Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut kantor wakil presiden di IKN rampung akhir tahun ini.

"Akhir Desember ini jadi, tinggal nanti ngisi furniture-nya," kata Basuki di UGM, Sleman, DIY, Jumat (12/12).

Selain kantor, kediaman wapres RI serta Masjid Negara yang masuk fase pertama pembangunan akan dituntaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Desember ini.

Secara keseluruhan, untuk pengerjaan Tahap 1 (2022-2024) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti Istana Presiden, lapangan upacara, gedung kementerian, serta penyediaan air bersih dan jalan tol, progresnya telah mencapai 97 persen.

"Jalan tol dari Balikpapan ke IKN yang akan insyaallah mulai fungsional tahun akhir bulan ini," imbuhnya.

Sepanjang 2025, OIKN telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pembangunan KIPP demi kesiapan IKN jadi ibu kota politik di 2028, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Pada bulan Desember ini, OIKN telah memulai pembangunan untuk perkantoran legislatif dan yudikatif dan infrastruktur jalan di kawasan 1A (bagian utara), 1B (tengah) dan 1C (bagian selatan). Ini masuk dalam pengerjaan Tahap 2 (2025-2029).

"Insyaallah akhir tahun 2027 atau semester 1 tahun 2028 sudah bisa kita lihat hasilnya selesai (legislatif dan yudikatif)," harapnya.

OIKN sendiri mengajukan kebutuhan anggaran Rp21,18 triliun untuk tahun 2026 untuk pembangunan tahap dua IKN yang juga mencakup pengerjaan hunian ASN/TNI/Polri, dan infrastruktur pendukung lainnya. Akan tetapi, pagu anggaran sementara yang disetujui baru Rp6,2 triliun.

"(Tahun) 2026, DIPA-nya yang belum diserahkan, kan, baru akan nanti diserahkan, setelah Bapak Presiden pulang dari luar negeri nanti. Kita yang di DIPA awal itu ada sekitar enam (triliun), tapi nanti akan ada tambahannya 14 (triliun), jadi sekitar 20 (triliun)," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengaku mendengar informasi yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan mulai bekerja di IKN mulai 2026.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat kerja di Komisi II DPR yang turut dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Selasa (15/11).

Rifqi menilai para wakil menteri juga mestinya mengikuti langkah tersebut.

"Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN," kata Rifqi dalam rapat tersebut.