Bisnis.com, JAKARTA — PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menuntaskan Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) dengan total nilai penerbitan mencapai Rp6 triliun. Penyelesaian program tersebut ditandai dengan keberhasilan penerbitan PUB V Tahap III senilai Rp2,25 triliun yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscription).

Perseroan menyatakan tingginya minat investor terhadap penerbitan obligasi tahap akhir tersebut mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis, disiplin keuangan, serta prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group di tengah kondisi pasar pendanaan yang semakin selektif.

Group CFO sekaligus Direktur Chandra Asri Group Andre Khor mengatakan keberhasilan penyelesaian PUB V dan tingginya minat investor menunjukkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap prospek bisnis perseroan.

“Keberhasilan penyelesaian Program Obligasi Berkelanjutan V (PUB V) serta tingginya minat investor yang tercermin dari oversubscription pada penerbitan obligasi tahap akhir menunjukkan kepercayaan berkelanjutan investor terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan jangka panjang Chandra Asri Group,” kata Andre dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Dia mengatakan perseroan akan tetap menjaga disiplin keuangan sekaligus memperkuat keunggulan operasional dan daya saing perusahaan. Dukungan investor tersebut, lanjutnya, memungkinkan perseroan untuk terus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

Adapun Program Obligasi Berkelanjutan V diterbitkan dalam tiga tahap, yakni Tahap I sebesar Rp1,5 triliun, Tahap II senilai Rp2,25 triliun, dan Tahap III sebesar Rp2,25 triliun. Dengan demikian, total nilai penerbitan program obligasi tersebut mencapai Rp6 triliun.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja, terutama mendukung pengadaan bahan baku produksi yang digunakan dalam kegiatan operasional perseroan.

Manajemen menyebut keberhasilan penyelesaian PUB V akan semakin memperkuat fleksibilitas keuangan perseroan sehingga memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan operasional sekaligus menjalankan strategi pertumbuhan jangka panjang.

Dalam transaksi tersebut, Chandra Asri Group menunjuk BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Henan Putihrai Sekuritas, KB Valbury Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, serta Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sebagai joint lead underwriters.

Ke depan, perseroan menyatakan akan terus mendiversifikasi dan mengoptimalkan sumber pendanaan guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan, menjaga ketahanan finansial, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Obligasi Tahap III TPIA

Sebelumnya, TPIA menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2026 dengan jumlah pokok sebesar Rp2,25 triliun. Penerbitan tersebut merupakan bagian dari target penghimpunan dana sebesar Rp6 triliun dalam skema Penawaran Umum Berkelanjutan V.

Obligasi tahap terakhir itu terdiri dari empat seri, yakni Seri A senilai Rp1,31 triliun dengan kupon 8,50% dan tenor 370 hari, Seri B sebesar Rp532,19 miliar dengan kupon 9% dan tenor tiga tahun, Seri C senilai Rp117,52 miliar dengan kupon 9,5% dan tenor lima tahun, serta Seri D sebesar Rp221,82 miliar dengan kupon 10% dan tenor tujuh tahun.

Obligasi tersebut memperoleh peringkat idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 14 Oktober 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform investasi digital dari ekosistem PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), BMoney, membukukan total dana kelolaan atau asset under management (AUM) sebesar Rp6 triliun per Mei 2026.

Raihan AUM tersebut melampaui ekspektasi manajemen lantaran target awal yang dipatok hingga akhir tahun ini sejatinya berada di level Rp4,5 triliun.

Chief Executive Officer BMoney Angganata Sebastian menjelaskan lonjakan AUM ini diraih berkat strategi perusahaan yang memfokuskan pengembangan pada segmen ritel dan high-net-worth individual (HNWI) secara beriringan.

“Sektor ritel menghadirkan skala, keterlibatan, dan prospek bisnis masa depan, sedangkan sektor HNWI menghadirkan kepercayaan, kredibilitas, dan monetisasi,” ujar Angganata dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, kedua segmen tersebut merupakan satu entitas utuh yang saling terhubung dan terbukti efektif saling menguatkan pertumbuhan nilai aset serta volume investasi di dalam ekosistem BMoney.

Berdasarkan rinciannya, komposisi jumlah nasabah BMoney sampai dengan saat ini sudah merangkul lebih dari 1 juta investor ritel dengan porsi kontribusi kuantitas mencapai lebih dari 90% total basis pengguna.

Namun, situasi tersebut berbanding terbalik dari sisi kontribusi nilai dana kelolaan dengan nasabah kategori premium atau HNWI justru mendominasi hingga 90% dari total keseluruhan AUM perusahaan.

Guna menjaga tren pertumbuhan AUM ke depan, perseroan bakal memperkuat aspek kepatuhan dengan mengantongi lisensi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai dari APERD, Midis SBN, hingga transaksi saham dan emas.

Langkah penguatan operasional tersebut juga didukung oleh kemitraan strategis bersama puluhan manajer investasi terkemuka, penyedia likuiditas emas, serta sejumlah institusi perbankan besar di Indonesia.

Perusahaan juga berencana melakukan ekspansi fasilitas BMoney Privilege Private Lounge ke Surabaya pada 2026, setelah sebelumnya hadir di Jakarta dan Bandung guna menjangkau nasabah premium secara personal.

Di sisi lain, setelah melampaui pencapaian baru tahun ini, BMoney membidik target kinerja keuangan yang lebih tinggi untuk tahun depan dengan mengejar perolehan EBITDA positif serta target AUM berikutnya di level Rp10 triliun.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tambahan anggaran itu diajukan lantaran pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya belum memenuhi kebutuhan ideal.

“Dengan demikian apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027 masih terdapat kekurangan Rp66,1 triliun rupiah,” ujar Dedi dalam raker bersama Komisi III DPR, Rabu (17/6/2026).

Secara terperinci, pagu indikatif Polri untuk TA 2027 ditetapkan sebesar Rp118 triliun. Sementara usulan kebutuhan ideal sebelumnya mencapai Rp184 triliun.

Nilai itu berdasarkan hasil kajian atau perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini.

“Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar 184 triliun rupiah,” imbuhnya.

Adapun, Dedi mengemukakan tambahan kebutuhan anggaran itu telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas melalui surat Kapolri nomor B/10413/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026.

Tambahan anggaran Rp66,1 triliun itu terdiri dari belanja pegawai Rp4,5 triliun, termasuk perubahan batas usia pensiun, kenaikan remunerasi hingga rencana intake Polri TA 2027.

Kemudian, belanja barang Rp20,9 triliun untuk penambahan alokasi anggaran Duk Ops Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan persiapan Pemilu 2029 hingga penambahan anggaran alokasi lidik dan sidik.

Sementara, belanja modal Rp40,6 triliun mulai kendaraan listrik, SPKLU, pembangunan rumah dinas anggota polri hingga pembangunan markas Polda, Polres dan Polsek wilayah perbatasan.

“Dukungan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi alokasi kebutuhan organisasi dan sumber daya untuk mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan tujuan yang telah disusun organisasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback sebanyak-banyaknya 1,54 miliar, dengan alokasi dana Rp1,46 triliun.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), MBMA menuturkan akan melakukan pembelian kembali saham sebanyak-banyaknya 1.548.000.000, dengan alokasi dana maksimum Rp1,462 triliun yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu tiga bulan.

“Jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan akan bergantung pada jumlah saham yang benar-benar dibeli kembali oleh Perseroan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tersebut,” tutur MBMA, Rabu (17/6/2026).

Manajemen juga menuturkan pembelian saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya POJK 13/2023 dan POJK 29/2023.

Adapun buyback ini direncanakan akan dilaksanakan terhitung setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada OJK dan BEI dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 16 September 2026, atau tanggal lainnya pada saat buyback telah mencapai 1,54 miliar saham atau dana buyback telah habis, atau perseroan memutuskan dan mengumumkan buyback telah selesai dilaksanakan sebelum tanggal 16 September 2026.

MBMA memastikan bahwa sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham memenuhi ketentuan POJK 13/2023 dan POJK 29/2023.

“Perseroan memperkirakan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan mengakibatkan penurunan pendapatan dan tidak berdampak atas biaya pembiayaan Perseroan,” tutur MBMA.

Adapun pada Selasa (16/6/2026), MBMA menuturkan telah melakukan pembelian kembali saham sebanyak 492.683.100 dengan total dana Rp237,6 miliar pada buyback periode sebelumnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Pemerintah telah merealisasikan penarikan utang baru senilai Rp386 triliun sepanjang lima bulan pertama tahun ini atau hingga akhir Mei 2026. Akumulasi utang baru yang dialokasikan untuk menutup defisit APBN tersebut setara dengan 46,4 persen dari total target pembiayaan utang setahun penuh yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa derasnya penarikan ini membuktikan pasar finansial masih menaruh ekspektasi dan kepercayaan yang tinggi terhadap instrumen obligasi negara.

"Penggemar SUN (surat utang negara) masih cukup banyak tidak ada kehilangan kepercayaan kepada surat utang negara kita," kata Purbaya di APBN KITA, Jumat (5/6/2026).

Dari keseluruhan total utang baru yang berhasil dihimpun tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa sebagian dana dikeluarkan untuk menopang pos pembiayaan non-utang dengan realisasi sebesar Rp6,5 triliun.

Nilai ini setara dengan 4,4 persen dari target pagu APBN 2026 yang dianggarkan senilai Rp143,1 triliun.

Secara fungsional, aliran dana pembiayaan non-utang ini jamak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk keperluan pos investasi negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Adapun realisasi per Mei 2026 yaitu pembiayaan anggaran secara total telah terserap sebesar Rp379,4 triliun.

Angka realisasi ini merepresentasikan pemenuhan sebesar 55,1 persen dari target keseluruhan pembiayaan anggaran hingga akhir tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan bahwa hasil penerbitan BNI Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 senilai US$700 juta atau Rp12,6 triliun telah resmi diakui sebagai komponen modal inti tambahan (Additional Tier-1) setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada OJK pada 3 Juni 2026, BNI menjelaskan bahwa persetujuan tersebut diberikan atas pencatatan realisasi penerbitan instrumen AT-1 yang dilakukan perseroan.

Dengan diperolehnya persetujuan regulator, dana hasil penerbitan tersebut telah diperhitungkan sebagai komponen modal inti tambahan BNI pada posisi akhir Mei 2026.

Perseroan menyebut pencatatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

Regulasi tersebut mengatur bahwa instrumen modal inti tambahan dapat diakui sebagai komponen modal setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

BNI menjelaskan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur dan rasio permodalan perseroan.

Selain itu, tambahan modal tersebut juga akan mendukung ekspansi kegiatan usaha bank di tengah kebutuhan pendanaan yang terus meningkat.

Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencana penerbitan instrumen tersebut, termasuk tahapan investor call, bookbuilding, penetapan harga hingga penyelesaian transaksi (settlement), melalui keterbukaan informasi pada April 2026.

Seluruh proses penerbitan telah diselesaikan dan kini hasilnya resmi tercatat sebagai modal inti tambahan BNI.

Dalam laporan tersebut, BNI juga menjelaskan bahwa penerbitan instrumen Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities 2026 dilakukan di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor domestik, baik individu maupun institusi.

Adapun, instrumen tersebut telah dicatatkan di Singapore Exchange (SGX) dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan menambahkan, nilai penerbitan tersebut masih berada di bawah 20% dari ekuitas perusahaan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah diaudit.

Dengan demikian, transaksi tersebut tidak termasuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

Adapaun BNI menyampaikan bahwa pengakuan dana hasil penerbitan instrumen AT-1 sebagai modal inti tambahan menjadi bagian dari strategi perseroan untuk menjaga ketahanan permodalan, meningkatkan kapasitas ekspansi bisnis, serta mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan.

Bisnis.com, PALEMBANG— Rencana pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat terus dikebut. Proyek yang diproyeksikan menjadi pengungkit baru penguatan logistik dan hilirisasi industri di Sumatra Selatan (Sumsel) itu memiliki nilai investasi mencapai Rp26 triliun.

Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra mengatakan Pelabuhan Tanjung Carat merupakan proyek strategis bagi masa depan Bumi Sriwijaya.

Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai akan menjadi gerbang logistik utama di Sumsel sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan.

Menurutnya, integrasi pelabuhan dengan jalan tol akan memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat daya saing investasi daerah.

"Oleh karena itu, Pemprov Sumsel mendukung penuh percepatan proyek strategis ini melalui sinkronisasi tata ruang, dukungan regulasi daerah, koordinasi lintas kabupaten/kota, serta fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan," katanya dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman rencana kerja sama integrasi pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Jumat (15/5/2026).

Edward menambahkan, proyek tersebut diyakini akan memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja baru, tumbuhnya kawasan industri, hingga mendorong hilirisasi batu bara dan komoditas unggulan.

"Selain itu, proyek ini akan memperkuat posisi Sumsel sebagai pusat logistik dan industri di Pulau Sumatra. Karena itu, kami siap bersinergi memastikan proyek strategis ini berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumsel dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Proyek baru itu berupa pembangunan interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

"Dari backbone Tol Sumatra nantinya di pintu Tol Betung akan ada interline tol menuju Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer. Kemudian ruas existing Palembang–Prabumulih juga akan diperpanjang sekitar 37 kilometer hingga Muara Enim," kata dia.

Todotua menambahkan, pendanaan proyek jalan tol tersebut akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sama seperti pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.

Adapun Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu proses pengadaan lahan, sedangkan konstruksi jalan tol akan dikerjakan oleh PT Hutama Karya.

"Total investasi pembangunan tol ini diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, CILACAP — Danantara Indonesia memulai konstruksi 13 proyek hilirisasi fase kedua di berbagai sektor yang tersebar di sejumlah wilayah Tanah Air dengan total nilai investasi mencapai Rp116 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pelaksanaan proyek hilirisasi tahap kedua harus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dikelola secara optimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, praktik lama ketika hasil pengelolaan sumber daya alam tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri tidak boleh terus berulang.

“Sudah terlalu lama, sumber daya alam kita dikuasai oleh pedagang-pedagang yang saya pertanyakan nasionalisme mereka. Kita kasih konsesi tambang, konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah. Tetapi begitu mereka berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek hilirisasi tersebut, sekaligus menekankan pentingnya peran pelaku industri, BUMN, dan tenaga profesional sebagai motor penggerak transformasi ekonomi nasional.

Perlu diketahui, proyek hilirisasi tahap kedua mencakup berbagai sektor, mulai dari energi, pertambangan, konstruksi, hingga agroindustri. Sederet BUMN yang terlibat yaitu Pertamina, MIND ID, Krakatau Steel, hingga Pindad.

Selain pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai oleh Pertamina, sejumlah proyek lain juga memulai groundbreaking pada hari yang sama, termasuk fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan oleh MIND ID bersama Pertamina.

Tak hanya itu, pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon berbahan baku bijih besi lokal di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pembangunan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan Wijaya Karya juga turut dimulai.

Berikut Rincian 13 Proyek Hilirisasi Fase II:

Sektor Energi

-Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Bensin

Pertamina mengembangkan kilang gasoline di Dumai dan Cilacap dengan kapasitas 62.000 barel per hari. Proyek ini mampu mensubstitusi impor bensin hingga 2 juta kiloliter per tahun.

-Proyek 3, 4, dan 5: Pembangunan Tangki Operasional untuk Fasilitas Penyimpanan BBM

Pertamina mengembangkan terminal BBM di Palaran, Biak, dan Maumere dengan kapasitas 153.000 kiloliter untuk meningkatkan 3,1% kapasitas bahan bakar nasional.

-Proyek 6: Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME)

MIND ID bersama Pertamina mengembangkan fasilitas DME di Tanjung Enim berkapasitas 1,4 juta ton per tahun. Proyek ini bertujuan mendukung substitusi impor LPG, mengingat sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor.

Sektor Pertambangan & Logam

-Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel

Kerja sama strategis antara Danantara, Krakatau Steel, dan mitra strategis untuk pengembangan hilirisasi nikel di Morowali dengan kapasitas 1,2 juta ton per tahun.

-Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal

Melalui pemanfaatan bijih besi lokal, Krakatau Steel bekerja sama dengan mitra strategis membangun fasilitas produksi steel slab berkapasitas 1,5 juta ton per tahun.

-Proyek 9: Hilirisasi Tembaga dan Emas

MIND ID bersama PT Pindad membangun fasilitas Brass Mill dan Brass Cups di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas 10.000 ton per tahun.

Sektor Infrastruktur & Konstruksi:

-Proyek 10: Pengembangan Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton Indonesia

Wijaya Karya dan Jasa Marga menginisiasi pembentukan pasar Aspal Buton didukung sinergi ekosistem Danantara yang bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya lebih dari 100 juta ton di Pulau Buton.

Sektor Agroindustri

-Proyek 11: Pengolahan Minyak Sawit menjadi Produk Hilir Oleofod dan Biodiesel

Melalui PT Perkebunan Nusantara, hilirisasi sawit di KEK Sei Mangkei menghadirkan fasilitas oleofood, CBE/CBS, dan biodiesel.

-Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin

PT Perkebunan Nusantara mengembangkan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin di Kebun Awaya, Maluku Tengah, berkapasitas 2.560 ton biji pala kering per tahun.

-Proyek 13:Fasilitas Terpadu Kelapa Terintegrasi untuk MCT, Tepung, dan Arang Aktif (Activated Carbon)

PT Perkebunan Nusantara di Maluku Tengah membangun fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi berkapasitas 300.000 butir kelapa per hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama sejumlah proyek hilirisasi yang berada di bawah koordinasi Danantara.

Pada tahap kedua ini, salah satu proyek yang mulai dibangun adalah fasilitas kilang gasoline atau bensin di Cilacap, Jawa Tengah, bersama beberapa proyek strategis lain.

Secara keseluruhan, terdapat 13 proyek yang memulai konstruksi dalam seremoni groundbreaking kali ini. Proyek-proyek tersebut berasal dari berbagai sektor hilirisasi dan tersebar di sejumlah daerah dengan total investasi senilai Rp116 triliun.

“Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa. Indonesia harus berani dan mampu untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan rakyatnya sendiri,” ujar Prabowo dalam groundbreaking proyek hilirisasi tahap II di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/4).

Selain fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah oleh PT Pertamina (Persero), sejumlah proyek yang melaksanakan groundbreaking pada hari ini yaitu fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan oleh MIND ID dan Pertamina.

Tak hanya itu, terdapat pula pengembangan fasilitas produksi slab baja karbon dari bijih besi di Cilegon, Banten oleh Krakatau Steel, serta pengembangan ekosistem dan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat oleh Jasa Marga dan WIKA.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan proyek hilirisasi, termasuk kilang bensin, berpotensi menekan impor BBM secara signifikan.

"Dalam rangka memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor BBM, jadi dari pembangunan kilang Cilacap dan Dumai ini, akan mengurangi impor BBM kurang lebih US$1,25 miliar dolar per tahunnya," ujar CEO Danantara tersebut.

Sebelumnya, Danantara telah lebih dahulu melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi dengan total investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun pada Februari 2026. Enam proyek awal itu mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan.

Rangkaian proyek tersebut diperkirakan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja secara langsung, sementara dampak tidak langsungnya diproyeksikan lebih besar.

Dari total investasi itu, sektor mineral menjadi penyumbang terbesar. Danantara mengalokasikan sekitar US$3 miliar atau hampir separuh nilai investasi tahap pertama untuk pembangunan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pengolahan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Berikut daftar 13 proyek hilirisasi Danantara yang groundbreaking hari ini:

1. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah (Pertamina)

2. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai, Riau (Pertamina)

3. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Palaran, Kalimantan Timur (Pertamina)

4. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Biak, Papua (Pertamina)

5. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Maumere, NTT (Pertamina)

6. Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (MIND ID, Pertamina

7. Fasilitas Manufaktur Stainless Steel (Nikel) di Morowali, Sulawesi Tengah (Krakatau Steel)

8. Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon di Cilegon, Banten (Krakatau Steel)

9. Pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat (Jasa Marga, WIKA)

10. Hilirisasi Tembaga & Emas di Gresik, Jawa Timur (PINDAD, MIND ID)

11. Minyak sawit jadi produk oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara (PTPN)

12. Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

13. Fasilitas Terpadu Kelapa (MCT, Tepung, Arang Aktif) di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

Caption: Prabowo groundbreaking 13 proyek hilirisasi Danantara Rp116 triliun. (Bisnis/Rizqi Rajendra).

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 13 proyek hilirisasi nasional tahap II senilai Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Prabowo menegaskan bahwa peresmian ini momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia.

“Menurut pendapat saya cukup bersejarah dan sangat membanggakan yaitu groundbreaking hilirisasi tahap kedua, yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi lima proyek di sektor energi 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian. Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek, di 13 lokasi,” kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo mengatakan pemerintah akan terus melaksanakan hilirisasi nasional.

“Dan berapa saat ini tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi 6 lagi proyek dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat kelima keenam Insyaallah tahun ini juga.”

Berikut 13 proyek hilirisasi yang diresmikan Presiden Prabowo hari ini:

1. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Cilacap, Jawa Tengah (Pertamina)

2. Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai, Riau (Pertamina)

3. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Palaran, Kalimantan Timur (Pertamina)

4. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Biak, Papua (Pertamina)

5. Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM di Maumere, NTT (Pertamina)

6. Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan (MIND ID, Pertamina

7. Fasilitas Manufaktur Stainless Steel (Nikel) di Morowali, Sulawesi Tengah (Krakatau Steel)

8. Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon di Cilegon, Banten (Krakatau Steel)

9. Pengembangan Ekosistem & Produksi Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat (Jasa Marga, WIKA)

10. Hilirisasi Tembaga & Emas di Gresik, Jawa Timur (PINDAD, MIND ID)

11. Minyak sawit jadi produk oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei, Sumatera Utara (PTPN)

12. Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah, Maluku (PTPN)

13. Fasilitas Terpadu Kelapa (MCT, Tepung, Arang Aktif) di Maluku Tengah, Maluku (PTPN).

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang atas Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi rupiah pada Selasa (14/4/2026), dengan target mencapai Rp36 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan dilakukan terhadap 9 seri SUN, dengan rincian 3 seri Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan 6 lainnya merupakan Fixed Rate (FR). Dengan kata lain, DJPPR melelang 3 SUN bertenor pendek dan 6 SUN bertenor menengah—panjang.

Ketiga seri SPN yang dilelang besok antara lain SPN01260516 (New Issuance), SPN03260715 (New Issuance), dan SPN12270401 (Reopening). Ketiga seri itu memiliki tenggat jatuh tempo selama 1, 3, dan 12 bulan. Imbal hasil ketiga produk ini diskonto.

Sementara itu, 6 seri lainnya yang memiliki tenor panjang antara lain FR0109 (Reopening), FR0108 (Reopening), FR0106 (Reopening), FR0107 (Reopening), FR0102 (Reopening), dan FR0105 (Reopening). Keenam seri ini memiliki tenor selama 5—38 tahun, dengan imbal hasil berkisar 5,87—7,12%.

FR0109 menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo tersingkat, yaitu pada 15 Maret 2031. Produk ini sekaligus menawarkan kupon sebesar 5,87% dan menjadi yang terkecil di antara 5 seri lainnya.

Sementara itu, FR0105 menjadi produk dengan jatuh tempo terpanjang, yaitu pada 15 Juli 2064. FR0105 sekaligus menawarkan kupon sebesar 6,87%, tetapi bukan yang terbesar di antara penerbitan FR kali ini.

Kupon terjumbo justru digenggam oleh FR0106 dan FR0107 yang menawarkan imbal hasil sebesar 7,12%. Namun, maturity date kedua produk ini justru masing-masing 14 dan 19 tahun.

Nantinya lelang akan dibuka pada Selasa (14/4/2026) pukul 09.00—11.00 WIB. Tanggal setelmen lelang ini akan jatuh pada Kamis (16/4/2026).

”Target indikatif Rp36 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR.

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian non-kompetitif nantinya akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.