Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan penataan kabel udara yang semrawut di berbagai wilayah, termasuk Kota Bandung, dilakukan secara bertahap hingga beralih ke sistem kabel bawah tanah.

Ia menargetkan proyek tersebut mulai terintegrasi dengan pembangunan jalan provinsi pada 2027.

Dedi Mulyadi mengatakan keberadaan kabel yang menjuntai dan menumpuk di atas jalan tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menciptakan kesan semrawut pada ruang publik. Perapian kabel saya sudah dari dulu.

"Target saya 2027 selesai. Minggu depan saya akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk penyelenggara jaringan, untuk membahas langkah penataannya," katanya, Kamis (4/6/2026).

Ia menuturkan, sejumlah perusahaan penyedia jaringan sebelumnya menyampaikan bahwa penataan kabel dapat dilakukan tanpa biaya besar.

Namun, menurutnya, kondisi kabel yang sudah terlanjur menumpuk di banyak titik membuat proses penataan tetap membutuhkan investasi.

"Mereka bilang tanpa biaya, tapi menurut saya kalau jumlahnya sudah banyak begini, pada akhirnya harus berbiaya juga," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, setiap daerah di Jawa Barat harus mulai menyusun langkah bertahap untuk menghilangkan kabel yang berserakan di atas jalan dan memindahkannya ke bawah tanah.

Untuk ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ia menargetkan pembangunan infrastruktur jalan ke depan dilakukan bersamaan dengan pemasangan utilitas bawah tanah.

"Prinsip dasarnya, setiap daerah harus secara bertahap menyelesaikan kabel yang berserakan di atas. Saya targetkan untuk jalan provinsi di Jawa Barat, pada 2027 pembangunan jalannya harus bareng dengan pemasangan kabel bawah tanah," tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran adanya gangguan jaringan internet jika kabel dipindahkan ke bawah tanah, Dedi menilai perkembangan teknologi seharusnya mampu menjawab tantangan tersebut.

"Teknologinya yang harus ditingkatkan," katanya.

Sebagai contoh, pihaknya menyoroti kondisi kabel udara di kawasan Ledeng, Setiabudi, Kota Bandung, yang menurutnya sudah sangat padat dan mengganggu pemandangan kota.

“Coba lihat di depan Ledeng, kabelnya ribuan. Melihatnya saja sudah bikin pusing," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengkonsolidasikan berbagai pihak terkait dalam waktu dekat untuk menyusun skema penataan kabel udara, terutama di kawasan perkotaan yang selama ini dipenuhi jaringan utilitas yang tumpang tindih.

Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mengambil langkah moratorium atau penghentian sementara seluruh rencana relokasi jaringan telekomunikasi non-Proyek Strategis Nasional (PSN) selama 1 bulan ke depan atau hingga 11 Juni 2026.

Keputusan ini diambil sebagai respons atas tekanan ekonomi global yang membebani kemampuan finansial para operator.

Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menyampaikan kondisi ekonomi global saat ini terus berfluktuasi. Hal tersebut berdampak langsung pada lonjakan biaya operasional (Operating Expenditure/Opex) serta biaya modal (Capital Expenditure/Capex) yang harus ditanggung oleh para penyelenggara jaringan telekomunikasi. Menurutnya, perlu ada keseimbangan antara percepatan penataan estetika kota dengan keberlangsungan usaha operator.

“Freeze ini berlaku selama 1 bulan terhitung sejak 11 Mei 2026/ Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan ruang napas bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional,” kata Jerry, Senin (11/5/2026).

Jerry menambahkan saat ini, Apjatel juga tengah melakukan pembahasan internal secara komprehensif mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal.

Apjatel memastikan bahwa program penataan ini akan tetap dapat dijalankan pada masa depan, namun dengan skema yang tidak mengganggu kegiatan operasional sehari-hari para operator.

“Yang terpenting, operator jaringan telekomunikasi tetap dapat hidup dan melayani kebutuhan masyarakat akan internet, yang kedudukannya saat ini sama vitalnya dengan kebutuhan listrik dan air,” kata Jerry.

Mengenai proyek relokasi yang terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Jerry, sebagai program strategis pemerintah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Apjatel berkomitmen untuk mendukung penuh proyek-proyek yang berdampak luas bagi kepentingan bangsa, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keberlanjutan bisnis.

Seluruh pekerjaan relokasi yang sedang dalam proses, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, akan diselesaikan secara cepat dan tepat. Hal ini untuk menghindari risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat umum.

Sekjend Apjatel Zulfi Hadi mengatakan pihaknya mengajak Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, penyelenggara jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja.

Penataan jaringan telekomunikasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 46 Tahun 2021 dan Permendagri No. 7 Tahun 2024, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat dan efisien.

“Internet murah, keselamatan publik, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan — bukan saling bertentangan,” kata Zulfi.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memfokuskan penataan infrastruktur pada satu persoalan yang paling kasat mata, yakni kabel semrawut di ruang publik.

KDM mengatakan praktik pemasangan kabel yang tidak tertib harus diakhiri dan diganti dengan sistem bawah tanah (underground) secara menyeluruh.

“Saya tidak ingin lagi melihat kabel bergelantungan di jalan-jalan kota. Itu merusak wajah kota dan berbahaya,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Ia memasang target pada 2029, seluruh jaringan kabel telekomunikasi dan listrik di pusat-pusat kota Jawa Barat sudah tertata rapi melalui sistem bawah tanah.

“Target kita jelas, 2029 kota-kota di Jawa Barat sudah bebas dari kabel semrawut,” ujarnya.

Penataan akan dimulai dari kawasan Gedung Sate di Bandung sebagai etalase pemerintahan, lalu diperluas ke wilayah perkotaan lain seperti Karawang dengan melibatkan operator telekomunikasi dan asosiasi terkait.

“Kita mulai dari pusat dulu, dari Gedung Sate. Itu simbol. Kalau di sana rapi, daerah lain harus ikut,” kata KDM.

Menurutnya, persoalan kabel bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut keselamatan dan efisiensi tata kota.

“Kabel yang tidak tertata itu rawan putus, rawan kebakaran, dan membahayakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal enak dilihat, tapi soal keamanan,” ucapnya.

Untuk memastikan program berjalan efektif, KDM menekankan integrasi pekerjaan infrastruktur agar tidak ada lagi pembongkaran berulang.

“Tidak boleh lagi ada trotoar baru dibangun, lalu dibongkar lagi karena kabel. Semua harus masuk satu sistem sejak awal. Sekali kita bangun, harus tuntas. Jangan ada gali-tutup yang merusak fasilitas publik,” lanjut KDM.

Ia juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mengikuti pola yang sama agar tidak terjadi ketimpangan penataan antarwilayah.

“Provinsi dan kabupaten/kota harus satu pola. Kalau tidak, yang rapi hanya sebagian, yang lain tetap semrawut,” katanya.

KDM menegaskan, penataan kabel bawah tanah merupakan bagian dari transformasi besar menuju kota modern di Jawa Barat.

“Kita ingin kota-kota di Jawa Barat naik kelas—lebih tertib, lebih aman, dan punya standar infrastruktur yang baik. Ini bukan proyek jangka pendek, ini fondasi masa depan Jawa Barat,” pungkas KDM.

Bisnis.com, SURABAYA – Sejumlah provider atau perusahaan operator ditemukan masih berani memasang jaringan kabel utilitas Fiber Optik (FO) tanpa izin. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun menjatuhkan sanksi tegas.

Penertiban ini dilakukan karena masih ditemukan kabel utilitas FO yang tidak mengantongi izin resmi serta tidak memenuhi kewajiban sewa kepada Pemkot Surabaya.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Achmad Zaini menjelaskan pihaknya memprioritaskan penertiban kabel utilitas FO yang terpasang tanpa izin sesuai dengan data pemerintah kota. Hal tersebut dilakukan guna memastikan seluruh utilitas terpasang sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kesemrawutan di ruang kota.

"Kita menertibkan utilitas kabel-kabel FO yang ada di atas, tidak berizin, sesuai daftar yang kita miliki, sehingga kita tertibkan dan setelah ini kita tata," ucap Zaini, Selasa (10/2/2026).

Selain menertibkan kabel yang tidak berizin, Pemkot Surabaya juga akan melakukan penataan terhadap kabel FO yang telah mengantongi izin. Zaini menegaskan penataan dilakukan untuk menciptakan tata kota yang rapi, tertib, dan selaras dengan upaya memperindah wajah kawasan urban.

"Yang sudah ada izinnya, kita tata. Karena agar tidak semrawut kota ini, biar indah sebagaimana instruksi Bapak Presiden," tegasnya.

Zaini juga memastikan kegiatan penertiban kabel FO tidak berhenti di satu lokasi saja. Pemkot Surabaya telah menyusun jadwal lanjutan untuk memastikan penataan utilitas kabel dilakukan secara menyeluruh di berbagai wilayah Kota Pahlawan.

"Kita tidak berhenti. Kita sudah punya jadwal hari Selasa (10/2), Rabu (11/2), Sabtu (14/2). Kemudian Minggu depan kita beralih ke sisi-sisi yang lain," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Zaini pun mengimbau kepada segenap penyedia layanan atau pemilik jaringan FO untuk dapat bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan secara beriringan menjaga estetika kota.

"Kita sudah berkomunikasi dengan pihak provider. Dua kali kita mengundang. Kemudian kalau bisa dirapikan sendiri, kita senang, kita bersama-sama, karena Surabaya ini tidak bisa bekerja sendiri. Artinya, mari kita jaga sama-sama untuk merapikan Kota Surabaya," tegasnya.

Sebagai informasi, operasi penertiban tersebut juga melibatkan personel gabungan dari berbagai perangkat daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya.

Di antaranya, Satpol PP, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP).

"Kita tahu bahwa yang pertama tidak berizin, tidak menyewa kepada Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian yang kedua kalau sudah sewa, ada izinnya, maka kita rapikan. Kita akan rapikan agar tidak semrawut, tidak mengganggu kepentingan yang lain," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Akhirnya nasib tiang monorel yang ditanam berjejer di sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan kini menjadi jelas. Keberadaan tiang proyek mangkrak itu akan resmi dibongkar. ‎

‎Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pembongkaran tiang proyek monorel itu akan dimulai pada awal Januari 2026 nanti. Diikuti dengan pelebaran jalan dan perbaikan pedestrian.
‎
‎"Saya sudah meminta untuk awal Januari kita akan mulai untuk membenahi Jalan Rasuna Said. Dan saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers, Kamis (16/10/2025).
‎
‎Menurutnya, penataan dan pelebaran Jalan Rasuna Said tersebut sekaligus untuk mengatasi masalah kemacetan yang selama ini terjadi.

‎
‎Sebelumnya, wacana pembongkaran tiang monorel tersebut sempat terdengar pada tahun lalu. Namun, saat itu, masih belum jelas kapan pembongkaran akan dilakukan.
‎
‎Pembongkaran tiang monorel dilakukan selain karena mengganggu lalu lintas pengendara di Jalan Rasuna Said, juga dinilai tidak memiliki nilai ekonomis dan merusak estetika kota.
‎
‎Sebagai informasi, proyek monorel Jakarta dimulai pada 2007 silam. Namun, proyek tersebut harus terhenti karena adanya masalah hukum antara kontraktor dan pelaksana pada saat itu. Saat ini, ada sekitar 90 tiang pancang yang tersisa.
‎
‎Rencananya, jalur monorel tersebut akan terbagi menjadi dua, yakni Jalur Hijau (Green Line) yang rutenya melingkar melayani Casablanca-Kuningan-Semanggi-Casablanca dan Jalur Biru (Blue Line) melayani Kampung Melayu-Tanah Abang-Tomang.