Bisnis.com, JAKARTA— Morgan Stanley Capital International (MSCI) Indonesia mengumumkan pembekuan sementara terhadap penambahan emiten baru dan perubahan bobot pada kumpulan saham terpilih dari indeks harga saham gabungan (IHSG).

Bahkan, MSCI mengancam menurunkan kasta IHSG dari saat ini kelas pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market). Lembaga riset itu mempersoalkan masalah transparansi kepemilikan saham publik di lantai bursa RI.

Ultimatum MSCI itu membuat lantai bursa merah darah. Apalagi diperparah dengan langkah Goldman Sachs dan UBS memangkas rating IHSG menjadi underweight pada Rabu (29/1/2026).

Kontan saja, dalam dua hari ini kapitalisasi IHSG menguap nyaris Rp1.500 triliun. Dari posisi akhir tahun lalu mencapai rekor sejarah sebesar Rp16.000 triliun.

Secara historis, Indonesia resmi masuk dalam perhitungan MSCI Emerging Markets Index sejak kumpulan indeks tersebut diluncurkan pada 1 Januari 2001. Adapun data peforma indeks ini memiliki riwayat sejak 29 Desember 2000.

MSCI sebenarnya memiliki tiga klaster indeks. Pertama, MSCI Developed Markets Index yang terdiri 23 negara maju, yakni Amerika Serikat, Kanada, Austria, Belgia, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris, Australia, Jepang, Selandia Baru, Singapura, dan Israel.

Kedua, MSCI Emerging Markets Index (EMI) yang terdiri 24 negara berkembang, yakni Indonesia, China, India, Korsel, Taiwan, Malaysia, Filipina, Thailand, Brasil, Meksiko, Chili, Peru, Kolombia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Turki, Afrika Selatan, Polandia, Republik Ceko, Hungaria, Yunani, dan Mesir.

Ketiga, MSCI Frontier Market Index yang terdiri 28 negara, yakni Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Kroasia, Estonia, Islandia, Latvia, Lituania, Rumania, Serbia, Slovenia, Bahrain, Yordania, Kazakstan, Oman, Maroko, Kenya, Mauritius, Tunisia serta negara anggota WAEMU, seperti Pantai Gading, Senegal, Benin dan Burkina Faso.

Penurunan kasta dari pasar berkembang menjadi perintis bakal menjadi momok di lantai bursa. CIO BPI Danantara Pandu Sjahrir menyebut dana asing bakal kabur sekitar US$50 atau setara Rp839,4 triliun.

Sebenarnya cukup ironis. Lantai bursa RI hanya dinilai berbobot 1,1%-1,3% dari total kapitaliasi MSCI EMI. Total kapitalisasi indeks pasar berkembang itu mencapai US$10,23 triliun pada posisi akhir 2025.

China mendominasi bobot MSCI EMI mencapai 27,63%. Kemudian diikuti Taiwan, India dan Korea Selatan (lihat tabel).

Perusahaan teknologi mendominasi MSCI EMI dengan kontribusi bobot mencapai 25%. Raksasa semikonduktor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TMSC), berada di puncak klasemen dengan kapitalisasi US$1,22 triliun dengan bobot mencapai 11,88% dan diikuti Tencent Holding sebesar US$492,11 miliar berbobot 4,82%. (lihat tabel).

Penyebab Bobot IHSG Rendah di MSCI Emerging Market

Wajar apabila Indonesia hanya memiliki bobot 1,1%. Pasalnya, total kapitalisasi lantai bursa RI itu hanya 1:9 dengan raksasa semikonduktor TMSC.

Sebagai perbandingan, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang memiliki kapitalisasi tertinggi, yakni US$22,55 miliar, hanya berbobot 0,2%-03% bila dibandingkan dengan kapitalisasi MSCI EMI.

Perlu diketahui 10 emiten yang masuk dalam MSCI Indonesia memiliki kapitalisasi US$96,55 miliar. Nilai itu setara dengan 81% dari total kapitalisasi di IHSG Rp16.000 triliun per akhir 2025.

Satu sisi, bobot IHSG terlalu rendah karena jumlah saham publik (free float) di Indonesia jauh di bawah negara lain yang tergabung di MSCI EMI. Rata-rata negara lain memiliki free float sebesar 15%, sedangkan Indonesia masih 7,5%.

Jumlah free float ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan nilai kapitalisasi di lantai bursa. Sebagai contoh, kapitalisasi TMSC bisa mencapai US$1,22 triliun, karena free float mencapai 90%.

Sejatinya Indonesia dijanjikan oleh MSCI untuk mengerek bobot nilai di pasar berkembang menjadi 1,25% pada awal tahun ini asalkan menambah free float di lantai bursa. Namun, hal itu belum berjalan, Indonesia tiba-tiba dibekukan dari radar MSCI EMI.

Apa Korelasi Transparansi dengan Menambah Free Float

Tidak semua negara yang tergabung dalam MSCI EMI memiliki batasan free float yang jelas. Hal ini sebelumnya yang diprotes oleh pihak PT Bursa Efek Indonesia, karena tidak ada perlakukan yang sama.

Ambil contoh China. Negeri Panda ini tidak ada persentase tunggal yang ketat pada syarat melantai di bursa. Namun, fokus otoritas China pada pengawasan yang ketat tata kelola dan kepemilikan strategis.

Adapun MSCI menggunakan faktor inklusi asing (Foreign Inclusion Factors/FIF) untuk membedakan saham seri A domestik dengan akses investor asing.

Berbeda lagi dengan Taiwan dan Korsel. Dua negara ini tidak ada persentase minimum free float, tetapi ada aturan pengungkapan kepemilikan asing yang ketat. Adapun, emiten besar umumnya sangat likuid dan memenuhi standar free float MSCI.

Permasalahannya, dua hal yang dilakukan oleh China, Taiwan hingga Korsel tidak ada di Indonesia. Hal itu seperti yang dipermasalahkan oleh MSCI. Lembaga riset internasional itu menuding tidak ada transparansi dalam pengungkapan kepemilikan.

Padahal, semula MSCI hanya meminta penambahan free float dan pemisahan entitas dengan pemegang saham ritel. MSCI memberikan tenggat hingga akhir Desember 2025. Namun, hal tersebut tidak dipenuhi sehingga vonis MSCI pun jatuh pada bulan ini.

Upaya Prabowo Selamatkan Lantai Bursa

Gonjang-ganjing di lantai bursa itu akhirnya direspons oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengumpulkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Prabowo disebut telah memberikan arahan ke pembantunya untuk menyelamatkan IHSG dengan merespons ultimatum MSCI.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah strategis sebagaimana arahan yang sudah diberikan Presiden.

Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi bisa langsung berproses tahun ini.

Dia menyebut upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI, antara pengurus bursa dan anggota bursa serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat.

"Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya," terangnya.

Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Hal itu guna menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga bisa menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan akan ditargetkan Maret 2026.

Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong dan Jepang. Kenaikan free float itu akan melebihi angka free float Singapura, Filipina dan Inggris.

"Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional," jelasnya.

Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% dari 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD," terangnya.

Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI.Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026. Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.