Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi

Bandung (ANTARA) - Bank BJB menggandeng tiga mitra strategis yakni PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ) sebagai upaya memperkuat kolaborasi bisnis sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi di Jawa Barat.

Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen Bank BJB sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui penyediaan layanan keuangan yang mendukung berbagai sektor usaha.

“Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan berbagai pelaku usaha melalui layanan perbankan yang komprehensif,” kata Ayi di Bandung, Rabu.

Melalui kerja sama itu, kata Ayi, Bank BJB menghadirkan berbagai layanan mulai dari akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan bagi para mitra.

Kerja sama dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol) mencakup pemanfaatan produk dan jasa perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk layanan pembayaran gaji (payroll), penggunaan dompet digital DigiCash bank Bjnk, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

“Melalui kolaborasi tersebut, sekitar 71.000 mitra pengemudi Whuush Ojol diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong peningkatan transaksi digital,” kata Ayi.

Sementara itu, kerja sama dengan Kadin Jawa Barat difokuskan pada pengembangan dunia usaha dan investasi melalui edukasi bisnis, literasi keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

Selain program edukasi, kerja sama tersebut juga meliputi layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pembiayaan usaha, hingga berbagai fasilitas transaksi perbankan bagi anggota Kadin Jawa Barat.

Bank BJB juga membuka peluang pemberian fasilitas kredit produktif kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan guna mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis.

Adapun kerja sama dengan PT Migas Utama Jabar (MUJ) diarahkan pada pemanfaatan layanan perbankan untuk mendukung operasional perusahaan, meliputi pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai layanan pembayaran lainnya.

Bank BJB menilai ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghadirkan solusi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha, hingga industri energi.

“Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB menyatakan akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menggelar bursa kerja (job fair) secara daring dengan menyediakan 2.595 lowongan pekerjaan dari puluhan perusahaan sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka di kota tersebut.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengatakan pencari kerja dapat mengikuti kegiatan tersebut pada Selasa (30/6) secara gratis dengan mendaftar melalui aplikasi New BIMMA tanpa perlu hadir secara langsung.

“Melalui virtual job fair, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bandung memiliki akses yang sama terhadap peluang kerja, tanpa terbatas oleh jarak maupun biaya,” kata Yayan di Bandung, Senin.

Yayan menjelaskan kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perdana yang menjadi bagian dari inovasi layanan ketenagakerjaan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi lowongan kerja.

Menurutnya, format daring dipilih untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus mengurangi hambatan dalam proses rekrutmen.

Ia mengatakan Pemkot Bandung berencana menggelar bursa kerja secara rutin setiap bulan, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional, agar kebutuhan tenaga kerja perusahaan dapat dipenuhi oleh pencari kerja asal Kota Bandung.

Yayan menambahkan seluruh persiapan teknis telah dilakukan agar pelaksanaan bursa kerja daring berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang mudah bagi peserta.

“Persiapan teknis sudah kami pastikan berjalan dengan baik. Kami ingin pengalaman pencari kerja dalam virtual job fair ini tidak kalah dengan penyelenggaraan tatap muka, bahkan bisa lebih mudah karena dapat diakses dari mana saja,” ujarnya.

Ia mengimbau pencari kerja melengkapi profil pada aplikasi New BIMMA sebelum pelaksanaan kegiatan karena perusahaan akan meninjau data peserta sebagai bagian dari proses seleksi awal.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, lanjut Yayan, berkomitmen terus menghadirkan program serupa secara berkala untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mendorong pemerintah daerah memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang dinilai mampu menggerakkan aktivitas usaha masyarakat di berbagai destinasi wisata.

Jajang mengatakan meningkatnya kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor usaha, mulai dari warung makan, penginapan, hingga pelaku usaha jasa di kawasan wisata.

“Ya, tentunya sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak peningkatan ekonomi daerah, khususnya di daerah tujuan wisata,” kata Jajang di Bandung, Senin

Menurut dia, aktivitas wisata tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan pendapatan dari perkotaan ke daerah-daerah yang memiliki potensi wisata.

“Dengan adanya aktivitas wisata, akan terjadi pemerataan ekonomi, terutama di kawasan-kawasan wisata. Warung, rumah makan, penginapan hingga berbagai jasa lainnya tentu akan mendapatkan berkah dari kedatangan wisatawan,” ujarnya.

Selain mendorong sektor pariwisata, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.

Ia mengatakan realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun sehingga momentum tersebut perlu dipertahankan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Supaya tidak turun, berarti nilai investasinya harus ditingkatkan, kemudahan, kepastian, iklim investasinya. Terus didukung juga infrastruktur supaya investor mau ke Jawa Barat,” katanya.

Menurut Jajang, penguatan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor menanamkan modal di Jawa Barat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli mendorong pemerataan investasi di kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang guna mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah Jabodetabek.

Menurut Romli, realisasi investasi di kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp36,68 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 hingga April, nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.

“Dilihat dari investasi yang masuk, Sumedang dan wilayah Rebana memang menjanjikan bagi para investor sekaligus menjadi upaya pemerataan untuk menghindari disparitas yang tinggi antardaerah, terutama dengan Jabodetabek,” kata Romli di Bandung, Minggu.

Ia mengatakan DPRD Jabar akan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan Rebana maupun wilayah selatan Jawa Barat, termasuk pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka yang didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Romli menegaskan fokus DPRD bukan semata mengejar target nilai investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

"Kalau dari sisi capaian saya lihat sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana investasi yang masuk berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Itu harus dilindungi Pemprov Jabar,” katanya.

Ia menambahkan DPRD Jabar juga aktif menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta dengan mempromosikan potensi daerah di Jawa Barat, termasuk kemudahan akses infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kami jelaskan banyak daerah di Jabar yang bagus untuk berinvestasi, aksesnya sudah baik dan mudah dijangkau, termasuk soal tenaga kerja, agar mereka mau berinvestasi di Jawa Barat,” kata Romli.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

TASIKMALAYA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPP Apkarindo) menggelar Rembug Tani Jawa Barat di Koperasi Wangunwati, Desa Sukawangun, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengusung tema "Optimalisasi Produksi Kebun di Tengah Meningkatnya Harga Karet Nasional", kegiatan ini menjadi wadah konsolidasi petani, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat sektor perkaretan nasional.

Acara dihadiri perwakilan PT Pupuk Kujang, PT Sintas Kurama, Dinas Perkebunan Kabupaten Ciamis, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Ketua DPW Apkarindo Jawa Barat beserta jajaran, serta ratusan petani karet dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPP Apkarindo Irfan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada para petani karet yang tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet di tengah berbagai tantangan.

"Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani karet di Provinsi Jawa Barat yang hingga hari ini tetap bertahan dan bekerja keras menjaga keberlanjutan komoditas karet. Di tengah berbagai tantangan, baik fluktuasi harga di pasar global maupun dinamika permintaan pasar, para petani tetap menunjukkan ketekunan, semangat, dan komitmen yang luar biasa," ujar Irfan Ahmad Fauzi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Irfan, Rembug Tani merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi antar seluruh pemangku kepentingan sektor perkaretan. Mengingat lebih dari 80 persen kebun karet nasional dikelola oleh petani rakyat, maka penguatan sektor karet pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga keberlanjutan industri karet Indonesia.

"Rembug Petani Karet menjadi ruang silaturahmi sekaligus konsolidasi yang sangat penting. Melalui forum ini, petani, pemerintah, organisasi petani, dan mitra dapat berdiskusi secara terbuka serta merumuskan langkah bersama untuk memperkuat masa depan karet rakyat," tegasnya.

Irfan menegaskan, Apkarindo akan terus menjadi rumah perjuangan bagi petani karet Indonesia dengan memperjuangkan tata niaga yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada petani. Organisasi juga berkomitmen memperkuat posisi tawar petani dalam rantai perdagangan maupun penyusunan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP Apkarindo juga menegaskan lima agenda prioritas organisasi, yaitu konsolidasi organisasi petani karet, penguatan ekonomi petani, peningkatan produktivitas kebun, advokasi dan kemitraan, serta hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas karet.

"Momentum Rembug Tani ini diharapkan melahirkan gagasan dan langkah bersama agar petani karet semakin kuat, terorganisir, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal penguatan gerakan petani karet Indonesia agar karet rakyat kembali menjadi sumber kesejahteraan bagi jutaan keluarga petani," pungkas Irfan.

Melalui penyelenggaraan Rembug Tani Jawa Barat, Apkarindo berharap lahir berbagai rekomendasi konkret untuk meningkatkan produktivitas kebun, memperkuat kelembagaan petani, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan petani demi kemajuan sektor perkaretan nasional.

Kota Bandung (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Bandung menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah berupa beras dan minyak goreng kepada satu juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah Bandung Raya.

Pimpinan Bulog Cabang Bandung Yanto Nurdianto mengatakan program bantuan tersebut mencakup penyaluran beras medium sebanyak 21.000 ton yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan pangan.

“Untuk bantuan pangan yang saat ini disalurkan Bulog, kami menyalurkan dua alokasi sekaligus yaitu alokasi Februari dan Maret. Jadi satu KPM mendapatkan 20 kilogram dan 4 liter minyak goreng,” kata Yanto di Bandung, Senin.

Yanto menyebut untuk penyaluran bantuan tersebut untuk wilayah Bandung Raya yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Lebih lanjut, kata dia, sebelum disalurkan kepada KPM, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat saat proses pendistribusian beras tersebut.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk melapor jika menemukan atau mendapatkan beras yang tidak layak konsumsi.

“Saya jamin layak konsumsi. Saya sendiri melakukan monitoring langsung ke gudang dan memastikan bahwa beras yang disalurkan kepada masyarakat harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia menambahkan, jadwal distribusi telah disosialisasikan ke seluruh daerah di Bandung Raya dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

“Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kalau sensus, semua didata. Tidak ada yang terlewat, seluruh pelaku usaha ekonomi dan rumah tangga di Kota Bandung akan menjadi sasaran pendataan

Kota Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Jawa Barat, mengerahkan 2.000 petugas dalam Sensus Ekonomi 2026 guna menghimpun data sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah.

Kepala BPS Kota Bandung Nevi Hendri mengatakan Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk mendata seluruh pelaku usaha dan aktivitas ekonomi tanpa terkecuali.

“Kalau sensus, semua didata. Tidak ada yang terlewat, seluruh pelaku usaha ekonomi dan rumah tangga di Kota Bandung akan menjadi sasaran pendataan,” kata Nevi dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis.

Menurut Nevi, sensus kali ini memiliki tantangan berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Perubahan pola transaksi masyarakat akibat perkembangan teknologi membuat aktivitas ekonomi digital tumbuh sangat cepat.

“Pada 2016, transaksi melalui e-commerce, dompet digital, hingga profesi seperti konten kreator dan dropshipper belum sebesar sekarang. Namun pada 2026, fenomena tersebut diperkirakan memberikan gambaran baru terhadap struktur ekonomi Kota Bandung,” kata dia.

Nevi mengingatkan para petugas agar menjalankan tugas dengan penuh integritas dan amanah karena kualitas data menjadi prioritas utama yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Jangan main-main dengan data. Data yang dikumpulkan akan menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, hingga kesejahteraan masyarakat ke depan,” katanya.

Selain memetakan pelaku usaha, sensus juga akan memperbarui berbagai informasi sosial ekonomi rumah tangga yang nantinya menjadi referensi pemerintah dalam menyusun program intervensi dan bantuan bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengajak seluruh petugas untuk menjalankan tugas dengan niat pengabdian dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Erwin juga menekankan pentingnya menjaga etika, profesionalisme serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat saat melakukan pendataan.

Menurut dia, para petugas sensus bukan sekadar pengumpul data tetapi menjadi garda terdepan yang menentukan kualitas informasi ekonomi Kota Bandung.

“Data yang akurat adalah aset pembangunan yang sangat berharga. Kebijakan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang benar,” ujar Erwin.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menilai rencana mengaktifkan kembali (reaktivasi) penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara berdampak positif terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Kota Bandung.

“Kita sedang menunggu pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Bandung, Senin.

Farhan mengatakan saat ini terdapat tren peningkatan kunjungan wisatawan asal Malaysia yang menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi wisata kuliner favorit.

“Saat ini ada tren yang sangat menarik. Di Malaysia sedang berkembang anggapan bahwa Bandung merupakan salah satu destinasi kuliner terbaik di Asia. Akhirnya wisatawan Malaysia ramai-ramai datang ke Bandung,” kata Farhan.

Menurut dia, menguatnya nilai tukar ringgit terhadap rupiah turut mendorong minat wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke Bandung karena biaya wisata dinilai lebih terjangkau.

Untuk mendukung rencana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Pemkot Bandung juga menyiapkan layanan angkutan umum penunjang guna mempermudah mobilitas penumpang dari dan menuju bandara.

Farhan mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempersiapkan berbagai kebutuhan operasional, termasuk perbaikan dan pemeliharaan sarana-prasarana penunjang bandara.

“Kami akan segera menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait, terutama mengenai perbaikan dan pemeliharaan sarana-prasarana,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Bandung menyambut baik rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara sebagai bandara komersial.

Farhan mengatakan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Kota Bandung telah menginstruksikan percepatan persiapan reaktivasi bandara tersebut.

“Kita sangat menunggu reaktivasi ini, karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup, tetapi aktivitas penerbangan komersialnya sangat terbatas,” katanya.

Menurut dia, Presiden telah menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian terkait reaktivasi Bandara Husein.

Farhan berharap operasional bandara tersebut dapat kembali mendongkrak arus penumpang seperti pada 2019 ketika jumlah pengguna jasa penerbangan mencapai sekitar 3,8 juta orang, terdiri atas sekitar tiga juta penumpang domestik dan 800 ribu penumpang internasional.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menggelar bursa kerja (job fair) dengan menyediakan 2.361 lowongan kerja yang diikuti sebanyak 20 perusahaan guna menurunkan angka pengangguran terbuka di kota itu pada Kamis (18/6).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Yayan Ahmad Brilyana mengemukakan bursa kerja tersebut digelar di GOR KONI Kota Bandung

“Kegiatan ini tentunya gratis dan menjadi salah satu upaya Pemkot Bandung dalam mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja secara langsung,” kata Yayan di Bandung, Senin.

Yayan menegaskan pentingnya peran job fair dalam menjembatani pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Dalam kegiatan ini, kata dia, pencari kerja dapat memperoleh informasi yang komprehensif melalui aplikasi New Bimma Bandung yang telah menyediakan layanan ketenagakerjaan lengkap.

“Kehadiran berbagai perusahaan dalam satu lokasi memudahkan pencari kerja untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi yang dibutuhkan, hingga proses rekrutmen yang tersedia,” kata dia.

Yayan mengatakan masyarakat dapat melamar langsung di lokasi maupun melalui sistem daring yang disiapkan melalui aplikasi New Bimma.

“Aplikasi ini memiliki sekitar 20 layanan ketenagakerjaan, mulai dari pendaftaran akun siap kerja, layanan pelatihan kerja, fasilitasi penempatan kerja, hingga layanan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” katanya.

Selanjutnya, pihak perusahaan akan menentukan jadwal tes dan wawancara sesuai mekanisme masing-masing.

“Para pelamar ini dengan kompetensinya diharapkan bisa membantu perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan perusahaan,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Guru Besar Ekonomi Mikro Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia, Eeng Ahman menilai efisiensi penggunaan energi merupakan langkah strategis untuk menghadapi gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) yang semakin meningkat.

Eeng mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Green tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi global, terutama meningkatnya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar rupiah.

“Dalam jangka pendek, yang paling realistis adalah mendorong efisiensi penggunaan BBM, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah,” kata Eeng di Bandung, Senin.

Ia menjelaskan kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada meningkatnya biaya produksi, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Menurut dia, masyarakat cenderung menyesuaikan pengeluaran dan mobilitas ketika biaya energi meningkat.

Di sisi lain, pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor transportasi, kuliner, dan jasa pengantaran, berpotensi menghadapi kenaikan biaya operasional yang dapat menekan produktivitas usaha.

Oleh karena itu, Eeng menilai efisiensi penggunaan energi menjadi langkah paling realistis yang dapat dilakukan dalam jangka pendek guna mengurangi dampak kenaikan biaya energi terhadap aktivitas ekonomi.

“Dalam jangka panjang pemerintah harus memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan kapasitas produksi energi domestik dan upaya mencapai swasembada energi,” katanya.

Selain efisiensi, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas BBM bersubsidi sebagai instrumen perlindungan sosial.

Menurutnya, BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar masih memiliki peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi kelompok rentan dan pelaku UMKM.

Eeng juga menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) merupakan langkah yang rasional dari perspektif ekonomi.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah efisiensi operasional menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kenaikan harga BBM merupakan kondisi yang harus dihadapi bersama dengan melakukan penghematan dan penyesuaian pola penggunaan energi, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” ujar Farhan di Bandung, Kamis.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional yang ditimbulkan.

Karena itu, Farhan mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk mulai menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor,” kata dia.

Ia menilai efisiensi operasional menjadi langkah penting agar beban pengeluaran akibat kenaikan harga BBM tidak semakin membesar.

“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” katanya.

Farhan mengungkapkan salah satu dampak yang paling dirasakan Pemkot Bandung adalah meningkatnya biaya operasional pengangkutan sampah yang sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar.

Menurut dia, kendaraan operasional pengangkut sampah menggunakan bahan bakar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBM bersubsidi sehingga kenaikan harga akan berpengaruh langsung terhadap anggaran pemerintah daerah.

“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” katanya.

Meski demikian, Farhan memastikan kebijakan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bandung, Jabar (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, menargetkan penertiban kabel udara di 85 ruas jalan dapat rampung Desember 2026 sebagai bagian dari upaya penataan kota dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan langkah penataan difokuskan pada pemotongan kabel udara yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dalam pelaksanaannya Pemkot Bandung tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam menjaga stabilitas layanan publik yang bergantung pada jaringan internet," kata Farhan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jabar, Kamis.

Farhan memastikan proses migrasi jaringan dari kabel ke jaringan bawah tanah dilakukan secara bertahap dan terencana, dengan menyiapkan sistem cadangan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemotongan.

"Internet untuk pelayanan publik tetap terjamin. Kami pastikan tidak ada gangguan karena sebelum pemotongan dilakukan, jaringan cadangan sudah disiapkan," katanya.

Ia menyebut pemerintah tidak akan memotong kabel apabila sistem cadangan belum siap.

Hal itu untuk menghindari gangguan terhadap layanan penting seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, TNI, dan Polri.

Di sisi lain, Farhan menegaskan operator telekomunikasi memiliki tanggung jawab penuh terhadap layanan kepada pelanggan.

"Operator harus bertanggung jawab kepada pelanggan. Jika terjadi gangguan, harus segera ditangani," kata dia.

Menurut dia, masyarakat sebagai pelanggan juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan terbaik, termasuk memilih alternatif penyedia layanan apabila mengalami gangguan yang tidak segera ditangani.

"Pelanggan memiliki hak untuk mencari alternatif koneksi jika layanan yang diterima tidak optimal," ujarnya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026