Bisnis.com, JAKARTA — Kajari Karo Danke Rajagukguk telah diganti pasca penanganan perkara terkait kasus dana desa Amsal Sitepu.

Kebijakan pergantian Danke termuat dalam surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-IV-347/C/04/2026 yang diteken pada Senin, 13 April 2026.

Dalam surat keputusan itu, posisi Danke telah diganti oleh Edmond Novvery Purba yang sebelumnya menjabat sebagai Kajari Nias Selatan.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Kajari Karo Danke dimutasi secara diagonal atau dimutasi ketika tidak dalam jabatan struktural.

"Untuk Karo saudari Danke dimutasi diagonal, artinya dia tidak dalam jabatan struktural tapi dalam jabatan fungsional untuk saat ini," ujar Anang saat dikonfirmasi, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, mutasi diagonal merupakan hal yang lumrah untuk kepentingan lembaga maupun kementerian terkait.

"Hal tersebut juga biasa terjadi di Kementerian atau Lembaga," pungkasnya.

Sekadar informasi, eks Kajari Karo Danke Rajagukguk telah diamankan oleh tim Intelijen tim Intelijen Kejagung RI pada Sabtu (4/4/2026) malam. Penjemputan itu dilakukan untuk mengklarifikasi Danke saat menangani perkara Amsal Sitepu yang dinilai kontroversial.

Singkatnya, Amsal Sitepu telah bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum usai dinyatakan tidak bersalah oleh hakim PN Tipikor Medan pada Rabu (1/4/2026).

Kasus Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan publik setelah videografer tersebut didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatra Utara.

Dalam proses persidangan, jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo sempat menuntut Amsal dengan hukuman penjara dua tahun. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri kemudian menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal pada awal April 2026.

Putusan tersebut memicu polemik dan perhatian luas, termasuk dari DPR. Komisi III DPR bahkan berencana memanggil jajaran Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan untuk meminta klarifikasi mengenai penanganan perkara tersebut serta dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Di tengah kontroversi itu, Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk beserta sejumlah jaksa yang menangani perkara tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami proses penanganan kasus yang memicu polemik di ruang publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara (Kajati Sumut), Harli Siregar meminta maaf atas kegaduhan penahanan mantan Amsal Christy Sitepu dalam kasus dugaan mark up pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo.

Pernyataan itu disampaikan saat rapat bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (2/4/2026).

"Kami harus menyatakan permohonan maaf ke DPR RI karena barangkali ini telah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suasana yang tidak kondusif," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Kejaksaan proaktif memberikan respons ketika adanya dugaan perintangan penanganan atas suatu perkara hukum.

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung itu menyampaikan bahwa koreksi dari Komisi III DPR RI akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya.

"Kami harus tegaskan bahwa apa yang menjadi rekomendasi Komisi III DPR RI tentu bagi kami ini akan menjadi catatan dan koreksi sekaligus akan kami sampaikan kepada pimpinan dan jika itu menjadi wilayah kewenangan kami akan lakukan tindakan-tindakan," jelasnya.

Baginya, penanganan perkara ini telah dilakukan berdasarkan dialog secara intensif sebagai hubungan kemitraan antara kejaksaan Tinggi Sumatra dengan Komisi III DPR RI.

Dia menegaskan bahwa kerja Kejaksaan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan integritas. Kendati demikian, Harli menghormati putusan hakim dan tidak ingin mempersoalkan secara serius karena akan memicu polemik di masyarakat.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).

Bisnis.com, MEDAN - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal Christy Sitepu, videografer asal Kabupaten Karo yang jadi tersangka kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo.

Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang dalam amar keputusannya menyatakan Amsal tak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan sebelumnya sehingga dibebaskan dari semua dakwaan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo.

"Menyatakan terdakwa Amsal Christy Sitepu tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan," kata Yusafrihardi, Rabu (1/4/2026).

Vonis bebas Amsal sekaligus memulihkan hak-hak dan kedudukannya yang sebelumnya terancam akibat dituntut hukuman penjara 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp50 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan oleh JPU.

Selain itu, Direktur CV Promiseland tersebut juga diharuskan membayar pengganti kerugian keuangan negara sekitar Rp202,2 juta subsider satu tahun penjara dari kasus yang menjeratnya.

Sebagai informasi, kasus Amsal Christy Sitepu menjadi sorotan setelah upaya kerasnya mempertahankan diri dari jeratan hukum lantaran dituding melakukan penggelembungan (mark up) anggaran dalam proyek yang dikerjakannya untuk sejumlah pemerintahan desa di Kabupaten Karo.

Dalam video beredar yang dilihat Bisnis, Amsal yang tampak baru selesai menjalani sidang digiring berjalan sambil menangis dan menyebut hukum di Indonesia tidak baik-baik saja.

Dia mempertanyakan alasan dirinya yang bekerja sebagai profesional videografer dituding melakukan mark up anggaran meski pengajuan proyek telah sesuai prosedur.

"Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan mark up anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal saya. Kalau ada mark up anggaran, tentu saja proposal saya ditolak," ujar Amsal, dikutip Rabu (1/4/2026).

Dari pemberitaan Bisnis sebelumnya, Amsal yang merupakan seorang videografer menawarkan proposal jasa pembuatan video profil desa kepada sejumlah pemerintahan desa di Kabupaten Karo tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Nilai video profil tersebut ditawarkan Rp30 juta per desa. Disebutkan ada 20 desa yang kemudian setuju menggunakan jasa Amsal di bawah CV Promiseland miliknya dengan pembayaran dilakukan setelah produksi selesai dan video diserahkan.

Pada November 2025 lalu, Amsal ditetapkan sebagai tersangka lantaran dituding melakukan penggelembungan anggaran dan tidak melaksanakan proyek sesuai rencana anggaran biaya (RAB) untuk proyek video profil desa tersebut.

JPU menjabarkan poin-poin dalam proposal Amsal yang seharusnya bernilai Rp0 alias gratis, seperti pembuatan ide/ konsep, cutting, editing, dan dubbing video, termasuk penggunaan clip on. Hal ini yang menimbulkan perbedaan taksiran dari pagu yang ditawarkan Amsal di mana auditor menyebut satu video hanya bernilai sekitar Rp24,1 juta.

Adapun Penetapan Amsal sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus korupsi yang ditangani Kejari Karo dengan penyedia jasa yang berbeda. Amsal sendiri sebelumnya hanya berstatus sebagai saksi.

Kasus Amsal terus bergulir hingga sampai ke telinga DPR RI. Dari pemberitaan Bisnis, Senin (30/3/2026), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bahwa pihaknya mengajukan jaminan atas penangguhan penahanan terhadap Amsal.

Lebih jauh, Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons permintaan Komisi III DPR RI yang meminta agar vendor dokumentasi Amsal Christy Sitepu dibebaskan dalam perkara mark up di Desa Kabupaten Karo.