Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pertengahan Oktober 2025 mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin usaha ini menambah daftar panjang BPR yang telah ditutup.

Dalam catatan Bisnis, OJK mencabut izin usaha BPR Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Adapun alasan penutupan yakni agar para pemegang saham lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Sebelum BPR Artha Kramat, OJK tercatat telah menutup empat BPR lainnya sepanjang 2025. Pada April 2025, OJK mencabut izin usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gebu Prima yang berlokasi di Medan, Sumatra Utara.

Tiga bulan berselang, tepatnya pada 24 Juli 2025, OJK kembali mencabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur.

Lalu pada Agustus 2025, OJK menutup BPR Disky Surya Jaya tepatnya di Deli Serdang, Sumatra Utara. BPR ini ditutup lantaran tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan maupun likuiditas.

Selanjutnya pada September 2025, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda, lantaran dinyatakan tidak mampu memperbaiki rasio kecukupan modal dan likuiditas.

Berikut Daftar Bank Bangkrut Sepanjang 2024-2025:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. BPR Sembilan Mutiara
9. BPR Bali Artha Anugrah
10. BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
15. BPR Nature Primadana Capital
16. BPRS Kota Juang (Perseroda)
17. BPR Duta Niaga
18. BPR Pakan Rabaa
19. BPR Kencana
20. BPR Arfak Indonesia
21. BPRS Gebu Prima
22. BPR Dwicahaya Nusaperkasa
23. BPR Disky Surya Jaya
24. BPRS Gayo Perseroda
25. BPR Artha Kramat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons permintaan penutupan dari dua bank perkreditan rakyat (BPR).

Kedua bank yang mengajukan likuidasi adalah PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa dan BPR Artha Kramat. Pemegang saham kedua bank tersebut meminta ditutup oleh OJK dengan alasan kekurangan modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan permintaan likuidasi (self-liquidation) merupakan proses yang normal.  

"Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini sebagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR," ucap Mahendra dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (3/11).

"Sehingga BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depan," tegasnya.

Mahendra menegaskan penguatan industri BPR di Indonesia juga bakal didukung dari berbagai sisi. Hal tersebut mencakup aspek pengaturan maupun dari sisi pengawasan.

Selain itu, OJK berharap peran dari pengurus serta pemilik BPR ke depan bisa lebih optimal. Mahendra menyebut langkah tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atas seluruh ketentuan.

"Yang juga merupakan hal yang penting, tentunya demi kinerja BPR," pesan Mahendra.

"Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik," janji OJK.

Kendati demikian, tidak ada penjelasan resmi terkait bank mana yang mengajukan self-liquidation tersebut. OJK juga tak merinci pasti bank mana yang dimaksud.

Sedangkan mengacu data terbaru sejak Januari 2025 hingga Oktober 2025, ada enam bank yang tutup. OJK mencabut izin usaha keenam bank tersebut karena tidak memenuhi ketentuan permodalan hingga masalah likuiditas.

Dari enam bank yang ditutup, empat di antaranya adalah BPR dan sisanya adalah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Berikut rinciannya: BPRS Gebu Prima, BPR Dwicahaya Nusaperkasa, BPR Disky Surya Jaya, BPRS Gayo Perseroda, BPR Artha Kramat, dan BPR Nagajayaraya Sentrasentosa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin lima bank sejak awal tahun ini. Penutupan dilakukan lantaran bank terkait tidak memenuhi ketentuan permodalan hingga masalah likuiditas.

Pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pengawasan OJK demi memperkuat industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Dari lima bank yang ditutup, tiga bank di antaranya adalah bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara, dua sisanya adalah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Bank pertama yang ditutup adalah PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima (BPRS Gebu Prima) yang beralamat di Jalan AR Hakim/Jalan Bakti Nomor 139, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Pencabutan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-23/D.03/2025 tanggal 17 April 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gebu Prima.

Kedua, OJK mencabut izin usaha PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 pada 24 Juli 2025.

Langkah itu diambil karena gagal memenuhi standar kesehatan keuangan, seperti Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan masalah likuiditas.

Ketiga, PT Bank Perekonomian Rakyat Disky Surya Jaya yang beralamat di Jalan Medan - Binjai Km.14.6, Komplek Padang Hijau Blok A No.18, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Penutupan berdasarkan, Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-58/D.03/2025 tanggal 19 Agustus 2025.

Keempat, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.03/2025 pada 9 September 2025.

Penutupan dilakukan karena bank gagal memenuhi kewajiban penyelesaian masalah permodalan dan likuiditasnya.

Terakhir, wasit industri jasa keuangan itu menutup PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada 14 Oktober 2025 lalu.

Pencabutan sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025.

"Pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha diterbitkan," tulis OJK dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (20/10) lalu.

Berikut daftar bank yang ditutup OJK sejak awal 2025:

1. BPRS Gebu Prima2. BPR Dwicahaya Nusaperkasa3. BPR Disky Surya Jaya4. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda5. BPR Artha Kramat

Bisnis.com, Jakarta — Daftar bank bangkrut di Indonesia kembali bertambah. Hingga Oktober 2025, sudah lima bank pembiayaan rakyat (BPR/BPRS) yang izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

"Pencabutan izin usaha BPR Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan BPR Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat," tulis pengumuman OJK tersebut, dikutip Minggu (26/10/2025).

Satu bulan sebelumnya, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda pada 9 September 2025. Bank yang berlokasi di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, ini dinyatakan tidak mampu memperbaiki rasio kecukupan modal dan likuiditas. Padahal perusahaan sudah diberi kesempatan melalui status BPR Syariah Dalam Penyehatan (BDP) dan Dalam Resolusi (BDR).

Lalu, pada 17 April 2025, OJK juga mencabut izin usaha BPRS Gebu Prima yang berkedudukan di Medan, Sumatra Utara. Langkah serupa kembali dilakukan pada 24 Juli 2025 terhadap BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang beroperasi di Kota Batu, Jawa Timur.

Selanjutnya pada 19 Agustus 2025, giliran BPR Disky Surya Jaya di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang ditutup karena tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan maupun likuiditas. Dengan masuknya BPRS Gayo Perseroda, total bank yang tumbang sepanjang tahun ini mencapai empat.

Dalam keterangan resmi terbarunya, OJK menegaskan, pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pengawasan demi memperkuat industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Berikut Daftar Bank yang Ditutup OJK Selama 2025:

1. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda

2. BPRS Gebu Prima

3. BPR Dwicahaya Nusaperkasa

4. BPR Disky Surya Jaya

5. BPR Artha Kramat

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Pencabutan tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Kepala OJK Tegal Noviyanto Utomo mengatakan, pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation), dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

"Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada tanggal 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal," tuturnya dalam keterangan pers Kamis (23/10/2025).

Pada kesempatan tersebut, Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.

Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Adapun BPR Artha Kramat beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham.

Alasannya, yakni agar para pemegang saham lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.

Hadiyanto menyampaikan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh Pemegang Saham.

Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.