REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Visi besar Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan dan lompatan ekonomi nasional kini bertumpu pada keberanian melakukan reformasi sistem serta penguatan hilirisasi di sektor pertanian.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kepemimpinan yang berani membongkar regulasi usang menjadi fondasi utama bagi kemandirian bangsa. Dalam arahannya di Makassar, Jumat, Mentan Amran memaparkan keberhasilan deregulasi 145 aturan pupuk bersubsidi yang kini jauh lebih efisien dan transparan.

Transformasi ini terbukti mampu memangkas biaya hingga 20 persen serta meningkatkan volume pasokan sebanyak 700 ribu ton tanpa membebani anggaran negara.

Namun, reformasi sistem di hulu saja tidak cukup; masa depan ekonomi Indonesia juga sangat bergantung pada sejauh mana kekayaan alam dikelola melalui hilirisasi. Mentan Amran menyoroti potensi besar komoditas kelapa yang nilainya diprediksi mencapai Rp5.000 triliun seiring pergeseran tren konsumsi dunia ke susu nabati.

Hal serupa juga terlihat pada komoditas gambir dan CPO, di mana Indonesia memegang kendali atas sebagian besar pasokan global. Dengan berhenti mengekspor bahan mentah dan fokus pada pengolahan dalam negeri, Indonesia diproyeksikan mampu meraih nilai tambah hingga belasan ribu triliun rupiah yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Semangat transformasi nasional ini kemudian diterjemahkan ke dalam target-target konkret di tingkat daerah, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Menyadari perannya sebagai lumbung pangan di wilayah timur Jawa Barat, Kuningan menargetkan surplus beras pada 2026 meningkat 10 persen dari capaian tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan, Wahyu Hidayah, menekankan bahwa kerja berbasis data dan perlindungan terhadap petani menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan iklim serta fluktuasi harga pasar yang semakin kompleks.

Konsistensi kinerja di Kuningan dijaga melalui strategi regenerasi kepemimpinan yang disiplin di lapangan. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi Luas Tambah Tanam (LTT) serta penguatan manajemen irigasi untuk memastikan stabilitas pasokan pangan regional.

Wahyu meyakini bahwa surplus yang tercatat sebesar 120 ribu ton pada 2025 dapat terus ditingkatkan jika komitmen terhadap ketahanan pangan tidak melemah, meski jabatan struktural di birokrasi mengalami pergantian.

Bisnis.com, KUNINGAN- Seluruh jalur pendakian di kawasan Gunung Ciremai, Jawa Barat resmi ditutup mulai Jumat (20/2/2026) hingga Jumat (20/3/2026).

Penutupan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem sekaligus pemulihan ekosistem kawasan. Jalur pendakian dijadwalkan kembali dibuka pada Sabtu (21/3/2026)

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Toni Anwar dalam keterangan resminya menyebutkan, kebijakan ini diberlakukan untuk menutup seluruh aktivitas wisata pendakian di dalam kawasan taman nasional. Penutupan total tersebut mencakup semua jalur resmi yang biasa digunakan pendaki dari wilayah Kabupaten Kuningan maupun Majalengka.

“Sehubungan dengan kondisi cuaca ekstrem dan pemulihan ekosistem, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai menutup segala aktivitas wisata pendakian,” ujarnya.

Penutupan ini bertepatan dengan periode puncak musim hujan di wilayah Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hujan tinggi kerap meningkatkan risiko longsor, jalur licin, pohon tumbang, hingga potensi kecelakaan pendakian. Selain faktor keselamatan, pengelola kawasan juga menilai perlu adanya jeda kunjungan untuk memulihkan vegetasi dan struktur tanah yang tertekan aktivitas wisata.

Gunung Ciremai yang berada di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi favorit pendaki dari berbagai daerah, terutama saat musim liburan dan akhir pekan panjang.

Sebelum penutupan total pada 20 Februari, BTNGC juga telah melakukan penutupan parsial pada sejumlah jalur. Namun mulai 20 Februari hingga 20 Maret 2026, seluruh akses pendakian dinyatakan tidak dapat digunakan. Balai menegaskan tidak ada pengecualian untuk aktivitas wisata selama periode tersebut.

Bagi calon pendaki yang telah melakukan pemesanan tiket secara daring pada rentang waktu penutupan, pengelola meminta agar segera melakukan konfirmasi kepada admin untuk penjadwalan ulang. Skema ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pendaki saat jalur kembali dibuka.

Kebijakan penutupan sementara ini bukan kali pertama diterapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelola taman nasional secara berkala menutup jalur pendakian pada musim hujan atau saat kondisi ekosistem dinilai membutuhkan waktu pemulihan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya dukung lingkungan dan meminimalkan risiko kecelakaan.

Dari sisi lingkungan, periode tanpa aktivitas pendakian memberi kesempatan bagi vegetasi bawah, jalur tanah, serta sumber mata air untuk pulih dari tekanan kunjungan. Intensitas pendakian yang tinggi, terutama pada musim ramai, berpotensi mempercepat erosi jalur dan merusak tutupan tanah jika tidak diimbangi pengelolaan yang ketat.

Balai mengimbau masyarakat dan komunitas pendaki untuk mematuhi kebijakan penutupan serta tidak memaksakan diri memasuki kawasan selama periode tersebut. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas pendakian ilegal.

Pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp76 miliar sebagai penyertaan modal BUMDes untuk program ketahanan pangan desa

Kuningan, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sekitar Rp76 miliar untuk program ketahanan pangan desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan Budi Alimudin mengatakan anggaran tersebut disalurkan dalam bentuk penyertaan modal untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan lokal di tingkat desa.

“Pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp76 miliar sebagai penyertaan modal BUMDes untuk program ketahanan pangan desa,” kata Budi di Kabupaten Kuningan, Minggu.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan itu menjadi bagian dari strategi besar pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kata dia, pengelolaan program ketahanan pangan melalui BUMDes mulai menunjukkan dampak nyata di sejumlah desa.

Ia mencontohkan di Desa Jagarana, BUMDes mampu menyerap 487 tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp587 juta pada tahun berjalan.

“Kurang lebih 120 orang di Desa Jagara mengembalikan kartu PKH atau BPNT, dan pada awal tahun ini sudah ada 21 orang lagi yang melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Sedangkan di Desa Cirahayu, lanjut dia, pengelolaan unit usaha padi di lahan seluas dua akre (sekitar 8.093,7 meter persegi) menghasilkan pendapatan sekitar Rp196 juta dari modal awal Rp200 juta.

Selain melalui BUMDes, kata dia, pemerintah daerah juga memperkuat ekonomi desa dengan membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.

Budi menyebutkan saat ini sebanyak 376 desa dan kelurahan di Kabupaten Kuningan telah membentuk Kopdes Merah Putih yang berbadan hukum.

“Pembentukan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Penguatan Ekonomi Desa,” katanya.

Ia menjelaskan DPMD bersama dinas terkait memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa dalam proses pembentukan koperasi hingga memperoleh legalitas.

Ia menyampaikan selain pendampingan kelembagaan, pemerintah daerah juga memfasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan gerai koperasi dengan memanfaatkan berbagai aset.

“Kami membantu penyediaan lahan, baik aset desa, aset pemerintah daerah, provinsi, maupun aset lainnya,” tuturnya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kuningan (ANTARA) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menggencarkan program edukasi terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk meningkatkan pemahaman serta akses pembiayaan formal.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib di Kuningan, Minggu, mengatakan edukasi KUR menjadi langkah strategis untuk mendorong UMKM agar mampu memanfaatkan fasilitas pembiayaan perbankan secara optimal dan berkelanjutan.

“UMKM tidak hanya membutuhkan pembiayaan, tetapi juga pemahaman yang memadai tentang skema KUR, tata cara pengajuan, serta kewajiban yang melekat di dalamnya,” katanya.

Ia menyampaikan program edukasi tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi antara OJK Cirebon bersama Komisi XI DPR RI, perbankan nasional, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.

Edukasi KUR tersebut, kata dia, dikemas dalam kegiatan yang melibatkan 300 pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Kuningan.

Menurut Agus, kegiatan tersebut bertujuan mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, serta menghindarkan pelaku usaha dari praktik rentenir dan pinjaman online ilegal.

“Selain itu, edukasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan agar UMKM lebih siap mengakses pembiayaan formal sesuai kebutuhan usahanya,” katanya.

Ia menuturkan berdasarkan data OJK, hingga akhir November 2025 penyaluran KUR di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp25,97 triliun dengan outstanding sebesar Rp21,84 triliun.

Sedangkan, penyaluran KUR di Kabupaten pada periode yang sama baru terealisasi sebesar Rp810,15 miliar dengan outstanding Rp687,54 miliar.

Agus menilai pemanfaatan KUR di Kabupaten Kuningan, masih perlu terus didorong agar pelaku UMKM bisa mendapatkan suntikan modal usaha secara legal.

“Capaian tersebut, menunjukkan masih terbukanya ruang besar untuk optimalisasi penyaluran KUR melalui penguatan edukasi dan pendampingan UMKM,” katanya.

Ia mengakui tantangan di lapangan antara lain rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait KUR, termasuk persoalan kualitas kredit debitur yang tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Namun demikian, Agus menegaskan SLIK bukan satu-satunya parameter dalam pemberian KUR dan OJK tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemutihan atau penghapusan data SLIK debitur.

“Oleh karena itu, kami terus mendorong UMKM untuk menyelesaikan kewajiban kreditnya agar memiliki peluang lebih besar dalam mengakses pembiayaan KUR,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Shohibul Imam mengatakan program edukasi KUR perlu dijalankan secara konsisten, agar kebijakan pembiayaan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh UMKM, termasuk pelaku usaha mikro di wilayah pinggiran.

Selain itu, ia mengatakan pentingnya implementasi yang efektif dari kebijakan program KUR dari pemerintah, dengan menyerap aspirasi dari masyarakat.

“DPR dan OJK bersama perbankan serta lembaga terkait harus memastikan bahwa akses pembiayaan ini dapat dirasakan langsung oleh UMKM di daerah,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, KUNINGAN- Dugaan tindak pidana pencurian kayu kembali terjadi di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Tim patroli Balai TNGC bersama aparat TNI dan masyarakat menemukan indikasi kuat aktivitas pengambilan kayu ilegal di Blok Panjakroma, Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026) hingga Kamis (8/1/2026).

Kepala Balai TNGC Toni Anwar mengatakan, temuan tersebut bermula saat Tim Patroli Balai TNGC bersama Babinsa Koramil Pancalang dan unsur masyarakat melakukan patroli rutin pada Rabu malam.

Sekitar pukul 19.00 WIB, petugas mencium adanya aktivitas mencurigakan dari dalam kawasan taman nasional. Pemantauan kemudian dilakukan secara intensif hingga pukul 22.00 WIB guna memastikan sumber dugaan tersebut.

Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, tim bergerak masuk ke kawasan hutan dan melakukan penyergapan di Blok Panjakroma pada koordinat -6.821853, 108.423540.

"Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil penangkapan. Para pelaku diduga melarikan diri memanfaatkan kondisi malam yang gelap dan medan yang sulit, sehingga tidak dapat diamankan di lokasi kejadian," ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Toni mengatakan, keesookan harinya, tim kemudian melakukan identifikasi dan pendataan barang bukti serta mengumpulkan petunjuk pendukung yang diperlukan untuk proses hukum. Dalam kegiatan tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial N yang diduga terlibat dalam aktivitas pencurian kayu di kawasan taman nasional tersebut.

"Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh kepolisian," ujarnya.

Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit mobil truk bernomor polisi AA 8249 IF.

Kendaraan tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa STNK, buku KIR, serta kartu e-money. Selain itu, ditemukan pula 16 potong kayu jenis sonokeling dengan berbagai ukuran diameter dan panjang, mulai dari diameter sekitar 24 sentimeter hingga lebih dari 83 sentimeter, dengan panjang kayu terpanjang mencapai sekitar 750 sentimeter.

Kayu sonokeling diketahui merupakan jenis kayu bernilai ekonomi tinggi dan pengelolaannya di kawasan konservasi berada di bawah pengawasan ketat negara.

Penemuan potongan kayu berdiameter besar tersebut mengindikasikan adanya aktivitas penebangan pohon berukuran besar yang dilakukan secara terencana.

Hingga saat ini, Balai TNGC masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan Polsek Pasawahan dan Polres Kuningan untuk penanganan lanjutan kasus tersebut.

Seluruh barang bukti hasil penyergapan sementara masih berada di tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyelidikan.

Toni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana kehutanan ini. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai tetap terjaga dari praktik perusakan hutan.

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyebut bahwa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang disalurkan oleh pemerintah pusat berperan penting dalam mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah tersebut.

“Bantuan alsintan ini mendorong peningkatan indeks pertanaman, efisiensi biaya produksi, serta percepatan kegiatan budidaya di tingkat petani,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah saat dikonfirmasi di Kuningan, Kamis.

Sepanjang Januari hingga Desember 2025, kata dia, Kabupaten Kuningan telah menerima 337 unit alsintan dengan nilai mendekati Rp10 miliar yang bersumber dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia menyampaikan bantuan tersebut menjadi upaya penguatan mekanisasi pertanian, untuk meningkatkan efisiensi usaha tani serta mempercepat proses tanam dan panen.

Menurut dia, seluruh bantuan tersebut didistribusikan secara bertahap dan berbasis kebutuhan wilayah sentra produksi pertanian di Kabupaten Kuningan.

“Pada penyaluran terbaru, bantuan alsintan diberikan kepada 34 kelompok tani yang tersebar di 34 desa pada 22 kecamatan di Kabupaten Kuningan,” katanya.

Ia menyampaikan alsintan yang diterima terdiri atas beberapa jenis, yakni combine harvester, crawler traktor, traktor roda empat, traktor roda dua, rice transplanter, hand sprayer, power thresher, pompa air, serta corn sheller.

Selain penguatan mekanisasi, Pemkab Kuningan juga memfokuskan perhatian pada penguatan infrastruktur irigasi sebagai penopang keberlanjutan produksi pangan.

Pada 2025, kata Wahyu, pemerintah daerah melaksanakan program optimalisasi lahan seluas 2.236 hektare melalui berbagai kegiatan penguatan irigasi pertanian.

Ia menyampaikan legiatan tersebut mencakup rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pembangunan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, dam parit, serta pembangunan embung sebagai sumber cadangan air di kawasan pertanian.

“Pembangunan irigasi perpompaan mampu meningkatkan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 hingga IP 230, sehingga petani dapat menanam dua sampai tiga kali dalam setahun secara lebih terjadwal,” katanya.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan bantuan alsintan merupakan bagian dari strategi modernisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani.

Ia menilai pemanfaatan teknologi pertanian mampu mempercepat tanam dan panen, menekan kehilangan hasil, serta menjaga produktivitas lahan.

Ia menambahkan, produksi beras Kabupaten Kuningan terus meningkat dari 224 ribu ton pada 2023 menjadi 225 ribu ton pada 2024, dan melonjak menjadi lebih dari 254 ribu ton pada 2025.

“Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 134 ribu ton, Kabupaten Kuningan kembali mencatat surplus hampir 120 ribu ton beras yang ditopang luas tanam dan panen sekitar 64 ribu hektare serta produktivitas rata-rata lebih dari 61 kuintal per hektare,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Seluruh pemerintah daerah (pemda) telah menetapkan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2026. Sejumlah daerah menetapkan upah minimum di bawah level Rp2,5 juta.

Hal ini menunjukkan adanya disparitas atau ketimpangan upah minimum antardaerah.

Jika dirunut, 10 daerah dengan UMK 2026 terendah didominasi oleh kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk daerah di Jawa Tengah, daerah dengan UMK terendah meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Temanggung.

Sementara itu, untuk daerah di Jawa Barat meliputi Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Ciamis.

Bisnis.com, CIREBON - Bulog Cirebon mulai menyalurkan sebanyak 10.000 bantuan 10.000 ton beras sebagai bagian dari program bantuan pangan yang menyasar warga di empat daerah, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

Kepala Bulog Cirebon, Imam Mahdi mengatakan, enyaluran ini juga disertai bantuan minyak goreng dengan volume yang diperkirakan mencapai sekitar 3.000 ton liter.

Imam menyebutkan proses distribusi ditargetkan rampung pada akhir November 2025, dengan harapan dukungan pasokan dari produsen tetap terjaga sepanjang pelaksanaan program.

"Untuk wilayah Kota Cirebon saja, Bulog menyalurkan bantuan kepada 25.303 Penerima Bantuan Beras (PBB). Masing-masing penerima memperoleh paket yang terdiri dari 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng," kata Imam, Jumat (14/11/2025).

Imam mengatakan, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima hingga periode akhir tahun, terutama untuk menjaga stabilitas konsumsi pangan rumah tangga.

Selain fokus pada penyaluran komoditas, lanjut Imam, Bulog juga memperhatikan kesiapan internal, terutama aspek tenaga kerja yang harus turun langsung ke lapangan.

Imam memastikan kondisi staf tetap aman dan siap menjalankan tugas distribusi meski volume pekerjaan meningkat signifikan.

Menurutnya, koordinasi antara gudang, transporter, dan aparat wilayah terus diperkuat untuk menghindari hambatan logistik yang berpotensi memperlambat distribusi.

“Ini kan penyaluran besar, banyak titik dan jadwalnya ketat. Tapi kondisi staf aman, mereka sudah terbiasa dengan skema penugasan serupa. Kami bagi tim agar distribusi berjalan paralel di beberapa lokasi,” kata Imam.

Salah satu tantangan utama penyaluran, lanjutnya, berada pada ketersediaan minyak goreng dari produsen. Meski stok beras relatif aman dan telah siap di gudang sejak awal bulan, distribusi minyak harus menunggu kelancaran pasokan industri.

Karena itu, Bulog berharap tidak ada gangguan suplai sehingga jadwal akhir November masih dapat dipenuhi.

“Target kami penyaluran selesai akhir November. Namun, ini sangat bergantung pada distribusi minyak dari produsen. Kalau lancar, kita bisa menyalurkan sesuai target,” ujarnya.

Dengan penyebaran titik distribusi yang luas, Bulog Cirebon kini bergerak simultan di empat daerah. Imam menegaskan bahwa seluruh proses akan terus dipantau untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.

Menurutnya, keberhasilan penyaluran tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan logistik, tetapi juga keakuratan data dan sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta perangkat kewilayahan.

“Kami berharap seluruh penyaluran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Ini komitmen kami untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat,” kata Imam.

Kuningan (ANTARA) - Titi Nuryati (34) dulu tak pernah meneguk kopi. Baginya, minuman itu terlalu getir, hanya layak bagi para lelaki tua di desanya. Bahkan dirinya pernah mengernyit saat mencium aromanya.

Namun, hidup kerap berkelindan tak terduga. Dari rasa yang pernah ditolak, Titi malah jatuh hati pada biji kopi, yang kemudian membawanya jadi sosok penggerak sekaligus Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi.

Perempuan ini mampu melambungkan jenama kopi robusta asal Desa Cibeureum, Kuningan, Jawa Barat, dari kafe lokal hingga konsumen mancanegara.

“Setelah ikut memetik, menjemur, sampai menyangrai, ternyata rasanya lain ketika kopi lahir dari tangan sendiri,” tutur Titi Nuryati kepada ANTARA, suatu sore di bulan Oktober.

Sembari menatap hamparan jemuran biji yang berkilau disapu cahaya sore, Titi mengingat kilas balik saat memutuskan terjun pada dunia kopi.

Ia menghabiskan masa mudanya di Jakarta, bekerja di industri rumahan pembuat kue kering. Setelah menikah pun, tangan terampilnya tetap bergulat dengan loyang.

Meski begitu, hidupnya tak berhenti di industri ini. Sebab, Titi menemukan arah baru ketika melihat kopi di kampungnya yang lama terabaikan.

Ada peluang

Semua itu bermula dari ketidaksengajaan, yakni gegara 10 kg kopi yang tertinggal di gudang rumahnya pada 2016.

Niat hati, kopi itu hendak dibawa ke Jakarta sebagai buah tangan untuk saudaranya. Tapi, karung berisi kopi itu lupa dimasukkan ke dalam mobil.

Pada saat bersamaan, di Desa Cibeureum sedang berlangsung Jagakali International Art Festival. Kebetulan pula rumahnya jadi tempat berkumpul para seniman.

Daripada terbuang, biji kopi tersebut akhirnya diolah, lalu diseduh untuk tamu yang datang silih berganti.

Selama dua bulan penuh, aroma kayu bakar selalu menyeruak di dapur rumahnya. Cangkir kopi yang disuguhkan pun ludes, disesap oleh para tamu.

Banyak tamu yang menyatakan kepincut dengan cita rasa otentik dari minuman hasil racikan Titi. Tamu penting dari Keraton Kanoman Cirebon lantas bertanya, tentang asal kopi yang dinikmati tadi.

“Dari sini, dari Cibeureum,” jawab Titi spontan saat itu. Ucapan tersebut menancap di benaknya. Ia pun sadar kopi bisa menjadi identitas sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat.

Ia memberanikan diri memberi sampel kopi ke sejumlah kedai pada 2017. Setahun penuh, bersama suaminya berkeliling mencari pasar. Jalannya tak mudah, kadang ada penolakan sampai produk kopinya tak dilirik sama sekali.

Alasannya beragam seperti biji kopi belum disortir dengan baik maupun tampilan kurang menarik. Alih-alih menyerah, Titi menjadikan kritik itu sebagai pelajaran.

Titi mempelajari seluk-beluk kopi setelah bertemu seorang dosen dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dari situlah, dirinya tahu Kuningan sebenarnya merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di Jawa Barat dengan produksi mencapai 1.700 ton per musim.

Mengejutkannya lagi, kopi asal desanya sudah lama dipakai oleh kedai-kedai ternama di Bandung karena rasanya lebih nikmat dibanding robusta dari daerah lain.

Fakta itu semakin memicu tekadnya, jika kopi mereka sudah diakui, mengapa tidak mengelolanya sendiri?

Melepas belenggu

Selama menekuni proses tersebut, ia paham harga kopi di tingkat petani terlalu rendah, hanya Rp12 ribu per kg. Padahal dari hulu sampai hilir industri ini, sekitar 40 persennya merupakan jerih payah petani.

Titi mengulik lebih dalam soal distribusi. Ternyata, dari petani ke pembeli besar, penyerapan kopi harus melewati tiga perantara. Artinya setiap tengkulak mengambil selisih harga.

Kalau bisa memangkas dua tengkulak saja, harga untuk petani bisa naik sekitar Rp4 ribu per kg. Selisih segitu sudah besar bagi mereka.

Titi mulai menjual langsung ke pengepul besar, menampung kopi dari petani, membawa ke pasar. Setelahnya langsung membayar hasilnya.

Harga kopi pun mulai merangkak naik. Nilainya mencapai Rp20 ribu per kg pada 2021. Setahun kemudian menjadi Rp25 ribu-Rp30 ribu. Angka tertinggi menembus Rp60 ribu per kg hingga Mei 2025.

Ia cuma pegang dua modal yakni nekat dan kepercayaan. Hal inilah yang membuat petani semakin yakin kepadanya.

Ilmu dari kebun

Jika ditarik ke belakang, jejak kopi di Desa Cibeureum sudah ada sejak lama. Bahkan dapat dilacak hingga zaman penjajahan.

Aktivitas perkebunan kopi di Cibeureum mulai bergeliat lagi setelah banyak warga desa ikut transmigrasi ke Lampung pada 1970-an.

Mereka belajar menanam kopi di sana, lalu pulang membawa bibit ke Kuningan sekitar 1980-an.

Tantangan pengembangan kopi masih membentang. Dari hama penggerek batang, embun jelaga, hingga iklim yang kian sulit ditebak.

Petani kadang enggan menerima cara baru untuk budidaya kopi, karena lebih nyaman dengan pola jadul.

Meski begitu, Titi tak menyerah untuk mengedukasi petani agar mempraktikkan teknik budidaya kopi yang efisien.

Perjalanan kopi dari kebun hingga menjadi minuman tidaklah singkat. Sebab, pohon robusta membutuhkan tiga tahun untuk tumbuh sampai memasuki masa panen pertama.

Pohon kopi yang sudah produktif itu hanya dipanen sekali setahun, tepatnya bulan Juni-Agustus.

Ia menerapkan teknik penyambungan batang, lalu mengembangkan pembibitan varietas robusta unggul seperti Tugu Ijo dan Borbor Brasil yang pertumbuhannya cukup baik.

Kondisi lahan kopi sempat rusak karena penggunaan pupuk kimia berlebihan. Akibatnya terjadi penurunan pH tanah hingga mencapai 3,5.

Kelompok binaan Titi lalu memanfaatkan limbah kulit kopi sebagai pupuk organik. Upaya ini mampu menaikkan pH tanah menjadi 4 dan terakhir mencapai 5.

Berdaya untuk mendunia

Geliat produksi kopi robusta di Desa Cibeureum tak bisa dilepaskan begitu saja dari peran perempuan yang sejak lama diberdayakan.

Akhir 2018, Titi menggagas KWT Srikandi. Awalnya fokus ke sayur pekarangan, tapi pandemi COVID-19 membuat usaha itu mandek. Ia kemudian mengajak ibu-ibu desa untuk menguatkan sektor kopi.

Puluhan wanita desa yang tergabung dalam KWT Srikandi saling bahu-membahu dengan kelompok tani setempat untuk memproduksi robusta berkualitas. Bahkan mereka menanam pohon kopi di pekarangan rumah.

Total lahan garapan kopi yang dikelola mereka sekitar 11,5 hektare dengan produktivitas rata-rata 21 ton. Kemudian ada perluasan 10 hektare, sebagian telah ditanami biji robusta.

Proses pengolahan kopi di Cibeureum memiliki ciri khas karena menggunakan metode natural. Buah kopi dipetik saat matang, lalu dijemur sekitar satu bulan sebelum digiling menjadi green bean.

Untuk mempercepat produksi, kelompok itu mendapat sokongan dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) VI Balongan, berupa Solar Dryer Dome yang dapat memangkas proses pengeringan kopi menjadi 10 hari.

Ada pula keunikan yang diterapkan KWT Srikandi dalam proses pasca-panen. Setelah dijemur biji kopi disekap atau disimpan dalam wadah tertutup selama empat hingga tujuh hari.

Proses ini menciptakan fermentasi alami dan memberikan rasa asam ringan pada kopi, berbeda dari robusta yang umumnya cenderung pahit atau bold.

Kelompoknya tak berhenti bereksperimen. Tahun lalu, mereka mencoba metode wine processing untuk robusta, walaupun gagal pada praktik pertama.

Pada tahun ini, mereka berhasil. Rasa dan aromanya mulai terbentuk, bahkan cukup mirip seperti arabika.

Kegiatan KWT Srikandi setiap tahun meliputi penyortiran hingga pengemasan kopi. Terdapat enam orang yang menjadi karyawan tetap di unit usaha Sekarwangi. Jika volume pesanan tinggi, produksi dapat dilakukan hingga dua kali dalam sebulan.

Di Kuningan, metode penyangraian kopi dengan kayu bakar dan kuali tanah liat sudah jarang digunakan. Namun, kelompoknya tetap mempertahankan cara usang tersebut.

Tak semua orang mampu menyangrai manual. Salah sedikit, biji bisa gosong di luar tapi mentah di dalam. Itulah sebabnya metode lama kian langka, namun justru menjadikan kopi Cibeureum sebagai primadona.

Tradisi ini terus dirawat oleh Titi, karena diwariskan dari mendiang ibunya, yang sejak dulu menyangrai kopi secara manual.

Produk dari KWT Srikandi yakni kopi bubuk, green bean, kopi susu, hingga kopi saset sangat laris di toko oleh-oleh dan kalangan reseller.

Permintaan pasar terus berdatangan. Sebuah swalayan besar pernah meminta pasokan 10 ton per bulan, namun kelompoknya tak sanggup memenuhinya karena keterbatasan modal.

Kendati begitu, omzet tetap mengalir. Musim panen bisa menghasilkan cuan hingga Rp650 juta, meski marginnya tipis.

Di luar panen, pendapatan rutin Rp5 juta-Rp10 juta per bulan sudah cukup membuat roda ekonomi Titi dan petani berputar.

Kopi dari tanah Cibeureum pun telah menembus pasar internasional. KWT Srikandi pernah mengirim green bean ke Prancis, Belgia, Italia, Australia, Turki, Belanda, dan Malaysia.

Meski ongkos kirim mahal yakni sekitar Rp1 juta untuk 5-10 kg, respons dari konsumen luar negeri sangat positif. Artinya kopi Cibeureum diakui memenuhi standar kualitas global.

Titi tahu perjalanan ini belum selesai. Harga bisa naik turun, musim bisa berganti, tetapi semangat perempuan Desa Cibeureum tak mudah tumbang untuk berdikari lewat secangkir kopi.

Pesat

Hasil panen kopi di Kuningan terus menunjukkan perkembangan positif. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) setempat mencatat, total produksi komoditas ini selama Januari-September 2025 mencapai 1.217 ton.

Dari total produksi tersebut, sebanyak 63,61 ton berasal dari jenis arabika, sedangkan 1.154,38 ton lainnya merupakan robusta.

Jumlah tersebut melonjak dari hasil panen pada 2024 sebanyak 775,8 ton, dengan rincian 724,04 ton robusta dan 51,76 ton arabika.

Kepala Diskatan Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah mengemukakan angka itu mencerminkan hasil kerja keras para petani, terutama di lereng Gunung Ciremai yang menjadi pusat penghasil kopi utama daerah tersebut.

Potensi lahan kopi di Kuningan masih sangat luas, dengan permintaan yang terus meningkat dari berbagai daerah.

Wilayah sekitar Gunung Ciremai menjadi kawasan ideal untuk pengembangan kopi, karena memiliki tanah vulkanik yang subur serta iklim sejuk.

Pemerintah daerah berupaya memperkuat daya saing petani kopi dengan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan teknis agar mutu serta produktivitas semakin meningkat.

Pada intinya, biji kopi hasil budidaya para petani di lereng Gunung Ciremai, termasuk KWT Srikandi, sudah dicap sebagai komoditas unggulan, yang siap bersaing di pasar nasional maupun global.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Kuningan (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) memperkuat sinergisitas dengan Pemkab Kuningan, Jawa Barat melalui penandatanganan akad kredit pinjaman daerah jangka menengah untuk mendukung percepatan pembangunan dan mewujudkan visi Kuningan Melesat.

Corporate Secretary Bank BJB Herfinia mengatakan kolaborasi tersebut, menjadi bentuk dukungan nyata bank pembangunan daerah terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.

“Bank BJB hadir sebagai lembaga keuangan, sekaligus mitra yang memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap kemajuan daerah. Dalam hal ini, berperan aktif mendukung realisasi visi Kuningan Melesat,” katanya dalam keterangannya di Kuningan, Jumat.

Ia menjelaskan fasilitas pinjaman itu diarahkan untuk mendukung pembiayaan peningkatan infrastruktur publik, termasuk pembangunan fasilitas umum, akses jalan, serta penguatan sarana ekonomi lokal agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Menurutnya, pinjaman daerah jangka menengah tersebut menjadi solusi pembiayaan yang transparan dan terukur, sesuai regulasi Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri.

Fasilitas ini pun, kata Herfinia, memberikan ruang fiskal bagi Pemkab Kuningan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah.

Bank BJB menekanan kemitraan dengan Pemkab Kuningan, merupakan bagian dari strategi memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah di wilayah operasionalnya.

“Kuningan dinilai menjadi contoh sukses sinergi antara lembaga keuangan daerah dan pemerintah daerah,” tuturnya.

Bank BJB berkomitmen terus memperluas jangkauan layanan serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah di Jawa Barat dan Banten, untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan produktif.

Melalui langkah tersebut, pihaknya menegaskan perannya sebagai mitra pembangunan daerah terpercaya yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan sinergisitas dengan Bank BJB merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembiayaan pembangunan daerah.

Ia mengajak aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk memanfaatkan layanan perbankan yang dimiliki Bank BJB, mulai dari tabungan, pinjaman ASN, kredit bagi kontraktor, pembiayaan UMKM, hingga produk investasi dan layanan digital.

“Bank BJB merupakan bank milik warga Jawa Barat. Keuntungan dari kinerja bank ini akan kembali kepada masyarakat, termasuk melalui dividen dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),” katanya.

Ia menilai kehadiran Bank BJB dapat memperkuat fungsi pembiayaan, sekaligus menjadi aset ekonomi daerah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kerja sama ini sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan berkeadilan, serta meningkatkan kapasitas fiskal melalui dukungan perbankan daerah,” tuturnya.

Penandatanganan kerja sama itu berlangsung di Kuningan, Jawa Barat, pada Kamis (16/10) kemarin yang dihadiri jajaran manajemen Bank BJB antara lain Pimpinan Divisi Kredit Komersial BJB Agus Somantri, Pimpinan Divisi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) BJB Muhamad Aditya Wiradharma, CEO Regional III BJB Agung Subagja, serta Pemimpin BJB Cabang Kuningan Yonathan.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025