Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin telah melakukan mutasi dan rotasi 14 pejabat Kepala Kejaksaan Tinggi alias Kajati di lingkungan Kejaksaan RI.

Kebijakan rotasi dan mutasi ini telah tertuang dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI No.488/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.

Adapun, dokumen mutasi dan rotasi ini telah dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna.

"Benar," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Dalam dokumen tersebut, terdapat nama-nama yang cukup dikenal sebagai pejabat Jampidsus terdahulu. Misalnya, mantan Dirdik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar telah ditunjuk sebagai Kajati Jawa Timur.

Selanjutnya, eks Direktur Penuntutan (Dirtut) Kejagung, Sutikno telah diangkat sebagai Kajati Jawa Barat menggantikan Hermon Dekristo yang menjadi Sesjampidmil.

Kemudian, Dirtut Riono Budisantoso telah digeser posisinya menjadi Kajati Bangka Belitung. Jabatan yang ditinggalkan Riono, kini dijabat Ardito Muwardi.

Selain itu, nama lainnya yang dirotasi jabatannya adalah Kajati Sumut Harli Siregar telah ditunjuk menjadi Inspektur III pada Jamwas Kejagung RI. Adapun, Didik Farkhan Alisyahdi yang sebelumnya menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan, kini menjadi Sesjampidsus.

Berikut ini 14 Kajati baru yang ditunjuk pada Senin (13/4/2026):

1. Abdul Qohar AF sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

2. Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

3. Sila Haholongan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

4. Riono Budisantoso sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung

5. Sugeng Riyanta sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

6. I Dewa Gede Wirajana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau

7. Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

8. Dedie Tri Hariyadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

9. Zullikar Tanjung sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

10. Teguh Subroto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

11. Budi Hartawan Panjaitan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat

12. Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo

13. Setiawan Budi Cahyono sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali

14. Saiful Bahri Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kajati Sumut), Harli Siregar meminta maaf atas kegaduhan penahanan mantan Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan mark up pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

"Kami harus menyatakan permohonan maaf ke DPR RI karena barangkali ini telah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suasana yang tidak kondusif," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Kejaksaan proaktif memberikan respons ketika adanya dugaan perintangan penanganan atas suatu perkara hukum.

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu menyampaikan bahwa koreksi dari Komisi III DPR RI akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya.

"Kami harus tegaskan bahwa apa yang menjadi rekomendasi Komisi III DPR RI tentu bagi kami ini akan menjadi catatan dan koreksi sekaligus akan kami sampaikan kepada pimpinan dan jika itu menjadi wilayah kewenangan kami akan lakukan tindakan-tindakan," jelasnya.

Baginya, penanganan perkara ini telah dilakukan berdasarkan dialog secara intensif sebagai hubungan kemitraan antara kejaksaan Tinggi Sumatra dengan Komisi III DPR RI.

Dia menegaskan bahwa kerja Kejaksaan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan integritas. Kendati demikian, Harli menghormati putusan hakim dan tidak ingin mempersoalkan secara serius karena akan memicu polemik di masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).