Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai anjloknya nilai tukar rupiah mendekati level Rp17.800 per dolar AS tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia sedang bagus.

Hal itu disampaikan saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hampir menyentuh level Rp 17.800/US$. Pada penutupan perdagangan Selasa (26/5), dolar AS menguat 0,29 persen(52 poin) atau berada di level Rp 17.795.

"Kan ekonomi bagus, ini terjadi ketika fundamentalnya bagus. Ini enggak masuk akal sebenarnya. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Rabu (27/5), dikutip dari detikfinance.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai rencana menguji kembali ketahanan (stress test) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat tren pelemahan nilai tukar, Purbaya menyatakan tidak.

Sebab, pihaknya telah menghitung ketika harga minyak dunia menyentuh US$ 100 dolar. Justru Purbaya berkelakar bahwa dirinya yang stres.

"Ya, saya stress," tuturnya berkelakar. "Enggak (ada stress test), kami sudah hitung, pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah kami perhitungkan."

"Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya," Purbaya menekankan.

Purbaya juga menyebut imbal hasil (yield) di pasar obligasi Indonesia mengalami penurunan. Hal itu tak lepas dari aksi pemerintah melakukan intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) treasury operation demi menjaga stabilitas nilai tukar.

"Tapi gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yield-nya turun. Karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di (Direktorat Jenderal) Perbendaharaan, untuk sedikit membeli, supaya yield-nya agak terkendali," terang Purbaya.

Menurut Purbaya, selama pasar obligasi Indonesia terkendali, aliran modal asing masuk. Ke depan, lanjut Purbaya, akan ada aksi lagi untuk menjaga nilai tukar rupiah.

"Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, terutamanya untuk melakukan investasi dan pasti juga bond kita akan terjaga juga," bebernya.

"Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan," Purbaya menjelaskan.