Bisnis.com, BANDUNG — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengapresiasi akselerasi transformasi digital dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir.

Dalam kunjungan kerja ke Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Selasa (30/6/2026), Dudung menilai kabupaten tersebut telah menunjukkan perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Sumedang kini berhasil menggeser citra daerah dari sekadar sentra kuliner tradisional menjadi daerah yang unggul dalam inovasi tata kelola pemerintahan.

"Sumedang dulu dikenal hanya dengan tahunya. Namun setelah dipimpin Pak Dony, saya melihat banyak perubahan dan kemajuan di berbagai bidang. Ini patut diapresiasi," ujarnya.

Dudung mengatakan Kabupaten Sumedang memiliki kesiapan infrastruktur dan sistem yang baik untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, termasuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta inisiatif Sekolah Rakyat.

"Saya yakin dengan sistem pemerintahan yang dibangun seperti ini, berbagai program nasional akan berkembang dengan baik di Kabupaten Sumedang. Saya berharap ke depan Sumedang akan semakin maju dan menjadi contoh bagi daerah lain," katanya.

Menanggapi apresiasi tersebut, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengandalkan Command Center sebagai pusat kendali berbasis big data yang menyediakan informasi secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan strategis.

"Command Center ini merupakan pusat big data Kabupaten Sumedang. Dari sinilah berbagai data dihimpun dan dianalisis sehingga menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang tepat dan cepat," jelas Dony.

Ia menambahkan, fondasi transformasi digital di Sumedang dibangun melalui dua pilar utama, yakni reformasi birokrasi dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, kedua kebijakan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

"Kami memiliki dua kebijakan, yaitu reformasi birokrasi dan SPBE. Tujuannya adalah mempermudah sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan," pungkasnya.

Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan.

Sumedang (ANTARA) - Legislator Komisi III DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mendorong percepatan perbaikan irigasi tersier di Desa Darmajaya, Darmaraja, Kabupaten Sumedang, guna mendukung produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ineu dalam keterangan yang diterima di Sumedang, Sabtu, mengatakan perbaikan irigasi tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses dan kini mulai direalisasikan melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Perbaikan irigasi ini merupakan bentuk nyata tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses dan kini mulai direalisasikan," katanya.

Ia mengatakan infrastruktur irigasi yang memadai sangat penting untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, sehingga mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menopang ketahanan pangan daerah.

Ineu menambahkan persoalan irigasi menjadi salah satu aspirasi yang paling sering disampaikan masyarakat dalam setiap kegiatan reses maupun kunjungan kerja di daerah pemilihannya.

Dia menyebut akan terus mengawal kebutuhan infrastruktur pertanian agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong ketahanan pangan daerah.

"Saya menginisiasi dan mendorong agar pembangunannya bisa menggunakan anggaran pemerintah provinsi, sehingga kebutuhan irigasi masyarakat dapat segera ditangani," ujarnya pula.

Ia berharap sinergi antara DPRD Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sumber Daya Air (PSDA), serta pemerintah daerah terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur pertanian dapat berjalan berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Kepala DPKP Sumedang Tono Suhartono sebelumnya mengatakan bahwa penguatan sistem irigasi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan jaringan irigasi teknis berfungsi dengan baik, agar karena itu fondasi utama petani agar bisa meningkatkan indeks pertanaman secara lebih terukur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pihaknya sendiri mencatat data jaringan irigasi di sektor pertanian memiliki total panjang mencapai sekitar 2,1 juta meter yang mengairi lahan sawah kurang lebih 30 ribu hektare dengan klaim lebih dari 70 persen sistem irigasi dalam kondisi baik.

Hal tersebut menjadi penting diperhatikan mengingat produksi padi daerah itu pada 2025 mencapai sekitar 294 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat sekitar 103 ribu ton per tahun sehingga Sumedang masih mencatat surplus beras lebih dari 190 ribu ton.

Dengan dukungan infrastruktur irigasi yang memadai, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian dapat terus meningkat, sehingga mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumedang.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ancaman fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada 2026 ini.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya langkah antisipatif guna mencegah penurunan produksi di sektor pertanian yang merupakan pilar utama ekonomi lokal.

"Pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi terus bertambah, dan dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat," kata Dony.

Meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan performa yang baik, Dony mengingatkan adanya tantangan alam yang harus diwaspadai.

Fenomena iklim El Nino pada tahun ini diproyeksikan memicu musim kemarau yang lebih panjang, sehingga berpotensi memangkas produktivitas komoditas pangan.

Menghadapi risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menginisiasi konsolidasi lintas sektor. Langkah mitigasi ini melibatkan koordinasi intensif antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, kelompok tani, hingga berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya.

Sejumlah strategi teknis mulai diimplementasikan, di antaranya optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air, perbaikan fasilitas embung, serta normalisasi jaringan irigasi.

Selain itu, pemerintah daerah mempercepat pengerjaan infrastruktur pertanian dan menyiagakan pompa air di kawasan produktif yang berdekatan dengan sumber air permukaan.

"Kami tidak ingin produksi pertanian menurun karena sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu seluruh infrastruktur pendukung harus dipastikan siap sebelum musim kemarau tiba," tegasnya.

Melalui kesiapan infrastruktur dan kolaborasi antarlembaga, Pemkab Sumedang optimistis dapat meminimalisir dampak anomali cuaca terhadap ketahanan pangan dan menjaga laju investasi serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tetap berada di jalur positif.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat strategi promosi untuk menarik minat investor ke Kawasan Rebana melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta optimalisasi layanan berbasis digital. Upaya ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses bagi calon investor maupun masyarakat.

Selain memperkuat infrastruktur pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi di dunia industri. Melalui program pelatihan terpadu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, kompetensi tenaga kerja yang tersedia dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan yang berinvestasi di Sumedang," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan instrumen pendukung berupa insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Dony menegaskan stabilitas daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan investasi di Sumedang. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator yang menjamin kenyamanan bagi para investor.

"Kami harus menjadi daerah yang terbuka dan ramah terhadap para investor. Kehadiran mereka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir sebagai penggerak, pengorkestrasi, sekaligus membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah," tuturnya.

Promosi intensif terhadap potensi Kawasan Rebana di tingkat nasional maupun internasional mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor dari berbagai negara dilaporkan mulai menjajaki peluang bisnis di wilayah Sumedang.

"Kami terus melakukan promosi dan alhamdulillah hasilnya mulai terlihat. Investor dari berbagai negara seperti China, Arab Saudi, Kuwait, Rusia, dan negara lainnya mulai datang untuk melihat potensi Sumedang. Tentu kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pak Helmi Yahya, yang turut membantu memperkenalkan potensi daerah ini," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten Sumedang memantapkan langkah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat dengan mengoptimalkan tiga pilar utama pembangunan, yakni posisi kewilayahan yang strategis, kekayaan budaya, serta transformasi digital yang konsisten.

Sebagai bagian dari Kawasan Rebana yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan metropolitan, Sumedang dinilai memiliki posisi strategis yang didukung kelengkapan infrastruktur.

Keunggulan geografis tersebut menjadikan Sumedang sebagai penghubung penting bagi pengembangan kawasan industri di wilayah timur Jawa Barat.

Selain kekuatan infrastruktur, Sumedang juga mempertegas identitas daerah melalui komitmen pelestarian budaya Sunda. Melalui Perda Sumedang Puseur Budaya Sunda, pemerintah daerah memastikan arah pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal.

"Kemajuan daerah harus berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Budaya menjadi identitas sekaligus kekuatan dalam membangun daerah," ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dalam aspek tata kelola, Sumedang hingga kini masih menjadi rujukan nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik berbasis digital.

Tercatat lebih dari 200 kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia telah melakukan studi banding ke Sumedang untuk mempelajari berbagai inovasi digital yang dikembangkan pemerintah daerah.

Menariknya, berbagai aplikasi pelayanan publik tersebut dikembangkan secara mandiri oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumedang. Dengan memanfaatkan teknologi open source, pemerintah daerah mampu berinovasi tanpa bergantung pada vendor eksternal.

"Digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi merupakan instrumen untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat, hingga mendorong partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan daerah," jelas Dony.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat jaring pengaman sosial melalui penyediaan kuota BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.000 pekerja rentan. Langkah ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, dan BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja sektor informal.

Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila mengatakan target perlindungan bagi pekerja rentan di wilayahnya dipatok sebanyak 33.000 orang. Saat ini, realisasi kepesertaan telah mencapai 27.000 jiwa melalui skema bantuan iuran pemerintah.

“Ini hasil dari kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan Pemda Sumedang dan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Fajar belum lama ini.

Fajar berharap peningkatan kapasitas fiskal daerah ke depan dapat memberikan ruang lebih besar bagi perluasan program ini. Menurutnya, kondisi anggaran yang surplus akan menjadi kunci untuk menambah cakupan bantuan bagi para pekerja rentan di Kabupaten Sumedang.

"Jadi bisa menambah kuota bantuan untuk para pekerja-pekerja rentan ke depannya," kata Fajar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyerahkan manfaat kepada 1.515 peserta dengan total nilai mencapai Rp49,3 miliar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menegaskan program jaminan sosial merupakan instrumen vital dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga saat menghadapi risiko kerja.

Dedi memberikan ilustrasi konkret mengenai manfaat program tersebut, seperti kasus pekerja bangunan yang meninggal dunia, di mana seluruh biaya perawatan ditanggung penuh dan ahli waris menerima santunan sebesar Rp42 juta. Selain itu, terdapat peserta yang mengalami kecelakaan berat dengan biaya pengobatan mencapai Rp442 juta yang seluruhnya dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Saya ketemu lagi sama bapak yang mengalami kecelakaan dilindas kontainer, biaya rumah sakitnya Rp442 juta dibayar semuanya oleh BPJS Ketenagakerjaan plus jaminan setelah dia selesai dari rumah sakit kan tidak bekerja, Rp1 juta per bulan," ujar Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menambah jumlah pekerja yang terlindungi seiring dengan kemampuan keuangan daerah. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa akan terus dipacu untuk memperluas jangkauan perlindungan.

Dedi meyakini bahwa perlindungan menyeluruh bagi masyarakat nonformal, di luar TNI, Polri, ASN, dan karyawan BUMN, merupakan solusi efektif untuk menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

"Ini cermin bahwa program ini sangat baik dan kemudian kapasitas Pemprov Jabar yang akan ditingkatkan," katanya.

Menurut Dedi, proteksi jaminan sosial yang kuat akan mencegah keluarga pekerja jatuh ke dalam jurang kemiskinan saat terjadi musibah.

"Kalau seluruh rakyat Jawa Barat yang bukan TNI, polisi, karyawan BUMN, ASN, karyawan perusahaan yang tidak terlindungi oleh asuransi ketenagakerjaan semuanya dilindungi, maka tidak akan ada lagi kemiskinan di Jawa Barat," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang mengimbau kendaraan berat, khususnya truk sumbu tiga, untuk mengalihkan rute perjalanannya dari kawasan pendidikan Jatinangor guna menjaga aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat, mahasiswa, hingga tenaga pendidik yang kerap terdampak oleh kepadatan mobilitas kendaraan besar di wilayah tersebut. Penataan arus lalu lintas ini diharapkan mampu meningkatkan standar keamanan di zona pendidikan.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat, mahasiswa, dan para dosen, kami mengimbau kendaraan besar, khususnya truk sumbu tiga, untuk tidak melewati kawasan pendidikan Jatinangor. Hal ini demi menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta kelancaran lalu lintas di kawasan yang aktivitas pendidikannya sangat padat,” ujar Dony.

Sebagai solusi, Dony menyarankan para pengusaha angkutan dan pemilik kendaraan berat untuk mengoptimalkan pemanfaatan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang telah beroperasi penuh.

Bagi kendaraan logistik dari arah Bandung menuju Sumedang maupun Cirebon, diharapkan dapat masuk melalui Gerbang Tol Cileunyi dan melanjutkan perjalanan melalui Tol Cisumdawu tanpa melintasi jalur arteri Jatinangor. Sebaliknya, kendaraan dari arah Sumedang menuju Bandung diarahkan masuk melalui Gerbang Tol Pamulihan.

“Kami berharap para pengusaha dan pengemudi kendaraan besar dapat memanfaatkan tol. Dengan masuk dari Cileunyi atau Pamulihan, biaya tol yang dikeluarkan tidak terlalu memberatkan, namun manfaatnya sangat besar untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan keselamatan masyarakat di Jatinangor,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Dony menjelaskan bahwa penggunaan Tol Cisumdawu oleh kendaraan berat tidak hanya menjadi solusi bagi kepadatan di Jatinangor, tetapi juga untuk menghindari titik rawan kemacetan dan kecelakaan di jalur lama seperti kawasan Cadas Pangeran.

“Harapan kami, kendaraan besar bisa beralih menggunakan tol sehingga masyarakat dapat menikmati kondisi lalu lintas yang lebih aman, nyaman, dan lancar, baik di kawasan Jatinangor maupun jalur menuju Sumedang,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi mengajukan usulan pembangunan infrastruktur strategis, dengan fokus utama pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Ujungjaya, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Metropolitan Rebana.

“Alhamdulillah, kami bersilaturahmi sekaligus menyampaikan berbagai usulan pembangunan untuk Kabupaten Sumedang, salah satunya pembangunan SPAM Ujung Jaya,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kamis (18/6/2026).

Kecamatan Ujungjaya menurutnya memiliki peran krusial karena menjadi titik lokasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Wilayah ini mencakup pembangunan Sekolah Rakyat, Batalyon Teritorial Pembangunan, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, hingga kawasan industri Ujung Jaya-Butom yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan Rebana.

“Dengan berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan ketersediaan air bersih menjadi sangat mendesak. Karena itu, kami memohon dukungan Kementerian PU agar pembangunan SPAM Ujungjaya dapat segera direalisasikan,” katanya.

Selain fokus di Ujungjaya, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mengusulkan optimalisasi pemanfaatan air baku dari Bendungan Cipanas serta ekspansi pembangunan SPAM di wilayah lain. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperluas cakupan layanan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

“Ini merupakan ikhtiar kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat Sumedang,” katanya.

Tak hanya berhenti pada sektor sanitasi dan air bersih, Bupati Dony turut memaparkan urgensi peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan strategis. Pemkab Sumedang sebelumnya telah memperkuat komunikasi formal melalui pengiriman surat resmi serta proposal teknis kepada kementerian terkait.

“Kami terus berupaya menjemput bola kepada pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di Sumedang mendapatkan dukungan. Mohon doa dari seluruh masyarakat Sumedang agar seluruh ikhtiar ini berjalan lancar dan dapat segera terealisasi demi kemajuan Kabupaten Sumedang,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang memperketat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. Langkah tegas ini memangkas jumlah operasional tambang secara signifikan, dari sebelumnya mencapai lebih dari 30 titik kini menyisakan 11 usaha tambang yang mengantongi izin resmi.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan penertiban dilakukan sebagai bagian dari penegakan regulasi terhadap sektor usaha ekstraktif di daerah tersebut. Penurunan jumlah ini merupakan hasil dari penindakan hukum serta adanya izin usaha yang telah kedaluwarsa.

"Secara keseluruhan dari total 30-an lebih tambang di Sumedang yang beroperasi sebelumnya, sudah ditindak, dan ditutup, serta ada juga izinnya berakhir," kata Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Jumat (12/6/2026).

Dony menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan ketat terhadap 11 usaha tambang yang saat ini masih beroperasi secara legal. Fokus utama pemerintah adalah memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasi dan kewajiban lingkungan pascatambang.

"Kami akan terus memantaunya supaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ada reklamasi setelahnya," katanya.

Sebagai langkah konkret di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang bersama Satpol PP Provinsi Jawa Barat melaksanakan Operasi Gabungan Penertiban di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, pada Rabu (10/6/2026). Dalam operasi tersebut, petugas melakukan penyegelan terhadap area kegiatan pertambangan yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyegelan ini dilakukan untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan hingga persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi berwenang dipenuhi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah serta pengawasan terhadap kegiatan usaha agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kini tengah memacu akselerasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 90.174 unit rumah di wilayah tersebut masih membutuhkan intervensi perbaikan secara serius.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan besarnya angka kebutuhan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor serta perluasan sumber pemberdayaan, baik dari pemerintah pusat maupun kemitraan strategis lainnya.

"Kabupaten Sumedang masih sangat membutuhkan intervensi dari berbagai sumber pendanaan dan program pembangunan. Dengan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang masih sangat besar, dukungan dari DPR RI serta pemerintah pusat dan provinsi menjadi sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat," ujar Tuti.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI tersebut dibuka langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, serta disaksikan anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey.

Tuti berharap melalui sinergi ini, Pemkab Sumedang mendapatkan peluang akses bantuan yang lebih luas untuk menuntaskan puluhan ribu Rutilahu tersebut. Saat ini, Sumedang baru mendapatkan kuota sebanyak 521 unit melalui program pembangunan 3 juta rumah yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

"Kami mendapat kuota 521 unit. Untuk proses pembangunannya masih berproses," tambahnya.

Menurut Tuti, pemenuhan hunian layak bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing daerah.

"Dukungan tersebut akan menjadi investasi sosial yang sangat berharga dalam mewujudkan masyarakat Sumedang yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Setiap warga Sumedang berhak mendapatkan bantuan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Vony Febriana Pratiwi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai skema kebijakan hunian.

Vony menekankan bahwa fokus utama program ini adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menjangkau akses hunian yang sehat dan layak huni melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) berhasil memulangkan Ujang Solihin, warga Kecamatan Cimanggung yang menjadi korban penipuan tenaga kerja di Kamboja.

Ujang yang sempat disekap dan dipaksa bekerja sebagai operator judi daring atau online scam tersebut akhirnya tiba di kampung halaman pada Jumat (5/6/2026).

Kepala Disnakertrans Sumedang, Taufik Hidayat Slamet, mengatakan keberhasilan pemulangan ini merupakan hasil koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait sebagai bentuk perlindungan bagi warga Sumedang.

“Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga Sumedang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendapat informasi melakukan koordinasi dan pendampingan dengan berbagai pihak sehingga Ujang bisa kembali pulang ke keluarganya pada Jumat 5 Juni lalu,” ujar Taufik pada Rabu (10/6/2026).

Kisah pilu Ujang bermula saat dirinya tergiur ajakan rekan untuk bekerja di Kamboja pada September 2024. Awalnya, ia bekerja sesuai profesinya sebagai juru masak, namun situasi berubah drastis setelah kontrak kerjanya berakhir.

“Saya bekerja sebagai koki di satu perusahaan di daerah Poipet, Kamboja, selama empat bulan dan setelah empat bulan tersebut kontrak kerja tidak diperpanjang,” kenang Ujang.

Ujang kemudian mencari bantuan rekan lainnya untuk mendapatkan pekerjaan baru dan ditawari posisi di New Golden pada Februari 2025. Namun, alih-alih kembali menjadi koki, ia justru terjebak dalam sindikat kriminal lintas negara.

“Saya ditawari pekerjaan di New Golden pada Februari 2025. Tapi dipekerjakan sebagai koki, saya dipaksa untuk bekerja sebagai scam online dengan tidak digaji dan diancam,” katanya.

Penderitaan Ujang semakin berat saat dirinya mencoba melaporkan kondisinya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) melalui istrinya. Laporan yang ditembuskan ke berbagai instansi termasuk BP3MI dan Disnakertrans tersebut justru bocor ke telinga pengelola sindikat.

“Laporan itu malah diketahui pengelola scam online. Saya disiksa, disetrum, dipukuli. Keluarga diancam dan dimintai tebusan sebesar US$3.000 apabila terus melapor sehingga semenjak itu pihak keluarga berhenti melapor,” ungkap Ujang.

Titik Terang Setelah 10 Bulan Hilang Kontak

Setelah sempat dijual ke perusahaan lain di daerah Crey Thum dan hilang kontak selama 10 bulan, titik terang muncul pada Maret 2026. Kepolisian Kamboja melakukan penggerebekan di lokasi kerja Ujang, yang memungkinkannya melapor ke KBRI untuk proses pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Proses pemulangan Ujang merupakan kolaborasi antara Disnakertrans Sumedang, BAZNAS Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA PMI) Jawa Barat dalam memfasilitasi tiket perjalanan.

“Alhamdulillah, 5 Juni lalu Ujang bisa pulang dari Kamboja ke Jakarta yang kemudian dijemput keluarga dan pulang ke Sumedang,” tambah Taufik.

Atas kejadian ini, Taufik mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan upah tinggi secara instan. Ia menekankan pentingnya verifikasi melalui jalur resmi guna menghindari risiko penipuan dan TPPO.

“Pastikan selalu mencari informasi lowongan kerja melalui jalur resmi dan berkonsultasi dengan Disnakertrans sebelum menerima tawaran kerja, terutama untuk penempatan di luar daerah maupun luar negeri,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang mulai meningkatkan kewaspadaan guna memitigasi potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki musim kemarau tahun ini.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau 2026 diprediksi akan berlangsung pada periode Juli hingga September.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya akurasi informasi prakiraan cuaca sebagai basis pendukung berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan di sektor pertanian hingga langkah mitigasi bencana oleh instansi terkait.

“Mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama menghadapi musim kemarau dengan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), bencana kekeringan. Bila bencana terjadi untuk melaporkan pada BPBD Telepon/WA 08112065733 atau pemerintah terdekat,” kata Bupati Dony Ahmad Munir, Rabu (10/6/2026).

Kewaspadaan tersebut menyusul adanya laporan insiden kebakaran lahan yang terjadi di Gintung Lempeng, Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, pada Selasa (9/6/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mencatat kobaran api dipicu oleh kondisi cuaca kering dan embusan angin kencang.

Kepala BPBD Sumedang Bambang Rianto menjelaskan kronologi kejadian tersebut berawal dari laporan warga yang melihat titik api di area galian. “Pertama kali masyarakat melihat api di pinggir jalan beton galian Cibeureum, adanya angin mengakibatkan kebakaran lahan semakin meluas. Luas lahan yang terbakar dengan panjang 20 meter dan lebar 3 meter,” jelas Bambang.

Meskipun personel BPBD telah berhasil memadamkan api dan melokalisasi area agar tidak meluas ke pemukiman, Bambang tetap mengimbau masyarakat untuk proaktif melakukan pencegahan dini. Pihaknya menekankan beberapa poin krusial guna menekan risiko Karhutla di wilayah Sumedang.

Masyarakat diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghentikan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api unggun telah padam sepenuhnya sebelum meninggalkan lokasi hutan atau lahan terbuka.

“Segera lapor ke BPBD jika terjadi kebakaran hutan dan lahan 081 120 65733,” pungkasnya.