisme penghargaan dan konsekuensi yang adil, tanpa harus membebani calon manajer dengan penalti yang sangat besar,” tuturnya.

Menurut dia, kepastian regulasi diperlukan untuk memastikan proses pembentukan KDKMP berjalan lebih baik.

Ia juga menilai keputusan pemerintah penting untuk menjaga kepastian bagi peserta seleksi sekaligus mencegah kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah menghapus ketentuan penalti sebesar Rp100 juta dalam seleksi sumber daya manusia KDMP dan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.

Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam Lampiran I Surat Pernyataan Poin 13 yang mengatur konsekuensi finansial bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos seleksi.

Melalui Pengumuman Nomor 09 Tahun 2026 yang ditandatangani Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata pada 17 Juni 2026, Panselnas menyatakan ketentuan penalti tersebut tidak lagi berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan proses seleksi agar lebih terbuka dan akuntabel.

Panselnas juga membuka kembali kesempatan bagi peserta yang sebelumnya mengundurkan diri karena keberatan terhadap ketentuan itu untuk melanjutkan proses seleksi hingga 23 Juni 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sumedang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, Jawa Barat, menghapus sanksi administrasi pajak daerah melalui program pemutihan denda guna mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, Kamis, mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tunggakan pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda, bunga, maupun kenaikan pajak selama periode program berlangsung.

"Untuk menuju ulang tahun Bandung Barat kita membuat program penghapusan denda pajak, hanya bayar pokoknya saja, manfaatkan kesempatan ini, karena waktunya tidak lama," ujarnya.

Dirinya menyebut program penghapusan sanksi administrasi tersebut sudah berlaku mulai 9 Juni hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-19 Kabupaten Bandung Barat.

Program tersebut mencakup pembebasan sanksi administrasi untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berlaku untuk pajak air tanah, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Jeje menjelaskan terdapat sejumlah jenis pajak yang tidak termasuk dalam program tersebut, yakni PBJT atas tenaga listrik, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Jenis pajak yang tidak termasuk dalam program pembebasan sanksi administratif pajak daerah PBJT atas tenaga listrik, bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), opsen PKB dan opsen BBNKB,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat Rina Marlina mengimbau masyarakat memanfaatkan program penghapusan sanksi pajak tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus 2026 guna meringankan kewajiban perpajakan sekaligus mendukung peningkatan PAD.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya karena waktunya terbatas dan hanya berlangsung sampai 31 Agustus 2026,” katanya.

Dirinya juga menyebut bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber utama pendapatan dengan PAD pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 menembus Rp1,033 triliun atau meningkat Rp81 miliar dari target awal Rp952,02 miliar dengan ditopang oleh pajak serta retribusi daerah.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengelola 12 jenis pajak daerah yang menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat

Pemkab Bandung Barat berharap program penghapusan sanksi administrasi pajak daerah tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta, kembali beroperasi setelah perusahaan tersebut menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban kepabeanan dan sanksi administratif yang ditetapkan pemerintah senilai total Rp 97,49 miliar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan ke gerai Tiffany & Co pada Senin (8/6). Dalam kunjungannya itu, ia memastikan kegiatan usaha Tiffany & Co kembali berjalan usai penyelesaian kasus kepabeanan yang sempat menjeratnya.

Perusahaan tersebut sebelumnya dinilai melanggar ketentuan di bidang kepabeanan berupa impor barang yang belum diberitahukan dan belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) lalu melakukan audit kepabeanan dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean sebesar Rp 97,49 miliar yang terdiri atas kewajiban kepabeanan serta sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 78,50 miliar.

Purbaya mengatakan, Tiffany & Co telah menyampaikan komitmennya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan, termasuk pembayaran sanksi administratif.

“Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Purbaya dalam keterangannya, Senin (8/6).

Purbaya menekankan pemerintah mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha.

Ia menilai hal itu diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Penyegelan Toko Perhiasan Mewah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan mewah, di antaranya adalah Tiffany&Co. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto seperti dikutip dari Antara.

Selain toko perhiasan Tiffany&Co di Plaza Senayan yang dilakukan penindakan, ada dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia itu di Plaza Indonesia dan Pasific Place.

Ia menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penindakan terhadap sejumlah toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta.

“Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma satu outlet,” ungkapnya.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Menkeu Purbaya agar DJBC menggali potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

“Jadi atas perusahaan yang saat ini sedang kami lakukan penindakan dalam rangka administratif, kami mencoba memperoleh data barang-barang yang ada di store atau outlet mereka untuk kami sandingkan dengan barang-barang yang memang sudah dilaporkan oleh mereka ketika mengajukan barang tersebut masuk ke Indonesia," katanya.

Siswo juga menegaskan, DJBC akan melakukan kompilasi terhadap data-data perhiasan tersebut untuk memastikan memang sudah terdaftar di pemberitahuan impor barang atau tidak.

Apabila belum terdaftar, DJBC akan melakukan tindakan sesuai ranah semestinya, untuk melakukan penertiban dan peningkatan kepatuhan atas kepabeanan perusahaan yang dimaksud.

“Sampai saat ini kami masih melakukan penelitian, karena perlu disandingkan antara dokumen yang mereka 'declare' ke kami dengan dokumen yang ada di kami. Jadi untuk jenisnya kita masih lakukan penelitian kembali," katanya.

Dia menyampaikan kembali bahwa yang dilakukan ini adalah pengawasan dan masih dalam rangka administratif. Siswo menjelaskan, sanksi yang diterapkan apabila perusahaan tersebut terbukti melanggar, maka harus membayar denda 1.000% dari nilai kepabeanan maupun pajak dalam rangka impor.

Hal tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

“Kalau pasalnya, lebih terkait sanksi administrasi di bidang kepabeanan. Kami mencoba untuk mengeliminasi sidang pidana, karena sesuai arahan dari pimpinan yang kita lakukan saat ini adalah bagaimana menggenjot penerimaan negara," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan perusahaan perhiasan mewah Tiffany & Co menyanggupi untuk membayar tagihan kepabeanan senilai Rp97,49 miliar yang ditetapkan pemerintah.

Purbaya mengatakan Tiffany & Co juga telah berkomitmen mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Senin (8/6).

Pernyataan itu disampaikan usai Purbaya mengunjungi gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta, Senin (8/6), untuk memastikan operasional toko tersebut kembali berjalan.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menemukan pelanggaran kepabeanan berupa impor barang yang belum diberitahukan dan belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya oleh perusahaan tersebut.

Atas temuan itu, Bea Cukai melakukan audit kepabeanan dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean sebesar Rp97,49 miliar. Nilai tersebut mencakup sanksi administratif berupa denda sebesar Rp78,50 miliar.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Ia juga mengimbau seluruh pelaku usaha agar memenuhi kewajiban dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kepatuhan merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem usaha yang transparan, sehat, dan berdaya saing.

"Pemerintah akan terus melaksanakan pengawasan secara konsisten, sekaligus mendorong kesadaran seluruh pelaku usaha untuk berperilaku patuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemantauan langsung terhadap laporan terjadinya penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026). Dia berencana untuk memberi denda kepada pengusaha yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan selama satu bulan lebih.

Menurut Purbaya, pengusaha telah menyampaikan keluhan langsung kepadanya atas penumpukan barang ini. Akibatnya, sebanyak lebih dari 3.000 kontainer menumpuk di terminal petikemas Priok dan menaikkan dwelling time pelabuhan.

Sebagaimana diketahui, semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer/kargo di pelabuhan berpotensi mengerek biaya logistik.

"Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menilai penyebab penumpukan ini, yang diklaim sebab peningkatan jumlah arus masuk barang, tidak masuk akal. Untuk itu, dia pun menginstruksikan petugas Bea Cukai setempat untuk meningkatkan jumlah personel bertugas dan waktu bekerja di lokasi.

Namun, ternyata ada masalah lain yang turut ditemukan Purbaya yakni importir yang menumpuk barangnya kendati sudah menuntaskan pemeriksaan dan lain-lain. Bahkan, ada yang ditumpuk sampai berbulan-bulan.

Oleh sebab itu, Purbaya meminta jajarannya untuk mengevaluasi aturan soal denda terhadap pemilik barang yang menumpuk barangnya terlalu lama di pelabuhan.

Dia meminta otoritas untuk menyusun aturan yang adil, agar denda benar-benar dijatuhkan pada pemilik barang yang menumpuk barangnya di pelabuhan dalam waktu di luar batas wajar.

Artinya, Bendahara Negara ini tidak mau denda yang dijatuhkan nanti dipukul rata untuk seluruh pemilik kontainer/kargo.

"Kami akan lihat berapa hari yang wajar, yang udah enggak wajar baru kami beresin. Mungkin pikiran saya setelah sebulan lebih ya, nanti terus kami denda lebih besar," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap sejumlah pihak sepanjang tahun berjalan hingga Mei 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK yang terdiri dari denda senilai Rp85,04 miliar kepada 97 pihak.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan 1 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembatalan STTD, 6 sanksi pembekuan izin, 7 sanksi peringatan tertulis, hingga 9 perintah tertulis. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang PMDK.

”Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang PMDK, hingga Mei 2026 secara year to date, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp85,04 miliar rupiah kepada 97 pihak,” kata Hasan dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, OJK juga telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai mencapai Rp53,90 miliar kepada 232 pihak, 66 sanksi peringatan tertulis, dan 71 sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.

Dengan kata lain, sepanjang tahun berjalan 2026, OJK telah menjatuhkan denda senilai Rp138,94 miliar kepada setidaknya 329 pihak. Aksi ini diklaim menjadi upaya OJK menjaga penegakan hukum di bidang pasar modal.

Terlebih, OJK turut mencatat jumlah investor yang bertambah kendati kondisi pasar modal RI tengah dalam tekanan. Data OJK menyebut bahwa terdapat kenaikan 1,26 juta investor baru pada Mei 2026.

Dengan begitu, sepanjang tahun berjalan 2026, jumlah investor di pasar modal telah tumbuh 36,27% menjadi 27,75 juta investor.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ITM Bhinneka Power, anak usaha PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), diwajibkan membayar denda Rp1 miliar kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) usai terlambat menyampaikan notifikasi pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset.

Melansir siaran pers yang dikutip, Rabu (3/6/2026), Majelis Komisi yang dipimpin Anggota KPPU Moh. Noor Rofieq mengatakan pengambilalihan saham PT Centra Multi Suryanesia Aset oleh PT ITM Bhinneka Power berlaku efektif secara yuridis pada 21 September 2023. Dalam transaksi tersebut, PT ITM Bhinneka Power mengakuisisi 65% saham perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan KPPU No. 3/2023, pelaku usaha wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU setelah transaksi berlaku efektif secara yuridis. Dengan demikian, batas akhir penyampaian notifikasi transaksi tersebut jatuh pada 2 November 2023.

Namun, KPPU baru menerima pemberitahuan pengambilalihan saham tersebut pada 7 November 2023 atau tiga hari kerja setelah tenggat waktu yang ditetapkan.

Dalam persidangan, PT ITM Bhinneka Power mengakui keterlambatan penyampaian notifikasi. Perusahaan juga dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan, termasuk menghadiri seluruh persidangan dan memenuhi dokumen yang diminta Majelis Komisi.

Setelah memeriksa laporan dugaan pelanggaran, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan PT ITM Bhinneka Power terbukti melanggar kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham secara tepat waktu kepada KPPU.

Atas pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp1 miliar. Anak usaha ITMG yang bergerak di bidang energi terbarukan tersebut juga diwajibkan menyampaikan bukti pembayaran denda kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-M/2025, Selasa (2/6/2026).

Selain itu, perusahaan diperintahkan menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda paling lambat 14 hari kerja sejak menerima salinan putusan.

Apabila pembayaran denda melewati batas waktu yang ditentukan, perusahaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari nilai denda yang harus disetorkan ke kas negara.