SUMEDANG - Sebanyak 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan pembekalan penting terkait wajah baru pelayanan publik yakni Human Based Service menjelang kelulusan pada 2026. Pembekalan berlangsung dalam Stadium General di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).

Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026.

“Sebelum terjun langsung mengabdi di daerah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi," kata Halilul Khairi.

Dijelaskan lebih lanjut, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban adaministratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, ditengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Kegiatan stadium general kali ini dihadiri juga Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto.

“Selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption. Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi,” tutur Halilul.

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, tantangan generasi praja IPDN hari ini, salah satunya adalah mereka akan memimpin di tengah dunia yang berubah cepat.

“Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat. Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel,“ ujarnya.

Dia menjelaskan, krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global. “Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan," ujar dia.

Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat.

“Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi," kata dia.

Sementara Mayjen Ari menjelaskan terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, di tempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga,” ujarnya.

Ari menegaskan bahwa praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia.

“Perpecahan suku, ras, agama, ketimpangan sosial dan ekonomi serta politik seperti tragedi sampit, konflik suku di Papua, GAM dan OPM, konflik Ambon, oligarki, kapitalisme, polarisasi, fitnah dan ujian kebencian semuanya harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu,” tuturnya.

Sistem pertahanan negara ini menurutnya bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. “Negara membutuhkan para praja untuk dapat mendukung sistem pertahanan ini. Tentu saja praja yang sudah dibekali dengan sifat tanggon yakni berjiwa nasionalis dan berkarakter baik yang didukung dengan kemampuan tanggap serta trengginas,” tegasnya.

JAKARTA - Dies Natalis IPDN ke-70 menjadi simbol komitmen lembaga pendidikan tinggi kedinasan ini untuk terus memberikan yang terbaik dalam perjalanannya menuju World Class University.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan momentum Dies Natalis ini merupakan kesempatan IPDN untuk memperkuat visi, integritas dan strategi sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang unggul untuk mencetak putra/i bangsa, calon pemimpin pemerintahan dalam negeri yang memiliki kompetensi.

“Saya yakin IPDN dapat mengembangkan diri dengan inovasi-inovasi yang adaptif, pengembangan sarana dan prasarana yang semakin baik, program studi yang reliable serta kajian-kajian ilmiah yang dapat menjadi acuan para user atau pengambil keputusan,” kata Tito, melalui siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Pada kesempatan ini, Mendagri dan sejumlah Pejabat Tinggi Negara turut memberikan ucapan kepada IPDN di antaranya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Joko Pramono yang hadir langsung pada acara Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis IPDN ke-70 di Gedung Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor.

Dalam orasi ilmiahnya, Agus menerangkan tentang peran strategis IPDN dalam pemerintahan. “IPDN tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang memahami administrasi pemerintahan tapi harus membentuk pamong praja kompeten berintegritas, peka terhadap etika, akuntabel, transparan, dan berani menolak penyimpangan,” tutur dia.

Integritas ini menurutnya menjadi fondasi awal dari pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat. Dijelaskannya, birokrasi masa depan tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pintar secara teknikal, tapi membutuhkan pemimpin publik yang berintegritas.

"Juga dapat menggabungkan antara etika dan keberanian, yang bukan hanya bisa menjalankan aturan tapi mampu menjaga marwah jabatan,” ucap dia.

Integritas ini harus dibentuk oleh IPDN agar kedepan calon-calon pemimpin bangsa ini akan membangun sisem pemerintahan yang membuat penyimpangan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sulit terjadi.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri III, Komjen Pol (Purn.) Akhmad Wiyagus. Dia mengarakan IPDN harus menghasilkan SDM aparatur yang berintegritas.

"Selain itu, yang memiliki kemampuan daya saing sehingga dapat diandalkan dalam memasuki kompetisi global yang ketat,” tuturnya.

Menginjak angka 70 tahun, Akhmad Wiyagus mengatakan IPDN harus semakin berkembang, dengan tidak hanya meraih kualitas dan akreditas unggul dalam negeri tapi merambah ke dunia internasional.

“IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi di era digitalisasi. Hal ini sejalan dengan dinamika pemerintahan yang semakin berkembang, serta tantangan pemerintahan dan pelayanan publik di era digitalisasi diperlukan kualitas SDM aparatur yang memiliki kemampuan profesional di bidang penguasaan teknologi informasi dan komnukasi serta integritas diri yang tinggi,” ucap Akhmad Wiyagus.

Diakhir sambutannya, Wamendagri memberi apresiasi tinggi atas peran aktif dan respons cepat IPDN dalam mendukung percepatan rekontruksi pasca bencana di wilayah Sumatera dan Aceh dengan mengirimkan total 2.329 orang praja ke daerah terdampak bencana.

SUMEDANG - Anggaran IPDN tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi Rp814 miliar. Dengan bantuan Presiden Prabowo Subianto, kenaikan ini berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

Kenaikan ini juga mendapat dukungan Komisi II DPR RI yang terus komitmen untuk kemajuan IPDN dalam segala aspek.

Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI H M Rifqinizamy Karsayuda dalam kunjungan kerja beserta rombongan wakil rakyat lainnya menegaskan DPR berkomitmen mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN.

"Karena berdasarkan pantauan kami ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada," ujar Rifqi.

“Dari tahun lalu di angka Rp578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan mess kesatriaan di IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya," katanya.

Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja IPDN beserta sarana pendukungnya, anggaran terkait lauk pauk praja IPDN juga menjadi perhatian Komisi II.

“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD, dan AL yang anggaran makan taruna/i-nya mencapai Rp75.000 per orang per hari, IPDN ini hanya Rp43.000. Adanya Banpres ini akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas,” katanya.

Selain komitmen untuk mendukung kemajuan IPDN, hadirnya Komisi II DPR RI juga untuk menegaskan komitmen terkait bounding emosional DPR RI dengan purnapraja di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan kunjungan kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan DPR RI.

Kemendagri bersama Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan di dalam. “Pekerjaan rumah IPDN ke depan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti," tuturnya.

Demikian juga dengan Rektor IPDN. Adanya Bantuan Presiden, pihaknya akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja.

Pihaknya juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026. “Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni 1.410 praja, semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada di bawah pimpinan Komisi II DPR,” ujarnya.

Jika penerimaan IPDN di bawah 1.200 orang akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.

JAKARTA - Peringati tujuh dekade Konferensi Asia–Afrika (KAA) 1955, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi tuan rumah Conference of Bandung Spirit 70th Anniversary.

Konferensi internasional yang mengangkat tema “Bandung at 70: Assessments and Perspectives to Build the World Anew” ini diselenggarakan Kampus IPDN Jatinangor. Konferensi ini diikuti 131 akademisi, peneliti, dan praktisi dari 32 negara, terdiri atas 89 peserta yang hadir secara langsung dan 42 peserta yang bergabung secara daring.

Peserta yang hadir secara fisik berasal dari 17 negara, antara lain Indonesia, India, Perancis, China, Italia, Rusia, Brasil, Hungaria, Jepang, Afrika Selatan, dan Polandia, sedangkan peserta daring berasal dari 18 negara termasuk Amerika Serikat, Belanda, dan Aljazair.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan internasional, di antaranya pakar geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) Connie Rahakundini Bakrie.

Connie menegaskan Bandung Spirit masih sangat relevan di tengah pergeseran tatanan global saat ini, khususnya dengan munculnya kekuatan baru seperti BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) yang mencerminkan perlawanan terhadap ketimpangan global dan dominasi ekonomi-politik negara besar.

“Semangat Bandung bukanlah nostalgia, melainkan kesadaran yang hidup. Kita diingatkan bahwa keadilan dan perdamaian tidak diwariskan, tetapi harus terus dibangun dengan kebijaksanaan. Inilah jiwa yang harus menuntun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya, Selasa (28/10/2025).

Setelah Plenary Session di Gedung Loka Wirasaba, kegiatan dilanjutkan dengan enam parallel session yang tersebar di Fakultas Politik Pemerintahan (FPP), Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP), dan Fakultas Perlindungan Masyarakat (FPM). Para akademisi dari berbagai negara, termasuk dosen-dosen IPDN, turut berpartisipasi aktif sebagai pembicara dan moderator dalam diskusi ilmiah yang membahas isu strategis seperti tata kelola pemerintahan global, inovasi kebijakan publik, transformasi digital, dan kerja sama pembangunan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi ini sebagai bentuk diplomasi akademik Indonesia di kancah global.

“Konferensi ini bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi momentum untuk memperkuat solidaritas dan memperluas jejaring pengetahuan yang akan menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Rektor IPDN Halilul Khairi menegaskan IPDN merasa bangga menjadi tuan rumah kegiatan internasional ini. “Keterlibatan IPDN dalam forum ini menjadi wujud kontribusi dunia akademik dalam memperkuat diplomasi pengetahuan dan semangat kebersamaan global,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga melibatkan Praja IPDN baik sebagai peserta maupun panitia. Sebagian praja mengikuti seminar-seminar paralel untuk menambah wawasan akademik dan pemahaman global, sementara beberapa lainnya bertugas sebagai panitia pelaksana sebagai pengalaman belajar dalam penyelenggaraan kegiatan internasional.