Bisnis.com, JAKARTA — Dua anggota Yanma Mabes Polri telah dipecat secara tidak hormat dari Polri usai terjerat kasus pengeroyokan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta.

Kepala Bagian Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Chaniago mengatakan dua polisi yang diberhentikan secara tidak hormat alias PTDH adalah Brigpol IAM dan Bripda AMZ.

"Sanksi Administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Erdi di Mabes Polri, Rabu (17/12/2025).

Sementara itu, untuk empat anggota lainnya yakni Bripda MIAB, Bripda ZGW, Bripda BN, dan Bripda JLA tidak dipecat dan hanya disanksi demosi selama lima tahun.

Kemudian, Erdi menyatakan bahwa keenam anggota ini telah menyatakan banding atas vonis dari sidang kode etik itu.

"Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding," imbuhnya.

Adapun, Erdi menjelaskan peran keenam anggota Yanma dalam pengeroyokan matel di Kalibata. Misalnya, Bripda AMZ merupakan orang yang diberhentikan oleh matel. Tak terima dengan tindakan matel, AMZ langsung menghubungi Brigadir IAM.

Menerima pesan dari AMZ, Brigadir IAM secara spontan mengajak empat polisi lainnya menuju TKP. Di TKP, empat Bripda MIAB, Bripda RGW, Bripda BN, dan Bripda JLA mengeroyok dua matel MET dan NAT. Satu matel meninggal dunia di TKP, sementara satu lainnya meninggal di Rumah Sakit.

"Jadi sekali lagi, empat anggota yang disebutkan di atas tadi mempunyai peran hanya mengikuti ajakan senior," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Rabu untuk disimak, OJK bakal tertibkan praktik penagihan utang usai pengeroyokan Kalibata hingga Timnas futsal putri Indonesia melaju ke final secara dramatis. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠OJK bakal tertibkan praktik penagihan utang usai pengeroyokan Kalibata

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan menertibkan praktik penagihan utang, khususnya dengan menekankan tanggung jawab ke kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih.

Pernyataan ini menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12) yang menewaskan dua penagih utang. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠KPK nilai korupsi kepala daerah sudah tidak dilakukan secara langsung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sudah tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui seseorang yang menjadi perwakilan atau representasi. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Gagal di SEA Games 2025, PSSI akhiri kerja sama dengan Indra Sjafri

PSSI mengakhiri kerja sama dengan pelatih Indra Sjafri setelah pelatih asal Sumatera Barat itu gagal membawa timnas U22 Indonesia memenuhi target di SEA Games 2025 Thailand. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Nadiem Makarim disebut terima Rp809,59 miliar di kasus Chromebook

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim disebut menerima uang Rp809,59 miliar terkait kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek pada 2019–2022. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Timnas futsal putri Indonesia melaju ke final secara dramatis

Timnas futsal putri Indonesia secara dramatis melaju ke babak final SEA Games 2025 Thailand setelah mengalahkan tuan rumah Thailand di Bangkokthonburi University, Bangkok, Selasa. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan menertibkan praktik penagihan utang, dengan menekankan tanggung jawab kepada kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam, yang menewaskan dua penagih utang.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan OJK sejatinya telah memiliki pengaturan terkait tata cara penagihan kepada konsumen. Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Aturan tersebut memuat batasan-batasan yang jelas, termasuk prosedur dan proses penagihan yang harus dilakukan secara tepat dengan tata kelola yang baik,” ujar Mahendra saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurut Mahendra, dari sisi perlindungan konsumen, OJK sejak awal telah menetapkan ketentuan mengenai bagaimana penagihan seharusnya dilakukan agar tidak melanggar aturan.

Namun, Mahendra menilai kasus di Kalibata tersebut penanganannya telah masuk ke ranah hukum pidana dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Kalau yang kemarin, saya rasa sudah lebih jauh daripada itu, sudah masuk ke masalah hukum. Itu kami akan melihat perkembangan lebih lanjut. Isunya sudah menjadi isu penegakan hukum,” ujar Mahendra.

Meski demikian, OJK tetap akan menelaah kemungkinan penertiban lebih lanjut terhadap praktik penagihan utang, terutama dalam konteks tanggung jawab pihak yang menugaskan penagih.

Mahendra menegaskan pemberi pinjaman atau kreditur tidak boleh melepaskan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang melakukan penagihan.

OJK, kata dia, akan mengkaji apakah masih terdapat celah pengaturan atau langkah pengawasan tambahan yang perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

Sebelumnya diberitakan, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan enam anggota Polri sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan di Kalibata pada 12 Desember 2025. Keenam tersangka tersebut masing-masing berinisial Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN, dan Bripda AM.

Kepolisian menyebut utang sepeda motor menjadi pemicu terjadinya pengeroyokan dan perusakan yang menewaskan dua penagih utang atau mata elang (matel) di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Pemilik kendaraan tersebut belum menerima uang sepeser pun, sehingga mengerahkan rekan-rekannya untuk menagih. Namun, dua penagih utang berinisial MET dan NAT justru menjadi korban pengeroyokan hingga meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkapkan pemicu dua debt collector tewas, MET dan NAT, diduga dikeroyok enam anggota polisi di Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto menjelaskan kejadian itu bermula saat tersangka berinisial AM diberhentikan oleh dua debt colletor atau kerap disebut mata elang di mana kedua debt colletor sempat terlibat cek-cok dengan AM.

Tak berselang lama, terjadi penarikan kunci motor oleh debt collector. Hal ini yang memantik keributan antara kedua belah pihak.

"Pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut pihak anggota polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut. Sehingga terjadi cek-cok dan terjadilah penganiayaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Budi dikutip Minggu (14/12/2025).

Budi mengatakan lima tersangka lainnya berada di lokasi yang sama sehingga mereka berenam mengeroyok dua debt colletor itu. Budi menegaskan bahwa pengeroyokan tidak menggunakan senjata api maupun senjata tajam.

Hal itu sesuai hasil visum kepada dua korban yang telah dilakukan autopsi.

"Ini luka-luka ataupun itu pukulan dari benda tumpul, artinya tangan kosong. Tidak ada menggunakan barang-barang berbahaya lainnya. Sementara itu hasil dari visum," kata Budi.

Menurut Budi, belakangan ini tindakan tarik paksa oleh debt collector kerap terjadi tanpa adanya pemberitahuan lebih awal kepada nasabah. Pihak penagih, katanya, harus memberikan imbauan jatuh tempo pembayaran kepada nasabah.

Dia menyampaikan peristiwa ini menjadi evaluasi bagi seluruh pembiayaan leasing-leasing untuk bisa mengatur regulasi yang tepat.

"Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama dan ini,"

Di sisi lain, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan enam anggota merupakan satuan Yanma Mabes Polri berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AM.

"Keenam Tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri," ujar Trunoyudo di Polda Metro Jaya, Jumat (12/12/2025).