Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons permintaan penutupan dari dua bank perkreditan rakyat (BPR).

Kedua bank yang mengajukan likuidasi adalah PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nagajayaraya Sentrasentosa dan BPR Artha Kramat. Pemegang saham kedua bank tersebut meminta ditutup oleh OJK dengan alasan kekurangan modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan permintaan likuidasi (self-liquidation) merupakan proses yang normal.  

"Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini sebagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR," ucap Mahendra dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (3/11).

"Sehingga BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depan," tegasnya.

Mahendra menegaskan penguatan industri BPR di Indonesia juga bakal didukung dari berbagai sisi. Hal tersebut mencakup aspek pengaturan maupun dari sisi pengawasan.

Selain itu, OJK berharap peran dari pengurus serta pemilik BPR ke depan bisa lebih optimal. Mahendra menyebut langkah tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atas seluruh ketentuan.

"Yang juga merupakan hal yang penting, tentunya demi kinerja BPR," pesan Mahendra.

"Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik," janji OJK.

Kendati demikian, tidak ada penjelasan resmi terkait bank mana yang mengajukan self-liquidation tersebut. OJK juga tak merinci pasti bank mana yang dimaksud.

Sedangkan mengacu data terbaru sejak Januari 2025 hingga Oktober 2025, ada enam bank yang tutup. OJK mencabut izin usaha keenam bank tersebut karena tidak memenuhi ketentuan permodalan hingga masalah likuiditas.

Dari enam bank yang ditutup, empat di antaranya adalah BPR dan sisanya adalah bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Berikut rinciannya: BPRS Gebu Prima, BPR Dwicahaya Nusaperkasa, BPR Disky Surya Jaya, BPRS Gayo Perseroda, BPR Artha Kramat, dan BPR Nagajayaraya Sentrasentosa.

Bisnis.com, Jakarta — Daftar bank bangkrut di Indonesia kembali bertambah. Hingga Oktober 2025, sudah lima bank pembiayaan rakyat (BPR/BPRS) yang izin usahanya dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena gagal melakukan penyehatan permodalan maupun likuiditas.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat. Pencabutan izin tersebut atas permintaan pemegang saham (self liquidation).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tanggal 14 Oktober 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat.

"Pencabutan izin usaha BPR Artha Kramat ini dilakukan atas permintaan pemegang saham dengan alasan agar lebih fokus terhadap pengembangan BPR Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat," tulis pengumuman OJK tersebut, dikutip Minggu (26/10/2025).

Satu bulan sebelumnya, OJK resmi mencabut izin usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda pada 9 September 2025. Bank yang berlokasi di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, ini dinyatakan tidak mampu memperbaiki rasio kecukupan modal dan likuiditas. Padahal perusahaan sudah diberi kesempatan melalui status BPR Syariah Dalam Penyehatan (BDP) dan Dalam Resolusi (BDR).

Lalu, pada 17 April 2025, OJK juga mencabut izin usaha BPRS Gebu Prima yang berkedudukan di Medan, Sumatra Utara. Langkah serupa kembali dilakukan pada 24 Juli 2025 terhadap BPR Dwicahaya Nusaperkasa yang beroperasi di Kota Batu, Jawa Timur.

Selanjutnya pada 19 Agustus 2025, giliran BPR Disky Surya Jaya di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang ditutup karena tidak mampu memenuhi ketentuan permodalan maupun likuiditas. Dengan masuknya BPRS Gayo Perseroda, total bank yang tumbang sepanjang tahun ini mencapai empat.

Dalam keterangan resmi terbarunya, OJK menegaskan, pencabutan izin usaha merupakan bagian dari pengawasan demi memperkuat industri perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat.

Berikut Daftar Bank yang Ditutup OJK Selama 2025:

1. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Perseroda

2. BPRS Gebu Prima

3. BPR Dwicahaya Nusaperkasa

4. BPR Disky Surya Jaya

5. BPR Artha Kramat