Bisnis.com, JAKARTA - Pasar energi global terancam menghadapi keadaan normal baru setelah perang Iran. Kendali Iran atas Selat Hormuz berpotensi memangkas arus ekspor minyak dan gas dunia secara permanen
Melansir CNBC International pada Senin (1/6/2026), kapal-kapal dagang Barat juga diperkirakan akan enggan melintasi Selat Hormuz jika jalur tersebut tetap berada di bawah kendali de facto Iran. Kekhawatiran muncul karena operator kapal berpotensi harus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap sanksi Amerika Serikat.
Skenario tersebut dinilai memiliki konsekuensi yang sulit diprediksi mengingat peran vital Selat Hormuz dalam pasar energi global. Kebebasan navigasi di jalur pelayaran tersebut praktis tidak pernah menghadapi tantangan serius hingga Iran menutup akses laut itu sebagai respons terhadap perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu.
Blokade Iran di Selat Hormuz telah memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah modern, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran seiring meningkatnya ancaman terhadap perekonomian global.
Teheran disebut berupaya memanfaatkan posisi tawar tersebut untuk memperkuat kendali atas Selat Hormuz dalam setiap kesepakatan yang mengakhiri konflik.
Amos Hochstein, mantan penasihat senior energi dan keamanan nasional Presiden AS Joe Biden, mengatakan banyak pemimpin di Timur Tengah meyakini Iran kini telah menguasai Selat Hormuz.
“Terlepas dari apa yang akan terjadi, Iran akan mengendalikan Selat Hormuz untuk masa depan yang dapat diperkirakan,” ujar Hochstein.
Menurut dia, bahkan isi kesepakatan apa pun tidak akan mengubah persepsi negara-negara kawasan bahwa Iran kini memiliki pengaruh dominan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut.
Kepala Strategi Komoditas Global RBC Capital Markets, Helima Croft, menilai volume lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz sebelum perang kemungkinan menjadi titik tertinggi yang sulit terulang dalam waktu dekat.
“Setiap penyelesaian konflik yang tetap memberikan kendali operasional dan pengaruh kepada Iran atas Selat Hormuz akan menghasilkan arus pengiriman yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelum perang,” tulis Croft dalam catatannya kepada klien.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Lloyd’s List Richard Meade memperkirakan lalu lintas pengiriman melalui Hormuz dalam skenario tersebut hanya akan pulih ke kisaran 60% hingga 70% dari volume sebelum perang.
Menurutnya, kapal-kapal yang berafiliasi dengan China kemungkinan dapat melintas dengan lebih leluasa, sedangkan kapal Barat harus mengandalkan perjanjian bilateral dengan Iran untuk mendapatkan akses.
“Kondisi ini mungkin tidak memicu resesi global seperti sejumlah skenario terburuk yang pernah diperkirakan, tetapi juga tidak memungkinkan pemulihan seperti sebelum perang,” kata Meade.
Dia menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan Selat Hormuz yang terbelah secara permanen, di mana akses pelayaran ditentukan oleh keselarasan politik, bukan lagi prinsip kebebasan navigasi.
Sulit Digantikan
Para analis menilai Selat Hormuz merupakan titik sempit (chokepoint) paling penting dalam perdagangan energi global yang hingga kini belum memiliki alternatif sebanding.
Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia dikirim melalui jalur tersebut. Karena itu, gangguan di Hormuz dinilai jauh lebih berdampak dibandingkan gangguan pelayaran di Laut Merah.
Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memang telah mengalihkan sebagian ekspor minyak melalui jaringan pipa menuju terminal ekspor di Laut Merah dan Teluk Oman. Namun, kapasitas tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan peran Hormuz.
“Sebagian pasokan memang bisa dialihkan melalui pipa, tetapi tidak semuanya. Bukan hanya minyak yang harus keluar melalui Hormuz,” ujar analis energi Ellen Wald.
Selain minyak, LNG, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya juga sangat bergantung pada akses pelayaran melalui Selat Hormuz. Berbeda dengan minyak yang sebagian dapat dialihkan melalui pipa, LNG harus diangkut menggunakan kapal sehingga ketergantungan terhadap jalur laut tersebut tetap tinggi.
Meski demikian, negara-negara eksportir energi di Timur Tengah mulai mempercepat pembangunan jalur alternatif. UEA, misalnya, tengah mempercepat pembangunan pipa kedua yang dirancang untuk menghindari Selat Hormuz dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.
Menteri Energi AS Chris Wright meyakini pentingnya Selat Hormuz bagi pasar energi global akan berkurang dalam jangka panjang seiring pembangunan infrastruktur alternatif oleh negara-negara Teluk.
“Ini adalah kartu yang hanya bisa dimainkan sekali,” kata Wright merujuk pada blokade Iran terhadap Selat Hormuz.
Menurut dia, akan muncul lebih banyak jalur alternatif untuk mengalirkan energi dari kawasan Teluk Persia. Namun demikian, peran negara-negara produsen energi di kawasan tersebut sebagai pemasok utama dunia diperkirakan tetap tidak tergantikan.