Makassar (ANTARA) - Di setiap pagi dan sore hari, kawasan Barombong di selatan Makassar selalu menghadirkan pemandangan yang sama. Deretan kendaraan memanjang, klakson bersahutan, dan wajah-wajah lelah orang yang harus bertaruh waktu demi tiba di tempat kerja atau kembali ke rumah.

Warga yang hendak bekerja, mengantar anak sekolah, hingga distribusi logistik menuju daerah penyangga harus menghadapi kemacetan yang seolah menjadi rutinitas harian.

Menjelang sore, situasi serupa kembali terulang. Arus kendaraan dari arah Gowa menuju Makassar bertemu dengan kepadatan kendaraan dalam kota.

Titik Barombong berubah menjadi simpul kemacetan yang melelahkan bagi ribuan pengguna jalan setiap hari. Di tengah kondisi itu, harapan baru mulai dibangun.

Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sepakat mempercepat realisasi pembangunan Jembatan Kembar Barombong, proyek infrastruktur yang diyakini akan menjadi solusi penting untuk mengurai kemacetan kronis di wilayah selatan Kota Makassar.

Bagi Pemerintah Kota Makassar, pembangunan Jembatan Kembar Barombong bukan sekadar proyek fisik biasa. Jembatan ini dipandang sebagai infrastruktur strategis yang akan menghubungkan mobilitas warga Makassar dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Gowa dan Takalar.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap mendukung seluruh kebutuhan administrasi maupun teknis agar pembangunan jembatan dapat segera terealisasi.

“Pada dasarnya Pemerintah Kota Makassar siap mendukung segala kebutuhan, baik data, aturan maupun administrasi yang diinginkan oleh pemerintah provinsi untuk kami siapkan,” ujar Appi.

Menurut Wali Kota, persoalan utama kawasan Barombong bukan hanya soal kepadatan kendaraan, tetapi adanya bottleneck atau titik penyempitan arus lalu lintas yang menyebabkan kendaraan melambat drastis pada jam-jam sibuk.

Kondisi itu selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat. Banyak warga harus menghabiskan waktu lebih lama di jalan hanya untuk menempuh jarak yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Karena itulah, pembangunan Jembatan Kembar Barombong diharapkan menjadi jawaban atas keresahan warga.

Pemprov siapkan Rp100 miliar

Kepala Dinas Bina Marga Sulsel, Andi Ihsan, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi bahkan telah menyiapkan alokasi anggaran awal sebesar Rp100 miliar pada tahun anggaran 2027 untuk memulai pembangunan fisik jembatan tersebut.

Langkah itu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar proyek tahunan, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan masyarakat Sulawesi Selatan.

Lebih dari itu, percepatan pembangunan Jembatan Barombong juga menjadi gambaran bagaimana sebuah kota belajar menghadapi pertumbuhan urban.

Kemacetan yang terjadi selama ini sesungguhnya merupakan konsekuensi dari meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan permukiman, dan mobilitas masyarakat di kawasan selatan Makassar.

Ketika akses jalan tidak lagi mampu menampung volume kendaraan, maka pembangunan infrastruktur baru menjadi kebutuhan mendesak.

Di sinilah pentingnya perencanaan kota yang adaptif dan berorientasi masa depan. Banyak orang yang mungkin melihat jembatan hanya sebagai fasilitas penghubung.

Padahal, dalam ilmu pembangunan wilayah, jembatan memiliki efek berantai yang sangat besar. Ketika konektivitas membaik, biaya transportasi menurun, distribusi barang menjadi lebih cepat, investasi tumbuh, dan peluang ekonomi masyarakat ikut meningkat. Pedagang kecil bisa lebih mudah menjangkau pasar.

Pekerja tidak lagi kehilangan banyak waktu di jalan. Pelajar dan mahasiswa dapat bepergian dengan lebih efisien. Bahkan sektor properti dan usaha mikro di sekitar kawasan berpotensi berkembang lebih cepat.

Inilah wajah pembangunan yang sesungguhnya, menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, proses pembebasan lahan yang kini dipercepat menjadi tahapan penting yang membutuhkan dukungan semua pihak.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh lahan dalam status clear and clean pada Juni 2026 agar tahapan konstruksi dapat berjalan tanpa hambatan hukum maupun administrasi.

Langkah tersebut sekaligus menjadi edukasi publik bahwa pembangunan infrastruktur modern tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga tata kelola yang akuntabel, transparan, dan terukur.

Dalam banyak proyek di Indonesia, persoalan pembebasan lahan sering kali menjadi hambatan utama yang memperlambat pembangunan.

Namun pendekatan koordinatif yang dilakukan Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel memperlihatkan bahwa komunikasi antarlembaga dapat menjadi solusi untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah yang menjadi kekuatan pembangunan Indonesia hari ini. Bahwa kemajuan daerah tidak lahir dari kerja satu orang, melainkan hasil gotong royong seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Di kawasan Barombong, harapan itu perlahan mulai tumbuh. Masyarakat kini tidak lagi hanya melihat kemacetan, tetapi juga membayangkan masa depan baru: perjalanan yang lebih lancar, akses ekonomi yang lebih terbuka, dan kota yang semakin terkoneksi.

Pembangunan Jembatan Kembar Barombong pada akhirnya bukan hanya proyek fisik. Ia adalah simbol optimisme bahwa persoalan kota dapat diatasi ketika ada kemauan, kolaborasi, dan keberpihakan kepada rakyat.

Di tengah laju pembangunan Indonesia yang terus bergerak maju, Makassar sedang menunjukkan bahwa infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan dan jembatan, tetapi membangun harapan, memperkuat persatuan wilayah, dan menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Dan suatu hari nanti, ketika kendaraan melintas mulus di Jembatan Kembar Barombong, masyarakat mungkin akan mengingat bahwa jembatan itu dibangun bukan sekadar untuk menghubungkan dua sisi wilayah, tetapi juga untuk menghubungkan harapan warga dengan masa depan kotanya.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat (Sumbar) memastikan Jembatan Kembar yang berada di batas Kota Padang Panjang tidak mengalami penurunan kondisi pascabencana akhir 2025 dan akan berfungsi total pada H-10 hingga H+10 Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Saat ini hanya difungsikan satu jembatan, namun pekerjaan di bagian kanan bornya sudah selesai, jadi nanti di H-10 sampai H+10 akan difungsikan dua-duanya," kata Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi di Kota Padang, Sabtu.

Elsa memastikan alat-alat yang digunakan untuk pengerjaan perbaikan jembatan akan segera dipindahkan. Tujuannya agar saat arus mudik maupun arus balik kedua jembatan dapat dilalui oleh pengendara tanpa adanya hambatan.

Secara umum, ia mengatakan hal yang perlu diamankan oleh pihak-pihak terkait hanyalah sisi-sisi jembatan dari gerusan sungai, sedangkan untuk kondisi jembatan sebenarnya tidak mengalami penurunan.

"Untuk lalu lintas, bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Kemudian untuk truk seperti pengangkut bahan bakar minyak nantinya mengikuti Surat Keputusan (SK) Gubernur," katanya.

Berdasarkan pengecekan BPJN, secara struktur sebenarnya jembatan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan dengan berat sesuai ketentuan jalan nasional yakni maksimal Muatan Sumbu Terberat 10 ton (MST 10).

Pada kesempatan itu, ia turut menyinggung kemantapan badan jalan di sekitar Kawasan Lembah Anai pascabencana, hingga saat ini BPJN masih fokus pada penguatan badan jalan itu sendiri.

Ia mengatakan semua titik sudah dilakukan perbaikan dan selanjutnya akan dilakukan penutupan lubang-lubang di badan jalan. Targetnya Juli 2026 tidak ada lagi jalan yang berlubang.

Terakhir, BPJN akan menyiagakan alat berat agar tim dapat langsung bergerak cepat di lapangan jika terjadi longsor mengingat kawasan Lembah Anai berada di wilayah perbukitan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG — Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan perbaikan jembatan kembar yang menjadi akses utama Padang–Bukittinggi rampung sebelum Lebaran 2026. Infrastruktur tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir bencana besar Sumatra pada November 2025 lalu.

Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan jembatan kembar tersebut membutuhkan penanganan teknis yang cukup berat karena kerusakan struktur penyangga. “Perbaikan ini membutuhkan pemasangan sekitar 726 tiang penyangga,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Elsa menjelaskan, dengan tingkat kerusakan yang ada, proses perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga bulan. BPJN menargetkan jembatan tersebut sudah dapat dilalui saat arus mudik Lebaran 2026 yang diperkirakan berlangsung dalam dua bulan mendatang.

Elsa berharap seluruh pihak terkait turut mendukung proses perbaikan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target waktu yang telah ditetapkan.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi menyatakan progres perbaikan jembatan kembar di Padang Panjang menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, ia optimistis akses lalu lintas Padang–Bukittinggi dapat kembali dilewati secara aman pada Lebaran 2026.

“Jadi jembatan kembar tersebut sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu pada akhir November 2025. Saat ini, proses perbaikan tengah dikebut oleh BPJN Sumbar,” ujarnya.

Mahyeldi berharap perbaikan jembatan dapat diselesaikan sesuai target sehingga arus orang dan barang menuju Kota Padang maupun Bukittinggi kembali lancar, terutama menjelang Lebaran. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung proses perbaikan agar berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

Selain perbaikan jembatan, Mahyeldi menyebutkan pemerintah juga tengah melakukan normalisasi sungai di kawasan Mega Mendung dan sekitarnya, tidak jauh dari lokasi jembatan kembar. “Dengan adanya normalisasi sungai ini, saya berharap tidak ada lagi terjadi banjir bandang susulan di wilayah tersebut,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG PANJANG - Tim gabungan terus berjibaku melakukan pembersihan material bencana galodo yang menutupi total akses di kawasan Jembatan Kembar, Kota Padang Panjang, Sumatra Barat, mulai teratasi setelah pembersihan intensif.

Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis mengatakan meski jalur kini sudah dapat dilalui kendaraan operasional, akses tersebut masih belum dibuka untuk umum demi menjaga keselamatan.

“Belum bisa dilalui untuk kendaraan umum, karena di Malibo juga terjadi jalan putus. Tapi sejauh ini dipergunakan untuk kendaraan operasional yang membantu penanganan dampak bencana alam,” katanya, dalam keterangan resmi, Minggu (30/11/2025).

Dia menyampaikan dengan mulai teratasinya kondisi tumpukan lumpur di perbatasan Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar itu, maka akan dapat memaksimalkan proses evakuasi, sehingga bisa berlangsung aman.

“Setelah nantinya di Jembatan Kembar tuntas pembersihan materialnya, selanjutnya tim gabungan akan melakukan penanganan di di kawasan Mega Mendung. Karena di sana kondisi jalan terlihat amblas dan putus total akibat terjangan galodo. Alat berat telah dikerahkan untuk melakukan perbaikan dan membuka akses kembali,” tegasnya.

Hendri Arnis menyampaikan pembersihan tersebut dilakukan tim gabungan yang sejak Jumat (28/11) pagi, tim bekerja tanpa henti untuk membuka kembali akses jalan yang tertutup. Ada sebanyak Tiga unit alat berat dikerahkan dalam proses ini, dibantu personel tim gabungan dan relawan.

Dikatakannya material longsor berupa tanah, batu besar, dan pepohonan memenuhi badan jalan, menyebabkan akses menuju Tanah Datar dan sebaliknya lumpuh total, dan kini upaya sejak tiga hari terakhir ini mulai membuahkan hasil, akses jalan sudah bisa dilewati khusus untuk membantu operasional penanganan dampak bencana alam.

Walkot turut menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas, dan tidak memaksakan diri melintasi jalur yang masih dinyatakan rawan.

Oleh karena itu, pembersihan material longsor di Jembatan Kembar diharapkan membantu penanganan dampak bencana jadi lebih cepat, tidak hanya di wilayah Padang Panjang saja, tapi juga di wilayah Tanah Datar.

“Jadi untuk jembatan kembar ini jadi daerah perbatasan antar daerah yakni Padang Panjang dengan Tanah Datar,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI, Zigo Rolanda yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana menyampaikan bahwa akses jalan menuju titik longsor diperkirakan dapat dibuka kembali dalam dua minggu kedepan. Namun, dia menegaskan, pada tahap awal hanya kendaraan kecil dan sepeda motor yang dapat melintas.

Dia menyampaikan bahwa DPR RI akan membawa laporan lengkap terkait kebutuhan mendesak dari lapangan seperti yang terjadi Padang Panjang saat ini yang nantinya dilaporkan ke pemerintah pusat.

“Ini jalur vital yang menghubungkan antardaerah. Kami akan komunikasikan di pemerintah pusat agar percepatan perbaikan bisa segera dilakukan. Dukungan penuh sangat dibutuhkan,” ungkapnya.