Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri hasil tembakau (IHT) berharap pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada tahun ini, di tengah tekanan daya beli masyarakat dan maraknya rokok ilegal.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi mengatakan kebijakan tersebut dapat menjadi angin segar bagi ekosistem pertembakauan yang tengah menghadapi tekanan makroekonomi global dan ketidakpastian domestik.

“Bagi kami, ekosistem pertembakauan ini akan mendapat angin segar di tengah tekanan konstelasi makroekonomi global yang tidak kondusif dan penuh ketidakpastian,” kata Benny dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Gaprindo telah mengusulkan moratorium kenaikan cukai dan HJE selama tiga tahun untuk menjaga keberlangsungan industri legal.
Menurutnya, kebijakan moratorium sangat relevan karena kondisi daya beli masyarakat masih lemah dan rokok ilegal semakin marak.

Menurut data Gaprindo, sepanjang 2020—2024 kenaikan cukai telah mencapai sekitar 65%. Pada saat yang sama, volume produksi rokok legal nasional turun dari sekitar 322 miliar batang pada 2019 menjadi 307,8 miliar batang pada 2025.

Dia menilai penurunan produksi legal tersebut tidak diikuti oleh penurunan konsumsi, melainkan mendorong pergeseran ke rokok ilegal. Gaprindo memperkirakan peredaran rokok ilegal saat ini telah mencapai kisaran 14%—15%.

Industri legal yang menyetor cukai lebih dari Rp200 triliun atau sekitar Rp215 triliun juga dinilai menghadapi persaingan tidak seimbang dengan produk ilegal yang tidak menanggung beban cukai, PPN, maupun pajak daerah. Secara total, beban pada produk legal disebut mencapai sekitar 70% dari harga jual.

“Secara normatif tidak ada kegiatan ekonomi yang mampu bersaing dengan kegiatan lain yang biaya produksinya lebih murah 70%,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero), Sulami Bahar mengatakan kepastian tidak adanya kenaikan pajak berdampak langsung terhadap jutaan pekerja dan pelaku usaha dalam rantai industri tembakau nasional.

Menurutnya, industri hasil tembakau melibatkan rantai panjang mulai dari petani tembakau, petani cengkih, buruh linting, hingga pedagang kecil. Industri ini disebut menyerap tenaga kerja langsung dan tidak langsung hingga sekitar 6 juta orang, sehingga kebijakan fiskal memiliki dampak sosial yang luas.

"Pelaku industri masih menunggu penegasan spesifik terkait CHT," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja di sejumlah daerah mengusulkan pemerintah mempertimbangkan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun serta menolak usulan layer baru cukai rokok.

Ketua Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Jawa Barat, Arpanidi menilai pemberlakuan layer baru cukai untuk mengakomodasi rokok ilegal berdampak negatif terhadap industri hasil tembakau.

"Kebijakan yang terus berubah tanpa kepastian jangka panjang hanya memperbesar risiko pemutusan hubungan kerja [PHK] massal di sektor yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, dari hulu hingga hilir," kata Arpanidi dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Dia secara eksplisit juga menolak kenaikan cukai hasil tembakau dan kenaikan harga jual eceran (HJE). Kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan dinilai berisiko menimbulkan efek domino sosial-ekonomi yang luas

Terlebih, lanjutnya, industri tembakau merupakan sektor strategis padat karya yang menopang kehidupan petani, buruh pabrik, hingga jaringan distribusi.

Senada, RTMM DI Yogyakarta menilai penambahan layer justru bertolak belakang dengan semangat pemerintah untuk melindungi industri yang padat karya. Alih-alih menyelesaikan persoalan rokok ilegal, kebijakan tersebut dikhawatirkan menciptakan distorsi baru di pasar dan membuka ruang kompetisi tidak sehat yang berujung pada tekanan terhadap industri kecil dan pekerja linting tangan.

Sementara itu, RTMM Jawa Timur mendorong moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun sebagai langkah penyelamatan industri padat karya di tengah tekanan ekonomi dan regulasi berlapis. Moratorium dinilai penting untuk memberi ruang bagi pekerja, pelaku usaha, menjaga daya beli konsumen, serta mencegah gelombang rasionalisasi tenaga kerja.

"Secara keseluruhan, tiga wilayah tersebut menyuarakan pesan yang sama, yakni pemerintah perlu menghentikan kebijakan yang dinilai eksperimental dan tidak terukur dampaknya terhadap tenaga kerja," ujarnya.

Di sisi lain, serikat pekerja memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau 2025-2026.

Moratorium tiga tahun dipandang sebagai solusi realistis untuk menstabilkan industri, sementara penolakan layer baru CHT dianggap sebagai upaya menjaga konsistensi kebijakan dan menghindari keguncangan struktural di sektor tembakau.

Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2026 disambut positif oleh berbagai pihak. Kebijakan moratorium ini dinilai sebagai langkah strategis menjaga stabilitas sektor tembakau yang selama ini menjadi penopang ekonomi padat karya di banyak daerah.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan tersebut sebagai sinyal positif setelah bertahun-tahun industri tembakau dibebani regulasi yang dianggap terlalu berat.

"Industri hasil tembakau selalu diperlakukan seolah tanpa manfaat bagi republik ini, padahal mereka berkontribusi besar pada penerimaan negara," ujar Misbakhun, Rabu (22/10).

Ia menekankan, sektor tembakau tidak hanya menyumbang penerimaan negara, tetapi juga menyerap jutaan tenaga kerja. Menurutnya, moratorium cukai perlu diikuti dengan reformasi kebijakan yang lebih mendasar, termasuk perlindungan bagi petani tembakau di tingkat hulu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Tauhid, menilai keputusan pemerintah ini tepat untuk menahan penurunan kinerja industri hasil tembakau (IHT). Berdasarkan riset INDEF, lebih dari 171 ribu pekerja terlibat langsung dalam sektor pelintingan tembakau.

"Langkah ini tepat untuk menjaga penerimaan negara agar tetap stabil. Namun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal juga harus diperkuat," kata Ahmad Tauhid.

Ia mencatat potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai Rp20 triliun per tahun. Karena itu ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan menjadi kunci efektivitas kebijakan fiskal ini.

Dari sisi tenaga kerja, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto menyebut moratorium cukai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Ia menilai kebijakan ini memberi ruang bagi industri legal untuk bertahan dan memulihkan kapasitas produksi.

"Kami mendukung kebijakan yang seimbang antara kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja," ucap Sudarto.

Ia berharap pemerintah terus membuka ruang dialog agar industri tembakau tetap produktif dan memberikan kepastian kerja bagi buruh, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto memperkuat industri padat karya dan kedaulatan ekonomi nasional.

Dari hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) K. Mudi juga menyambut baik keputusan tersebut.

"Kebijakan ini sangat bijak karena mampu menahan gejolak di lapangan," ujar Mudi.

Ia berharap pemerintah lebih fokus pada pembinaan petani agar produktivitas dan kualitas tembakau meningkat, serta memastikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersalurkan lebih tepat sasaran.

Dengan kebijakan cukai yang stabil, pelaku industri memiliki ruang untuk menjaga keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja. Situasi yang lebih kondusif diharapkan mampu memperkuat kontribusi sektor tembakau terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.