Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan

Kamar Dagang Amerika Serikat (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan US-Indonesia Society (USINDO) di Gedung USCC, Washington DC, Rabu sore waktu setempat, mengundang pengusaha-pengusaha Amerika Serikat untuk berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan beberapa menteri serta petinggi BUMN, Presiden Prabowo mengungkap ada sejumlah program prioritas yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, khususnya 18 proyek hilirisasi.

Presiden Prabowo juga menjelaskan Indonesia berhasil menjaga stabilitas di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, dan telah membuat perubahan-perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, serta memperkuat penegakan hukum untuk melawan korupsi dan kartel.

"Kami terbuka, kami membutuhkan investasi, dan kami menginginkan lebih banyak investasi, dan kami yakin kami kompetitif, kami atraktif, dan kami punya banyak cadangan mineral yang dibutuhkan untuk produksi teknologi-teknologi baru," kata Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha-pengusaha ternama AS dalam acara Business Summit di Gedung US Chamber of Commerce (USCC), Washington DC, Amerika Serikat, Rabu.

"Jadi silakan datang ke Indonesia, terima kasih," ujar Presiden saat menutup pidatonya dalam acara tersebut.

Presiden Prabowo berpidato selama kurang lebih 45 menit di hadapan para pengusaha asal AS dengan mengangkat beberapa hal seperti perjanjian perdagangan timbal balik (agreement on reciprocal trade/ART) yang akan segera ditandatangani, kemudian perkembangan situasi di Indonesia yang kondusif untuk investasi, kemudian peluang-peluang kerja sama, termasuk di bidang energi dan sumber daya mineral, khususnya mengenai cadangan mineral tanah jarang (rare earth), dan Presiden juga membagikan capaian-capaian yang berhasil ditorehkan dalam periode setahun pemerintahannya, berikut program-program prioritas pemerintah.

"Saya telah bertemu dengan banyak pemimpin perusahaan AS, bahkan dalam waktu saya yang singkat saat saya berada di sini. Saya bertemu dengan anda sekalian sekarang, dan saya merasa sangat optimistis. Kami ingin perusahaan-perusahaan AS menjadi mitra yang strategis," kata Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha AS.

Presiden kemudian melanjutkan pemerintah Indonesia, dari masa ke masa hingga yang saat ini menjabat, selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk para investor.

"Saya kira banyak pemain lama dan mereka yang berpartisipasi dalam perekonomian kami akan mengakui pemerintah Indonesia, dan saya sendiri juga akan melanjutkan tradisi itu: Kami selalu berusaha melindungi investor-investor. Kami selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik, dan menciptakan iklim yang baik untuk para investor," ujar Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan itu, yang merupakan agenda pertama Presiden Prabowo di Washington DC, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dwisuryo Indroyono Soesilo.

Kemudian dari kalangan pengusaha, ada Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan Chairman of the Board of Freeport-McMoRan Inc Richard C. Adkerson.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Hafidz Mubarak A
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce) menggugat Pemerintahan Presiden Donald Trump terkait kebijakan baru yang mengenakan biaya US$100.000 (sekitar Rp1,6 miliar) untuk setiap aplikasi visa kerja H-1B bagi tenaga asing terampil.

Melansir Bloomberg pada Jumat (17/10/2025), gugatan itu menilai kebijakan baru tersebut melanggar hukum imigrasi federal karena memberlakukan pungutan yang tidak diatur oleh undang-undang. Kamar Dagang meminta pengadilan untuk menerbitkan perintah penangguhan (injunction) agar kebijakan tersebut tidak diberlakukan.

Neil Bradley, Wakil Presiden Eksekutif Kamar Dagang AS mengatakan, biaya baru sebesar US$100.000 ini akan membuat program visa H-1B tidak terjangkau bagi perusahaan AS, terutama startup dan usaha kecil-menengah.

“Padahal, program ini diciptakan agar bisnis di AS dapat mengakses talenta global yang dibutuhkan untuk tumbuh," jelasnya.

Dalam gugatan yang diajukan, Kamar Dagang menilai kebijakan baru ini bertentangan dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan Kongres serta menghambat aliran hingga 85.000 tenaga kerja asing terampil setiap tahun yang berkontribusi pada perekonomian Amerika Serikat.

Tergugat dalam perkara ini adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dan Departemen Luar Negeri (State Department).

Kamar Dagang AS sempat melakukan jajak pendapat di antara para anggotanya untuk mencari perusahaan yang bersedia ikut menggugat kebijakan tersebut. Namun, pada akhirnya, organisasi tersebut mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan federal di Washington D.C.

Dalam berkas gugatan, Kamar Dagang AS menegaskan banyak anggotanya yang mempekerjakan pemegang visa H-1B dan berencana melanjutkan perekrutan tenaga kerja asing melalui program tersebut pada periode berikutnya.

Gedung Putih menolak tudingan tersebut, menyebut kebijakan itu langkah reformasi yang diperlukan untuk melindungi pekerja domestik.

“Presiden Trump berkomitmen untuk menempatkan pekerja Amerika di posisi pertama,” ujar Taylor Rogers, Asisten Sekretaris Pers Gedung Putih.

Rogers menuturkan, kebijakan ini mencegah penyalahgunaan sistem dan menekan praktik yang menurunkan upah pekerja lokal.

Perubahan biaya visa tersebut diperkirakan paling berdampak pada perusahaan teknologi, yang menjadi pengguna terbesar program H-1B.

Data US Citizenship and Immigration Services menunjukkan Amazon mempekerjakan 10.044 tenaga kerja melalui visa H-1B sejak 2009 hingga Juni 2025, diikuti Microsoft (5.189 orang) dan Meta (5.123 orang).

Selain Kamar Dagang AS, sejumlah serikat pekerja dan perusahaan penyedia tenaga kesehatan global juga telah mengajukan gugatan serupa pada awal Oktober.

Meski menggugat, Kamar Dagang AS berusaha menjaga nada diplomatis terhadap Gedung Putih. Dalam pernyataannya, lembaga itu memuji upaya Presiden Trump dalam memperkuat keamanan perbatasan.

“Presiden mengatakan ingin menarik dan mempertahankan talenta terbaik dunia di AS, dan kami sepakat dengan tujuan itu,” kata Bradley.