Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan penataan kabel udara yang semrawut di berbagai wilayah, termasuk Kota Bandung, dilakukan secara bertahap hingga beralih ke sistem kabel bawah tanah.

Ia menargetkan proyek tersebut mulai terintegrasi dengan pembangunan jalan provinsi pada 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan keberadaan kabel yang menjuntai dan menumpuk di atas jalan tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menciptakan kesan semrawut pada ruang publik. Perapian kabel saya sudah dari dulu.

"Target saya 2027 selesai. Minggu depan saya akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara jaringan, untuk membahas langkah penataannya," katanya, Kamis (4/6/2026).

Ia menuturkan, sejumlah perusahaan penyedia jaringan sebelumnya menyampaikan bahwa penataan kabel dapat dilakukan tanpa biaya besar.

Namun, menurutnya, kondisi kabel yang sudah terlanjur menumpuk di banyak titik membuat proses penataan tetap membutuhkan investasi.

"Mereka bilang tanpa biaya, tapi menurut saya kalau jumlahnya sudah banyak begini, pada akhirnya harus berbiaya juga," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, setiap daerah di Jawa Barat harus mulai menyusun langkah bertahap untuk menghilangkan kabel yang berserakan di atas jalan dan memindahkannya ke bawah tanah.

Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ia menargetkan pembangunan infrastruktur jalan ke depan dilakukan bersamaan dengan pemasangan utilitas bawah tanah.

"Prinsip dasarnya, setiap daerah harus secara bertahap menyelesaikan kabel yang berserakan di atas. Saya targetkan untuk jalan provinsi di Jawa Barat, pada 2027 pembangunan jalannya harus bareng dengan pemasangan kabel bawah tanah," tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran adanya gangguan jaringan internet jika kabel dipindahkan ke bawah tanah, Dedi menilai perkembangan teknologi seharusnya mampu menjawab tantangan tersebut.

"Teknologinya yang harus ditingkatkan," katanya.

Sebagai contoh, pihaknya menyoroti kondisi kabel udara di kawasan Ledeng, Setiabudi, Kota Bandung, yang menurutnya sudah sangat padat dan mengganggu pemandangan kota.

“Coba lihat di depan Ledeng, kabelnya ribuan. Melihatnya saja sudah bikin pusing," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengkonsolidasikan berbagai pihak terkait dalam waktu dekat untuk menyusun skema penataan kabel udara, terutama di kawasan perkotaan yang selama ini dipenuhi jaringan utilitas yang tumpang tindih.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memfokuskan penataan infrastruktur pada satu persoalan yang paling kasat mata, yakni kabel semrawut di ruang publik.

KDM mengatakan praktik pemasangan kabel yang tidak tertib harus diakhiri dan diganti dengan sistem bawah tanah (underground) secara menyeluruh.

“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan berbahaya,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Ia memasang target pada 2029, seluruh jaringan kabel telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota Jawa Barat sudah tertata rapi melalui sistem bawah tanah.

“Target kita jelas, 2029 kota-kota di Jawa Barat sudah bebas dari kabel semrawut,” ujarnya.

Penataan akan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung sebagai etalase pemerintahan, lalu diperluas ke wilayah perkotaan lain seperti Karawang dengan melibatkan operator telekomunikasi dan asosiasi terkait.

“Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate. Itu simbol. Kalau di sana rapi, daerah lain harus ikut,” kata KDM.

Menurutnya, persoalan kabel bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keselamatan dan efisiensi tata kota.

“Kabel yang tidak tertata itu rawan putus, rawan kebakaran, dan membahayakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan,” ucapnya.

Untuk memastikan program berjalan efektif, KDM menekankan integrasi pekerjaan infrastruktur agar tidak ada lagi pembongkaran berulang.

“Tidak boleh lagi ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi karena kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali kita bangun, harus tuntas. Jangan ada gali-tutup yang merusak fasilitas publik,” lanjut KDM.

Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengikuti pola yang sama agar tidak terjadi ketimpangan penataan antarwilayah.

“Provinsi dan kabupaten/kota harus satu pola. Kalau tidak, yang rapi hanya sebagian, yang lain tetap semrawut,” katanya.

KDM menegaskan, penataan kabel bawah tanah merupakan bagian dari transformasi besar menuju kota modern di Jawa Barat.

“Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas—lebih tertib, lebih aman, dan punya standar infrastruktur yang baik. Ini bukan proyek jangka pendek, ini fondasi masa depan Jawa Barat,” pungkas KDM.