Jayapura (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong penguatan legalitas dan kelengkapan perizinan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Papua agar mampu memperluas akses pasar termasuk ke tingkat nasional hingga internasional.

"Berdasarkan kunjungan ke stan-stan pameran UMKM di mana kami masih mendapati adanya pelaku usaha yang belum memiliki izin sehingga ini menjadi tugas Pemda di Papua," katanya usai membuka kegiatan Pasar Murah dan Pameran UMKM di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Oleh sebab itu, ia mengatakan sangat penting pemberian pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah, terutama dalam memastikan produk-produk lokal memiliki izin edar, sertifikasi, serta standar yang dipersyaratkan pasar.

"UMKM Papua memiliki potensi besar karena mengandalkan bahan baku lokal yang khas dan bernilai jual tinggi. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan penguatan aspek legalitas agar produk lebih kompetitif," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa festival atau pameran UMKM yang berlangsung di Kota Jayapura itu merupakan implementasi visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, khususnya mendorong pengembangan industri kreatif dan perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

"Saya menilai, pengolahan kekayaan alam Papua menjadi produk bernilai jual tinggi merupakan langkah maju yang perlu terus didukung," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Papua Jimmy A Y Thesia mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini telah menjalankan berbagai program pendampingan sertifikasi bagi pelaku UMKM.

"Sejumlah fasilitasi yang diberikan meliputi sertifikasi merek, sertifikasi halal, hingga pendaftaran industri rumah tangga. Proses tersebut juga melibatkan kerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memastikan produk UMKM memenuhi standar yang berlak,"katanya.

Menurut Jimmy, pada prinsipnya hampir seluruh sertifikasi UMKM menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai pembagian kewenangan.

"Meski kami mengakui masih terdapat tantangan dalam pendampingan UMKM di lapangan. Salah satunya adalah belum terbentuknya tenaga pendamping khusus UMKM secara terstruktur, berbeda dengan sektor lain seperti koperasi, desa, maupun pertanian," ujar dia.

Dia menjelaskan berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Papua, terdapat sekitar 66 ribu pelaku UMKM yang tersebar di berbagai wilayah. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen di antaranya telah mendapatkan pendampingan dan pembinaan, termasuk dalam aspek legalitas dan pengembangan usaha.

"Kami berharap, dengan penguatan perizinan dan pendampingan yang lebih terstruktur, UMKM Papua dapat naik kelas dan lebih mudah menembus pasar yang lebih luas melalui sistem pemasaran digital maupun jaringan distribusi nasional," katanya lagi.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Sumedang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengatakan Surat Edaran (SE) nonton bareng (nobar) Piala Dunia diterbitkan untuk mendorong pemerintah daerah agar memanfaatkan momentum tersebut dalam menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Bima dalam kunjungannya di Jatinangor, Sumedang, Kamis, menyebut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2.7/4657/SJ tersebut menjadi upaya guna menciptakan perputaran ekonomi di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia.

“(Terkait Surat Edaran) Pak Menteri ingin agar pendapatan asli daerah ini terus naik, ekonomi daerah berputar. Salah satunya adalah bagaimana kepala daerah bisa menginisiasi nobar-nobar,” katanya.

Ia menjelaskan bawah pemanfaatan momentum ajang olahraga internasional tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata di daerah.

Menurutnya, berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat membuka peluang usaha bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan gairah aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

“Ini kan bukan saja kemudian menyatukan anak-anak muda dalam satu forum-forum yang santai, tetapi juga menggairahkan perekonomian, targetnya ke sana,” ujarnya.

Bima juga mengungkapkan pemerintah pusat mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan kepala daerah dalam menindaklanjuti surat edaran tersebut melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat luas.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah telah melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menyambut Piala Dunia yang mampu menghidupkan ruang publik sekaligus aktivitas ekonomi daerah.

“Para kepala daerah melaporkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, hal yang sederhana tapi sangat bermakna,” sambutnya.

Ia menambahkan, momentum Piala Dunia diharapkan dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah sebagaimana kebijakan cuti bersama dan libur panjang yang selama ini terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Menurut catatan kebijakan cuti bersama, long weekend itu kan mendorong ekonomi, menyumbang pertumbuhan ekonomi. Dan kita berharap momentum Piala Dunia, bukan saja nontonnya tetapi ekonominya juga,” ujarnya.

Pemerintah berharap momentum Piala Dunia 2026 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah untuk meningkatkan perputaran ekonomi, memperkuat usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus buka suara terkait 11 kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wiyagus menyebut rentetan penangkapan ini merupakan alarm keras pentingnya pendidikan antikorupsi.

"Bahwa sepanjang 2025-2026 juta mencatat ada 11 Operasi Tangkap Tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi yang dilakukan. Dan ini adalah alarm keras ya! bagi kita semua," kata Akhmad dalam acara Peluncurkan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Wiyagus menyebut permasalahan korupsi ini harus diselesaikan hingga akar permasalahan yakni tindakan preventif bukan hanya melalui penindakan. Korupsi, kata dia, merupakan penyakit karakter yang obatnya merupakan pendidikan antikorupsi.

"Korupsi adalah penyakit karakter dan obat bukan hanya jeruji besi penegakan hukum tetapi masuk dalam preventif salah satu di antaranya adalah pendidikan antikorupsi ini," tegasnya.

Wiyagus lantas mendukung adanya pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Ia menilai pendidikan sejak ini akan membentuk karakter sikap antikoruptif.

"Kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tangan jawab, dan disiplin sejak usia dini khususnya sejak masa PAUD, dan sekolah dasar karena di usia ini lah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk," tandas dia.

UMKM lokal asli Indonesia bisa terkenal sampai ke mancanegara

Kendari (ANTARA) - Wamendagri RI Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa perhelatan forum United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), merupakan momentum untuk mendorong sektor UMKM dan pariwisata Indonesia menembus pasar global.

Wamendagri RI Akhmad Wiyagus saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara, memiliki potensi pariwisata dan kerajinan lokal melimpah yang harus dipromosikan secara masif melalui forum internasional tersebut.

"UMKM lokal asli Indonesia bisa terkenal sampai ke mancanegara. Mulai dari ekspor barang karbon aktif, ikan kerapu macan, hingga bidang fesyen yang tidak kalah mendunia," ujar Akhmad saat memberikan sambutan di Kendari.

Ia menjelaskan bahwa melalui forum ini, Kemendagri mengusulkan lima rencana aksi bersama. Salah satu poin utamanya adalah peningkatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM lokal sebagai penunjang pariwisata berkelanjutan.

Menurut Akhmad, UCLG ASPAC juga menjadi wadah strategis untuk membentuk jejaring serta memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah dalam mewujudkan pengembangan wisata yang berkelanjutan.

"Kemudian mendorong ekonomi inklusif berbasis pengembangan wisata berkelanjutan, serta menerapkan prinsip dan pemanfaatan transformasi digital," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pemanfaatan transformasi digital di bidang pariwisata memungkinkan pengelolaan destinasi dipantau secara akurat, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan tanpa merusak ekosistem alam.

Kemendagri, lanjut Akhmad, menginginkan setiap destinasi wisata di daerah memiliki narasi budaya yang kuat. Dengan begitu, wisatawan yang berkunjung tidak sekadar berfoto, tetapi juga mengapresiasi nilai filosofis kerajinan dan kuliner di daerah tersebut.

Ia mencontohkan sejumlah daerah yang telah memiliki identitas kerajinan kuat, seperti Jawa Timur sebagai sentra perajin kulit, kerajinan emas dan perak di Bali, sentra batik di Yogyakarta, industri kerajinan di Sumatera Utara, hingga tas noken di Papua.

"Termasuk Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan kerajinan lokal dan berbagai potensi pariwisatanya," tambah Akhmad.

Terkait sektor pariwisata, ia mengingatkan bahwa terdapat 10 kawasan prioritas penunjang pariwisata di Indonesia, yang salah satunya berada di Sulawesi Tenggara, yakni Wakatobi.

Dengan status kawasan prioritas tersebut, pemerintah berkomitmen fokus membangun fasilitas berkelas dunia. Tujuannya adalah mendistribusikan pergerakan wisatawan agar tidak menumpuk di satu titik destinasi saja.

"Sehingga pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat bertumbuh di seluruh pelosok secara adil dan merata," sebut Akhmad.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

BALIKPAPAN - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjawab tantangan pembangunan. Selain itu kepemimpinan yang adaptif, terampil, dan mampu membaca dinamika global, nasional hingga lokal juga menjadi faktor yang sangat penting.

Kepala daerah kini menghadapi dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Mulai dari dampak geopolitik global hingga kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

“Saat ini sebagai orang yang pernah mengalami masa-masa yang tidak mudah memimpin daerah, saya sangat memahami suasana kebatinan betapa tidak mudahnya jadi Kepala Daerah, Bupati, Wali Kota atau Gubernur. Ada tiga tantangan sekaligus yang saat ini dihadapi oleh teman-teman Kepala Daerah yang mungkin agak berbeda dibanding generasi pertama Kepala Daerah langsung,” ujar Bima Arya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia menjelaskan, tantangan tersebut mencakup aspek global yang berdampak langsung pada inflasi dan stabilitas ekonomi daerah, dan perubahan kebijakan nasional yang menuntut adaptasi cepat. Serta kewajiban kepala daerah dalam memenuhi janji politik dan pelayanan publik.

Lebih lanjut, Bima Arya menegaskan, pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kepala daerah tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.

“Cerdas saja tidak cukup, kata Presiden kalau tidak terampil. Terampil itu secara teknis bisa cepat begitu, tapi terampil belum tentu handal. Handal itu trusted atau terpercaya. Kata Presiden ya harus handal, bisa dipercaya, kedua terampil, cepat, dan ketiga cerdas,” tegasnya.

Dalam konteks peningkatan PAD, Bima Arya mencontohkan berbagai praktik inovatif yang telah dilakukan sejumlah daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, perbaikan sistem parkir, hingga skema kerja sama pemerintah dengan sektor swasta yang mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, tetapi dapat langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat. "Dan targetnya tentu dari forum ini nanti ada agenda-agenda yang akan diturunkan dalam aksi yang lebih konkret, karena kita ingin sinergi ini tidak hanya orientasinya pada kelembagaan formal, tetapi juga langsung pada isu-isu sektoral," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan sejumlah inovasi yang dilakukan daerahnya dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program Siti Hawa Lari (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering).

"Di sini lah masyarakat kami mintakan kepada Bupati dan Wali Kota untuk paling utama menyiapkan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk pembesaran dari pada itik tersebut. Ternyata cukup bagus untuk menambah pendapatan dari pada masyarakat yang ada di kalsel.” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Sukamara H Masduki menjelaskan berbagai langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerahnya di antaranya Sidak Pasar, Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan BULOG, Operasi Pasar LPG, subsidi BBM untuk para nelayan hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

"Upaya pengendalian inflasi yang kami lakukan juga diperkuat melalui Gerakan Tanam Cepat Panen, Bantuan Petani dan Nelayan hingga penyaluran BLT hingga pasar murah bersubsidi," terangnya.

Sedangkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti upaya penurunan angka pengangguran melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang antara lain peningkatan pelatihan keterampilan, pelaksanaan program pemagangan dan sertifikasi tenaga kerja, penyediaan fasilitas peluang kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri di Kota Bontang.

"Kami punya Perda yang menjelaskan pemberi kerja wajib memperkerjakan tenaga kerja asli orang Bontang paling sedikit 75 persen, ini salah satu yang mendongkrak (penurunan) angka pengangguran di Kota Bontang," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan maksud usulan terkait denda kepada setiap warga negara yang mengurus kehilangan e-KTP. Sanksi yang dimaksud merupakan biaya cetak baru e-KTP.

"Yang menjadi masalah, yang dikritik itu adalah kata denda, ya kan, denda. Nah, sebetulnya yang dimaksud adalah biaya cetak baru. Jadi yang pertama itu kan gratis, tapi kalau cetak baru itu dikenakan tarif, gitu kira-kira. Biaya cetak baru," kata Bima Arya dikutip Jumat (24/4/2026).

Bima mengungkapkan bahwa untuk mencetak e-KTP memang gratis. Tetapi untuk cetak ulang karena kehilangan perlu dikenakan biaya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam kebutuhan anggaran tersebut.

"Saya mendapati laporan bahwa jumlah warga yang mencetak karena KTP-nya hilang itu banyak sekali. Sedangkan biaya untuk mencetaknya itu Rp10.000. Jadi kalau misalnya ada berapa ya, ada 1.500.000 saja warga yang hilang seluruh Indonesia, maka paling enggak akan keluar 15 miliar gitu untuk itu. Ya, sementara kan anggaran di Kemendagri kan terbatas juga," ujarnya.

"Anggaran di daerah-daerah terbatas. Mereka perlu bangun sekolah, bangun jembatan, dan lain-lain gitu," tuturnya melanjutkan.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar masa jabatan jabatan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dibatasi maksimal hanya dua periode. Menurut dia, pembatasan masa jabatan ketum parpol harus hati-hati.

"Untuk membatasi jabatan ketua umum ini harus hati-hati. Ya jangan sampai kemudian nanti digugat lagi di MK," kata Bima Arya dikutip Jumat (24/6/2026).

Di sisi lain, Bima Arya melihat banyak partai politik di sejumlah negara yang berhasil membangun sistem kepartaiannya, meskipun tokoh pemimpin partai politik tersebut sudah menjabat lebih dari dua periode sebagaimana yang dimaksud usulan KPK.

"Jadi saya kira mungkin persoalannya itu bukan di masa jabatannya, persoalannya lebih kepada akuntabilitas dan sistem integritas partai politik. Kalau lebih dua kali tapi mampu membangun sistem integritas bagaimana kira-kira begitu?" ujarnya.

"Jadi harus dilihat akar persoalan partai itu apa, dan hati-hati jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar gitu," tuturnya.

Kota Jambi (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai program Kampung Bahagia di Kota Jambi berpotensi menjadi percontohan sebagai program nasional.

"Ini mudah-mudahan kalau berhasil, maka bisa diduplikasi, tidak saja di Jambi tetapi di rukun tetangga (RT) lain di Indonesia," kata Bima saat melakukan kunjungan kerja ke rukun tetangga (RT) 14, Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Rabu.

Ia mendorong program Kampung Bahagia bukan sekadar penataan fisik, melainkan instrumen kuat untuk pemberdayaan masyarakat dan transparansi anggaran.

Upaya memastikan ada satu standar yang sama untuk mengelola keuangan, tidak konsumtif dan berdimensi jangka panjang.

Selain itu, sekaligus memberikan pesan keterlibatan warga secara langsung dalam pengelolaan lingkungan dan memberikan nilai kuat mengenai pentingnya gotong royong.

Mantan Wali Kota Bogor itu juga mengingatkan agar pengelolaan dana ditingkat kelompok kerja (Pokja) dan RT memiliki standar yang jelas. Program harus terus didampingi dan diawasi selama berjalan dengan melibatkan seluruh dinas terkait dalam mengawal jalannya Kampung Bahagia.

Ia mengatakan dengan sistem pembinaan yang matang dan kolaborasi antardinas, diyakini Kampung Bahagia tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat Jambi secara berkelanjutan.

Dia memastikan saat program tersebut berjalan baik dan memberikan dampak, penghargaan dari pemerintah pusat dan masyarakat akan datang menghampiri di masa kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana.

"Pak Wali kita tantang dulu satu tahun ini, kita lihat dulu angka-angkanya sebelum dan setelahnya bagaimana. Kalau nanti ada hasilnya saya yakin reward itu akan menunggu," ujar dia.

Ketua Forum RT Kota Jambi Suparyono menambahkan keberadaan Kampung Bahagia sangat berarti bagi masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman di lingkungan rukun tetangga.

Program Kampung Bahagia dinilai dapat menumbuhkan rasa kepemilikan bersama dari masyarakat, karena adanya upaya untuk membangun tempat tinggal yang nyaman tersebut dengan usaha sendiri.

Pemkot Jambi menyuntikkan dana langsung sebesar Rp100 juta per RT, yang dikelola pemerintah untuk kebutuhan perbaikan jalan, drainase, hingga penerangan.

"Kita telah memasang kamera pengawas di setiap sudut strategi untuk memberikan rasa aman, termasuk kegiatan jaga malam (Siskamling) rutin untuk menumbuhkan kebersamaan," kata Suparyono menjelaskan.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah

Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengapresiasi stabilitas pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2025, yang mana di triwulan IV tumbuh impresif sebesar 7,89 persen atau urutan 4 tertinggi se-Indonesia.

"Capaian ini menunjukkan Kepri menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga angka ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan ke depannya," kata Bima saat menyampaikan kata sambutan secara daring dari Jakarta pada acara Pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Bima menyebut perekonomian daerah tertinggi di Kepri tahun lalu, disumbangkan oleh Kabupaten Anambas yang sebesar 17,36 persen.

Namun, menurut dia, yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kepri ialah pertumbuhan ekonomi belum merata ke semua wilayah. Sebagai contoh, perekonomian di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga di 2025 masih rendah, masing-masing di angka 3,31 persen dan 3,53 persen.

Selanjutnya, Bima juga memuji inflasi di Kepri 2025 terkendali di angka 3,54 persen. Lalu, tingkat penggangguran terbuka (TPT) di Kepri cukup baik dan terus menurun dari 2020 sampai 2025.

Demikian pula dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri 2025 tumbuh sebesar 80,53, atau berada di peringkat ketiga tertinggi di bawah Jakarta dan Yogyakarta.

"Gini ratio dan penduduk miskin di Kepri, secara umum angkanya juga cukup baik," ucapnya.

Selanjutnya, Bima turut menyinggung Kepri menjadi salah satu provinsi dengan kondisi fiskal kuat di Indonesia, karena pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 54 persen atau lebih tinggi dari dana transfer pusat sebesar 45 persen.

Realisasi pendapatan di Kepri 2025 urutan 10 secara nasional, yaitu sebesar 16,97 persen. Namun, realisasi belanja daerah masih cukup rendah.

"Realisasi belanja harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kepri," ujar Bima.

Bima terus mendorong kemandirian di tingkat nasional hingga daerah di tengah tantangan kondisi geopolitik global, salah satunya berdampak pada harga BBM dan bahan pangan di tanah air.

Pemerintah pusat, lanjut dia, juga menargetkan Indonesia harus keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.

"Target kita, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-8 persen hingga 2029," demikian Wamendagri.

Pewarta: Ogen
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak akan mengganggu pelayanan publik.

“Yang penting adalah WFH ini tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan harus memastikan juga seluruh ASN bekerja sesuai dengan output-nya,” kata Bima Arya di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, penerapan WFH akan diatur secara selektif agar tidak berdampak pada layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurut dia, sektor pelayanan publik seperti puskesmas, rumah sakit, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja tetap harus berjalan normal dan tidak dapat menerapkan kebijakan tersebut secara penuh.

Bima Arya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri akan menyiapkan aturan teknis melalui surat edaran untuk mengatur pelaksanaan WFH di daerah.

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai kelonggaran bekerja yang justru menurunkan produktivitas.

“Kita berharap tentu WFH ini tidak lantas kemudian mendorong para ASN justru untuk keluar rumah. Bukan kemudian malah menjadi seperti hari libur nasional,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan ASN tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan.

“Kalau tidak melaksanakan tugas, meninggalkan tugas, ada aturan kepegawaian,” ungkap Bima.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan merumuskan dan menjabarkan aturan teknis agar pelaksanaan WFH berjalan sesuai dengan tujuan penghematan energi.

Menurutnya, pelaksanaan WFH kemungkinan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah keputusan resmi ditetapkan oleh pemerintah.

Bima Arya menyebut pemerintah saat ini masih menunggu keputusan terkait pelaksanaan WFH yang akan ditetapkan melalui koordinasi lintas kementerian.

“Sesegera mungkin, kami masih menunggu keputusan arahan dari Bapak Presiden melalui Menko Perekonomian terkait WFH,” ucapnya.

Sementara itu, kebijakan WFH dirancang sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah dinamika global, termasuk untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengurangi kinerja aparatur.

Pemerintah juga menekankan penerapan WFH akan disesuaikan dengan karakteristik tugas masing-masing instansi, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia juga menyebutkan penerapan kebijakan tersebut untuk sektor swasta bersifat imbauan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk meninjau ulang rencana pembelian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan, saran tersebut diberikan karena rencana pengadaan mobil mewah tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi.

“Kami sarankan gubernur meninjau ulang, melakukan evaluasi pembelian mobil dinas agar sesuai dengan prinsip efisiensi. kami juga sudah sampaikan langsung kepada beliau,” kata Bima Arya dikutip Senin (2/3/2026).

Bima Arya meluruskan pendapat Rudy Mas’ud yang mengatakan mobil yang hendak dibeli Pemprov Kalimantan Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. Dia menjelaskan aturan tersebut hanya mengatur kapasitas mesin kendaraan, tidak spesifik harga.

“Aturan mengatur terkait kapasitas mesin, tidak soal harga. Artinya, walaupun spesifikasi secara teknis telah sesuai dengan aturan, namun tetap harus berlandaskan surat edaran dari Mendagri 2026 tentang efisiensi,” ujar Bima.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudi Mas'ud akhirnya buka suara soal pengadaan mobil dinas di lingkungan Pemprov Kaltim. Penjelasan ini menyusul ramainya pemberitaan terkait nilai pengadaan kendaraan dinas yang mencapai Rp8,5 miliar di situs LPSE.

Gubernur menegaskan, hingga saat ini, dirinya masih mengandalkan aset pribadi untuk menunjang mobilitas kedinasannya di wilayah Kalimantan Timur.

Rudi Mas'ud mengklarifikasi bahwa Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil dinas operasional khusus untuknya di wilayah Kaltim. Ia menyebut kendaraan yang ia gunakan sehari-hari saat ini adalah milik pribadi.

"Sampai saat ini, kendaraan yang saya gunakan masih mobil pribadi. Kondisinya bahkan sudah ada yang mengalami kerusakan, namun bagi saya itu tidak menjadi persoalan," ujar Rudi Mas'ud, Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan, kendaraan dinas milik Pemprov Kaltim yang baru diadakan saat ini berada di Jakarta. Penempatan tersebut dilakukan untuk menunjang kegiatan kedinasan Gubernur saat berada di Ibu Kota Negara (IKN).

Terkait angka Rp8,5 miliar yang muncul dalam sistem pengadaan (LPSE), Gubernur menekankan, seluruh prosesnya telah mengacu pada regulasi yang berlaku.

Dia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam aturan tersebut, kendaraan dinas untuk jabatan Kepala Daerah ditentukan dalam spesifikasi tertentu yakni, jenis kendaraan sedan dan kapasitas mesin maksimal 3.000 cc.

Rudi Mas'ud menegaskan, pemerintah tidak menentukan harga secara sepihak, melainkan mengikuti harga pasar berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Permendagri. "Kami hanya menyesuaikan spesifikasi sesuai aturan yang ada, bukan menentukan harganya," sebutnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya city branding atau identitas kota yang kuat sebagai kunci untuk memajukan pariwisata di daerah.

"Padahal city branding is everything. Kalau menurut saya, bapak ibu, kalau kepala daerah paham tentang city branding ini maka tugas Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), kinerja PHRI akan sangat mudah dibantu. City branding itu tentang citra, cerita, dan cita," kata Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Bima menekankan hal tersebut saat memberikan sambutan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PHRI di Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan pengalamannya mengunjungi 30 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota, Bima menyaksikan secara langsung besarnya potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia.

Namun demikian, menurut Bima, pemahaman kepala daerah terhadap potensi wilayahnya belum sepenuhnya seragam, khususnya terkait city branding yang kerap tidak selaras dengan karakter kota.

Diferensiasi antardaerah pun sering kali tidak jelas. Padahal, merujuk kota-kota di dunia, terdapat kota yang dikenal kuat melalui branding tertentu, mulai dari mebel dan furnitur hingga komoditas buah-buahan.

Bima menjelaskan bahwa citra merupakan kesan hari ini, cerita adalah masa lalu, dan cita menggambarkan masa depan.

Menurutnya, ketiga faktor itu harus saling terhubung dan sinkron. Misalnya, ketika seseorang mengingat Bogor atau Semarang, harus jelas gambaran masa lalu, masa kini, dan arah masa depannya.

Menurut Wamendagri, sejumlah daerah telah memiliki city branding yang kuat, seperti "Jogja Istimewa".

Ia pun mendorong PHRI untuk duduk bersama bupati, wali kota, dan kepala dinas guna merancang city branding, menetapkan destinasi prioritas, serta melakukan pemetaan terhadap persoalan infrastruktur dan aspek pendukung lainnya.

Bima mengusulkan adanya piloting penguatan ekosistem pariwisata di sejumlah kota, mulai dari city branding, infrastruktur, hingga regulasi.

"Termasuk, bapak ibu, kita duduk sama-sama, membedah lagi regulasi. Undang-Undang HKPD ini saya tahu, banyak catatannya bagi kita semua. Bagaimana kebijakan tentang kos-kosan, bagaimana vila-vila di perumahan, apartemen, dan sebagainya," terangnya.

Bima menegaskan konsep menjadi fondasi utama. Setiap daerah harus memiliki konsep yang jelas, berbasis sejarah, budaya, dan identitas uniknya.

Selain itu, tata ruang harus tertata dengan baik dan sinkron melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar memberikan kepastian bagi investor.

"Mari kita identifikasi dan Kemendagri siap untuk bersama-sama bapak ibu membangun ekosistem tadi, menampilkan champion-champion baru untuk memajukan pariwisata di Indonesia," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026