JAKARTA, KOMPAS.com - Morgan Stanley Capital International (MSCI) memberi waktu hingga November 2026 kepada Indonesia untuk membuktikan reformasi pasar modal bisa diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.

Indonesia masih mempertahankan statusnya sebagai Emerging Market dalam MSCI 2026 Market Classification Review yang diumumkan Rabu (24/6/2026). Namun, di balik keputusan itu, MSCI mencatat ada persoalan yang mengganggu kepercayaan investor institusi global terhadap pasar modal domestik.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut transparansi, tetapi juga aksesibilitas pasar bagi investor global.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengatakan, hingga kini MSCI tidak menetapkan indikator baru yang harus dipenuhi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization, menjelang evaluasi November 2026.

Berdasarkan pengumuman terakhir MSCI, fokus utama lembaga penyedia indeks global itu hanya pada konsistensi menjalankan kebijakan yang telah diterapkan BEI sejak beberapa waktu lalu.

Menurutnya, MSCI memberikan apresiasi karena berbagai kebijakan yang diterapkan BEI dinilai sudah berada di jalur yang tepat (in the right direction). Namun, yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang.

“Kalau kita membaca pengumuman MSCI terakhir kan yang ditunggu adalah konsistensi dari apa yang sudah dilakukan, MSCI sudah memberikan apresiasi ya bahwa kebijakan itu sudah in the right direction, yang ditunggu adalah konsistensi, itu yang akan terus kita lakukan,” ujar Jeffrey saat ditemui wartawan di Gedung BEI, Senin (29/6/2026).

Kebijakan yang dimaksud terdiri atas meningkatkan transparansi data kepada publik, mengawal pemenuhan ketentuan free float oleh emiten, serta melakukan screening terhadap saham-saham yang berpotensi memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi.

Upaya tersebut dipastikan dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari peningkatan kualitas, transparansi, dan integritas pasar modal dalam negeri.

“Bagaimana kita sama-sama mengawal terpenuhinya free float, itu juga konsisten kita lakukan. Bagaimana kita terus melakukan screening atas saham-saham yang punya potensi pemegang sahamnya terkonsentrasi, itu juga akan konsisten kita lakukan,” paparnya.

Perihal apakah MSCI ikut menyoroti hasil revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Jeffrey menyampaikan hal itu tidak masuk dalam fokus lembaga provider global tersebut.

Bahkan MSCI tidak pernah menyampaikan kekhawatiran terhadap hasil perubahan UU P2SK.

Pembahasan antara BEI dan MSCI lebih banyak berfokus pada aspek teknis yang berkaitan dengan kualitas dan aksesibilitas bursa.

“Nggak, nah itu tidak pernah disampaikan. Karena kalau dengan MSCI kan tentu lebih teknis pembahasannya,” pungkas dia.

Jeffrey memastikan komunikasi dengan MSCI maupun penyedia indeks global lainnya, FTSE Russell, berlangsung rutin.

Diskusi teknis dengan kedua lembaga tersebut dilakukan secara berkala lantaran bagian dari koordinasi terkait perkembangan pasar modal, termasuk menjelang peninjauan indeks berikutnya pada November.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan pasar modal Indonesia kedepan diperkirakan bergantung pada keberhasilan penyelesaian persoalan struktural, bukan semata-mata didorong faktor eksternal seperti penurunan suku bunga global.

Koreksi yang terjadi terhadap IHSG kali ini disebut berakar dari penyebab struktural dengan pemulihan yang bergantung pada resolusi kelembagaan, bukan sekedar insentif suku bunga biasa.

Tim riset Henan Sekuritas dan Henan Asset Management menjelaskan setelah pengumuman MSCI Annual Market Classification Review 2026 yang mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market, menjadi awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal berjalan efektif.

Pasalnya peringkat Indonesia menetap dan tidak diturunkan, tetapi status ini masih bergantung pada periode uji coba untuk melihat keseriusan implementasi reformasi, hingga bulan November 2026.

"Sederhananya, Indonesia punya lima bulan untuk menunjukkan bahwa reformasinya nyata dan berjalan, bukan hanya di atas kertas, dengan tenggat waktu hingga bulan November 2026," ujar tim dalam riset tertulisnya dikutip, Jumat (26/6/2026).

Menurut tim riset jika bukti implementasi tidak terlihat, MSCI akan membuka proses formal untuk mempertimbangkan reklasifikasi ke Frontier Market, seperti yang sudah menjadi roadmap yang mereka tulis secara publik.

Secara umum, lanjut tim, pengumuman yang baru ini tidak banyak merubah perspektif terhadap pasar. Walau pengumuman kali ini memberikan beberapa kepastian, seperti tenggat waktu yang jelas serta kriteria yang dipantau.

Namun demikian penambahan periode waktu memperpanjang sikap menggantung yang telah ada dari awal tahun sekaligus memperpanjang kehati-hatian investor.

Selama periode Juli hingga Oktober 2026, investor diperkirakan memantau secara ketat berbagai langkah reformasi yang dilakukan regulator, terutama terkait transparansi data kepemilikan saham, peningkatan kualitas free float, serta berbagai upaya memperbaiki aksesibilitas pasar yang selama ini menjadi perhatian investor institusi global.

"Agenda reformasi Indonesia yang akan terus diuji. Apa yang OJK, BEI, dan KSEI lakukan antara sekarang dan Oktober 2026 akan dinilai bukan hanya dari perspektif domestik tapi juga perspektif investor institusi global," lanjut tim.

Lebih jauh menurut tim, di tengah masa probasi tersebut, pelaku pasar diperkirakan akan dibanjiri berbagai informasi dan spekulasi.

Interpretasi yang terlalu ekstrem, baik yang menyebut Indonesia telah sepenuhnya lolos dari ancaman downgrade maupun yang menganggap penurunan status tinggal menunggu waktu dinilai sama-sama kurang tepat karena mengabaikan nuansa keputusan MSCI.

Begitupula dengan fluktuasi harian IHSG yang lebih banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek dibanding perubahan fundamental. Sebaliknya, terdapat tiga indikator yang dinilai oleh tim riset yang lebih penting untuk dicermati investor.

Pertama, realisasi implementasi reformasi pasar modal oleh OJK, BEI, dan KSEI dalam beberapa bulan mendatang.

Kedua, stabilitas nilai tukar rupiah. Apabila rupiah mulai bergerak stabil atau menguat secara alami menuju kisaran Rp15.000–Rp16.000 per dolar AS, kondisi tersebut dapat menjadi sinyal meredanya tekanan struktural sekaligus meningkatnya kepercayaan investor asing.

Ketiga, hasil penilaian sovereign rating Indonesia oleh S&P Global Ratings yang dijadwalkan keluar pada Juli 2026. Peringkat tersebut akan menjadi indikator tambahan mengenai persepsi investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi ini masih dibayangi sentimen negatif. Meski sempat dibuka di zona merah, indeks perlahan mencoba bangkit.

Berdasarkan data RTI pada Kamis, 25 Juni 2026 pukul 09.09 WIB, IHSG yang sempat dibuka di level 5.873,07 berhasil berbalik menguat 0,5 persen atau naik 29,33 poin ke posisi 5.913,22.

Aktivitas perdagangan juga terpantau cukup ramai. Sebanyak 2,41 miliar saham telah diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp1,327 triliun pada sesi pagi.

Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 332 saham menguat, 170 saham melemah, dan 159 saham bergerak stagnan.

Reviews IHSG

Pada perdagangan sebelumnya, IHSG sempat anjlok 3,56 persen ke level 5.883,88 setelah pasar merespons negatif hasil MSCI Annual Market Classification Review.

Meski Indonesia tetap berstatus Emerging Market, MSCI memperpanjang masa evaluasi hingga November 2026 dan masih membuka peluang penurunan status ke Frontier Market apabila reformasi pasar tidak menunjukkan kemajuan yang memadai. Sentimen juga diperburuk oleh pelemahan Rupiah ke Rp17.950 per USD.

Tim Riset BRI Danareksa Sekuritas menjelaskan, fokus pasar hari ini tertuju pada pergerakan rupiah, arus dana asing, serta rilis Core PCE AS yang akan menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan.

"Secara teknikal, IHSG berpotensi melanjutkan pelemahan menuju area support 5.740-5.650, sementara 6.000-6.100 menjadi area resistance terdekat," sebut tim riset.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA - Status pasar modal domestik memang terselamatkan dari ancaman degradasi sesuai harapan pelaku pasar domestik. Keputusan MSCI mempertahankan Indonesia sebagai emerging market karena keputusan tersebut belum sepenuhnya menghapus risiko penurunan peringkat di masa depan.

Dalam evaluasi terbarunya, MSCI masih menyoroti sejumlah persoalan mendasar, mulai dari transparansi kepemilikan saham, validitas free float, hingga integritas perdagangan. Lembaga itu juga akan melanjutkan pemantauan reformasi pasar hingga November 2026.

Kekhawatiran investor tercermin pada pergerakan IHSG yang anjlok 3,56% ke level 5.883,88 pada 24 Juni 2026. Posisi tersebut semakin jauh dari puncak 52 minggu terakhir yang sempat menyentuh 9.174,47.

Gejolak pasar sebenarnya sudah dimulai sejak awal 2026 ketika MSCI membekukan sementara rebalancing indeks saham Indonesia dan membuka opsi peninjauan status pasar. Sejak saat itu, sentimen investor asing cenderung melemah.

Regulator dan Bursa Efek Indonesia telah memperkuat pengawasan serta mendorong transparansi pasar. Namun, berbagai langkah tersebut masih menunggu pembuktian efektivitas di mata investor global.

Baca selengkapnya melaluiepaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merespons santai keputusan penyedia indeks global MSCI yang menyoroti persoalan transparansi pemegang saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi di pasar modal Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa status pasar modal Indonesia saat ini masih terbilang aman lantaran MSCI tetap mempertahankan posisi Indonesia di kelas Emerging Market (EM).

Terkait dengan rencana MSCI yang akan terus mengevaluasi implementasi reformasi pasar modal Indonesia secara ketat hingga November 2026, Airlangga memandang proses pemantauan tersebut sebagai prosedur administratif yang standar.

"Tadi MSCI masih tetap memutakhirkan Indonesia di emerging market. Namun terkait dengan langkah-langkah yang masih akan dievaluasi tentu ini sesuatu yang normal saja, dan tentu ini menjadi pengaruh juga terhadap penguatan saham Indonesia di dalam indeks MSCI," ujarnya dalam forum Bisnis Indonesia Group Economic Insights 2026, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Airlangga tidak ambil pusing dengan tenggat waktu maupun pengawasan khusus yang ditetapkan oleh lembaga penyedia indeks global tersebut. Menurutnya, proses tinjauan berkala merupakan hak internal lembaga dan tidak mengindikasikan masalah krusial pada fundamental ekonomi maupun pasar modal nasional.

"Kan masih dalam emerging market, jadi aman. Kalau dia mau evaluasi ya silakan saja, itu kan internal mereka. Kan enggak ada masalah," katanya ditemui usai acara.

Merespons masa penahanan atau hold evaluasi yang ditetapkan hingga November mendatang, dia menambahkan bahwa rutinitas peninjauan wajar terjadi di institusi keuangan global.

Sebagai informasi, dalam laporan 2026 Market Classification Review yang dirilis Rabu (24/6/2026), MSCI memang menempatkan Indonesia bersama Turki dalam pengawasan khusus terkait isu transparansi kepemilikan saham dan perilaku perdagangan.

Lembaga tersebut mengungkapkan bahwa investor institusi internasional kerap menyuarakan kekhawatiran atas struktur kepemilikan saham di RI yang dinilai tidak transparan, serta maraknya dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).

Dua persoalan fundamental ini dianggap menghambat kemampuan investor dalam menilai besaran saham publik (free float) yang sesungguhnya dan menjadikan harga pasar sulit diandalkan sebagai dasar pembentukan portofolio.

Meski demikian, MSCI mengapresiasi sejumlah langkah reformasi krusial yang telah digulirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kebijakan tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

Kendati demikian, MSCI menggarisbawahi bahwa konsistensi implementasi adalah kunci. MSCI akan terus mengevaluasi cakupan dan dampak nyata dari langkah-langkah tersebut terhadap pasar secara berkelanjutan.

Apabila hingga MSCI Index Review pada November 2026 mendatang tidak ada kemajuan memadai yang terlihat, penyedia indeks global tersebut membuka kemungkinan untuk mengambil langkah lebih agresif, termasuk berkonsultasi mengenai potensi reklasifikasi (penurunan kelas) pasar modal Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Markets.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,52% atau 93 poin ke Rp17.952 per dolar AS dalam perdagangan Rabu (24/6/2026). Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) menguat 0,17% ke 101,57.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan rupiah bergerak dipengaruhi oleh sejumlah sentimen global dan domestik. Dari luar negeri, pelaku pasar menyoroti perkembangan perang Timur Tengah. Terbaru, Washington memberikan Teheran keringanan sanksi selama 60 hari setelah pembicaraan perdamaian awal.

"Ketidakpastian tetap ada mengenai keberlanjutan kesepakatan tersebut. Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa Iran telah menyetujui inspeksi nuklir hingga tak terbatas, sementara Teheran mengatakan bahwa mereka tidak membuat konsesi seperti itu dalam negosiasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Selain perang, pelaku pasar juga menanti kebijakan mometer The Fed. Ibrahim bilang, pelaku pasar melihat probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk pengetatan kebijakan Fed dalam beberapa bulan mendatang setelah pertemuan kebijakan minggu lalu dan komentar yang agresif dari para pejabat.

Pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sekitar 70% pada bulan September, dan sepenuhnya memperkirakan kenaikan lainnya pada bulan Desember.

Sementara di domestik, pasar merespons positif hasil MSCI yang menunda penilaian aksesibilitas pasar Indonesia hingga November. Peninjauan yang diperpanjang ini menyusul kekhawatiran yang muncul awal tahun ini mengenai aksesibilitas pasar, dengan penyedia indeks membekukan perubahan pada indeks ekuitas Indonesia pada Januari karena masalah investability.

Dari sektor makro, pemerintah mengalokasikan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya ketidakpastian global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Berbagai kebijakan tersebut disiapkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah perkembangan geopolitik internasional yang masih berpotensi menimbulkan tekanan terhadap perekonomian dunia," tandasnya.

Atas sentimen yang ada, Ibrahim memperkirakan rupiah akan kembali ditutup melemah di rentang Rp17.950 sampai Rp18.020 per dolar AS pada perdagangan esok, Kamis (24/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan MSCI mempertahankan posisi Indonesia di kelompok Emerging Market dinilai resmi melenyapkan kecemasan pasar terhadap risiko kejatuhan kelas menuju Frontier Market.

Langkah lembaga indeks global itu turut memberikan tenggat waktu bagi regulator dalam negeri untuk membuktikan konsistensi dari implementasi reformasi aturan pasar modal hingga November 2026 mendatang.

Pengamat pasar modal sekaligus Co-Founder Pasardana Hans Kwee menjelaskan bahwa hilangnya risiko penurunan status ini didorong oleh catatan positif MSCI terhadap agenda pembenahan otoritas dalam negeri.

Menurutnya, pascareformasi, pasar modal Indonesia telah bertransformasi menjadi salah satu yang paling transparan di dunia melalui kewajiban penyediaan data keterbukaan kepemilikan saham di atas level 1%.

“Biasanya penyediaan data kepemilikan saham di bursa luar negeri hanya di atas 5%. Selain itu, klasifikasi investor kita juga naik dari 9 menjadi 39,” ujar Hans dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Dia menambahkan, saat ini juga sudah terdapat transparansi data terkait Ultimate Beneficial Owner (UBO) di pasar keuangan domestik yang bisa didapatkan oleh para pelaku pasar melalui mekanisme permintaan.

Meskipun demikian, dalam catatan accessibility review terbaru itu, MSCI terpantau masih memberikan sorotan atau highlight terkait dengan aspek transparansi kepemilikan saham di pasar modal.

Lembaga tersebut juga masih menggarisbawahi adanya indikasi aktivitas perdagangan yang dinilai terkoordinasi oleh sejumlah oknum pelaku pasar.

Kendati tetap menyoroti hal tersebut, MSCI secara terbuka mengakui adanya langkah perbaikan signifikan yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama jajaran Self-Regulatory Organization (SRO).

Oleh karena itu, lembaga indeks global ini menekankan pentingnya pelaksanaan aturan secara konsisten di lapangan guna menjawab catatan-catatan minor tersebut secara berkelanjutan ke depan.

Hans menambahkan MSCI akan terus memantau implementasi dan konsistensi dari agenda reformasi pasar modal Indonesia ini hingga jadwal peninjauan (review) berkala berikutnya pada November 2026.

Hal itu pun mengindikasikan langkah pembenahan regulasi domestik sebenarnya telah berhasil menjawab keraguan pihak MSCI saat Indonesia pertama kali terkena status pembekuan sementara akhir Januari lalu.

“Kekhawatiran investor soal risiko Indonesia akan turun dari Emerging market ke Froniter Market telah menghilang,” ucap Hans Kwee.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) hingga saat ini bertambah menjadi 13 emiten seiring dengan sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aspek investability pasar saham RI.

Melansir data BEI, hingga 2 April 2026, BEI telah memberikan peringatan kepada investor terhadap total 9 saham yang memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Beberapa di antaranya antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), hingga PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII).

Satu bulan kemudian, dua emiten kembali masuk dalam daftar panjang ini. Keduanya antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) yang baru melantai di BEI pada 10 April 2026 dan PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI).

Terhadap TCPI, BEI mencatat bahwa saham perseroan dimiliki oleh sejumlah pemegang saham yang menguasai 94,10% dari total saham dalam bentuk warkat dan non warkat TCPI. Sementara terhadap WBSA, BEI mencatat 95,82% saham perseroan digenggam oleh sejumlah tertentu pemegang saham WBSA.

Teranyar pada Juni 2026, daftar tersebut kembali bertambah dengan dua emiten dinyatakan memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi. Kedua emiten tersebut antara lain PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU).

Saham MGRO disebut dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham MGRO. Sementara saham SATU dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,27% saham perseroan.

Meskipun begitu, BEI menegaskan bahwa pengumuman HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal RI.

Dengan demikian, terdapat 13 emiten di BEI yang telah tercatat dalam daftar HSC. Kondisi ini bertambah dari 9 emiten selepas MSCI menyoroti aspek investability pasar saham RI.

Teranyar, dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Di satu sisi, lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan free float minimum menjadi 15%. Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

Jakarta: Perdagangan saham Indonesia dibuka dengan sentimen positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak menguat setelah pelaku pasar merespons keputusan MSCI yang tetap mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market atau pasar berkembang.

Status tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu indikator yang diperhatikan investor global dalam menentukan alokasi investasi ke suatu negara.

Melansir Antara, Rabu, 24 Juni 2026, IHSG dibuka menguat 26,94 poin atau 0,44 persen ke posisi 6.128,27. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 2,70 poin atau 0,45 persen ke posisi 601,13.

“Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat IHSG berpotensi melemah terbatas dengan support dan resistance 6.050-6.220,” ujar Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus alias Nico dalam kajiannya di Jakarta.

MSCI akui reformasi pasar modal Indonesia

Dari mancanegara, penyedia indeks global MSCI mengakui agenda reformasi pasar modal Indonesia, dan masih tetap mempertahankan klasifikasinya di Emerging Market.

Namun demikian, MSCI masih akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas.

"Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI masih akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets," tulis MSCI dalam pengumumannya.

Merespon pengumuman MSCI, Nico mengatakan meskipun pasar modal Indonesia sudah melakukan segala hal, namun tampaknya kepercayaan masih menjadi hambatan utama bagi investor asing khususnya untuk bisa masuk kembali (foreign inflow).

Pasalnya, ia menyebut bukan hanya reformasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, namun juga kebijakan dari pemerintah yang ada saat ini hingga stabilitas politik turut menjadi perhatian pelaku pasar dan investor.

“Tidak pernah rasanya, Indonesia mengalami tekanan seperti ini yang datang dari berbagai macam penjuru mata angin,” ujar Nico.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond jadi perhatian pasar

Dalam kesempatan ini, Nico juga menilai kebijakan perlindungan bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bondm berpotensi menarik dana yang selama ini berada di luar sistem keuangan untuk masuk ke dalam negeri.

Apabila berhasil, menurutnya, likuiditas domestik akan meningkat dan pemerintah memperoleh sumber pembiayaan tambahan untuk pembangunan.

“Namun, kebijakan ini juga berisiko menimbulkan persepsi sebagai bentuk tax amnesty terselubung, sehingga implementasi dan pengawasannya perlu dijaga agar tidak mengurangi kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan penegakan hukum,” ujar Nico.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond bertujuan menarik dana yang selama ini berada di luar sistem keuangan agar masuk ke perekonomian domestik.

Purbaya menjelaskan, bahwa perlindungan tersebut hanya berlaku untuk dana yang ditempatkan pada Patriot Bond dan Merah Putih Bond, bukan memberikan kekebalan hukum secara menyeluruh kepada investor.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Samuel Sekuritas Indonesia (SSI) menilai keputusan MSCI mempertahankan Indonesia di kelompok Emerging Market menjadi katalis positif bagi indeks Harga saham gabungan (IHSG). Ke depan, pelaku pasar mengharapkan pengumuman terkait pembukaan pembekuan saham

Tim analis SSI yang terdiri dari Prasetya Gunadi dan Ahnaf Yassar menyebut ukuran pasar dan likuiditas Indonesia masih cukup kuat untuk mempertahankan posisi sebagai Emerging Market.

“Kami meyakini probabilitas reclass ke Frontier Market masih rendah dalam jangka pendek, mengingat ukuran pasar dan likuiditas Indonesia yang masih memadai,” tulis SSI dalam risetnya, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, SSI menilai katalis utama bagi pasar saham Indonesia ke depan bukan hanya terkait klasifikasi, melainkan pada potensi pembukaan kembali freezeMSCI terhadap inklusi saham-saham baru dalam indeks.

Menurut SSI, pencabutan kebijakan tersebut akan membuka kembali peluang masuknya saham-saham Indonesia ke dalam indeks MSCI, yang berpotensi memicu arus dana pasif (passive inflows) serta memperbaiki sentimen pasar.

“Lifting freeze akan membuka kembali peluang saham Indonesia yang memenuhi syarat untuk masuk indeks MSCI, sehingga berpotensi menarik inflow dan meningkatkan sentimen pasar,” tulis SSI.

SSI menambahkan, sejumlah emiten Indonesia saat ini telah memenuhi persyaratan kuantitatif untuk masuk ke indeks MSCI. Karena itu, setiap sinyal bahwa MSCI akan kembali menjalankan mekanisme inklusi normal dinilai akan menjadi sentimen positif bagi indeks Harga saham gabungan (IHSG).

Dalam risetnya, SSI mencatat MSCI kembali mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market, sehingga menghindarkan risiko forced selling dari dana pasif yang mengikuti indeks MSCI Emerging Markets.

Namun demikian, MSCI masih menyoroti sejumlah isu struktural, termasuk transparansi struktur kepemilikan saham, penentuan free float, serta indikasi pola perdagangan yang dinilai terkoordinasi, yang masih membebani penilaian investability pasar Indonesia.

Di sisi lain, MSCI juga mengakui berbagai reformasi yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut mencakup peningkatan keterbukaan kepemilikan di atas 1%, penguatan kerangka Holding Securities Classification (HSC), klasifikasi investor yang lebih granular, hingga roadmap peningkatan batas free float minimum menjadi 15%.

Meski demikian, SSI menekankan bahwa MSCI akan menilai efektivitas reformasi tersebut berdasarkan implementasi dan dampaknya secara berkelanjutan, bukan hanya dari sisi kebijakan.

MSCI juga disebut akan terus memantau progres reformasi tersebut. Jika pada MSCI Index Review November 2026 belum terlihat kemajuan yang memadai, MSCI dapat mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk konsultasi terkait potensi penurunan Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market.

Bisnis.com, JAKARTA — Peluang pencabutan status interim freeze oleh MSCI terhadap pasar saham Indonesia dinilai semakin terbuka setelah melihat hasil MSCI Accessibility Review 2026.

Kondisi tersebut berpotensi menjadi katalis positif bagi pasar modal domestik karena membuka jalan bagi lebih banyak saham Indonesia masuk ke indeks MSCI pada masa mendatang.

Pengamat pasar modal sekaligus CoFounder Pasardana Hans Kwee memperkirakan Indonesia masih mampu mempertahankan statusnya sebagai negara Emerging Market (EM) dalam MSCI Market Classification Review yang diumumkan pada 24 Juni 2026.

Menurutnya, dari sisi aksesibilitas pasar, Indonesia masih menunjukkan kinerja yang relatif kuat dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

"Melihat hasil MSCI Accessibility Review, Indonesia tidak mungkin turun ke Frontier Market pada MSCI Market Classification Review 24 Juni. Peluang terbaik kita adalah Indonesia tetap bertahan di Emerging Market dan diikuti pencabutan interim freeze," ujar Hans Kwee dikutip, Selasa (23/6/2026).

Berdasarkan penilaian MSCI yang menggunakan 18 kriteria aksesibilitas pasar, Hans memaparkan Indonesia memperoleh 10 indikator dengan nilai tertinggi "++", enam indikator bernilai "+", dan hanya dua indikator bernilai "-".

Capaian tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara berkembang seperti India, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, dan Thailand. Bahkan jika dibandingkan Vietnam yang tengah berupaya naik kelas ke status Emerging Market, posisi Indonesia dinilai jauh lebih unggul.

Vietnam tercatat hanya memperoleh enam indikator "++", empat indikator "+", dan delapan indikator "-".

Adapun Indonesia meraih nilai tertinggi pada sejumlah aspek penting seperti persyaratan investor, batas kepemilikan asing, ruang kepemilikan asing (foreign room), pembatasan arus modal, registrasi investor, regulasi pasar, kustodian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sistem perdagangan, serta ketersediaan instrumen investasi.

Menariknya, pada indikator Foreign Ownership Limits dan Foreign Room, Indonesia memperoleh nilai "++", lebih baik dibandingkan Hong Kong dan India yang masing-masing masih mendapatkan penilaian negatif pada aspek tersebut.

Meski demikian, terdapat satu catatan dalam review tahun ini. MSCI menurunkan penilaian aspek Information Flow Indonesia dari "+" menjadi "-". Namun Hans menilai penurunan tersebut tidak cukup signifikan untuk memengaruhi klasifikasi pasar Indonesia.

"Penurunan satu kriteria aksesibilitas dalam hal Information Flow tidak dapat memicu reklasifikasi posisi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," katanya.

Ia menambahkan, regulator dan otoritas pasar modal telah merespons isu tersebut melalui agenda reformasi pasar modal yang tengah berjalan. Karena itu, aspek Information Flow berpotensi kembali membaik pada penilaian berikutnya.

Dari sisi ukuran dan likuiditas pasar, Indonesia juga dinilai masih memenuhi syarat MSCI. Saat ini terdapat 11 saham Indonesia yang lolos kriteria ukuran dan likuiditas MSCI, jauh di atas ambang minimum yang hanya mensyaratkan satu saham.

Kondisi itu memperkuat keyakinan bahwa Indonesia tetap akan bertahan di kelompok Emerging Market.

Hans menjelaskan terdapat dua kemungkinan hasil dari review MSCI tahun ini.

Pertama, Indonesia tetap berada di kelompok Emerging Market sekaligus memperoleh pencabutan interim freeze. Kedua, Indonesia tetap bertahan di Emerging Market tetapi status interim freeze belum dicabut.

Meski demikian, ia menilai keberlanjutan interim freeze tidak lagi memberikan tekanan besar terhadap pasar saham Indonesia seperti sebelumnya.

"Saat ini interim freeze tidak membuat saham Indonesia tertekan turun lagi karena saham-saham yang seharusnya keluar dari indeks MSCI sudah terjadi. Interim freeze hanya akan menunda potensi saham-saham Indonesia untuk masuk ke dalam indeks MSCI pada review Agustus," ujarnya.

Apabila MSCI memutuskan mencabut interim freeze, langkah tersebut berpotensi meningkatkan peluang masuknya emiten-emiten Indonesia ke indeks MSCI pada periode peninjauan berikutnya. Sentimen tersebut dapat menjadi katalis tambahan bagi aliran dana asing dan meningkatkan daya tarik pasar saham domestik di tengah ketidakpastian global.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi jual investor asing alias net foreign sell di pasar saham domestik belum juga mereda, meski status Indonesia masih dipertahankan dalam kelompok pasar emerging market oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Di balik derasnya aksi jual asing, analis menyoroti beberapa persoalan di pasar saham yang dinilai mengganggu kepercayaan investor global, baik soal transparansi kepemilikan saham, praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading), hingga keterbatasan akses informasi yang dinilai belum memenuhi standar bursa global.

Hal itu membuat investor asing memilih bersikap lebih hati-hati dalam menempatkan dananya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Untuk diketahui, aksi jual investor asing telah menyentuh Rp 82,77 triliun secara year to date (Ytd). Adapun, pada penutupan perdagangan Senin (22/6/2026) nilai net sell asing mencapai Rp 1,11 triliun.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta, menilai penurunan peringkat Indonesia dalam aspek Information Flow pada laporan Global Market Accessibility Review MSCI yang dirilis pada Jumat 19 Juni 2026, tidak terlepas dari masalah transparansi kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi di pasar modal.

Berdasarkan laporan tersebut, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari “+” menjadi “-”, terutama karena isu kepemilikan saham (free float) dan indikasi coordinated trading behavior.

“Di sini, praktik saham gorengan dan perdagangan terkoordinasi menjadi penyebab utama,” kata Nafan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/6/2026).

Secara substansial, istilah saham gorengan dalam konteks institusional diterjemahkan MSCI sebagai coordinated trading. Ketika terdapat pihak-pihak yang bersekongkol untuk mengatur volume dan harga saham di balik layar, harga pasar tidak lagi mencerminkan fundamental perusahaan yang sesungguhnya.

Bagi investor institusi global, pergerakan harga yang tidak wajar pada saham-saham berkapitalisasi besar, terutama yang terafiliasi dengan kelompok tertentu, menjadi persoalan karena dapat mengacaukan kalkulasi risiko portofolio para pengelola dana (fund manager).

“Dampaknya cukup memukul psikologi pasar. Terutama karena Indonesia menjadi satu dari hanya dua negara emerging market yang mengalami penurunan skor tahun ini,” paparnya.

Penurunan pada aspek Information Flow membuat investor global, khususnya dana pasif dan dana berbasis indeks, memandang pasar Indonesia memiliki risiko tata kelola yang lebih tinggi.

“Tata kelolanya dinilai memiliki risiko yang lebih tinggi. Karena itu investor asing menjadi lebih aktif dan berhati-hati dalam menempatkan dana di pasar domestik,” pungkas dia.

Ia juga menyoroti persoalan free float yang selama ini menjadi perhatian MSCI.

Banyak struktur kepemilikan saham di Indonesia yang secara formal terlihat tersebar di publik, tetapi pada praktiknya masih dikendalikan oleh ultimate beneficial owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir.

Kondisi ini membuat likuiditas yang terlihat di pasar menjadi likuiditas semu.

“MSCI kesulitan mengukur berapa porsi saham yang benar-benar dapat ditransaksikan secara bebas oleh investor internasional,” lanjut Nafan.

Dibandingkan negara-negara emerging market lain yang mencatat banyak perbaikan aksesibilitas dalam tinjauan lembaga provider global periode Juni 2026, Indonesia justru memperoleh catatan negative pada aspek tata kelola informasi.

Hambatan struktural seperti restriksi pasar valuta asing serta belum optimalnya implementasi first-touch short selling maupun fasilitas peminjaman saham semakin menegaskan bahwa bursa nasional masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyamai standar global.

Ia juga menyoroti persoalan akses informasi berbahasa Inggris yang masih dianggap kurang memadai.

Lebih jauh, MSCI secara eksplisit menyoroti keterbukaan informasi material emiten dan dokumen pasar yang masih terbatas dalam bahasa Inggris, serta tidak selalu tersedia secara tepat waktu.

Bagi investor asing yang mengelola dana lintas negara, keterbatasan akses informasi berbahasa Inggris menjadi hambatan yang signifikan.

“Mereka tidak bisa mengambil keputusan investasi yang setara dan adil apabila informasi penting hanya tersedia dalam bahasa Indonesia,” kata dia.

Sebagai informasi, sepanjang Maret 2026 pasar saham domestik sempat menjadi salah satu bursa dengan kinerja terburuk di dunia akibat tekanan jual asing.

Hal ini semakin diperparah setelah MSCI mengeluarkan sejumlah saham konglomerasi dari indeks globalnya karena persoalan transparansi.

Berdasarkan catatan Kompas.com, dalam satu tahun terakhir, indeks telah terkoreksi sekitar 20 persen.

Apabila dihitung dari titik tertingginya, penurunan telah mencapai 38 persen hingga pekan pertama Juni 2026, melampaui kedalaman koreksi saat pandemi Covid-19.

Sementara itu, Investment Specialist Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Ahmad Faris Mu’tashim, mengatakan investor menilai keputusan MSCI yang mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market sebagai sentimen positif.

Namun, dampaknya belum langsung tecermin pada penguatan pasar saham saat ini karena proses freeze rebalancing masih belum dibuka.

Kondisi ini membuat investor global masih memilih bersikap menunggu dan melihat (wait and see) sebelum menambah eksposur ke aset Indonesia.

Saat ini, perhatian investor tertuju pada hasil final klasifikasi pasar MSCI yang akan diumumkan pada 24 Juni dini hari waktu Indonesia.

Setelah kepastian status pasar diperoleh, fokus berikutnya adalah menunggu keputusan terkait pembukaan freeze rebalancing. Selama pembatasan tersebut masih berlaku, peluang masuknya dana asing ke pasar saham Indonesia tetap terbatas sehingga likuiditas belum dapat pulih secara optimal.

“Kami menilai, hal ini karena freeze yang belum terbuka. Sehingga, meskipun status pasar dipertahankan karena tidak ada inflow sehingga pasar masih wait and see. Pelaku pasar masih menunggu status klasifikasi pasar yang akan terkonfirmasi pada 24 Juni dini hari waktu Indonesia, kemudian pasar akan menunggu event mengenai pembukaan freeze rebalancing,” ujar Faris saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Menurutnya, jika hasil pengumuman MSCI dinilai positif dan diikuti pembukaan freeze tersebut, likuiditas pasar berpotensi kembali secara bertahap seiring masuknya aliran dana asing baru.

“Investor sedang menunggu kapan freeze rebalancing ini dibuka, agar ada inflow baru,” lanjut Faris.

Di sisi lain, investor juga masih mencermati arah kebijakan pemerintah.

Pasar menilai sejumlah kebijakan yang ditempuh cenderung bersifat counter cyclical, yang dalam jangka pendek menimbulkan konsekuensi berupa penurunan valuasi atau harga aset keuangan.

Meski demikian, minat investor asing terhadap instrumen berbasis rupiah sebenarnya masih terlihat cukup kuat.

Tercatat dana asing masuk (inflow) sebesar Rp 35,9 triliun ke instrumen berbasis rupiah, dengan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi tujuan utama penempatan dana tersebut.

“Pasar masih menilai gameplay yang dilakukan pemerintah, namun secara gambaran kebijakan cenderung counter cyclical sehingga cost yang harus ditanggung adalah penurunan harga aset keuangan Indonesia. Menariknya, investor asing mencatatkan inflow 35,9 triliun pada instrumen berbasis rupiah, dengan SRBI sebagai pilihan utama,” ungkap Faris.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang