KOMPAS.com – Kualitas persaingan usaha di Indonesia mengalami tantangan krusial di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut adaptabilitas tinggi.

Adaptasi tersebut bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga penyusunan kerangka regulasi yang mampu mengatasi hambatan dan memperlancar investasi.

Kesimpulan itu menjadi fokus utama The Third Jakarta International Competition Forum (JICF) yang diselenggarakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan, peningkatan kualitas persaingan usaha nasional memerlukan dukungan perubahan regulasi.

“Perubahan regulasi perlu berorientasi pada pemberantasan hambatan masuk usaha atau bottleneck dan kemudahan investasi, serta membutuhkan collaborative efforts dan optimalisasi teknologi informasi lintas lembaga,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).

Forum internasional tersebut menegaskan, pendekatan pengawasan persaingan usaha yang bersifat konvensional tidak lagi relevan jika dilakukan secara terpisah.

JICF ke-3 menghasilkan konsensus strategis bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional mutlak membutuhkan reformasi regulasi, kolaborasi lintas lembaga, dan optimalisasi teknologi informasi untuk penguatan upaya pencegahan.

Regulasi bukan penghalang

Aru mengatakan, KPPU menyoroti tumpang tindih regulasi yang kerap menimbulkan “ekonomi biaya tinggi” bagi pelaku usaha.

Ke depan, regulasi di bidang ekonomi tidak boleh lagi menjadi penghalang (barrier to entry), tetapi harus berubah menjadi kerangka kerja yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi.

Perubahan kebijakan juga dinilai perlu bergerak dari pendekatan yang rigid menuju model yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis baru.

Tujuannya adalah menciptakan lapangan bermain yang setara (level playing field) bagi pendatang baru maupun pemain lama sehingga inovasi dapat tumbuh tanpa terganjal aturan yang kedaluwarsa.

Meruntuhkan ego sektoral

Poin krusial berikutnya adalah urgensi collaborative efforts. KPPU menegaskan bahwa isu persaingan usaha bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan satu lembaga saja.

JICF ke-3 menekankan perlunya meruntuhkan ego sektoral dan menggantinya dengan sinergi antara otoritas persaingan, kementerian teknis, dan pemerintah daerah.

Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar kebijakan ekonomi makro selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Setiap kebijakan di satu sektor pun tidak boleh menimbulkan distorsi di sektor lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan pada kepentingan segelintir kelompok.

Optimalisasi teknologi digital

Forum tersebut juga menyoroti peran vital teknologi informasi dalam pengawasan persaingan usaha. Di era ekonomi digital, pengawasan manual dinilai tidak lagi memadai.

Optimalisasi teknologi lintas lembaga penting untuk memperkuat pencegahan kolusi dalam pengadaan publik, termasuk membangun sistem deteksi dini (early warning system).

Pemanfaatan teknologi tidak boleh berhenti pada digitalisasi dokumen, tetapi harus mencakup interoperabilitas data antar-instansi.

Transparansi data tersebut akan menutup celah terjadinya persekongkolan tender maupun praktik kartel yang selama ini merugikan konsumen dan menghambat efisiensi ekonomi nasional.

Melalui JICF ke-3, KPPU mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang persaingan usaha bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme yang mampu menyehatkan struktur pasar.

Pasar yang sehat akan menghasilkan harga yang kompetitif, kualitas produk yang lebih baik, dan pilihan lebih beragam bagi konsumen.

Reformasi persaingan usaha merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi dan mampu berkompetisi di tingkat global.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa menegaskan urgensi dari reformasi hukum persaingan di era algoritma dan transformasi ekonomi digital.

"Kebijakan pemerintah dan undang-undang persaingan usaha harus mampu mendeteksi potensi monopoli sebelum pasar terdistorsi," katanya dalam pembukaan The 3rd Jakarta International Competition Forum (3JICF) di Danareksa Tower, Jakarta, Kamis.

Ia menilai transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi saat ini.

Bukan hanya sekadar perubahan proses transaksi, tapi juga struktur pasar tradisional yang dikenal selama ini.

"Kekuatan jaringan (network effects), akumulasi data raksasa, dan pengambilan keputusan berbasis algoritma telah menciptakan hambatan masuk (entry barriers) yang sulit ditembus oleh pesaing baru, terutama UMKM," ujarnya.

Ia pun mengakui bahwa regulasi kerap tertinggal satu langkah di belakang teknologi.

Bentuk dominasi baru seperti self-preferencing (mengutamakan produk sendiri di platform miliknya) hingga algorithmic tacit collusion (kesepakatan harga diam-diam oleh mesin) menuntut pergeseran paradigma.

"Pendekatan reaktif berbasis kasus (case-by-case) harus bertransformasi menjadi pendekatan proaktif berbasis risiko (risk-based standard)," kata Fanshurullah.

Selain reformasi hukum, ia menilai langkah lainnya yang harus dilakukan adalah penyelarasan internasional, mengingat pasar digital tidak mengenal batas negara (borderless).

"Merger lintas negara dan akuisisi strategis atas data serta talenta digital menuntut kita berbicara dalam bahasa regulasi yang sama dengan komunitas global," ujar Fanshurullah.

Sebagai negara yang sedang dalam proses aksesi OECD dan anggota baru BRICS, ia menilai Indonesia perlu menyelaraskan standar, mulai dari interoperabilitas sistem hingga rezim notifikasi merger.

"Ini agar Indonesia tidak mengulangi eksperimen kebijakan yang mahal, melainkan langsung melompat mengadopsi praktik terbaik global," katanya.

Lebih jauh, Fanshurullah juga menyoroti pentingnya evolusi penegakan hukum, seperti pemanfaatan forensik digital atau kecerdasan buatan untuk mendeteksi persekongkolan tender (bid-rigging) dalam pengadaan publik.

"Serta perlindungan UMKM dari kontrak yang tidak seimbang di ekosistem platform, menjadi prioritas yang tak bisa ditawar. Penegakan hukum harus tajam dan berbasis data," ujar Fanshurullah.

Sementara itu, forum 3JICF ini mengusung tema "Legal Reform, International Alignment & Enforcement Evolution" yang diharapkan mampu menciptakan pasar yang bisa diperebutkan (contestable market), memacu inovasi, dan membangun ketahanan ekosistem ekonomi di masa mendatang.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025