Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memasukkan pengecer Minyakita yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ke dalam daftar hitam (blacklist) dinilai menjadi langkah yang tepat untuk menekan pelanggaran harga.

Namun, pelaku pasar dan ekonom mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila persoalan distribusi dan pasokan Minyakita belum dibenahi dari hulu hingga hilir.

Pemerintah sebelumnya memutuskan tidak menaikkan HET Minyakita dengan tetap berada di level Rp15.700 per liter. Sebagai gantinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbesar porsi distribusi melalui BUMN pangan, yakni Bulog dan ID Food, sekaligus menerapkan sanksi blacklist terhadap pengecer yang menjual Minyakita di atas HET.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi Minyakita melalui BUMN pangan dari minimal 35% menjadi di atas 50%.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan. Jadi yang akan kami lakukan, yang pertama adalah kami akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kami kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kami hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Budi menjelaskan Bulog dan ID Food akan menunjuk distributor serta pengecer yang menjual Minyakita sesuai HET. Pengecer yang melanggar aturan akan dicoret sebagai mitra distribusi.

“Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau ID Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Menurut Budi, pengecer sebenarnya masih memperoleh margin sesuai ketentuan karena Bulog telah menjual Minyakita kepada pengecer berdasarkan struktur harga yang telah ditetapkan.

“Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklist dan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau Id Food,” terangnya.

Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita dalam satu bulan terakhir cenderung bergerak stabil di atas HET Rp15.700 per liter. Sepanjang 2–29 Juni 2026, harga Minyakita berfluktuasi di kisaran Rp15.863–Rp15.911 per liter, sempat mencapai puncak sekitar Rp15.911 per liter pada 25 Juni, sebelum kembali turun menjadi Rp15.884 per liter pada 29 Juni.

Distribusi Jadi Persoalan

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah menindak pedagang yang menjual Minyakita di atas HET.

Namun, dia menilai sanksi serupa juga harus diberlakukan terhadap distributor maupun produsen apabila terbukti menjadi penyebab harga Minyakita melampaui HET.

Menurut Reynaldi, hingga kini pasokan Minyakita ke pasar tradisional masih belum merata, terutama di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi seperti Jabodetabek dan Pulau Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang memperoleh barang dengan harga yang lebih mahal sehingga sulit menjual sesuai HET.

Dia juga mendorong pemerintah memperbesar distribusi Minyakita melalui Bulog dan ID Food ke seluruh pasar tradisional, tidak hanya pasar yang masuk jaringan SP2KP.

Selain itu, Reynaldi meminta pemerintah menyelaraskan kebijakan dari hulu hingga hilir sehingga sanksi tidak hanya menyasar pedagang.

"Jadi soal yang di-blacklistjuga harus diberlakukan yang sama kepada produsen dan distributor karena distributornya jualnya di atas HET ya itu yang harus di-blacklist juga. Jadi berlaku sama penerapan kebijakan ini jangan hanya pedagang saja, yang ditekan kemudian diberlakukan peraturan yang memang harusnya sama dari hulu ke hilir,” kata Reynaldi kepadaBisnis, Senin (29/6/2026).

Untuk itu, Ikappi menilai pemerintah tidak seharusnya terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada pedagang sebelum membenahi rantai distribusi. Terlebih, Ikappi menyebut pedagang menjual Minyakita di atas HET karena harga beli dari distributor sudah tinggi akibat jalur distribusi yang terlalu panjang.

Sementara itu, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan memperbesar distribusi melalui BUMN pangan disertai ancaman blacklist terhadap pengecer cukup rasional sebagai respons atas kegagalan mekanisme pasar menjaga harga Minyakita tetap sesuai HET.

Eliza menilai kebijakan pengendalian harga Minyakita penting karena produk tersebut memang disediakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

Menurutnya, apabila harga Minyakita terus meningkat tanpa diiringi perbaikan tata kelola, selisih harga dengan minyak goreng kemasan premium akan makin menyempit. Kondisi itu berpotensi mendorong konsumen beralih ke minyak premium yang lebih mudah diperoleh meski harganya lebih mahal.

Selain itu, dia juga mengingatkan minyak goreng merupakan komoditas pangan yang bersifat inelastis, sehingga masyarakat tetap akan membelinya meskipun harga terus mengalami kenaikan.

“Jadi ada sanksiblacklistini setidaknya bisa menjadi peringatan untuk semua pelaku untuk berbenah, jangan sampai harga-harga terus naik tidak terkendali sehingga HET tidak lagi relevan,” kata Eliza kepadaBisnis.

Meski demikian, dia mengingatkan efektivitas kebijakan tersebut akan terbatas apabila pemerintah tidak memperbaiki sistem distribusi dan menyediakan data pasokan yang akurat secarareal time.

Eliza menilai tantangan terbesar masih berada pada lemahnya pengawasan terhadap jutaan pengecer informal, risiko keterlambatan pasokan dari BUMN, serta potensi pedagang beralih ke jalur distribusi lain.

Lebih jauh, dia menilai akar persoalan harga Minyakita berada pada insentif yang belum selaras di sepanjang rantai pasok, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer. Menurutnya, produsen sawit cenderung lebih memilih pasar ekspor ketika harga minyak sawit mentah (CPO) global lebih menguntungkan sehingga pasokan domestik berpotensi terganggu.

Untuk itu, Core menyarankan pemerintah memperkuat peran koperasi petani sawit maupun BUMN dalam mengolah CPO menjadi minyak goreng agar ketergantungan terhadap produsen swasta dapat dikurangi.

“Kalau koperasi petani sawit atau BUMN mengolah CPO jadi minyak goreng ini berpeluang besar agar Minyakita harganya lebih murah,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan agar kebijakan blacklist diterapkan secara transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai blacklist ini disalahgunakan. Karena blacklist juga bisa disalahgunakan sebagai alat untuk menyingkirkan pesaing atau memberi sanksi kepada pihak yang tidak 'kooperatif'. Kalau tata kelola buruk, kebijakan ini bisa menciptakan 'kartel baru' yang dilindungi negara, bukan benar-benar menurunkan harga secara efisien,” tandasnya.

JAKARTA - Perum Bulog menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada ( UGM ) di Gudang BULOG Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur Operasi Perum BULOG beserta jajaran Manajemen Kantor Pusat serta Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi kepada kalangan akademisi mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang BULOG, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan beras tetap terjaga mutunya.

Rombongan juga diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat secara langsung proses pengolahan beras, mulai dari pembersihan, pemolesan, pengemasan hingga menjadi produk beras siap konsumsi yang memenuhi standar kualitas.

Serap Beras Petani, Kapasitas Gudang Bulog Ditambah hingga 7 Juta Ton



Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bahwa Bulog berkomitmen membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, agar dapat melihat secara langsung bagaimana BULOG menjalankan amanah negara dalam mengelola Cadangan Beras Pemerintah.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana Cadangan Beras Pemerintah dikelola secara profesional. Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, pengenalan Sentra Pengolahan Beras diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog. Selain itu Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Sejarah Baru! Cadangan Beras Indonesia Tembus 5 Juta Ton



Perwakilan mahasiswa UGM, Edwin dari Fakultas Peternakan, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan Bulog. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga karena mahasiswa dapat melihat secara langsung proses pengelolaan beras dari hulu hingga hilir.

"Kami mendapat banyak pembelajaran mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan beras. Bahkan kami juga diberi kesempatan mencoba proses pengemasan dan berdiskusi mengenai peluang kerja sama penelitian antara UGM dan Bulog " ujarnya.

Mahasiswa lainnya juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini memberikan pemahaman baru mengenai standar penyimpanan dan pengelolaan beras di Bulog. Mereka melihat secara langsung bahwa gudang Bulog dikelola dengan baik, bersih, rapi, serta didukung teknologi pengolahan modern yang menghasilkan beras premium maupun medium dengan kualitas yang terjaga sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog juga menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026 realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80% dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton. Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton, yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Melalui kegiatan ini, Bulog berharap semakin banyak kalangan akademisi dan masyarakat yang memahami peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Sinergi antara Bulog dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong lahirnya inovasi dan pengembangan sektor pangan demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan minat untuk mengimpor beras dari Indonesia sebanyak 50 ribu ton per bulan.

Menurutnya, permintaan tersebut menjadi salah satu peluang ekspor yang tengah dijajaki Bulog di tengah meningkatnya produksi dan serapan beras nasional.

"Kemarin juga Uni Emirat Arab sempat meminta, kalau enggak salah per bulannya minta 50 ribu ton. Kalau setahun kan berarti sampai 600 ribu ton," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan tingginya produksi gabah nasional tahun ini membuat Bulog mampu meningkatkan penyerapan beras secara signifikan. Hingga akhir Juni tahun ini, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan 4 juta ton.

"Serapan sampai bulan Juni ini sudah mencapai 80 persen dari total target 4 juta ton berarti lebih dari 3,2 juta ton. Ini masih ada enam bulan lagi ke depan. Jadi prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," ujarnya.

Menurut Rizal, peningkatan serapan tersebut membuat Bulog perlu memperluas penyaluran beras, tak hanya untuk kebutuhan domestik tetapi juga melalui ekspor.

"Serapan yang tinggi ini perlu adanya pengeluaran. Pengeluaran ini salah satunya selain untuk pengeluaran di dalam negeri kita juga fokus untuk ekspor ke luar negeri," katanya.

Selain UEA, Rizal mengatakan Bulog juga tengah menjajaki ekspor ke Malaysia. Dalam waktu dekat, Bulog berencana bertemu dengan pihak Malaysia untuk membahas penawaran ekspor hingga 500 ribu ton beras.

"Yang pertama adalah untuk program ke Malaysia yang 500 ribu ton. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ujarnya.

Ia menambahkan peluang ekspor juga datang dari Singapura, Timor Leste, dan Papua Nugini (PNG).

"Tidak hanya Malaysia, ada potensi-potensi yang lain. Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari Singapura maupun negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG," kata Rizal.

Khusus untuk rencana ekspor ke Singapura, Rizal memastikan Bulog telah menyiapkan stok sekitar 200 ribu ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5 persen.

Stok tersebut disiapkan untuk memenuhi permintaan ekspor sewaktu-waktu, termasuk rencana pengiriman awal sebanyak 10 ribu ton yang sebelumnya diusulkan pemerintah kepada Singapura.

"Yang 10 ribu ton (wacana ekspor beras ke Singapura) tersebut jadi kita sudah siapkan bareng dengan nanti proses yang untuk 500 ribu ton pesanan dari Malaysia. Beras premium pecahan 5 persen kami sekarang stok ada sekitar 200 ribu ton standby. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat kita bisa kirimkan," ujarnya.

Data FAO Food Outlook edisi Mei dan Juni 2026 juga menunjukkan Indonesia diproyeksikan menjadi produsen beras terbesar keempat di dunia, di bawah India, China, dan Bangladesh. Di saat sejumlah negara mengalami perlambatan produksi, Indonesia disebut mencatat tren peningkatan produksi beras.

Pemerintah juga menargetkan produksi beras nasional mencapai 34,77 juta ton pada 2026 dan meningkat menjadi 34,83 juta ton pada 2027, setelah realisasi produksi 2025 sebesar 34,69 juta ton.

Sementara itu, stok beras yang dikuasai Bulog telah mencapai sekitar 5,169 juta ton, sehingga pemerintah mulai menjajaki perluasan pasar ekspor di tengah meningkatnya produksi dalam negeri.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pemerintah akan kembali membangun 100 gudang pada 2027 menyusul meningkatnya stok beras nasional yang kini menembus 5,4 juta ton.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat gudang milik Bulog maupun gudang sewa terisi penuh.

"Ditargetkan di tahun 2026 ini kami dianggarkan (untuk membangun) 100 gudang. Insyaallah dari penyampaian Bapak Presiden (Prabowo Subianto) akan didukung lagi kembali di tahun 2027 adalah 100 gudang lagi. Tujuannya apa? Supaya produk yang luar biasa itu jumlahnya bisa tersimpan dengan baik di gudang milik Bulog," ujar Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan tingginya stok beras saat ini merupakan dampak dari meningkatnya produksi pangan nasional dan serapan gabah yang dilakukan Bulog sepanjang tahun ini.

"Sekarang kondisi gudang kita ini betul-betul penuh. Bahwa swasembada pangan itu betul-betul nyata. Bukan hanya di gudang Bulog, tapi di gudang sewa Bulog juga penuh, rata-rata di gudang swasta," ujarnya.

Ia menyebut hingga 29 Juni 2026, Bulog menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan 4 juta ton tahun ini.

"Kami laporkan sampai dengan 29 Juni 2026 totalnya sudah mencapai 80 persen dari 4 juta ton. Jadi sudah di atas 3,2 juta ton yang sudah diserap oleh Bulog. Berarti kalau berasnya 3,2 juta ton, gabahnya lebih dari 6 juta ton," terangnya.

Menurut Rizal, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton. Ia menyebut angka tersebut menjadi stok tertinggi yang pernah dimiliki Bulog.

"Untuk stok Bulog sampai dengan hari ini sudah mencapai 5,4 juta ton. Ini membanggakan, stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka dan serapan tertinggi sepanjang Indonesia merdeka," ujarnya.

Rizal memperkirakan serapan beras masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Dengan waktu enam bulan yang masih tersisa, Bulog memproyeksikan total serapan dapat melampaui target awal.

"Prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Ia mengatakan tingginya serapan tersebut didorong produksi gabah nasional yang diperkirakan mencapai hampir 36 juta ton pada tahun ini.

Karena itu, Bulog tidak hanya memperluas kapasitas penyimpanan, tetapi juga mulai menjajaki perluasan penyaluran, termasuk melalui ekspor beras ke sejumlah negara.

Berdasarkan paparan Bulog, wilayah kerja Jakarta-Banten saat ini memiliki 122 unit gudang dengan total kapasitas penyimpanan sekitar 480.337 ton. Kapasitas tersebut terdiri atas gudang di DKI Jakarta sebesar 245.200 ton dan gudang di Banten sekitar 235.137 ton.

Sebelumnya, Rizal mengungkapkan Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan 100 gudang baru Bulog di 2026.

Gudang tersebut akan dibangun di berbagai wilayah Indonesia guna menambah kapasitas penyimpanan beras yang terus meningkat.

Menurut Rizal, gudang baru itu akan mengadopsi teknologi yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga beras dapat disimpan hingga hampir dua tahun tanpa memerlukan proses fumigasi maupun penggunaan bahan kimia tambahan.

"Teknologi itu bisa mampu memelihara beras di gudang itu hampir mencapai dua tahun tanpa harus adanya fumigasi dan lain sebagainya," ujar Rizal.

Ia mengatakan pembangunan gudang akan dilakukan di 100 lokasi, terdiri dari 52 lokasi di lahan milik Bulog dan 48 lokasi di lahan hibah pemerintah daerah. Total kapasitas gudang baru tersebut diperkirakan mencapai sekitar 900 ribu ton.

Selain membangun gudang baru, Bulog juga berencana merenovasi gudang-gudang lama secara bertahap dengan teknologi serupa agar kualitas beras tetap terjaga selama penyimpanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan beras hingga 29 Juni 2026 telah mencapai 3,2 juta ton, atau 80 persen dari target pengadaan tahun ini yang sebesar 4 juta ton.

Capaian tersebut memperkuat cadangan pangan nasional di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

"Sudah di atas 3,2 juta ton (beras) yang diserap oleh Bulog. Berarti kalau berasnya 3,2 juta ton, gabahnya lebih dari 6 juta ton," ujar Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini sudah mencapai 5,4 juta ton. Jumlah tersebut merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Ia mengatakan, capaian tersebut menjadi upaya Bulog dalam mendorong penguatan cadangan pangan nasional, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Pada kesempatan yang sama, Rizal juga menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai proses penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari penerimaan beras, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang diterapkan agar mutu beras tetap terjaga.

Selain itu, melihat melihat proses pembersihan, pemolesan, hingga pengemasan beras di sentra pengolahan beras (SPB) Bulog sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Rizal mengatakan, Bulog membuka akses bagi kalangan akademisi untuk melihat langsung pengelolaan cadangan beras pemerintah.

Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, dan inovasi di bidang pangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendukung penguatan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," kata Rizal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berkomitmen membuka akses gudang seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, sebagai sarana edukasi tentang pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

“Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," ujar Rizal dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Rizal memimpin langsung penerimaan kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi kepada kalangan akademisi mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan beras tetap terjaga mutunya.

Rombongan juga diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat secara langsung proses pengolahan beras, mulai dari pembersihan, pemolesan, pengemasan hingga menjadi produk beras siap konsumsi yang memenuhi standar kualitas.

Rizal mengatakan pengenalan Sentra Pengolahan Beras diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog.

Selain itu, Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Rizal juga menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026 realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80 persen dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton, yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Melalui kegiatan ini, Bulog berharap semakin banyak kalangan akademisi dan masyarakat yang memahami peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Sinergi antara Bulog dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong lahirnya inovasi dan pengembangan sektor pangan demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Perum Bulog menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada (UGM) di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin (29/6), yang menjadi ruang edukasi bagi kalangan akademisi untuk mendalami pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis menjaga ketahanan pangan nasional.

Selama kunjungan, para mahasiswa mendapat penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang Bulog, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan mutu beras tetap terjaga. Rombongan lalu diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat langsung proses pengolahan beras, mencakup pembersihan, pemolesan, dan pengemasan hingga menjadi produk beras berkualitas yang siap dikonsumsi.

Didampingi Direktur Operasi Perum Bulog beserta jajaran Manajemen Kantor Pusat, serta Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa pihaknya membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, agar dapat melihat secara langsung cara Bulog mengelola Cadangan Beras Pemerintah.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana Cadangan Beras Pemerintah dikelola secara profesional. Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ahmad Rizal memastikan, kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah.

Pengenalan Sentra Pengolahan Beras ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog.

Selain itu, Bulog juga menyatakan membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Perwakilan mahasiswa UGM, Edwin dari Fakultas Peternakan, menyampaikan apresiasi atas kesempatan ini. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga, karena mahasiswa dapat melihat langsung proses pengelolaan beras dari hulu hingga hilir.

"Kami mendapat banyak pembelajaran mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan beras. Bahkan kami juga diberi kesempatan mencoba proses pengemasan dan berdiskusi mengenai peluang kerja sama penelitian antara UGM dan Bulog," ujar Edwin.

Seorang mahasiswa lainnya mengaku mendapat pemahaman baru mengenai standar penyimpanan dan pengelolaan beras di Bulog, yakni bahwa gudang Bulog dikelola dengan baik, bersih, rapi, serta didukung teknologi pengolahan modern, yang menghasilkan beras premium maupun medium dengan kualitas terjaga.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Rizal menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026, realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80 persen dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton.

Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini mencapai sekitar 5,4 juta ton, menjadi stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini turut membuktikan keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional, serta mewujudkan dukungan terhadap visi swasembada pangan.

Kegiatan ini diharapkan mendorong pemahaman kalangan akademisi dan masyarakat akan peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Bulog juga berharap sinergi dengan perguruan tinggi dapat diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong inovasi dan pengembangan sektor pangan demi ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya siap memenuhi rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura. Sebagai persiapan, Bulog telah menyiapkan sekitar 200 ribu ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5 persen yang siap dikirim sewaktu-waktu.

"Yang 10 ribu ton (wacana ekspor ke Singapura) tersebut jadi kita sudah siapkan. Kami juga sudah stok kalau enggak salah sekarang ada sekitar 200 ribu ton yang sudah standby dengan kriteria beras premium pecahan 5 persen. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat, kita bisa kirimkan," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penjajakan ekspor beras yang sebelumnya dibahas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Selain untuk memenuhi potensi ekspor ke Singapura, stok beras premium tersebut juga disiapkan bersamaan dengan rencana pemenuhan permintaan beras dari Malaysia.

"Yang 10 ribu ton tersebut jadi kita sudah siapkan bareng dengan nanti proses yang untuk 500 ribu ton pesanan dari Malaysia," ujarnya.

Menurut Rizal, tingginya produksi gabah nasional pada tahun ini membuat serapan beras Bulog meningkat signifikan. Hingga akhir Juni, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan sebanyak 4 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Serapan sampai bulan Juni ini sudah mencapai 80 persen dari total target 4 juta ton, berarti lebih dari 3,2 juta ton. Ini masih ada enam bulan lagi ke depan. Jadi prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Rizal mengatakan tingginya serapan tersebut membuat Bulog perlu memperluas penyaluran beras, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke pasar ekspor.

Selain Singapura, Bulog juga tengah menjajaki sejumlah peluang ekspor ke negara lain. Salah satunya Malaysia yang disebut memiliki potensi permintaan hingga 500 ribu ton beras.

"Yang pertama adalah untuk program ke Malaysia yang 500 ribu ton. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ujarnya.

Ia menambahkan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah menyampaikan minat untuk mengimpor sekitar 50 ribu ton beras per bulan atau setara 600 ribu ton dalam setahun. Selain itu, terdapat peluang ekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

"Kemarin juga Uni Emirat Arab sempat meminta, kalau enggak salah per bulannya minta 50 ribu ton. Kalau setahun berarti sampai 600 ribu ton. Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari Singapura maupun negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG," katanya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengungkapkan pemerintah menawarkan ekspor sedikitnya 10 ribu ton beras ke Singapura dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Menurut Amran, peluang ekspor tersebut didukung stok beras nasional yang telah mencapai sekitar 5,1 juta ton, sehingga Indonesia memiliki ruang untuk mulai memasok kebutuhan beras negara tetangga tersebut.

Amran menjelaskan pembahasan kerja sama akan dilanjutkan secara lebih rinci, termasuk untuk komoditas pangan lain yang dibutuhkan Singapura.

"Kami mengusulkan ekspor minimal 10 ribu ton beras dari Indonesia ke Singapura. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kerja sama untuk komoditas ayam, telur, minyak sawit, serta memperkuat pertukaran teknologi pertanian. Ini menjadi langkah kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara," kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (29/6).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya siap memenuhi rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura. Sebagai persiapan, Bulog telah menyiapkan sekitar 200 ribu ton beras premium dengan spesifikasi pecahan 5 persen yang siap dikirim sewaktu-waktu.

"Yang 10 ribu ton (wacana ekspor ke Singapura) tersebut jadi kita sudah siapkan. Kami juga sudah stok kalau enggak salah sekarang ada sekitar 200 ribu ton yang sudah standby dengan kriteria beras premium pecahan 5 persen. Kalau sewaktu-waktu diminta cepat, kita bisa kirimkan," kata Rizal dalam konferensi pers di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan kesiapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penjajakan ekspor beras yang sebelumnya dibahas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Selain untuk memenuhi potensi ekspor ke Singapura, stok beras premium tersebut juga disiapkan bersamaan dengan rencana pemenuhan permintaan beras dari Malaysia.

"Yang 10 ribu ton tersebut jadi kita sudah siapkan bareng dengan nanti proses yang untuk 500 ribu ton pesanan dari Malaysia," ujarnya.

Menurut Rizal, tingginya produksi gabah nasional pada tahun ini membuat serapan beras Bulog meningkat signifikan. Hingga akhir Juni, Bulog telah menyerap lebih dari 3,2 juta ton beras atau sekitar 80 persen dari target pengadaan sebanyak 4 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Serapan sampai bulan Juni ini sudah mencapai 80 persen dari total target 4 juta ton, berarti lebih dari 3,2 juta ton. Ini masih ada enam bulan lagi ke depan. Jadi prediksi kami serapan kami mungkin bisa di atas 4,5 (juta ton) atau bahkan sampai 5 juta ton," katanya.

Rizal mengatakan tingginya serapan tersebut membuat Bulog perlu memperluas penyaluran beras, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke pasar ekspor.

Selain Singapura, Bulog juga tengah menjajaki sejumlah peluang ekspor ke negara lain. Salah satunya Malaysia yang disebut memiliki potensi permintaan hingga 500 ribu ton beras.

"Yang pertama adalah untuk program ke Malaysia yang 500 ribu ton. Mungkin dalam waktu dekat kami akan ke Malaysia untuk mendiskusikan harga yang cocok sesuai dengan penawaran," ujarnya.

Ia menambahkan Uni Emirat Arab (UEA) juga telah menyampaikan minat untuk mengimpor sekitar 50 ribu ton beras per bulan atau setara 600 ribu ton dalam setahun. Selain itu, terdapat peluang ekspor ke Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

"Kemarin juga Uni Emirat Arab sempat meminta, kalau enggak salah per bulannya minta 50 ribu ton. Kalau setahun berarti sampai 600 ribu ton. Ditambah lagi ke depan adanya potensi dari Singapura maupun negara-negara tetangga kita, Timor Leste maupun PNG," katanya.

Sebelumnya, Mentan Amran mengungkapkan pemerintah menawarkan ekspor sedikitnya 10 ribu ton beras ke Singapura dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu.

Menurut Amran, peluang ekspor tersebut didukung stok beras nasional yang telah mencapai sekitar 5,1 juta ton, sehingga Indonesia memiliki ruang untuk mulai memasok kebutuhan beras negara tetangga tersebut.

Amran menjelaskan pembahasan kerja sama akan dilanjutkan secara lebih rinci, termasuk untuk komoditas pangan lain yang dibutuhkan Singapura.

"Kami mengusulkan ekspor minimal 10 ribu ton beras dari Indonesia ke Singapura. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan kerja sama untuk komoditas ayam, telur, minyak sawit, serta memperkuat pertukaran teknologi pertanian. Ini menjadi langkah kolaborasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara," kata Amran dalam keterangan resmi, Senin (29/6).

Perum Bulog mengambil langkah cepat menyusul beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan produk Minyakita yang dikemas oleh PT KMR berbau solar.

Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani langsung menginstruksikan empat langkah penanganan guna melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan publik.

Rizal menegaskan perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan. Karena itu, Bulog tidak akan mentoleransi produk yang tidak memenuhi standar mutu atau berpotensi merugikan konsumen.

Langkah pertama yang diambil yakni menarik seluruh produk Minyakita produksi PT KMR yang telah beredar apabila terindikasi memiliki bau solar. Penarikan dilakukan sebagai langkah antisipatif sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua, Rizal melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas pengemasan PT KMR pada Sabtu (27/6). Sidak dilakukan untuk memastikan proses produksi, pengemasan, penyimpanan, sekaligus menelusuri kemungkinan penyebab munculnya dugaan tersebut.

Langkah ketiga, Bulog akan menguji sampel Minyakita produksi PT KMR melalui laboratorium yang kompeten dan independen. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Keempat, Apabila hasil investigasi dan uji laboratorium menemukan adanya unsur kelalaian, pelanggaran, atau tindakan yang merugikan masyarakat, Bulog menyatakan akan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Rizal menegaskan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan secara transparan dan profesional.

"Bulog tidak akan berkompromi terhadap kualitas pangan yang diterima masyarakat. Setiap informasi yang berpotensi merugikan konsumen kami tindak lanjuti secara cepat, objektif, dan tuntas. Apabila terbukti terdapat pelanggaran, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Rizal.

Rizal juga mengimbau masyarakat yang menemukan produk Minyakita dengan kondisi tidak normal agar segera melaporkan melalui kanal pengaduan resmi Bulog atau kepada petugas di wilayah setempat sehingga dapat segera dilakukan penelusuran dan penanganan.

Perum Bulog berkomitmen menjaga kualitas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat serta terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh mitra kerja agar setiap produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk MinyaKita yang berbau menyerupai solar.

Produk MinyaKita itu diproduksi oleh PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR).

Perintah itu diberikan usai dirinya meninjau langsung fasilitas produksi PT KMR di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Sabtu (27/6/2026).

Langkah ini sebagai tindaklanjut atas keluhan masyarakat terkait produk MinyaKita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, yakni Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri.

"Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk MinyaKita produksi PT KMR yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik," ucap Rizal dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Ia pun meninjau seluruh tahapan produksi PT KMR, mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga penyimpanan produk.

Selain itu, memeriksa kondisi fasilitas produksi untuk memastikan penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, ditemukan produk MinyaKita produksi PT KMR yang terindikasi memiliki bau menyerupai solar.

Atas temuan tersebut, Bulog akan melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel produk guna memastikan penyebabnya, serta menjadi dasar penetapan langkah dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

"Dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya," kata Rizal.

Menurut dia, perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama Bulog.

Karena itu, setiap produk yang diduga tidak memenuhi standar mutu harus segera ditarik sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama pihak produsen serta instansi terkait.

Masyarakat yang telah menerima produk MinyaKita produksi PT KMR nantinya akan mendapatkan penggantian dengan produk yang memenuhi standar mutu.

Langkah tersebut, kata Rizal, merupakan bentuk tanggung jawab Bulog dalam memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi.

Ke depan, Bulog akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai pasok bersama mitra produsen agar kualitas komoditas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat tetap terjaga.

"Bulog akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan seluruh produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan rencana penerapan beras satu harga di seluruh Indonesia tetap akan dilanjutkan.

Hanya saja, Rizal mengatakan pelaksanaannya masih menunggu penyesuaian margin fee Bulog sebesar 7 persen sebagai sumber pendanaan untuk skema subsidi silang.

"Pasti dong (skema beras satu harga dilanjut), kita kan memberikan pelayanan yang terbaik," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Senin (29/6).

Rizal mengatakan Bulog sebelumnya telah melaporkan rencana tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, skema itu baru bisa dijalankan apabila margin fee sebesar 7 persen mulai berlaku.

"Nanti kalau margin fee-nya turun 7 persen, insya Allah kita bisa perlakukan itu. Karena margin fee-nya belum berlaku nih," ujarnya.

Ia mengatakan belum bisa memastikan kapan wacana tersebut akan diterapkan karena bergantung pada waktu pemberlakuan margin fee tersebut.

[Gambas:Youtube]

"Tergantung margin fee-nya turunnya kapan. Nanti kalau misalnya margin fee-nya itu turun, nah nanti kan sudah ada keuntungan tuh, kita bisa subsidi silang untuk yang harga-harga yang jauh-jauh itu," kata Rizal.

Menurut Rizal, konsep yang disiapkan bukan penerapan harga berdasarkan zonasi, melainkan satu harga secara nasional seperti skema harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Enggak per zonasi. Satu harga kayak Pertamina, kayak Pertalite. Ya nanti kita diskusikan sama Pak Mentan (Amran)," ujarnya.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan konsep beras satu harga hanya akan diterapkan untuk beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bukan beras premium yang diproduksi swasta.

Dalam skema tersebut, Bulog akan menjual beras SPHP kepada pengecer seharga Rp11 ribu per kilogram dari gudang Bulog, sementara pengecer menjualnya kepada masyarakat sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Margin fee sebesar 7 persen diharapkan menjadi sumber pendanaan agar Bulog dapat menjalankan subsidi silang sehingga harga beras SPHP dapat disamakan dari Sabang sampai Merauke.

Rencana tersebut sebelumnya juga telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Amran.

Saat itu, Rizal menyebut pelaksanaannya masih menunggu pemberlakuan margin fee agar Bulog memiliki ruang pendanaan untuk menjalankan subsidi silang.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga sebelumnya memastikan arah kebijakan beras satu harga tetap dipertahankan meski pemerintah baru saja menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Penyesuaian tersebut disebut sebagai langkah jangka pendek, sementara pembahasan mengenai skema beras satu harga akan dilanjutkan bersama kementerian, lembaga, akademisi, dan pelaku usaha.