Bisnis.com, CIREBON — Wilayah Priangan Timur masih menghadapi tantangan besar dalam menarik investasi dibandingkan kawasan industri utama di Jawa Barat.

Data realisasi investasi 2025 menunjukkan kontribusi investasi dari enam daerah di Priangan Timur, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, masih relatif kecil dibandingkan aglomerasi Bodebek, Karawang, maupun kawasan Rebana.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, total investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Priangan Timur pada 2025 mencapai sekitar Rp4,35 triliun.

Nilai tersebut jauh di bawah capaian sejumlah daerah industri di Jawa Barat seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, maupun Kota Bandung.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, mengatakan pola investasi di Jawa Barat masih menunjukkan konsentrasi yang kuat di wilayah yang memiliki akses logistik, kawasan industri, dan konektivitas yang lebih baik.

“Investasi umumnya akan mengikuti ekosistem ekonomi yang sudah terbentuk, termasuk ketersediaan infrastruktur, kedekatan dengan pasar, dan jaringan industri yang mendukung. Daerah yang memiliki faktor-faktor tersebut cenderung lebih cepat menarik modal,” kata Margaretha, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Di antara wilayah Priangan Timur, Kabupaten Garut menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar. Pada 2025, Garut mencatat PMDN sebesar Rp1,539 triliun dan PMA sebesar Rp1,165 triliun sehingga total investasi mencapai sekitar Rp2,7 triliun.

Sebaliknya, sejumlah daerah lain masih mencatat nilai investasi yang relatif terbatas. Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, membukukan investasi sekitar Rp548 miliar. Sementara itu, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar masih berada di bawah Rp250 miliar untuk sebagian besar komponen investasi.

Menurut Margaretha, ketimpangan investasi antarwilayah merupakan fenomena yang lazim terjadi pada daerah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

“Wilayah utara Jawa Barat memiliki keuntungan berupa kedekatan dengan pelabuhan, jalan tol, kawasan industri, dan rantai pasok manufaktur. Sementara wilayah selatan memiliki potensi yang berbeda sehingga strategi pengembangan investasinya juga tidak bisa disamakan,” ujarnya.

Kesenjangan tersebut terlihat semakin jelas ketika dibandingkan dengan kawasan Rebana yang mencakup Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Sumedang, dan Kuningan.

Pada 2025, total investasi di kawasan tersebut mencapai puluhan triliun rupiah, didorong oleh pengembangan Pelabuhan Patimban, Bandara Kertajati, serta sejumlah kawasan industri baru.

Sementara itu, koridor Bodebek-Karawang tetap menjadi magnet utama investasi di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang masing-masing mencatat realisasi investasi di atas Rp70 triliun pada 2025.

Meski demikian, Margaretha menilai Priangan Timur masih memiliki peluang untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui pengembangan sektor unggulan daerah.

“Setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang mampu menarik investasi dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.

Seluruh pemerintah daerah (pemda) telah menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2026. Sejumlah daerah menetapkan upah minimum di bawah level Rp2,5 juta.

Hal ini menunjukkan adanya disparitas atau ketimpangan upah minimum antardaerah.

Jika dirunut, 10 daerah dengan UMK 2026 terendah didominasi oleh kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk daerah di Jawa Tengah, daerah dengan UMK terendah meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Temanggung.

Sementara itu, untuk daerah di Jawa Barat meliputi Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Ciamis.