IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp281 triliun akan mengendap di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hingga akhir 2026.

"Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," kata Juda dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senin (29/6/2026).

Selain mengembalikan dana reguler, pemerintah juga menyiagakan amunisi tambahan senilai Rp100 triliun. Pasokan modal sekunder ini berfungsi sebagai dana siaga (standby fund) yang siap diguyur sewaktu-waktu untuk menjaga likuiditas perbankan agar tidak goyang.

Adanya penempatan dana pemerintah tersebut, mendongkrak laju penyaluran kredit hingga 11,5 persen pada Mei 2026.

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Karena informasi dari perbankan permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit dan diperkirakan kemarin di bulan Mei kredit tumbuh 11,5 persen," tutur Juda.

Kemenkeu berharap pasokan likuiditas dari pemerintah ini dapat menjadi stimulus utama agar performa pembiayaan domestik dapat tumbuh dua digit (double digit) secara konsisten.

"Kami harapkan pertumbuhan kredit juga masih double digit di dalam bulan-bulan ke depan. Oleh sebab itu likuiditas memang benar-benar harus tetap terjaga di perbankan," ujar Juda.

(DESI ANGRIANI)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menepis adanya isu mengenai Indonesia akan kembali ke jurang krisis seperti pada 1998.

Juda menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari situasi krisis jika melihat berbagai indikator makroekonomi yang ada.

"Banyak kalangan baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97-98. Kalau melihat angka-angka (perekonomian RI), jauh dari situasi krisis," kata Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 5,61 persen. Lalu, inflasi pada April 2026 berada di level 2,42 persen.

Juda mengatakan konsumsi rumah tangga juga masih kuat dengan pertumbuhan mencapai 5,52 persen. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga tumbuh cukup tinggi yakni 22 persen. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh disebut menjadi tanda daya beli masyarakat masih terjaga secara baik.

Juda lalu menjelaskan bagaimana pengalaman krisis di berbagai negara umumnya dipicu oleh tiga faktor, yakni krisis fiskal, krisis neraca pembayaran, dan krisis sistem keuangan.

Untuk krisis fiskal, ia mencontohkan krisis di Amerika Latin pada 1980-an yang defisit fiskalnya membengkak, sehingga membuat pemerintah sejumlah negara di situ tidak bisa lagi menutup dengan utang.

"Pemerintah tidak bisa lagi menutup melalui pembiayaannya karena tidak ada lagi orang yang percaya. (Pemerintahnya) mengeluarkan bonds enggak ada yang beli. Jadi terjadilah krisis fiskal di Latin America," ujar Juda.

Ia menilai Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut karena situasi di Tanah Air berada dalam kondisi aman dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dijaga di bawah 3 persen.

"Pembiayaan fiskal kita masih sangat dipercaya investor, baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya. Kalau investor tidak percaya pada fiskal kita, maka yieldnya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7 persen. Ada peningkatan, tapi tidak signifikan peningkatannya," ucap Juda.

"Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tandanya," sambungnya.

Lalu, ia juga memastikan tidak ada gejala krisis dari sisi neraca pembayaran seperti yang pernah terjadi pada 1997-1998. Kala itu, banyak perusahaan kolaps akibat tidak mampu membayar utang luar negeri setelah rupiah melemah tajam.

"Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu," katanya.

Dari sisi sistem keuangan, ia menilai juga belum terlihat adanya gelembung atau bubble yang berpotensi memicu krisis seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada 2008.

Dalam acara yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun meminta masyarakat tidak salah menafsirkan pelemahan rupiah yang belakangan bergerak di kisaran Rp17 ribuan per dolar AS.

Menurut Misbakhun, kondisi rupiah saat ini berbeda jauh dibanding saat krisis 1998. Ia menjelaskan pada 1998 nilai tukar rupiah sempat menembus Rp17.800 hingga mendekati Rp19 ribu per dolar AS, tetapi saat itu rupiah melemah dari level sekitar Rp2.000 per dolar AS.

Sementara saat ini, pelemahan rupiah terjadi dari kisaran Rp16.800-Rp16.900 per dolar AS, sehingga kenaikannya relatif terbatas.

"Prosesnya melalui volatilitas yang terjaga. Kalau kita lihat mungkin naiknya maksimal di level 5 persen. Dulu (pada 1998 naiknya dari) Rp2.400-2.500 ke Rp17 ribu, itu sekian ratus persen," kata Misbakhun.

Ia tigak ingin kondisi pelemahan rupiah saat memicu kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat memahami 'Oh rupiah ini, rupiah ini,' dan kemudian psikologis mereka seakan-akan ada krisis yang menghantui kita," ujar Misbakhun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang jauh dari situasi krisis seperti yang terjadi pada 1997 dan 1998, mengingat indikator fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan tetap terjaga. Juda, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa secara historis krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama, namun tanda-tandanya hingga saat ini belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan krisis yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an muncul ketika defisit fiskal membengkak dan pemerintah tidak lagi mampu memperoleh pembiayaan karena investor kehilangan kepercayaan sehingga obligasi pemerintah tidak laku di pasar.

Sementara di Indonesia, catat Juda, defisit fiskal saat ini masih dijaga di bawah 3 persen dan pembiayaan APBN tetap dipercaya investor domestik maupun asing.

Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang negara yang masih berada di kisaran 6,5-6,7 persen dan tidak mengalami kenaikan signifikan.

“Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya,” kata Juda.

Selain itu, ia menyebut krisis seperti pada 1997-1998 terjadi ketika banyak perusahaan menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.

Saat nilai tukar melemah dan terjadi sudden stop, banyak perusahaan kolaps karena tidak mampu membayar utang luar negeri sehingga neraca pembayaran mengalami tekanan berat.

Namun, menurut Juda, kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini masih relatif sehat dan seimbang sehingga belum menunjukkan tanda-tanda serupa.

“Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, relatif sehat dan relatif balanced. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” kata dia.

Ia menambahkan krisis juga dapat dipicu oleh ekspansi kredit yang terlalu agresif serta pecahnya gelembung aset (bubble) di sektor tertentu seperti properti, yang kemudian memicu keruntuhan sistem perbankan, sebagaimana terjadi pada krisis global 2008 di Amerika Serikat.

Meski demikian, Juda menilai tanda-tanda tekanan serupa juga belum terlihat pada sistem keuangan Indonesia saat ini.

“Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” kata Juda.

Secara umum, ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat, dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 yang diikuti dengan Inflasi yang juga masih terjaga yakni pada level 2,42 persen pada April 2026.

Sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi yakni 5,52 persen pada triwulan I 2026.

belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkap terdapat tiga tantangan utama yang saat ini dihadapi Indonesia dalam mendorong revolusi ekonomi daerah, antara lain diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan kapasitas fiskal yang terbatas.

Juda, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, mengatakan diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci yang pertama.

Ia mengatakan bahwa secara spasial, seluruh wilayah memang tumbuh. Namun, tidak semua daerah memiliki daya tahan yang sama karena sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif, tambang, dan komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Selanjutnya, tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah. Belanja daerah dinilai masih perlu dibuat lebih produktif karena belanja pegawai dan barang masih mendominasi dengan porsi rata-rata sekitar 70 persen, sementara belanja modal relatif terbatas.

“Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” imbuh Juda.

Sementara tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal yang terbatas. Juda mengatakan, banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) masih terbatas sehingga proyek-proyek strategis daerah terhambat.

“Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal. Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya, yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” kata Juda.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, imbuh Juda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sejumlah langkah salah satunya melalui alokasi transfer ke daerah (TKD).

Hingga April 2026, realisasi TKD mencapai Rp256 triliun atau 37 persen dari pagu dan transfer keuangan daerah digunakan untuk mendukung layanan dasar.

Kedua, melalui dukungan pembiayaan kreatif. Juda mengatakan, pembangunan daerah tidak harus hanya mengandalkan APBD karena pemerintah memiliki special mission vehicle (SMV) seperti PT SMI yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dengan bunga relatif murah sekitar 6 persen.

Pembiayaan SMI tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga pengembangan kawasan pariwisata. Cicilan pembiayaan juga dapat bersumber dari dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat setelah terjadi disbursement.

Adapun hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui SMI telah mencapai Rp37 triliun.

Terakhir atau ketiga yakni dukungan penguatan PAD melalui modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat dan daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, imbuh Juda, Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi berbasis data.

Ia pun menegaskan bahwa daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, melainkan daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan.

“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama, dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” tutup Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung membantah anggapan bahwa perekonomian Indonesia berada di ambang krisis finansial seperti yang terjadi pada 1997-1998.

Menurutnya, kondisi fundamental ekonomi nasional saat ini masih jauh lebih kuat dan stabil. Di mana berbagai indikator makroekonomi masih menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian global.

Pada kuartal I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat di atas 5,6 persen yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun.

"Banyak kalangan baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97-98. Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis," ujar Juda dalam forum Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, daya beli masyarakat masih relatif terjaga sehingga menopang konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, realisasi belanja pemerintah yang lebih agresif pada awal tahun turut membantu menjaga aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Dari sisi stabilitas harga, Juda menyebut tingkat inflasi Indonesia masih berada dalam rentang aman. Hingga April 2026, inflasi tercatat sebesar 2,42 persen atau masih terkendali di tengah gejolak ekonomi global dan tekanan harga komoditas internasional.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga dinilai tetap solid. Hingga April 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan penerimaan tersebut terutama didorong oleh kinerja perpajakan yang meningkat 16,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah mencatat pertumbuhan belanja negara sebesar 34,3 persen guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung aktivitas masyarakat di tingkat akar rumput.

Meski belanja negara meningkat cukup signifikan, Juda menegaskan kondisi fiskal masih terjaga. Defisit APBN hingga April 2026 tercatat sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), membaik dibanding posisi Maret 2026 yang mencapai 0,92 persen.

“Ini semua menunjukkan bahwa APBN kita ekspansif tetapi masih terukur. Jadi memang di dalam situasi global yang tidak mudah, kita harus menjaga dua-duanya,” kata Juda.

(DESI ANGRIANI)

Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyebut ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang jauh dari situasi krisis seperti yang terjadi pada 1997 dan 1998, mengingat indikator fiskal, neraca pembayaran, dan sistem keuangan tetap terjaga.

Juda, dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa secara historis krisis ekonomi umumnya muncul dari tiga sumber utama, namun tanda-tandanya hingga saat ini belum terlihat dalam perekonomian Indonesia.

Ia mencontohkan krisis yang terjadi di Amerika Latin pada 1980-an muncul ketika defisit fiskal membengkak dan pemerintah tidak lagi mampu memperoleh pembiayaan karena investor kehilangan kepercayaan sehingga obligasi pemerintah tidak laku di pasar.

Sementara di Indonesia, catat Juda, defisit fiskal saat ini masih dijaga di bawah 3 persen dan pembiayaan APBN tetap dipercaya investor domestik maupun asing.

Hal ini tercermin dari imbal hasil (yield) surat utang negara yang masih berada di kisaran 6,5-6,7 persen dan tidak mengalami kenaikan signifikan.

“Jadi krisis yang bersumber dari fiskal itu tidak ada tanda-tandanya,” kata Juda.

Selain itu, ia menyebut krisis seperti pada 1997-1998 terjadi ketika banyak perusahaan menarik pinjaman luar negeri dalam jumlah besar.

Saat nilai tukar melemah dan terjadi sudden stop, banyak perusahaan kolaps karena tidak mampu membayar utang luar negeri sehingga neraca pembayaran mengalami tekanan berat.

Namun, menurut Juda, kondisi neraca pembayaran Indonesia saat ini masih relatif sehat dan seimbang sehingga belum menunjukkan tanda-tanda serupa.

“Saat ini, kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita, relatif sehat dan relatif balanced. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,” kata dia.

Ia menambahkan krisis juga dapat dipicu oleh ekspansi kredit yang terlalu agresif serta pecahnya gelembung aset (bubble) di sektor tertentu seperti properti, yang kemudian memicu keruntuhan sistem perbankan, sebagaimana terjadi pada krisis global 2008 di Amerika Serikat.

Meski demikian, Juda menilai tanda-tanda tekanan serupa juga belum terlihat pada sistem keuangan Indonesia saat ini.

“Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini,” kata Juda.

Secara umum, ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat, dengan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan I 2026 yang diikuti dengan Inflasi yang juga masih terjaga yakni pada level 2,42 persen pada April 2026.

Sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga juga tumbuh tinggi yakni 5,52 persen pada triwulan I 2026.

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah juga tumbuh tinggi sebesar 22 persen. Hal ini, ujar Juda, menunjukkan kebijakan fiskal masih bekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa APBN memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai shock absorber dan engine of growth.

Sebagai shock absorber, APBN berfungsi memberikan topangan ketika terjadi tekanan terhadap perekonomian, termasuk menjaga stabilisasi harga energi di tengah kenaikan harga minyak dunia serta menjaga harga pangan.

Sementara sebagai engine of growth, APBN digunakan untuk mendorong percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung lebih merata di seluruh kuartal pada 2026. Hal ini berbeda dengan pola sebelumnya yang cenderung menumpuk pada triwulan IV.

Ia menambahkan hingga April 2026 pendapatan negara mencapai Rp918 triliun atau tumbuh 13,3 persen, sedangkan penerimaan pajak tumbuh 16,1 persen. Di sisi lain, belanja negara tumbuh 34,3 persen dan masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026.

Meski belanja negara meningkat cukup tinggi, Juda mengatakan defisit APBN tetap terkendali di level 0,64 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan posisi Maret 2025 sebesar 0,92 persen. Di samping itu, keseimbangan primer juga tercatat surplus pada April 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan APBN tetap bersifat ekspansif namun terukur di tengah situasi global yang tidak mudah karena di saat bersamaan tetap mampu menjaga disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak dunia.

“Di dalam situasi global yang tidak mudah, maka kita harus menjaga dua-duanya. Bagaimana APBN bisa menjadi pendorong perekonomian, pada saat yang sama juga harus menjaga disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak. Dan ini, dua-duanya berhasil, tampak dari growth yang tinggi, inflasi yang terjaga, defisit juga yang terjaga,” kata Juda.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia tetap tinggi.

Menurut Juda, Surat Utang Negara (SUN) tercatat mengalami kelebihan permintaan (oversubscription) 2,4 kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,8 kali.

“Pada April, pasar SBN domestik mencatat arus masuk bersih Rp13,4 triliun,” kata Juda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Di pasar internasional, kata dia, Indonesia mencatat sejumlah capaian penting sepanjang tahun 2026.

Misalnya, penerbitan sukuk global senilai 2 miliar dolar AS mengalami kelebihan permintaan 1,97 kali lipat serta penerbitan Samurai Bond senilai 172 miliar yen Jepang.

Pemerintah juga tengah menyiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo guna memperluas basis investor, mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, serta mendukung stabilitas rupiah.

Wamenkeu menyatakan Indonesia terus memperdalam pasar obligasi dengan memperhatikan likuiditas, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Strategi pembiayaan 2026 difokuskan pada pendalaman pasar domestik, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengelolaan utang yang bijak.

“Strategi pembiayaan 2026 kami memiliki tiga prinsip. Pertama, kami memprioritaskan utang domestik hingga 70 persen dalam rupiah. Kedua, campuran mata uang yang cermat 25 hingga 30 persen dalam mata uang asing. Ketiga, pengelolaan active liability,” jelasnya.

Juda menekankan komitmen memperkuat strategi pembiayaan di tengah gejolak ekonomi global dilaksanakan melalui koordinasi lintas lembaga, pengelolaan fiskal yang disiplin, serta transparansi dalam kebijakan pembiayaan negara.

“Kami menyambut baik pengawasan dari S&P dan lembaga lainnya. Kami juga berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Jadi, kebijakan moneter, prudensial, dan kebijakan pasar modal semuanya berjalan seiring,” tutur Juda.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tembus 5,61 persen pada kuartal I-2026 merupakan cerminan kebijakan pemerintah yang memperhatikan indikator makro, salah satunya menahan harga BBM subsidi.

Juda menyebut pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas inflasi untuk mengerek konsumsi masyarakat.Dia membandingkan tingkat inflasi di masa pemerintahan sebelumnya, seperti era Orde Baru yang tembus dua digit, terlebih saat menjelang krisis moneter.

"Indonesia bisa tumbuh cukup tinggi dengan tidak mengorbankan pada stabilitas. Indikator stabilitas itu kan inflasi. Berapa inflasi? 2,42 persen. Itu adalah inflasi yang rendah dan stabil dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin dalam satu dekade," kata Juda dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang dilangsungkan secara online, Kamis (7/5/2026).

Juda tidak menafikan ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah saat ini turut mengancam kestabilan harga komoditas terlebih minyak untuk BBM. Kebijakan tidak menaikkan harga BBM sampai sekarang di tengah inflasi harga minyak dunia diklaim untuk menjaga tingkat konsumsi rumah tangga.

"Subsidi BBM memang kami jaga, harga BBM-nya tidak mengalami kenaikan, supaya inflasi terjaga dan daya beli masyarakat terjaga. Itu mengapa konsumsi di kuartal satu juga masih baik, di atas lima persen. Kalau konsumsi masyarakat di atas lima, itu artinya cukup kuat," kata dia.

"Harga BBM yang kita jaga ini juga by design untuk menjaga daya beli masyarakat. Coba kalau kita lepas, pasti inflasi meningkat, daya beli turun, dan pertumbuhan ekonomi turun," imbuhnya.

Di balik itu, Juda menitikberatkan ada diskresi fiskal seperti pengalihan anggaran belanja. Asumsi dasar makro yang nyaris terpengaruh karena inflasi harga minyak tak lepas dari beberapa skenario untuk menekan defisit fiskal dalam batas aman di bawah 3 persen.

"Kami perlu melakukan refocusing terhadap belanja-belanja yang lain, dan itu sudah kami lakukan, sehingga dengan asumsi harga minyak di tahun ini katakanlah USD100 per barel dan dengan upaya refocusing, upaya pengendalian belanja, upaya mendorong pendapatan, maka defisit fiskal kita bisa kita jaga di 2,9 persen di tahun ini," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Keuangan Juda Agung merespons kabar di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dirawat di rumah sakit.

“Wah enggak tahu saya. Insya Allah sehat. Doakan saja,” ujar Juda saat ditemui usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5/2026) seperti dikutip dari Antara.

Juda juga memastikan konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu (6/5/2026) mendatang, setelah sebelumnya dibatalkan. Agenda tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, penjadwalan ulang dilakukan untuk menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan diumumkan pada Selasa (5/5/2026), sehingga data yang disampaikan bisa lebih lengkap.

Sebelumnya, Purbaya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada Jumat (24/4/2026). Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang.

Purbaya menyebut dirinya harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap dapat menjalankan aktivitas.

Usai acara tersebut, ia juga tampak kesulitan berdiri dari kursinya hingga harus berpegangan kepada salah satu rekannya. Saat berjalan, Purbaya terlihat dibantu ajudannya.

Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya saat itu, Purbaya mengakui rasa sakit yang dialaminya belum sepenuhnya hilang.

Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah pola pengeluaran atau belanja menjadi lebih merata setiap triwulan pada tahun ini, sehingga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

“Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan. Di triwulan I, (sudah terealisasi) 21 persen (dari target APBN). Triwulan II targetnya 26 persen, triwulan III 26 persen, dan juga triwulan IV juga 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata cepat dan terjadi di tahun yang sama,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau setara dengan 21,2 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pada periode ini tumbuh sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 1,4 persen (yoy).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran pelebaran defisit pada akhir tahun, Juda menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Meski realisasi defisit pada triwulan I mencapai 0,93 persen dari PDB, ia menjelaskan angka tersebut tidak bisa langsung dikalikan untuk menggambarkan kondisi hingga akhir tahun.

“Tentu saja kita tidak bisa langsung dikalikan dengan empat (jika asumsi defisit 0,93 persen setiap kuartal) jadi di atas 3 persen (defisit di akhir tahun),” kata Juda.

Ia pun memastikan kinerja APBN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, terutama dari sisi penerimaan pajak dan belanja yang masih dapat dikendalikan.

Dengan berbagai langkah yang diupayakan otoritas fiskal, Juda tetap optimistis defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman sebesar 3 persen terhadap PDB.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung melaporkan belanja negara melonjak signifikan pada awal 2026. Hal ini seiring upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun.

Ia menyebut belanja negara pada kuartal I 2026 tumbuh 31,4 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp815 triliun. Realisasi tersebut setara 21,2 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 17,1 persen.

"Belanja itu tumbuhnya sangat tinggi sekali, yaitu 31,4 persen year-on-year. Di kuartal I ini belanja sudah mencapai 21,2 persen dari APBN," ujar Juda dalam acara Kick Off PINISI di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, lonjakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah mengubah pola belanja yang sebelumnya cenderung menumpuk di akhir tahun menjadi lebih merata sepanjang tahun.

"Yang dulunya di triwulan IV itu pertumbuhan tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan," katanya.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara juga menunjukkan tren positif. Juda mencatat penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen secara kumulatif hingga Maret 2026.

"Penerimaan pajak itu 20,7 persen," ujarnya.

Ia menambahkan, pertumbuhan pajak yang kuat terutama ditopang oleh kenaikan signifikan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh hingga 57,7 persen.

Menurut Juda, kenaikan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang masih solid, baik dari sisi konsumsi maupun kegiatan dunia usaha.

"Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi baik konsumsi maupun transaksi di perindustrian, di sektor dunia usaha itu tumbuh cukup baik di triwulan I," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutar otak dalam menanggapi dampak kenaikan harga energi, imbas eskalasi perang di Timur Tengah. Diantaranya melakukan evaluasi terhadap program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni meniadakan pemberian MBG pada hari Sabtu dan menghapuskan pemberian MBG pada saat liburan sekolah.

Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agug mengakui ada potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin melebar karena harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Dalam asumsi makro APBN 2026, Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak sepanjang tahun yakni 70 dolar AS per barel, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar Rp 6.800 per liter, dan harga pertalite Rp 10.800 per liter. Dengan asumsi tersebut, defisit anggarannya adalah 2,68 persen.

Lantas, pada Maret 2026 konflik pecah di kawasan Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel. Harga ICP (Indonesia Crude Price) naik, bahkan bertengger di sekitar 100 dolar AS per barel. Menurut perhitungan Juda, rata-rata harga ICP selama Januari hingga akhir April 2026 menyentuh sekitar 79,80 dolar AS per barel.

“Artinya apa? Ada kelebihan atau pelampauan dari asumsi yang 70 dolar AS per barel. Bagaimana respons kita? Respons Pemerintah adalah bahwa harga BBM tidak naik yang disubsidi. Harganya tetap. Tentu saja kalau harga tetap, harga keekonomiannya naik, dan subsidinya membengkak. Subsidi membengkak sehingga kalau didiamkan, maka tentu saja defisit kita bisa di atas 3 persen, kalau didiamkan. Itu asumsi kalau ICP-nya rata-rata sepanjang tahun adalah 100 dolar AS per barel,” ungkap Juda dalam agenda Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) di Kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menerangkan, Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam. Terutama, Pemerintah memastikan akan menjaga daya beli masyarakat. Caranya diantaranya ialah dengan menjaga tingkat inflasi agar tidak terkerek tinggi.

Di samping itu, Pemerintah juga tidak menutup diri untuk melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam menghadapi potensi defisit yang melebar. Yakni dengan melakukan refocusing.