Penajam Paser Utara (ANTARA) - Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu (21/3), dibuka pukul 04.30 Wita untuk kelancaran Shalat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Negara IKN di Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Akses tol dibuka lebih awal saat Idul Fitri, yakni pada pukul 04.30 Wita, mendukung Shalat Id di Masjid Negara IKN, dan tetap beroperasi hingga pukul 18.00 Wita," ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur Yudi Hardiana saat ditanya mengenai jalan tol IKN difungsikan sementara untuk umum di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

Operasional jalan bebas hambatan IKN difungsikan sementara waktu untuk umum pada 13-29 Maret 2026, pukul 06.00-18.00 Wita. Akan tetapi, khusus pada 1 Syawal 1447 Hijriah atau Sabtu (21/3), dibuka 04.30 Wita agar masyarakat sekitar dapat menuju Masjid Negara IKN lebih mudah untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri.

Penyesuaian jadwal operasional tersebut, merupakan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan agenda bersejarah di Masjid Negara IKN, yang melaksanakan Shalat Id berjamaah perdana pada Sabtu (21/3), dimulai pukul 06.30 Wita.

Ruas jalan yang dibuka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Shalat Idul Fitri di Masjid Negara IKN itu, antara lain Tol Manggar-IKN serta Seksi 1B yang dioperasikan secara terbatas dan satu arah menuju IKN.

Masyarakat bisa menjangkau lewat Kawasan Stadion Batakan, Kecamatan Balikpapan Timur dan Jalan Mukmin Faisal, Kecamatan Balikpapan Selatan.

Untuk keselamatan di sepanjang jalur jalan bebas hambatan, BPPJN Kalimantan Timur melakukan pemasangan lampu penerangan jalan di lokasi-lokasi strategis, patroli rutin, pengaturan lalu lintas secara intensif, serta posko keamanan untuk mengawasi kondisi arus kendaraan secara seketika.

"Shalat Id di Masjid Negara terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin beribadah bersama," kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw.

Otorita IKN menyediakan kantong parkir kendaraan, sedangkan masyarakat dapat memarkir kendaraan di lantai bawah Masjid Negara dan jalan sekitar kawasan masjid sesuai arahan petugas apabila area parkir di lantai bawah penuh.

Bus juga disiapkan melayani masyarakat menuju Masjid Negara IKN mulai pukul 05.00-09.00 Wita serta kendaraan listrik bagi lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas, guna memudahkan akses menuju lokasi pelaksanaan shalat.

Pada Kamis (19/3) dilakukan pemantauan hilal di IKN menjadi bagian dari proses penentuan awal bulan Syawal 1447 Hijriah secara nasional.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH — Kementerian Agama telah menetapkan tipologi atau tingkatan masjid di Indonesia sebagai pedoman pembinaan dan pengelolaan rumah ibadah agar lebih terarah, profesional, dan sesuai kebutuhan umat.

Dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Aturan tersebut mengklasifikasikan masjid berdasarkan fungsi, cakupan wilayah, serta standar pengelolaan.

Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan umat, mulai dari pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Karena itu, pengelolaan masjid harus mencakup aspek idarah (manajemen), imarah (pemakmuran), dan riayah (pemeliharaan fasilitas) yang berbeda-beda pada tiap tingkatannya.

Berikut tipologi masjid yang diatur dalam standar pembinaan manajemen masjid di Indonesia:

1. Masjid Negara

Masjid Negara merupakan masjid utama di ibu kota negara yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan berskala nasional dan internasional. Ciri utamanya adalah kapasitas besar, fasilitas lengkap, serta menjadi rujukan pembinaan masjid di seluruh Indonesia. Contohnya Masjid Istiqlal di Jakarta.

2. Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid di ibu kota provinsi yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pusat kegiatan Islam tingkat provinsi. Masjid ini menjadi ikon daerah sekaligus tempat pembinaan umat. Contohnya Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh.

3. Masjid Raya

Masjid Raya berada di ibu kota kabupaten/kota dan berfungsi sebagai pusat kegiatan Islam tingkat kabupaten/kota. Masjid ini biasanya menjadi rujukan utama masyarakat dalam aktivitas keagamaan. Contohnya Masjid Raya Al-Mashun di Medan.

4. Masjid Agung

Masjid Agung merupakan masjid utama di pusat pemerintahan kabupaten/kota yang ditetapkan melalui rekomendasi Kementerian Agama. Masjid ini memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan keislaman resmi daerah. Contohnya Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang.

5. Masjid Besar

Masjid Besar adalah masjid utama di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat kecamatan. Contohnya Masjid Besar di pusat kecamatan-kecamatan di berbagai daerah.

6. Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid di pusat pemukiman desa atau kelurahan yang digunakan untuk shalat Jumat dan kegiatan ibadah masyarakat setempat. Masjid ini menjadi titik utama aktivitas keagamaan warga. Contohnya masjid jami di desa-desa yang menyelenggarakan shalat Jumat rutin.

7. Masjid Bersejarah

Masjid Bersejarah adalah masjid yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi bagian dari warisan budaya Islam di Indonesia. Contohnya Masjid Menara Kudus atau Masjid Agung Demak.

8. Masjid di Tempat Publik

Masjid di tempat publik adalah masjid yang berada di kawasan fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan, rumah sakit, kampus, atau pusat perbelanjaan. Contohnya masjid di Bandara Soekarno-Hatta.

9. Musala

Musala merupakan tempat ibadah berukuran lebih kecil yang berada di lingkungan pemukiman, kantor, atau fasilitas umum tertentu. Musala berfungsi sebagai tempat shalat lima waktu dan kegiatan keagamaan sederhana. Contohnya musala perkantoran atau musala sekolah.

Dengan adanya klasifikasi tipologi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan masjid di Indonesia dapat lebih terstruktur, sesuai fungsi dan cakupan wilayahnya.

Masjid juga harus mampu menjadi pusat pelayanan umat yang tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut kantor wakil presiden di IKN rampung akhir tahun ini.

"Akhir Desember ini jadi, tinggal nanti ngisi furniture-nya," kata Basuki di UGM, Sleman, DIY, Jumat (12/12).

Selain kantor, kediaman wapres RI serta Masjid Negara yang masuk fase pertama pembangunan akan dituntaskan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Desember ini.

Secara keseluruhan, untuk pengerjaan Tahap 1 (2022-2024) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seperti Istana Presiden, lapangan upacara, gedung kementerian, serta penyediaan air bersih dan jalan tol, progresnya telah mencapai 97 persen.

"Jalan tol dari Balikpapan ke IKN yang akan insyaallah mulai fungsional tahun akhir bulan ini," imbuhnya.

Sepanjang 2025, OIKN telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pembangunan KIPP demi kesiapan IKN jadi ibu kota politik di 2028, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Pada bulan Desember ini, OIKN telah memulai pembangunan untuk perkantoran legislatif dan yudikatif dan infrastruktur jalan di kawasan 1A (bagian utara), 1B (tengah) dan 1C (bagian selatan). Ini masuk dalam pengerjaan Tahap 2 (2025-2029).

"Insyaallah akhir tahun 2027 atau semester 1 tahun 2028 sudah bisa kita lihat hasilnya selesai (legislatif dan yudikatif)," harapnya.

OIKN sendiri mengajukan kebutuhan anggaran Rp21,18 triliun untuk tahun 2026 untuk pembangunan tahap dua IKN yang juga mencakup pengerjaan hunian ASN/TNI/Polri, dan infrastruktur pendukung lainnya. Akan tetapi, pagu anggaran sementara yang disetujui baru Rp6,2 triliun.

"(Tahun) 2026, DIPA-nya yang belum diserahkan, kan, baru akan nanti diserahkan, setelah Bapak Presiden pulang dari luar negeri nanti. Kita yang di DIPA awal itu ada sekitar enam (triliun), tapi nanti akan ada tambahannya 14 (triliun), jadi sekitar 20 (triliun)," pungkasnya.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengaku mendengar informasi yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan mulai bekerja di IKN mulai 2026.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat kerja di Komisi II DPR yang turut dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Selasa (15/11).

Rifqi menilai para wakil menteri juga mestinya mengikuti langkah tersebut.

"Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN," kata Rifqi dalam rapat tersebut.