Keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dinilai sebagai langkah strategis menjaga keseimbangan industri hasil tembakau (IHT). Kebijakan ini diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga stabilitas pelaku usaha di sektor tersebut.

Pada acara Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, Rabu (22/10), Direktur Institute of Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid, mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan pada tarif cukai, melainkan pada pengawasan rokok ilegal yang terus berkembang.

"Sebenarnya kebijakan ini mengarah ke jalan yang tepat. Yang agak belum-belum berhasil adalah dari sisi pengawasan rokok ilegal. Trennya naik begitu di 2020 itu 4,9% dan 2023 6,9% artinya penerimaan negara yang cenderung turun dan industrinya turun. kita sebut hidden economy, tidak terhitung dalam PDB. Jadi mungkin loss-nya bisa Rp15-20 triliun," papar dia.

Ia melanjutkan, kebijakan ini penting untuk mencegah luasnya pasar rokok ilegal yang selama ini menekan industri resmi. Dengan tidak menaikkan cukai, disparitas harga antarproduk dapat dikendalikan sehingga ruang peredaran rokok tanpa pita cukai semakin sempit.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K. Mudi, menilai keputusan ini sangat bijak karena mampu meredam gejolak di lapangan. Ia berharap pemerintah kini lebih fokus pada pembinaan petani agar produktivitas dan kualitas tembakau meningkat.

Menurutnya, kebijakan ini juga memberi ruang bagi pelaku industri untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah tantangan rokok ilegal. Dengan situasi lebih stabil, perusahaan dapat terus beroperasi sesuai regulasi cukai, sekaligus berkontribusi pada ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di wilayah produksi.

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 disambut positif oleh berbagai pihak. Kebijakan moratorium ini dinilai sebagai langkah strategis menjaga stabilitas sektor tembakau yang selama ini menjadi penopang ekonomi padat karya di banyak daerah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal positif setelah bertahun-tahun industri tembakau dibebani regulasi yang dianggap terlalu berat.

"Industri hasil tembakau selalu diperlakukan seolah tanpa manfaat bagi republik ini, padahal mereka berkontribusi besar pada penerimaan negara," ujar Misbakhun, Rabu (22/10).

Ia menekankan, sektor tembakau tidak hanya menyumbang penerimaan negara, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja. Menurutnya, moratorium cukai perlu diikuti dengan reformasi kebijakan yang lebih mendasar, termasuk perlindungan bagi petani tembakau di tingkat hulu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid, menilai keputusan pemerintah ini tepat untuk menahan penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT). Berdasarkan riset INDEF, lebih dari 171 ribu pekerja terlibat langsung dalam sektor pelintingan tembakau.

"Langkah ini tepat untuk menjaga penerimaan negara agar tetap stabil. Namun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga harus diperkuat," kata Ahmad Tauhid.

Ia mencatat potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp20 triliun per tahun. Karena itu ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan menjadi kunci efektivitas kebijakan fiskal ini.

Dari sisi tenaga kerja, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut moratorium cukai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Ia menilai kebijakan ini memberi ruang bagi industri legal untuk bertahan dan memulihkan kapasitas produksi.

"Kami mendukung kebijakan yang seimbang antara kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja," ucap Sudarto.

Ia berharap pemerintah terus membuka ruang dialog agar industri tembakau tetap produktif dan memberikan kepastian kerja bagi buruh, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto memperkuat industri padat karya dan kedaulatan ekonomi nasional.

Dari hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Mudi juga menyambut baik keputusan tersebut.

"Kebijakan ini sangat bijak karena mampu menahan gejolak di lapangan," ujar Mudi.

Ia berharap pemerintah lebih fokus pada pembinaan petani agar produktivitas dan kualitas tembakau meningkat, serta memastikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersalurkan lebih tepat sasaran.

Dengan kebijakan cukai yang stabil, pelaku industri memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja. Situasi yang lebih kondusif diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor tembakau terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.