Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons permintaan penutupan dari dua bank perkreditan rakyat (BPR).

Kedua bank yang mengajukan likuidasi adalah PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa dan BPR Artha Kramat. Pemegang saham kedua bank tersebut meminta ditutup oleh OJK dengan alasan kekurangan modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan permintaan likuidasi (self-liquidation) merupakan proses yang normal.  

"Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini sebagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR," ucap Mahendra dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (3/11).

"Sehingga BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depan," tegasnya.

Mahendra menegaskan penguatan industri BPR di Indonesia juga bakal didukung dari berbagai sisi. Hal tersebut mencakup aspek pengaturan maupun dari sisi pengawasan.

Selain itu, OJK berharap peran dari pengurus serta pemilik BPR ke depan bisa lebih optimal. Mahendra menyebut langkah tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atas seluruh ketentuan.

"Yang juga merupakan hal yang penting, tentunya demi kinerja BPR," pesan Mahendra.

"Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik," janji OJK.

Kendati demikian, tidak ada penjelasan resmi terkait bank mana yang mengajukan self-liquidation tersebut. OJK juga tak merinci pasti bank mana yang dimaksud.

Sedangkan mengacu data terbaru sejak Januari 2025 hingga Oktober 2025, ada enam bank yang tutup. OJK mencabut izin usaha keenam bank tersebut karena tidak memenuhi ketentuan permodalan hingga masalah likuiditas.

Dari enam bank yang ditutup, empat di antaranya adalah BPR dan sisanya adalah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Berikut rinciannya: BPRS Gebu Prima, BPR Dwicahaya Nusaperkasa, BPR Disky Surya Jaya, BPRS Gayo Perseroda, BPR Artha Kramat, dan BPR Nagajayaraya Sentrasentosa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum mau membocorkan poin-poin revisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, revisi ketentuan yang mewajibkan eksportir menyimpan dolar AS di perbankan RI itu masih dalam pembahasan.

"Ini (aturan DHE SDA) kan sedang dalam diskusi, yang jelas, kelihatannya akan direvisi sedikit supaya lebih efektif," ucapnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Purbaya ingin Kemenkeu menjadi pemrakarsa dalam revisi aturan parkir dolar tersebut.

Purbaya mengakui selama ini sudah berbincang dengan stakeholder terkait, yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun, ia menekankan tidak bisa membuka obrolan tersebut ke publik.

"Begitu keluar aturannya, kita akan diskusikan dengan cepat. Sebetulnya sudah didiskusikan dengan BI, OJK, dan LPS. Tapi sebelum itu kita putuskan secara resmi, belum bisa kita umumkan ke publik," ucapnya.

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan devisa hasil ekspor diparkir di bank-bank dalam negeri. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

Bahkan, Prabowo sempat memprediksi hasil dari kebijakan devisa hasil ekspor bisa tembus US$100 miliar per tahun. Sang Kepala Negara ingin manfaat ekspor tersebut dimaksimalkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penerapan DHE belum maksimal. Ia menegaskan Presiden Prabowo meminta jajaran anak buahnya untuk mempelajari kembali kebijakan tersebut.

"Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali," ungkap Prasetyo selepas Ratas di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam.