Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah meminta tambahan pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) dari unsur Kejaksaan RI.

Dadan menjelaskan bahwa sejatinya dari BGN saat ini memiliki pengawasan internal yang bekerja sama dengan BPKP. Bahkan, program ini bisa diawasi oleh masyarakat umum.

Namun demikian, untuk memaksimalkan pengawasan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. BGN pun meminta penambahan unsur Kejaksaan RI agar turut mengawasi program ini.

"Dan sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan, yaitu melalui seluruh komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, yang ada di daerah," ujar Dadan usai menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (17/3/2026).

Dia mengemukakan alasan pihaknya menggandeng korps Adhyaksa karena Kejagung melalui direktorat Jamintel memiliki intel yang tersebar di wilayah Indonesia hingga ke desa-desa.

Dengan adanya kerja sama ini, Dadan berharap agar pihak Kejaksaan RI bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran program MBG.

"Kami tadi membicarakan terkait mekanisme tambahan pengawasan agar komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Adapun, kata Dadan, dengan adanya tambahan pengawasan ini maka seluruh mitra MBG diharap bisa bijak menggunakan anggaran dari pemerintah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi digunakan seoptimal mungkin, setransparan mungkin untuk penggunaan program makan bergizi gratis. Itu yang pertama, yang saya sampaikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyampaikan Satgas PKH telah menagih sanksi administratif kepada 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel, dengan total denda mencapai Rp2,3 triliun.

Burhanuddin mengatakan bahwa penagihan tersebut bagian dari penyelamatan uang negara. "Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp 2.344.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel," katanya di Komplek Kejaksaan Agung, Rabu (24/12/2025).

Satgas PKH juga berhasil menyita kawasan hutan seluas lebih dari 4 juta hektare. Burhanuddin menjelaskan dari jumlah tersebut, Satgas PKH akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar.

Sitaan itu mencakup lahan perkebunan kelapa sawit yang telah diserahkan kepada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi.

"Kedua, lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi," jelasnya.

Kemudian, Kejaksaan Agung sendiri telah menyita total uang Rp4,2 triliun yang diperoleh dari kasus tindak pidana korupsi. Kasus korupsi itu meliputi pemberian fasilitas ekspor CPO dan perkara impor gula.

Alhasil, jika dijumlahkan uang yang diamankan Kejaksaan Agung dan Satgas PKH mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, diserahkan kepada negara pada Rabu (24/12/2025) siang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin serta Kapolri RI Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Dalam tinjauannya itu, berhasil diamankan lahan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan nikel ilegal.

Kunjungan ini merupakan wujud perhatian dan dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum serta pelestarian sumber daya alam di wilayah nasional.

Di hadapan awak media, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengatur dan menertibkan seluruh kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

"Negara harus hadir di dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur yang dipergunakan di kawasan ini harus dilengkapi dengan pranata-pranata aparat yang ada di dalamnya. Harus ada imigrasi, harus ada bea cukai, dan harus ada pejabat-pejabat pengamanan kamtibmas agar jangan terjadi hal-hal yang pernah terjadi di masa-masa yang lalu," ujar Menhan RI.

Menhan RI juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas ilegal sekaligus memberikan dukungan terhadap kegiatan yang sah dan produktif.

"Yang legal kita dorong supaya tetap berproduksi. Kemudian yang kedua, yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang, kita tidak melihat dari mana, tapi kita melihat bahwa kepentingan nasional harus kita tegakkan, harus kita selamatkan," tegasnya.

Menutup keterangannya, Menhan RI menekankan bahwa langkah penertiban ini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan mutasi dan rotasi terhadap 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia.

Hal itu tertuang keputusan Jaksa Agung RI No.854/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural PNS Kejaksaan RI.

Dalam surat itu setidaknya ada 73 pejabat yang dirotasi. Kajati yang dimutasi itu misalnya Direktur Penuntutan (Dirtut) Jampidsus Kejagung RI, Sutikno yang kini menjabat Kajati Riau.

Selanjutnya, Tiyas Widiarto selaku Kabiro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan telah diangkat menjadi Kajati Kalimantan Selatan. Kemudian, Kajati Jawa Tengah diisi Siswanto yang sebelumnya menjabat Kepala Kajati Banten.

Adapun, nama Kajati Bali Ketut Sumedana juga ikut dirotasi dalam surat keputusan itu. Eks Kapuspenkum Kejagung RI sekarang menjabat sebagai Kajati Sumatra Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan mutasi ini merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran organisasi.

"Benar bahwa telah beredar adanya sejumlah mutasi di jajaran kejaksaan di mana ini merupakan bagian daripada rotasi dan mutasi jabatan dalam rangka penyegaran organisasi juga bagian dari promosi," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).

Berikut ini 17 jaksa yang akan menjadi Kajati baru :

1. Sutikno menjadi Kajati Riau

2. Siswanto menjadi Kajati Jawa Tengah

3. Jacob Hendrik Pattipeilohy menjadi Kajati Sulawesi Utara

4. Ketut Sumedana menjadi Kajati Sumatera Selatan

5. Chatarina Muliana menjadi Kajati Bali

6. Muhibuddin menjadi Kajati Sumatera Barat

7. Roch Adi Wibowo menjadi Kajati Nusa Tenggara Timur

8. Didik Farkhan Alisyahdi menjadi Kajati Sulawesi Selatan

9. Emilwan Ridwan menjadi Kajati Kalimantan Barat

10. Bernadeta Maria Erna Elastiyani menjadi Kajati Banten

11. Hermon Dekristo menjadi Kajati Jawa Barat

12. Sugeng Hariadi menjadi Kajati Jambi

13. Tiyas Widiarto menjadi Kajati Kalimantan Selatan

14. I Gde Ngurah Sriada menjadi Kajati Daerah Istimewa Yogyakarta

15. Yudi Indra Gunawan menjadi Kajati Kalimantan Utara

16. Rudy Irmawan menjadi Kajati Maluku

17. Sufari menjadi Kajati Maluku Utara