Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai merelokasi kapal yang sudah tidak beroperasi (mangkrak) selama dua tahun di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta, Sigit Bintoro mengatakan pihaknya bersama dengan tim gabungan telah merelokasi puluhan unit kapal perikanan yang sudah lama tidak beroperasi.

“Ke depannya bagi kapal-kapal yang tidak aktif dalam dua tahun akan segera direlokasi ke tempat yang aman, sehingga tidak mengganggu alur keluar masuk PPN Muara Angke,” kata Sigit dalam unggahan video di Instagram resmi Ditjen PSDKP, dikutip pada Minggu (8/2/2026).

KKP melalui PSDKP bersama Syahbandar Perikanan dan UP3 Muara Angke memastikan akses keluar-masuk pelabuhan tetap lancar dan kegiatan bongkar muat kapal berlangsung normal.

Sampai dengan hari ketiga, sebanyak 22 kapal mangkrak berhasil direlokasi sehingga alur pelayaran yang sebelumnya terhambat kembali terbuka. Secara terperinci, 8 kapal dipindahkan ke wilayah Kaliadem dengan jarak sekitar 1,2 mil dari Muara Angke dan 14 kapal lainnya dipindahkan ke sisi timur dermaga Muara Angke.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan KKP bersama dengan Dinas Kelautan perikanan Pemda DKI telah melakukan pendataan kondisi kapal perikanan di PPN Muara Angke untuk mengetahui status kapal dengan izin aktif atau nonaktif sejak awal 2026.

Lotharia menyampaikan langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan perikanan, keselamatan pelayaran, serta menjaga kualitas pelayanan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Di samping itu, kami sedang memetakan alur masuk dan keluar dari pelabuhan, untuk memudahkan akses nelayan dari atau kefishing ground,” kata Lotharia dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

Adapun, pendataan ini dilakukan di pelabuhan perikanan bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola PPN Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, dan Pangkalan PSDKP Jakarta.

Lotharia menyebut tingginya kepadatan kapal perikanan di Muara Angke menjadi perhatian serius pemerintah karena secara langsung memengaruhi keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional di pelabuhan perikanan.

Untuk diketahui, KKP memberlakukan moratorium sementara untuk penerbitan izin kapal penangkap ikan yang berbasis di PPN Muara Angke mulai Januari 2026.

Moratorium ini bertujuan mengurangi penumpukan kapal di pelabuhan tersebut dan menata ulang operasi armada perikanan di Jakarta.

KKP mencatat, sebanyak 2.564 kapal terdaftar berpangkalan di PPN Muara Angke. Namun, kapasitas kolam dan dermaga tidak sebanding dengan jumlah izin yang terbit. Alhasil, pelabuhan lebih banyak berfungsi sebagai tempat administrasi dan logistik daripada bongkar muat hasil tangkapan.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, dikenal Titiek Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera membenahi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan kapasitas pelabuhan yang seharusnya hanya menampung sekitar 500 kapal, saat ini justru diisi lebih dari 1.500 kapal. Kondisi tersebut menyebabkan kapal yang baru kembali melaut harus menunggu hingga delapan jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan.

"Ini jelas tidak efisien dan lebih dari itu sangat berbahaya. Kapal-kapal terlalu rapat, amit-amit kalau terjadi kebakaran, bisa habis semuanya," kata Titiek dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Demikian disampaikannya dalam saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Muara Angke, Selasa.

Menurutnya, penumpukan kapal diperparah oleh masih banyaknya kapal rusak dan mangkrak yang dibiarkan berada di area pelabuhan, bahkan ada kapal bekas terbakar yang hanya menyisakan puing-puing.

"Kapal-kapal yang sudah tidak layak jalan, rusak, mangkrak, harus segera dikeluarkan. Ini mengganggu operasional pelabuhan dan yang paling merasakan dampaknya adalah para nelayan," katanya.

Selain itu, Komisi IV juga menerima keluhan dari pemilik dan nakhoda kapal terkait lambannya proses perizinan berlayar, yang menyebabkan kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan.

"Izin ini harus dipercepat. Kalau izin sudah keluar, kapal bisa segera melaut lagi. Yang paling penting, area bongkar muat harus dikosongkan dari kapal-kapal mangkrak," ujar Titiek.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KKP akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Perikanan untuk mengurai persoalan di Pelabuhan Muara Angke.

"Kamis besok seluruh pemilik kapal akan kami kumpulkan di sini. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut produktivitas dan ribuan tenaga kerja yang bergantung pada pelabuhan ini," kata Trenggono.

Ia menilai selain keterbatasan kapasitas, persoalan utama terletak pada manajemen pengelolaan pelabuhan yang perlu segera dibenahi.

"Manajemen pengelolaannya masih kurang baik dan ini harus segera diperbaiki. Kapal yang rusak seharusnya tidak berada di area bongkar muat," jelasnya.

Terkait perizinan, Trenggono menegaskan telah menginstruksikan jajarannya agar proses penerbitan izin dipercepat.

"Kalau semua persyaratan dipenuhi, paling lama satu minggu harus sudah selesai. Tidak boleh berlarut-larut," ucapnya.

Ke depan, KKP juga akan membahas revitalisasi Pelabuhan Muara Angke bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat tingginya produktivitas pelabuhan dan besarnya jumlah tenaga kerja yang bergantung pada aktivitas perikanan di kawasan tersebut.