Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini terjaga dengan baik.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," kata Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator kinerja APBN hingga Mei 2026.

"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Adapun dalam laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Kemudian, dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Ro306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tiga tantangan utama dalam mendorong revolusi ekonomi daerah di Indonesia. Salah satunya adalah masalah diversifikasi ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan meskipun seluruh wilayah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi secara spasial, tidak semua daerah memiliki daya tahan ekonomi yang sama.

Sejumlah daerah menurutnya masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

"Pertama adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Secara spasial seluruh wilayah tumbuh. Tetapi tidak semua daerah punya daya tahan yang sama," ungkap Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Saat ini, porsi belanja pegawai dan belanja barang masih mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rata-rata mencapai sekitar 70%. Sementara itu, belanja modal yang berorientasi pada pembangunan produktif masih relatif terbatas.

Selain itu, pola belanja daerah yang cenderung rendah pada awal tahun dan menumpuk di akhir tahun dinilai mengurangi daya dorong APBD terhadap perekonomian lokal.

"Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal," ungkap dia.

Tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas. Banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal.

Kondisi tersebut menyebabkan berbagai proyek strategis daerah mengalami hambatan, termasuk rendahnya daya serap anggaran serta lambatnya penyaluran dana transfer akibat keterbatasan kapasitas dan prosedur pengadaan yang memakan waktu.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini jauh dari situasi krisis. Hal itu disampaikan saat memaparkan indikator-indikator ekonomi terkini yang dinilai masih menunjukkan fundamental kuat.

Juda memaparkan sampai dengan April 2026, pendapatan negara mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3%. Di mana pajak sendiri itu tumbuh 16,1%. Sementara belanja negara tumbuh 34,3%.

Di tengah belanja yang cukup tinggi, kata Juda, defisit juga masih terkendali di 0,64% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi defisit ini mengalami penurunan Maret sebelumnya yang mencapai 0,92%.

"Kalau ngelihat angka-angka tadi jauh dari situasi krisis," kata Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurut Juda, pengalaman berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi umumnya bersumber dari tiga faktor utama, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan. Namun hingga saat ini, ketiga indikator tersebut belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan krisis fiskal yang pernah melanda negara-negara Amerika Latin pada 1980-an akibat defisit anggaran yang membengkak dan hilangnya kepercayaan investor terhadap pemerintah.

"Di Indonesia sekarang ini, defisit relatif terbatas, masih dijaga di bawah 3% dan pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya oleh investor,: kata Juda.

Kepercayaan investor tersebut, lanjut dia, tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang pemerintah yang masih stabil di kisaran 6,5–6,7% dan belum menunjukkan lonjakan signifikan.

Selain itu, Juda menilai kondisi neraca pembayaran Indonesia juga masih sehat dan seimbang. Berbeda dengan krisis 1997–1998, saat banyak perusahaan bergantung pada utang luar negeri sehingga rentan ketika terjadi pelemahan nilai tukar dan penghentian arus modal mendadak (sudden stop).

“Saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balanced,” katanya.

Dari sisi sistem keuangan, Juda juga memastikan belum terdapat indikasi terbentuknya gelembung ekonomi (bubble) seperti yang memicu krisis global 2008 di Amerika Serikat, terutama di sektor properti dan pembiayaan.

“Tanda-tanda itu tidak ada juga di kita. Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” tutur Juda.

Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tetap tinggi.

Menurut Juda, Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami kelebihan permintaan (oversubscription) 2,4 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali.

“Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun,” kata Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Di pasar internasional, kata dia, Indonesia mencatat sejumlah capaian penting sepanjang tahun 2026.

Misalnya, penerbitan sukuk global senilai 2 miliar dolar AS mengalami kelebihan permintaan 1,97 kali lipat serta penerbitan Samurai Bond senilai 172 miliar yen Jepang.

Pemerintah juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo guna memperluas basis investor, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, serta mendukung stabilitas rupiah.

Wamenkeu menyatakan Indonesia terus memperdalam pasar obligasi dengan memperhatikan likuiditas, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Strategi pembiayaan 2026 difokuskan pada pendalaman pasar domestik, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan utang yang bijak.

“Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik hingga 70 persen dalam rupiah. Kedua, campuran mata uang yang cermat 25 hingga 30 persen dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan active liability,” jelasnya.

Juda menekankan komitmen memperkuat strategi pembiayaan di tengah gejolak ekonomi global dilaksanakan melalui koordinasi lintas lembaga, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta transparansi dalam kebijakan pembiayaan negara.

“Kami menyambut baik pengawasan dari S&P dan lembaga lainnya. Kami juga berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Jadi, kebijakan moneter, prudensial, dan kebijakan pasar modal semuanya berjalan seiring,” tutur Juda.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 bukan terjadi secara otomatis atau autopilot. Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah, terutama di sektor fiskal, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Tentu ini bukan autopilot. Karena kalau kita lihat sumber-sumber pertumbuhannya baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, memang ada dorongan dari kebijakan-kebijakan pemerintah termasuk kebijakan fiskal," kata Juda Agung dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2026 yang digelar secara daring, Kamis (7/5/2026).

Juda mengatakan pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah inflasi yang tercatat sebesar 2,42%, atau tetap rendah dan stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga tetap kuat. Pemerintah juga mempertahankan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar harga energi domestik tidak melonjak di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah.

"Subsidi BBM memang kami jaga, harga BBM-nya tidak mengalami kenaikan, supaya inflasi terjaga dan daya beli masyarakat terjaga. Itu mengapa konsumsi di kuartal satu juga masih baik, di atas lima persen," ujarnya.

Ia menilai kebijakan menjaga harga BBM merupakan langkah yang sengaja dirancang untuk menopang daya beli masyarakat. Jika harga BBM dilepas mengikuti pasar global, pemerintah memperkirakan inflasi akan meningkat dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain menjaga konsumsi, pemerintah juga melakukan penyesuaian belanja negara melalui refocusing anggaran guna menjaga defisit fiskal tetap terkendali di bawah 3%. Juda menyebut langkah pengendalian belanja dan optimalisasi pendapatan dilakukan untuk mengantisipasi tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan mencapai USD100 per barel.

"Kami melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain sehingga defisit fiskal bisa dijaga di 2,9% tahun ini," kata Juda.

Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan penghapusan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu dapat menghemat anggaran sekitar Rp1 triliun dalam satu hari.

Juda menyampaikan langkah tersebut merupakan bagian dari penajaman atau refocusing belanja pemerintah agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan lebih efisien dan berkualitas.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut dinilai lebih logis karena peserta didik tidak perlu datang ke sekolah hanya untuk menerima makanan.

Menurut dia, penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp4 triliun dalam sebulan jika dihitung selama empat pekan.

“Empat kali dalam sebulan itu bisa mengirit atau menghemat Rp4 triliun. Setahun tentu saja sekitar Rp50 triliun kita bisa menghemat,” ujarnya.

Selain pada hari Sabtu, pemerintah juga menghapus penyaluran MBG saat masa liburan sekolah sebagai bagian dari penajaman program.

Juda menegaskan pemerintah tetap menjalankan program prioritas, namun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkualitas.

“Ini adalah refocusing atau penajaman. Kita tetap melakukan program-program prioritas yang ada dengan lebih berkualitas dan lebih tajam,” ucapnya.

Ia menambahkan pemerintah juga mengevaluasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar nutrisi.

Menurutnya, pemerintah akan bertindak tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG yang tidak memenuhi standar tersebut.

Lebih lanjut, Juda mengatakan penajaman belanja tersebut dilakukan untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di tengah tekanan harga minyak global.

Ia menambahkan pemerintah menahan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat, meskipun berimplikasi pada peningkatan subsidi.

Untuk itu, pemerintah melakukan pengendalian belanja serta optimalisasi penerimaan, termasuk melalui sistem perpajakan coretax dan potensi penerimaan dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyampaikan, status investment grade Indonesia tetap aman di tengah meningkatnya tekanan global.

Tekanan yang dimaksud antara lain berasal dari kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah yang turut memicu ketidakpastian di pasar keuangan global.

“Dibandingkan negara-negara sekelas, Indonesia tumbuh lebih kuat dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi, ditopang oleh inflasi yang rendah, posisi fiskal yang kuat, serta bantalan eksternal yang solid," kata Juda Agung dalam acara Fitch Ratings Annual Indonesia Conference di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, per Maret 2026, Fitch Ratings menetapkan peringkat utang Indonesia di level BBB dengan outlook negatif. Peringkat ini mengalami penurunan dari outlook sebelumnya yang stabil.

Juda mengklaim kondisi saat ini menempatkan Indonesia pada posisi makroekonomi yang relatif lebih baik dan lebih seimbang di antara negara-negara dengan peringkat BBB.

Klaim tersebut didasarkan pada kondisi fundamental ekonomi domestik yang dinilai masih solid.

Wamenkeu memaparkan, sejauh ini pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen (year on year/yoy) sepanjang 2025 dengan defisit fiskal tetap di bawah 3 persen.

Selain itu, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terjaga di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas aman yang ditetapkan 60 persen.

Sementara, inflasi Indonesia per Maret 2026 tercatat berada dalam kisaran sasaran 1,5-3,5 persen (2,5±1 persen), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,48 persen (yoy) dan inflasi inti 2,52 persen (yoy).

Juda memandang fundamental ekonomi yang kuat tersebut mampu menjaga kepercayaan investor global meski tekanan geopolitik terus menggerus persepsi pasar.

Dari sisi eksternal, ia menilai perekonomian Indonesia saat ini tetap solid dan dikelola dengan baik, serta cadangan (anggaran) yang memadai memberikan bantalan kuat terhadap ketidakpastian keuangan global.

Lebih lanjut, pemerintah menyadari adanya sejumlah catatan dari lembaga pemeringkat dan berkomitmen untuk terus meresponsnya secara aktif. Dalam hal ini, lanjut Juda, pemerintah akan terus menjaga konsistensi kebijakan di tengah berbagai tantangan global.

“Fitch Ratings baru-baru ini menyoroti sejumlah kekhawatiran yang valid. Saya dapat memastikan kami menangani kekhawatiran tersebut secara langsung. Peringkat Fitch kami tetap berada pada level investment grade yang merupakan hasil dari disiplin selama bertahun-tahun dalam berbagai aspek,” ujarnya.

“Kami berkomitmen penuh menjaga kejelasan dan konsistensi kebijakan. Kami memahami berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga energi, pengetatan keuangan global, hingga perubahan sentimen. Kami paham itu, dan kami terus bekerja aktif membangun ekonomi yang lebih tangguh, transparan, dan adaptif,” tambahnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) pada periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa peluang keberhasilan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza menurun imbas perang Iran dengan AS-Israel.

Hal tersebut disampaikan Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan setelah mengikuti agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (3/3/2026). Hassan mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan terkait dengan kondisi geopolitik yang saat ini sedang panas di Timur Tengah.

Hassan mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo, terdapat kesan dan pandangan bahwa keberhasilan BoP untuk mencapai misi gencatan senjata hingga rekonstruksi menurun. Kesan itu muncul, usai Prabowo berkomunikasi dengan sejumlah kepala negara khususnya negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Prabowo pun menurut Hassan akan mengevaluasi keterlibatan Indonesia di BoP agar sesuai dengan tujuannya.

"Memang harus dievaluasi. Ada kesan begitu [peluang keberhasilan BoP menurun], dan dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil menurun. Nah, menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya," ujar Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Penurunan peluang keberhasilan BoP itu menurut Hassan didorong oleh eskalasi yang meningkat di Timur Tengah. Terjadi perang antara Iran dengan AS-Israel.

Desakan Indonesia Mundur dari BoP

Sebelumnya, terdapat desakan juga agar Indonesia keluar dari BoP. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari keanggotaan BoP.

Pasalnya, AS sebagai pencetus Dewan Perdamaian untuk Palestina justru memicu konflik di kawasan Timur Tengah. MUI meragukan BoP sebagai wadah perdamaian yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan semestinya.

Serangan dua negara itu juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," dikutip laman resmi MUI sebagaimana disampaikan Tausiyah yang dikeluarkan pada Minggu (1/3/2026).

Tausiyah ini tercantum dalam surat Nomor: Kep-28/DP-MUI/III/2026 ini ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan. MUI turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei karena terdampak serangan AS dan Israel.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengatakan menjelaskan bahwa semua pembicaraan terkait BoP ditunda. Semua negara saat ini beralih fokus terhadap situasi di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan Israel-AS.

"Semua pembicaraan BoP on hold. Semua perhatian shifted ke situasi di Iran. Kalau misalnya BoP kita juga tetap sama temen-teman kita konsultasi dan kosultasi dengan rekan-rekan kita di Teluk [negara-negara Arab di Teluk Persia] karena mereka mengalami juga diserang dan mereka juga anggota BoP," ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) pada periode 2001-2009 Hassan Wirajuda menjelaskan bahwa kejelasan Indonesia sebagai juru damai atau mediator konflik antara Iran dengan AS-Israel ditentukan oleh sejumlah syarat.

Hal tersebut disampaikan Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan setelah mengikuti agenda pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (3/3/2026). Hassan mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo memaparkan terkait dengan kondisi geopolitik yang saat ini sedang panas di Timur Tengah.

Namun, menurut Hassan, Prabowo tidak membeberkan rencananya untuk menjadi mediator atas kondisi perang di Timur Tengah.

"Kita tidak membicarakan apakah Indonesia mampu atau tidak [jadi mediator]. Itu kan pemikiran awal," kata Hassan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (3/3/2026).

Menurut Hassan, untuk menjadi mediator pun diperlukan sejumlah syarat kondisi di tengah perang yang terjadi.

"Harus ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai dan kita belum lihat tanda-tanda itu," katanya.

Untuk menjadi mediator, menurutnya, negara tersebut harus menerima dari kedua belah pihak yang bertikai. Kemudian, terdapat suasana untuk dua pihak berkeinginan menyelesaikan secara dialog.

Setelah dialog tersebut mengalami kebuntuan, langkah mediasi tetap masih jauh dari rencana.

"Ketika masing-masing masih ambisi dan yakin dia akan menang ya timing-nya paling tidak, timing-nya belum tentu," tutur Hassan.

Dia menjelaskan bahwa perang yang terjadi saat ini antara Iran dan AS-Israel merupakan tindakan sepihak atau bukan perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk Persia, setidaknya telah terjadi tiga kali perang dalam 30 tahun terakhir.

"Memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini," kata Hassan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran, untuk memfasilitasi dialog antara Israel-AS dengan Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Dalam siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu.

Kemenlu menilai langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh. Selain itu, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 siap menyangga efek gejolak global dengan defisit, yang tetap terjaga di bawah tiga persen.

Juda mengatakan Kementerian Keuangan secara rutin melakukan stress test terhadap berbagai skenario global, termasuk potensi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah.

"Stress-test yang kami lakukan pada skenario yang cukup plausible itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah tiga persen, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih terjaga," kata Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Wamenkeu menjelaskan setiap kenaikan satu dolar AS minyak mentah Indonesia (ICP) berpotensi menambah defisit Rp6,8 triliun.

Sementara itu, pelemahan Rp100 terhadap dolar AS berdampak Rp0,8 triliun terhadap defisit, dan kenaikan imbal hasil (yield) 0,1 persen berpotensi menambah beban Rp1,9 triliun.

Meski begitu, hasil stress test pada skenario yang dinilai cukup kredibel menunjukkan defisit tetap terjaga.

"APBN itu memang didesain dengan prinsip prudent, disiplin, dan fleksibel. Prudent dan disiplin, kami memastikan bahwa defisit di bawah tiga persen," tambahnya.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga terus melakukan diversifikasi sumber pendanaan guna memperkuat ketahanan fiskal.

Jika sebelumnya pembiayaan global didominasi dolar AS, kini pemerintah memperluas basis investor dan mata uang.

Kemenkeu menerbitkan surat utang global dalam mata uang euro dan renminbi yang nilainya setara 4,5 miliar dolar AS.

Menurut Juda, imbal hasil untuk surat utang dengan mata uang renminbi berkisar 2-3 persen dan euro 4-5 persen.

"Ini ukurannya masih sangat bagus sekali untuk pasar global kita," ujar dia.

Di sisi investasi, pemerintah telah memasukkan proyeksi investasi asing dalam skenario pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, peran investasi domestik kini juga diperkuat melalui entitas baru pemerintah, yakni Danantara.

Wamenkeu mengatakan bahwa saat ini pemerintah lebih memfokuskan belanja APBN pada konsumsi pemerintah dan penguatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Sementara, pembiayaan investasi semakin banyak dilakukan melalui Danantara serta dukungan investasi luar negeri.

Dengan berbagai instrumen tersebut, Wamenkeu optimistis keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara tetap dapat dijaga di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan APBN dirancang cukup tangguh untuk meredam dampak gejolak global, termasuk potensi lonjakan harga minyak dan tekanan nilai tukar.

Juda mengatakan APBN didesain dengan tiga prinsip utama yakni prudent, disiplin, dan fleksibel.

"APBN kita itu memang didesain pertama, prinsip prudent. Ya. Kemudian disiplin. Ketiga fleksibel. Prudent dan disiplin. Kita memastikan bahwa defisit kita di bawah 3 persen. Debt to GDP ratio sekitar 40 persen. Masih jauh lebih rendah dari di undang-undang 60 persen. Fleksibel," ujarnya di acara CNN Indonesia Economic Forum 2026, Senin (2/3).

Dia menjelaskan fleksibilitas fiskal menjadi kunci dalam menghadapi berbagai kejutan eksternal.

Pemerintah, kata dia, memiliki cadangan fiskal untuk memberikan bantalan terhadap gejolak, baik dari sisi belanja maupun penerimaan negara.

Dari sisi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Juda mengungkapkan pekan lalu pemerintah menerbitkan global bond senilai US$4,5 miliar ekuivalen dalam mata uang euro.

Terkait potensi pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak, Juda menegaskan pemerintah rutin melakukan stress test. Dalam nota keuangan, pemerintah juga mencantumkan analisis sensitivitas terhadap berbagai variabel makro.

Dia mencontohkan setiap kenaikan US$1 pada Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menambah defisit sekitar Rp6,8 triliun. Sementara pelemahan Rp100 terhadap dolar AS berdampak sekitar Rp800 miliar terhadap defisit, dan kenaikan yield 0,1 persen menambah beban sekitar Rp1,9 triliun.

"Pada skenario yang sangat plausible, yang cukup plausible, itu menunjukkan bahwa defisit masih terjaga di bawah 3 persen. Debt over GDP juga masih terjaga," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) utama Wakil Menteri Keuangan yang baru, Juda Agung, adalah memantapkan tugas di sektor finansial dan keuangan internasional, termasuk menjaga integritas pasar.

"Kalau di tempat saya kan banyak PR-nya tuh di pajak, bea cukai, Pak Juda kan sektor finansial sama internasional seperti yang dikerjakan oleh Pak Thomas (Djiwandono)," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Purbaya menyampaikan penugasan Juda pada dasarnya melanjutkan peran yang sebelumnya dijalankan oleh Thomas Djiwandono, sehingga tidak terdapat perubahan tugas yang signifikan.

Fokus yang diberikan kepada Juda adalah memperkuat pelaksanaan kebijakan dan pekerjaan yang sudah ada.

Dalam konteks pengawasan sektor keuangan, Purbaya mengatakan Juda akan mempelajari dan mengamati perkembangan pasar modal dari waktu ke waktu.

Dia juga menjalankan fungsi sebagai perwakilan ex officio Kementerian Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dia juga akan menjadi ex officio kita kita di OJK, jadi seperti fungsi Pak Thomas. Mungkin Pak Thomas juga sama, ex officio buat BI (Bank Indonesia) di OJK, jadi di OJK nanti enggak ada perubahan kelihatannya," ucap Purbaya.

Purbaya menegaskan salah satu arahan penting bagi Juda adalah memastikan integritas pasar tetap terjaga serta mendorong penerapan praktik bisnis yang baik oleh bursa dan OJK dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan bahwa penempatan Juda sebagai Wamenkeu bukan merupakan pertukaran posisi atau tukar guling dengan Thomas, melainkan penyesuaian berdasarkan kemampuan yang dinilai sesuai untuk menggantikan peran Wamenkeu sebelumnya.

"Bukan tukar guling, kebetulan saja kemampuan Pak Juda bisa menggantikan Pak Thomas, jadi taruh di situ daripada saya pusing-pusing cari," kata Purbaya.

Juda Agung, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan RI untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029 menggantikan Thomas Djiwandono.

Juda bertukar posisi dengan Thomas, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026