Bisnis.com, JAKARTA - Pasar energi global terancam menghadapi keadaan normal baru setelah perang Iran. Kendali Iran atas Selat Hormuz berpotensi memangkas arus ekspor minyak dan gas dunia secara permanen

Melansir CNBC International pada Senin (1/6/2026), kapal-kapal dagang Barat juga diperkirakan akan enggan melintasi Selat Hormuz jika jalur tersebut tetap berada di bawah kendali de facto Iran. Kekhawatiran muncul karena operator kapal berpotensi harus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), yang dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap sanksi Amerika Serikat.

Skenario tersebut dinilai memiliki konsekuensi yang sulit diprediksi mengingat peran vital Selat Hormuz dalam pasar energi global. Kebebasan navigasi di jalur pelayaran tersebut praktis tidak pernah menghadapi tantangan serius hingga Iran menutup akses laut itu sebagai respons terhadap perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu.

Blokade Iran di Selat Hormuz telah memicu gangguan pasokan minyak terbesar dalam sejarah modern, sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran seiring meningkatnya ancaman terhadap perekonomian global.

Teheran disebut berupaya memanfaatkan posisi tawar tersebut untuk memperkuat kendali atas Selat Hormuz dalam setiap kesepakatan yang mengakhiri konflik.

Amos Hochstein, mantan penasihat senior energi dan keamanan nasional Presiden AS Joe Biden, mengatakan banyak pemimpin di Timur Tengah meyakini Iran kini telah menguasai Selat Hormuz.

“Terlepas dari apa yang akan terjadi, Iran akan mengendalikan Selat Hormuz untuk masa depan yang dapat diperkirakan,” ujar Hochstein.

Menurut dia, bahkan isi kesepakatan apa pun tidak akan mengubah persepsi negara-negara kawasan bahwa Iran kini memiliki pengaruh dominan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut.

Kepala Strategi Komoditas Global RBC Capital Markets, Helima Croft, menilai volume lalu lintas kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz sebelum perang kemungkinan menjadi titik tertinggi yang sulit terulang dalam waktu dekat.

“Setiap penyelesaian konflik yang tetap memberikan kendali operasional dan pengaruh kepada Iran atas Selat Hormuz akan menghasilkan arus pengiriman yang jauh lebih rendah dibandingkan sebelum perang,” tulis Croft dalam catatannya kepada klien.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Lloyd’s List Richard Meade memperkirakan lalu lintas pengiriman melalui Hormuz dalam skenario tersebut hanya akan pulih ke kisaran 60% hingga 70% dari volume sebelum perang.

Menurutnya, kapal-kapal yang berafiliasi dengan China kemungkinan dapat melintas dengan lebih leluasa, sedangkan kapal Barat harus mengandalkan perjanjian bilateral dengan Iran untuk mendapatkan akses.

“Kondisi ini mungkin tidak memicu resesi global seperti sejumlah skenario terburuk yang pernah diperkirakan, tetapi juga tidak memungkinkan pemulihan seperti sebelum perang,” kata Meade.

Dia menilai kondisi tersebut berpotensi menciptakan Selat Hormuz yang terbelah secara permanen, di mana akses pelayaran ditentukan oleh keselarasan politik, bukan lagi prinsip kebebasan navigasi.

Sulit Digantikan

Para analis menilai Selat Hormuz merupakan titik sempit (chokepoint) paling penting dalam perdagangan energi global yang hingga kini belum memiliki alternatif sebanding.

Sebelum perang, sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia dikirim melalui jalur tersebut. Karena itu, gangguan di Hormuz dinilai jauh lebih berdampak dibandingkan gangguan pelayaran di Laut Merah.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) memang telah mengalihkan sebagian ekspor minyak melalui jaringan pipa menuju terminal ekspor di Laut Merah dan Teluk Oman. Namun, kapasitas tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan peran Hormuz.

“Sebagian pasokan memang bisa dialihkan melalui pipa, tetapi tidak semuanya. Bukan hanya minyak yang harus keluar melalui Hormuz,” ujar analis energi Ellen Wald.

Selain minyak, LNG, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya juga sangat bergantung pada akses pelayaran melalui Selat Hormuz. Berbeda dengan minyak yang sebagian dapat dialihkan melalui pipa, LNG harus diangkut menggunakan kapal sehingga ketergantungan terhadap jalur laut tersebut tetap tinggi.

Meski demikian, negara-negara eksportir energi di Timur Tengah mulai mempercepat pembangunan jalur alternatif. UEA, misalnya, tengah mempercepat pembangunan pipa kedua yang dirancang untuk menghindari Selat Hormuz dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Menteri Energi AS Chris Wright meyakini pentingnya Selat Hormuz bagi pasar energi global akan berkurang dalam jangka panjang seiring pembangunan infrastruktur alternatif oleh negara-negara Teluk.

“Ini adalah kartu yang hanya bisa dimainkan sekali,” kata Wright merujuk pada blokade Iran terhadap Selat Hormuz.

Menurut dia, akan muncul lebih banyak jalur alternatif untuk mengalirkan energi dari kawasan Teluk Persia. Namun demikian, peran negara-negara produsen energi di kawasan tersebut sebagai pemasok utama dunia diperkirakan tetap tidak tergantikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Peristiwa penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Presiden As Trump menjadi kasus baru yang terjadi di dunia.

Peristiwa penangkapan ini menimbulkan berbagai polemik dan PPB juga buka suara. Adapun penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro karena negara tersebut memiliki banyak utang dan kini sedang mengalami krisis.

Simak fakta-fakta penangkapan Maduro oleh Trump:

1. Penangkapan Presiden Venezuela Tidak Hormati Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Stéphane.

Stéphane menyampaikan bahwa Antonio menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia. Menurutnya, penangkapan ini sangat prihatin, karena melanggar hukum internasional.

2. Wapres Venezuela Gantikan Presidennya

Mahkamah Agung (MA) Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro, menurut keputusan Kamar Konstitusional yang dibacakan ketuanya, Caryslia Beatriz Rodriguez.

"Mengingat situasi luar biasa akibat penculikan Presiden Nicolas Maduro Moro, yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan fungsinya, perintahkan agar Wakil Presiden Eksekutif Republik mengambil alih dan menjalankan secara sementara semua kekuasaan, tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan Presiden Republik Bolivarian Venezuela," kata Caryslia dilansir dari Antara, Minggu (4/1/2026).

Perintah itu dikeluarkan guna memastikan kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif di negara itu, imbuh Caryslia dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh VTV.

Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan luar biasa dan keadaan kahar (force majeure) yang tidak secara tegas diatur dalam Konstitusi, namun mengancam stabilitas negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan.

Dalam hal itu, pengadilan mengambil "tindakan perlindungan darurat dan preventif" untuk memastikan keberlangsungan administrasi dan pertahanan negara.

3. Pemegang Klaim Utang

Bertahun-tahun sanksi, termasuk larangan perdagangan utang Venezuela, membuat kepemilikan obligasi sulit dilacak. Namun, porsi terbesar kreditur komersial diyakini berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor spesialis utang bermasalah yang kerap disebut sebagai vulture funds.

Selain itu, terdapat kelompok perusahaan yang memenangkan kompensasi melalui arbitrase internasional setelah aset mereka diekspropriasi pemerintah Venezuela. Pengadilan AS telah mengesahkan putusan bernilai miliaran dolar kepada ConocoPhillips dan Crystallex, di antara lainnya, yang memungkinkan para kreditur mengejar aset Venezuela.

Jumlah pihak yang diakui pengadilan dan berhak menagih klaim terus bertambah, terutama dalam proses hukum di AS yang menargetkan induk Citgo.

Pengadilan di Delaware telah mendaftarkan klaim senilai sekitar US$19 miliar untuk lelang PDV Holding—perusahaan induk Citgo—angka yang jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo. PDV Holding merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PDVSA.

Venezuela juga memiliki kreditur bilateral, terutama China dan Rusia, yang selama ini memberikan pinjaman kepada pemerintahan Maduro maupun pendahulunya, Hugo Chavez. Namun, data pasti sulit diverifikasi karena Venezuela sudah bertahun-tahun tidak mempublikasikan statistik utang secara komprehensif.

4. Ekspor Minyak Venezuela Lumpuh

Ekspor minyak Venezuela lumpuh total seiring gejolak politik yang semakin meningkat. Ekspor minyak juga lumpuh imbas langkah-langkah sanksi Amerika Serikat (AS) yang diperketat. Dilansir dari berbagai sumber, kelumpuhan ini terjadi setelah AS mengumumkan blokade penuh terhadap kapal tanker minyak yang keluar-masuk perairan Venezuela.

Langkah ini bertepatan dengan operasi yang melibatkan ekstraksi Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dari Caracas, di saat Washington menyatakan akan memfasilitasi transisi politik di negara Amerika Selatan tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa embargo minyak kini dalam efektivitas penuh. Ini merupakan sebuah langkah yang semakin membatasi aktivitas ekspor minyak yang sebelumnya sudah menurun tajam akibat sanksi.

Data pemantauan menunjukkan beberapa kapal yang baru saja memuat minyak atau bahan bakar untuk tujuan ke AS hingga Asia masih tertahan di pelabuhan dan belum berangkat. Kapal lain yang menunggu muatan justru kembali ke laut tanpa muatan.

Menurut data TankerTrackers.com, tidak ada kapal tanker yang sedang melakukan pemuatan di pelabuhan minyak utama Venezuela di Jose pada akhir pekan. Penghentian total ekspor minyak, termasuk kapal tanker yang disewa PDVSA (perusahaan minyak negara) maupun mitra utamanya, Chevron.

Bisnis.com, JAKARTA — Tumbangnya Presiden Venezuela Nicolás Maduro karena ditangkap oleh Amerika Serikat kembali menyorot krisis utang negara tersebut, yang merupakan salah satu kasus gagal bayar (gagal bayar) terbesar di dunia dan hingga kini belum terselesaikan.

Setelah bertahun-tahun dilanda krisis ekonomi dan sanksi Amerika Serikat yang memutus akses Venezuela ke pasar modal internasional, negara itu resmi gagal bayar pada akhir 2017. Kala itu, Venezuela menunggak pembayaran obligasi internasional yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan minyak negara, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Sejak saat itu, akumulasi bunga tertunggak serta klaim hukum terkait ekspropriasi aset di masa lalu terus menambah beban utang pokok yang belum dibayar. Kondisi ini membuat total kewajiban eksternal Venezuela membengkak jauh melampaui nilai nominal obligasi awalnya.

Utang bermasalah Venezuela sempat reli dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa pada Januari 2025, seiring spekulasi pasar terhadap peluang perubahan politik di negara Amerika Latin tersebut.

Besaran Utang Venezuela

Melansir Reuters pada Senin (5/1/2026), para analis memperkirakan Venezuela memiliki sekitar US$60 miliar obligasi yang telah gagal bayar. Namun, jika memasukkan kewajiban PDVSA, pinjaman bilateral, serta putusan arbitrase internasional, total utang eksternal diperkirakan mencapai US$150 miliar hingga US$170 miliar, tergantung perhitungan bunga tertunggak dan putusan pengadilan.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memperkirakan produk domestik bruto (PDB) nominal Venezuela pada 2025 sekitar US$82,8 miliar. Dengan demikian, rasio utang terhadap PDB diperkirakan berada di kisaran 180%—200%.

Salah satu obligasi PDVSA yang jatuh tempo pada 2020 dijamin dengan mayoritas saham di perusahaan penyulingan berbasis di AS, Citgo Petroleum, yang pada akhirnya dimiliki oleh PDVSA. Aset ini kini menjadi pusat upaya pemulihan nilai oleh para kreditur melalui proses hukum di Amerika Serikat.

Pemegang Klaim Utang

Bertahun-tahun sanksi, termasuk larangan perdagangan utang Venezuela, membuat kepemilikan obligasi sulit dilacak. Namun, porsi terbesar kreditur komersial diyakini berasal dari pemegang obligasi internasional, termasuk investor spesialis utang bermasalah yang kerap disebut sebagai vulture funds.

Selain itu, terdapat kelompok perusahaan yang memenangkan kompensasi melalui arbitrase internasional setelah aset mereka diekspropriasi pemerintah Venezuela. Pengadilan AS telah mengesahkan putusan bernilai miliaran dolar kepada ConocoPhillips dan Crystallex, di antara lainnya, yang memungkinkan para kreditur mengejar aset Venezuela.

Jumlah pihak yang diakui pengadilan dan berhak menagih klaim terus bertambah, terutama dalam proses hukum di AS yang menargetkan induk Citgo.

Pengadilan di Delaware telah mendaftarkan klaim senilai sekitar US$19 miliar untuk lelang PDV Holding—perusahaan induk Citgo—angka yang jauh melampaui estimasi nilai total aset Citgo. PDV Holding merupakan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki PDVSA.

Venezuela juga memiliki kreditur bilateral, terutama China dan Rusia, yang selama ini memberikan pinjaman kepada pemerintahan Maduro maupun pendahulunya, Hugo Chavez. Namun, data pasti sulit diverifikasi karena Venezuela sudah bertahun-tahun tidak mempublikasikan statistik utang secara komprehensif.

Prospek Restrukturisasi Utang Venezuela

Dengan banyaknya klaim, proses hukum yang berjalan, serta ketidakpastian politik, restrukturisasi utang Venezuela diperkirakan akan berlangsung panjang dan kompleks.

Restrukturisasi utang umumnya memerlukan program IMF sebagai jangkar, termasuk penetapan target fiskal dan asumsi keberlanjutan utang. Namun, Venezuela hampir dua dekade tidak menjalani konsultasi tahunan IMF dan masih terisolasi dari pembiayaan lembaga tersebut.

Sanksi AS juga menjadi hambatan besar. Sejak 2017, pembatasan yang diberlakukan pemerintahan AS—baik dari Partai Republik maupun Demokrat—secara signifikan membatasi kemampuan Venezuela untuk menerbitkan atau merestrukturisasi utang tanpa izin khusus dari Departemen Keuangan AS.

Hingga kini, masa depan sanksi tersebut masih belum jelas. Presiden Trump menyatakan Amerika Serikat akan mengelola negara produsen minyak itu untuk sementara waktu.

Prospek Pemulihan Utang

Indeks obligasi Venezuela mencatatkan imbal hasil sekitar 95% sepanjang 2025. Saat ini, sebagian besar obligasi diperdagangkan di kisaran 27—32 sen per dolar, menurut data MarketAxess.

Analis Citigroup pada November lalu memperkirakan pemangkasan nilai pokok (haircut) setidaknya 50% diperlukan untuk memulihkan keberlanjutan utang dan memenuhi potensi persyaratan IMF.

Dalam skenario dasar Citi, Venezuela dapat menawarkan obligasi bertenor 20 tahun dengan kupon sekitar 4,4%, ditambah obligasi tanpa kupon (zero-coupon) bertenor 10 tahun sebagai kompensasi bunga tertunggak.

Dengan asumsi imbal hasil keluar (exit yield) 11%, nilai kini bersih paket tersebut diperkirakan berada di kisaran pertengahan 40 sen per dolar, dan berpotensi meningkat mendekati 50 sen jika disertai instrumen kontinjensi seperti waran berbasis harga minyak.

Investor lain memproyeksikan kisaran yang lebih lebar. Aberdeen Investments, misalnya, sebelumnya memperkirakan tingkat pemulihan sekitar 25 sen per dolar. Namun, perbaikan skenario politik dan sanksi dinilai dapat mendorong pemulihan ke kisaran 30—35 sen per dolar, tergantung struktur kesepakatan dan penggunaan instrumen berbasis minyak atau PDB.

Kondisi Ekonomi Venezuela yang Rapuh

Asumsi pemulihan tersebut berpijak pada kondisi ekonomi yang masih suram. Ekonomi Venezuela menyusut tajam sejak 2013 seiring anjloknya produksi minyak, melonjaknya inflasi, dan meningkatnya kemiskinan.

Meski aktivitas ekonomi mulai stabil, harga minyak global yang lebih rendah serta diskon terhadap minyak mentah Venezuela membatasi potensi penerimaan negara. Kondisi ini menyisakan ruang yang sangat sempit untuk membayar utang tanpa restrukturisasi besar-besaran.

Situasi juga diperburuk oleh langkah terbaru AS yang memblokade kapal tanker minyak yang terkena sanksi.

Trump menyatakan perusahaan minyak AS siap menghadapi tantangan berinvestasi di Venezuela untuk memulihkan produksi. Namun, detail dan jadwal realisasinya masih belum jelas. Saat ini, Chevron menjadi satu-satunya perusahaan minyak besar asal AS yang masih beroperasi di ladang minyak Venezuela.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Venezuela menyimpan cadangan minyak mentah terbesar di dunia, namun industri migas negara itu berada dalam kondisi tertekan akibat kombinasi salah urus, sanksi, dan keterbatasan infrastruktur. Situasi ini kembali menjadi sorotan di tengah eskalasi konflik dengan Amerika Serikat (AS).

Berikut fakta-fakta kunci industri minyak Venezuela, dirangkum dariReuters, Ahad (4/1/2026).

Cadangan

Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun kapasitas produksi jauh di bawah potensi akibat salah urus, minim investasi, dan sanksi internasional. Data resmi juga menunjukkan persoalan korupsi meresap ke berbagai lini, dari politik hingga bisnis dan penegakan hukum.

Sekitar 17 persen cadangan global atau 303 miliar barel berada di Venezuela, melampaui Arab Saudi sebagai pemimpinOPEC, berdasarkan dataEnergy Institute.

Sebagian besar cadangan berupa minyak berat di wilayah Orinoco, Venezuela tengah. Produksinya mahal, namun secara teknis relatif sederhana, menurut Departemen Energi Amerika Serikat.

Produksi

Venezuela merupakan anggota pendiri OPEC bersama Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Produksi sempat mencapai 3,5 juta barel per hari pada 1970-an atau lebih dari 7 persen produksi global.

Pada dekade 2010-an, produksi turun di bawah 2 juta barel per hari dan rata-rata sekitar 1,1 juta barel per hari tahun lalu, setara 1 persen produksi global.

AnalisGlobal Risk ManagementArne Lohmann Rasmussen mengatakan, “Jika perkembangan mengarah pada perubahan rezim yang nyata, ini bisa menambah pasokan minyak ke pasar dari waktu ke waktu. Namun, pemulihan penuh membutuhkan waktu.”

AnalisMST MarqueeSaul Kavonic menilai, perubahan rezim berpotensi mendorong ekspor seiring pelonggaran sanksi dan kembalinya investasi asing.

Sementara Kepala Analisis GeopolitikRystad EnergyJorge Leon mengatakan, sejarah menunjukkan perubahan rezim yang dipaksakan jarang menstabilkan pasokan minyak dengan cepat, seperti terlihat di Libya dan Irak.

Usaha patungan

Venezuela menasionalisasi industri minyak pada 1970-an dengan membentukPetroleos de Venezuela S.A.(PDVSA). Pada 1990-an, sektor ini dibuka kembali untuk investasi asing.

Sejak terpilihnyaHugo Chavezpada 1999, kepemilikan mayoritas PDVSA diwajibkan di semua proyek minyak. PDVSA membentuk usaha patungan dengan sejumlah perusahaan global, termasukChevron,China National Petroleum Corporation,ENI,Total, danRosneft.

Ekspor dan pengolahan

Amerika Serikat pernah menjadi pembeli utama minyak Venezuela. Dalam satu dekade terakhir, China menjadi tujuan utama seiring sanksi AS. Venezuela tercatat berutang sekitar 10 miliar dolar AS kepada China, yang dibayar dengan pengiriman minyak mentah.

Pengiriman dilakukan menggunakan kapal tanker super besar yang sebelumnya dimiliki bersama Venezuela dan China.

Dua kapal dilaporkan mendekati Venezuela pada Desember sebelum Trump mengumumkan blokade seluruh kapal tanker masuk dan keluar.

Dokumen PDVSA dan data pelayaran menunjukkan kapal-kapal tersebut kini menunggu instruksi, sementara ekspor Venezuela nyaris berhenti. Trump menyebut China akan menerima minyak tersebut tanpa penjelasan rinci.

Rusia juga menyalurkan pinjaman miliaran dolar AS kepada Venezuela, meski nilai pastinya tidak diungkap.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden KolombiaGustavo Petro menegaskan dirinya telah memerangi peredaran narkoba dan tidak akan mundur setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap dirinya.

Gustavo mengatakan tidak akan mundur dan tidak akan tunduk dengan sanksi yang dilayangkan oleh Amerika Serikat. Dia mengatakan telah menyiapkan pengacara untuk hal tersebut.

"Memerangi perdagangan narkoba selama puluhan tahun dan melakukannya secara efektif justru membuat saya menerima langkah ini dari pemerintah negara yang begitu banyak kami bantu untuk menghentikan konsumsi kokain mereka," kata Petro dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

Sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan AS juga menargetkan istri presiden berhaluan kiri itu, salah satu putranya, dan orang kepercayaannya, Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti.

Sanksi itu bertepatan dengan pengumuman AS untuk mengerahkan kapal induk beserta armadanya guna memperkuat armada yang sudah ada di Amerika Latin dalam operasi "memerangi terorisme narkoba."

Langkah itu menandai kali pertama seorang presiden yang sedang menjabat di Kolombia dikenai sanksi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengeklaim bahwa "Presiden Petro telah membiarkan kartel narkoba berkembang dan menolak untuk menghentikan aktivitas ini."

Bessent menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump "mengambil tindakan tegas untuk melindungi" negaranya.