JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi perkara 5227 k/pid.sus/2026 yang diajukan terdakwa Razman Arif Nasution dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Dengan begitu Razman tetap dihukum selama 1,5 tahun penjara.

"Amar Putusan: Tolak kasasi Penuntut Umum dan tolak kasasi Terdakwa," tulis laman MA dikutip Rabu (20/5/2026).

Perseteruan antara dua pengacara kondang ini berawal pada 2022. Saat itu, Hotman Paris dilaporkan mantan asisten pribadinya Iqlima Kim atas tuduhan pelecehan seksual.

Dalam laporan itu, Iqlima juga menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya. Tak terima dengan laporan itu, Hotman justru melaporkan balik Razman dan Iqlima atas dugaan pencemaran nama baik.

Belakangan Iqlima justru membantah dirinya pernah menuding Hotman melakukan pelecehan seksual. Iqlima juga mencabut Razman dari kuasa hukumnya.

Laporan pencemaran nama baik dengan terlapor Razman pun kembali berlanjut. Hasilnya dalam gelar perkara 20 Maret 2023 Razman pun ditetapkan tersangka.

Perkara itu selanjutnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis hakim meyakini Razman bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara.

Hakim menyatakan Razman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Razman juga dihukum membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti hukuman pidana kurungan selama 4 bulan penjara.

JAKARTA - Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama puluhan pimpinan dan tokoh ormas Islam bertemu Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK). Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa, 28 April 2026 malam.

Usai pertemuan tersebut, Din Syamsuddin berbicara soal wacana pelaporan terhadap tiga orang, yakni Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie.

"Kami menyampaikan pikiran bahwa mereka yang pertama kali memuat ya, pelintiran pidato Bapak Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu sangat bersifat tendensius, provokatif, dan potensial untuk mengadu domba antarumat beragama," kata Din Syamsuddin, Rabu (29/4/2026).

"Maka oleh karena itu, ada dari kalangan ormas-ormas Islam para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan, karena sebenarnya bukan pertama kali, sudah berkali-kali menyebar fitnah dan mengadu domba antarumat beragama," sambungnya.

Din menjelaskan, tiga orang tersebut diduga menjadi pihak yang pertama kali memelintir hingga menyebarluaskan pidato JK di UGM yang berujung adanya laporan ke polisi.

"Ya, karena mereka yang ditengarai, yang disebarluaskan, dan patut diduga bahkan diyakini, merekalah yang pertama kali memelintir pidato Pak Jusuf Kalla sekitar satu setengah jam lebih itu dengan mengambil sekitar 48 detik pada bagian yang tidak utuh," ujarnya.

Lihat video: Terungkap Sosok Rahasia Di Balik Fitnah Penistaan Agama Terhadap Jusuf Kalla!



Akhirnya menimbulkan ada sekelompok orang, entah 15-16, mengadukan Pak JK sebagai tersangka atau tertuduh dalam bidang penistaan agama. Din menduga ada pihak tertentu dibalik aksi ketiganya mengorkrestrasikan pernyataan JK yang dituduh menistakan agama.

"Walaupun ada di antara kami yang menengarai ya, baik Ade Armando, Abu Janda, dan seorang lagi Grace Natalie, ada beking-bekingnya katanya, ya," tuturnya.

Saat disinggung kapan pelaporan akan dibuat, ia belum bisa memastikan waktunya. Menurut Din, paling lambat akan dilakukan pada awal Mei nanti. "Terserah advokat nanti. Dalam waktu dekat, mungkin di dalam bulan April ini juga, atau paling lama awal Mei nanti itu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu menduga ada gerakan terpola dalam penyebaran potongan video ceramah kliennya tentang mati syahid. Apalagi, kata dia, potongan video itu diramaikan oleh sejumlah tokoh.

Hal itu diungkapkan Abdul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Kisruh, Video Ceramah Dipotong, JK: Saya Difitnah' di iNews, Selasa, 28 April 2026.

"Saya bilang bahwa ini ada gerakan yang terpola. Ade Armando di Cokro TV. Kemudian di YouTube ada dua orang lagi yang hostnya. Lalu bersamaan Permadi Arya. Lalu muncul juga Grace Natalie mengatakan bahwa Pak JK ini memang agak bermasalah, kayak gitu. Lalu datang Sahat Sinurat," ujar Abdul.

Menurutnya, Ade Armando, Permadi Arya hingga Grace Natalie sengaja memainkan sentimen negatif dalam pernyataan JK perihal mati syahid di potongan video tersebut.

"Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, Permadi Arya, juga kami lihat di Facebook ada Grace Natalie dan yang mereka sengaja memainkan sentimen itu," ucap Abdul.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada komunikasi sama sekali dengan Rismon Hasiholan Sianipar dalam kasus pencemaran nama baik terhadap dirinya. Rismon kini telah dilaporkan JK ke Bareskrim Polri.

“Tidak ada. Saya itu tidak kenal orangnya kok. Saya tidak pernah ketemu,” kata JK saat ditemui usai membuat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (8/6/2026).

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan melibatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), meskipun ia telah dituding mendanai Roy Suryo CS sebesar Rp5 miliar dalam kasus ijazah palsu Jokowi.

Bagi JK, masalah ini merupakan masalah dirnya secara pribadi. Apalagi, dirinya bukan tipe orang yang melayangkan kritik secara diam-diam. Justru sebaliknya ia akan mengkritik orang secara jujur dan langsung sesuai dengan apa yag dipahaminya.

“Tidak. Ini kan masalah saya, martabat saya yang dilecehkan. Saya tidak mempunyai sifat itu, mengkritik orang dari belakang. Kalau saya tidak suka saya katakan tidak suka, atau tidak benar,” pungkas dia.

JAKARTA - Kuasa hukum Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Abdul Haji Talaohu mengungkap alasan kliennya melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polisi atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Laporan itu berkaitan dengan tudingan bahwa JK mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Abdul menyebut keputusan melapor diambil setelah muncul sejumlah rangkaian peristiwa pada awal April. Termasuk beredarnya video yang memperlihatkan pertemuan Rismon dengan Andi Aswan.

“Kami temukan juga bahwa ada pertemuan atau perjumpaan Rismon dengan Bang Andi Azwan. Dalam video yang kurang lebih sekitar 1 menit itu, kalimatnya berbunyi untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dulu pendananya, maka selesai ini," ujar Abdul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Uang Rp50 Miliar di Kasus Ijazah?” yang disiarkan iNews TV, Selasa (31/3/2026).

Ia mengatakan, video tersebut sempat viral di media sosial dan memicu ribuan komentar, sebagian di antaranya dinilai menyudutkan JK. Ia juga meragukan jika rekaman itu hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI)

“Iya, dan itu bukan AI, itu asli,” katanya.

Menurutnya, hal yang menjadi perhatian JK bukan hanya isi video, tetapi juga sikap Rismon yang dinilai tidak segera memberikan klarifikasi. Padahal, isu tersebut sudah ramai diperbincangkan publik.

“Harusnya dia (Rismon) klarifikasi saja supaya memutus, memproteksi persoalan ini tidak berkembang. Karena kan sudah viral tuh,” ucapnya.

Dia menilai, sebagai pihak yang selama ini intens mengikuti kasus terkait Jokowi, Rismon seharusnya mengetahui perkembangan isu tersebut. Namun, klarifikasi baru disampaikan setelah laporan resmi dibuat.

“Setelah kami laporkan baru dia muncul melakukan klarifikasi,” tuturnya.

Kuasa hukum menyebut persoalan tersebut dinilai sebagai hal kecil bagi JK. Ia menegaskan, JK saat ini lebih fokus pada agenda kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri.

Kesibukan JK terlihat dari berbagai undangan ke luar negeri, seperti ke Thailand dan Malaysia, hingga kunjungan Duta Besar Iran ke kediamannya. Karena itu, ia menilai tidak mungkin JK harus turun langsung menghubungi Rismon terkait persoalan tersebut.

“Kan nggak mungkin Pak JK harus telepon si Rismon,” ujarnya.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan hingga saat ini belum ada pengajuan penangguhan penahanan dari kuasa hukum Dokter Richard Lee. Diketahui, Richard Lee ditahan atas kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang dilaporkan Samira Farahnaz alias Doktif.

“Belum ada pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan melalui kuasa hukumnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dikutip Senin (9/3/2026).

Budi menerangkan, Richard Lee ditempatkan bersama tahanan lainnya di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya. Polisi memastikan, hak-hak Richard Lee tetap dipenuhi, termasuk hak menjalankan ibadah puasa dan sahur.

“Selama menjalani penahanan, hak-hak yang bersangkutan tetap dipenuhi selayaknya tersangka lain yang sedang menjalani masa tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah puasa dan sahur. Hingga saat ini tidak terdapat keluhan yang disampaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, penahanan dilakukan usai penyidik memeriksan dokter Richard Lee pada Jumat, 6 Maret 2026. Budi menjelaskan, penahanan dilakukan lantaran Richard Lee dianggap telah menghambat proses penyidikan. "Berdasarkan pertimbangan, tindakan Tersangka DRL yang dinilai menghambat penyidikan," ungkap Budi.

Lihat video: Terungkap Alasan Polisi Langsung Tahan Richard Lee Usai Diperiksa



Adapun perbuatan yang dianggap menghambat penyidikan yakni, Richard Lee mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 3 Maret 2026. Kala itu, Richard disebut tak memberi penjelasan pada penyidik, tetapi malah live TikTok.

"Tersangka tidak hadir pada pemeriksaan tambahan tanggal 3 Maret 2026 tanpa memberikan keterangan yang jelas. Justru pada hari tersebut tersangka diketahui melakukan live pada akun tiktok," imbuhnya.

Selain itu, kata Budi, Richard juga mangkir dari wajib lapor. "Tersangka juga mangkir wajib lapor pada Senin, 23 Februari 2026 dan Kamis, 5 Maret 2026 tanpa alasan yang jelas," jelas Budi.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komika Pandji Pragiwaksono hari ini. Pandji diperiksa terkait kasus dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap suku dan masyarakat Toraja.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizki Prakoso mengungkapkan, Pandji bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada perkara tersebut. "Masih terjadwal (pemeriksaan)," kata Rizki, Senin (9/3/2026).

Pandji Pragiwaksono sudah diperiksa pada Senin, 2 Februari 2026. Ketika itu, Pandji mengaku dicecar sebanyak 48 pertanyaan terkait laporan dugaan penghinaan Toraja.

"(Pertanyaan pemeriksaan) 48," kata Pandji usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin, 2 Februari 2026.

Diketahui, Aliansi Pemuda Toraja melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri terkait dugaan penghinaan dan/atau ujaran kebencian bermuatan SARA terhadap masyarakat Toraja.

Lihat video: Periksa Pandji Pragiwaksono, Polisi Usut Penyusun Materi Mens Rea



Laporan tersebut dibuat menyusul viralnya video stand up comedy Pandji yang dinilai menyinggung adat dan budaya Toraja.

Terbaru, Pandji juga telah jatuhi sanksi adat berupa wajib meminta maaf kepada leluluhur dan membayar satu ekor babi serta lima ekor ayam. Sanksi itu diberikan dalam proses sidang adat di Tongkonan Layuk Kaero, Sangalla, Tana Toraja, Selasa, 10 Februari 2026.

Puteranegara

JAKARTA - Konten Kreator Cinta Ruhama dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pengusaha, Rendy Bramantyo. Laporan tersebut terkait dengan dugaan kasus pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap.

"Klien kami telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah yang dilakukan CR ke Polda Metro Jaya agar dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar pengacara Rendy, Bryand Ery, Selasa (24/2/2026).

Menurut dia, atas laporan yang dilayangkan Cinta kaitannya tuduhan pemerkosaan, kliennya telah bersikap secara kooperatif untuk memberikan keterangan dan klarifikasinya sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kliennya menyampaikan, tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan terhadapnya itu.

"Bahkan Klien kami masih belum mengerti ataupun memahami motif dan niat dibalik tindakan yang dilakukan CR terhadap Klien kami," tuturnya.

Dia menerangkan, proses hukum atas laporan Cinta itu masih berjalan dan belum ada keputusan atau penetapan status hukum lebih lanjut dari polisi terhadap kliennya. Namun, pihaknya menyayangkan lantaran adanya pernyataan ataupun tudingan tidak berdasar dan dugaan manipulasi informasi di muka publik yang disampaikan Cinta terhadap kliennya.

"Ini sudah jelas dirinya tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku serta menghormati proses hukum di Indonesia. Ini tidak boleh dibiarkan dan diabaikan karena berpotensi membentuk opini publik sebelum adanya kepastian hukum dan tindakan seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia," jelasnya.

Lihat video: Pandji Beri Klarifikasi ke Polda Metro Jaya, Polisi Gunakan 4 Pasal KUHP Baru



Dalam negara hukum, kata dia, setiap orang berhak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga setiap tindakan yang melampaui ataupun mendahului setiap proses hukum yang berlaku, demi hukum dapat diduga kuat sebagai pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menjabarkan, opini publik yang sudah terlanjur terbentuk atas kejadian itu telah memberikan dampak lanjutan yang menyebabkan timbulnya kerugian nyata bagi kliennya itu, baik dari segi material, immaterial hingga kesehatan mental. Pasalnya, saat ini kliennya merasa tengah dikriminalisasi dan merasa adanya upaya pembunuhan karier dan kehidupan sosial atas perbuatan yang tidak pernah di lakukan sebagaimana dituduhkan.

Maka itu, kliennya memutuskan melaporkan balik tuduhan yang dilakukan Cinta terhadapnya itu ke polisi, yang mana laporan itu teregister dengan nomor LP/B/1318/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan itu dibuat lantaran pada 15 Februari 2026, kliennya baru tahu jika Cinta melalui akun sosmednya itu memposting fotonya secara gamblang dan memberikan berbagai macam tudingan tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Walaupun tidak ada kejadiannya, tapi kejadian yang dia tuduhkan itu tahun 2017, tapi waktu klien kami menikah setelah 2017 itu, CR datang ke pernikahannya, kita coba berlogika sederhana, korban pemerkosaan mana mau datang ke pernikahan pelaku pemerkosaannya, kalau memang itu betul adanya," bebernya.

"Tuduhan atau framing ada relasi atau katanya orang ABCD, kita datang BAP, memberikan klarifikasi dan keterangan, kita kooperatif, kalau kita sepowerful yang diceritakan, nggak perlu datang, tiba-tiba laporannya hilang," ungkapnya.

Sementara itu, Rendy mengatakan, saat pertama kali datang ke kantor polisi memberikan keterangan, dirinya awalnya bingung mengapa tiba-tiba saja mendapatkan surat panggilan dari polisi. Namun, Rendy mengaku tetap memilih datang dan memberikan keterangan pasca diberitahu polisi atas persoalan yang tengah dihadapinya itu.

"Saya kaget kenapa tiba-tiba ada surat panggilan datang ke rumah, terus saya datang, didampingi kuasa hukum. Bingung kenapa tiba-tiba ada surat panggilan, saya kooperatif, saya klarifikasi, saya jelaskan semua, saya bantah semua karena saya tidak melakukan itu," ungkapnya.

"Tiba-tiba bulan Februari, muka saya dipajang gitu (di medsos) tanpa ada konfirmasi, tanpa ada apapun, tiba-tiba muka saya dimunculkan dengan nama dan semua, sampai semua usaha saya, kayak identitas semua, saya kaget sih. Jadi saya sebagai manusia, saya mau membela diri saya atas tuduhan yang tidak ada dasarnya ini," kata Rendy lagi.

Sekadar diketahui, Cinta Ruhama telah melaporkan dugaan kasus pemerkosaan yang dialaminya itu ke Polda Metro Jaya pada 25 September 2025 silam dengan nomor laporan LP/B/6786/IX/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Terlapornya adalah seorang pengusaha inisial RB dengan tuduhan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Peristiwa dugaan kekerasan seksual itu disebutkan terjadi pada 12 Oktober 2017 silam, yang mana terjadi di sebuah klub kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

JAKARTA - Roy Suryo Cs berencana melaporkan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis ke polisi. Hal itu lantaranRoy Suryo Cs tak terima telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh keduanya soal dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah.

"Kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada tiga pihak," ujar pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, Kamis (29/1/2026).

Menurut Roy, Eggi Sudjana dan Damai Haru Lubis sejatinya telah terbebas dari status tersangkanya itu. Namun, sangat disayangkan lantaran keduanya tidak memiliki empati atas status tersangka Roy Suryo Cs dan justru melaporkan Roy Suryo dan dirinya ke polisi.

"Sayangnya, abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan Bang Eggi Sudjana melaporkan Pak Roy Suryo dan saya Ahmad Khozinudin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai Terlapor," tuturnya.

"Kami menyadari ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba," jelasnya.

Ahmad menerangkan, dia dan Roy Suryo bakal melaporkan balik Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis serta Elida Netry selaku pengacara Eggi. Sebabnya, statment Elida Netty telah melampaui kewenangannya sebagai advokat dengan bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat, sedangkan Eggi Sudjana malah mempersoalkan kritiknya atas pertemuan Eggi dan Damai dengan mantan Presiden RI Joko Widodo di Solo.

Sejalan dengan itu, pengacara Roy Suryo Cs lainnya, Abdul Gafur Sangaji mengungkap, pelaporan yang dilakukan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin tak lepas dari kritik tajam atas proses penegakan hukum dengan keluarnya SP3 terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus ijazah Jokowi berdasarkan restoratif justice.

Lihat video: Pecah Kongsi! Roy Suryo Dilaporkan Eggy Sudjana & Damai Hari Lubis ke Polisi



"Bermula dari kritik tajam, kemudian ditafsirkan ada delik pencemaran nama baik, ada delik fitnah, padahal itu jauhlah perbuatannya Mas Roy mengutip ada 2 tuyul bertemu jin ifrit, itu sebetulnya suatu kritikan satir yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tak ada mens rea dari Mas Roy menghinakan seseorang, merendahkan seseorang," bebernya.

Ahmad mengungkap, dari sisi perbuatan materiil, apa yang disebut sebagai delik pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilaporkan Eggi dan Damai tentang pasal 433, pasal 434, dan 27 A UU ITE itu sejatinya jauh dari perbuatan yang disangkakan pada Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin. Laporan itu justru dianggap sebagai pengalihan perhatian publik dari isu utama menyangkut ijazah palsu Jokowi.

"Maka, pilihan tim hukum melakukan langkah hukum terhadap laporan tersebut (lapor balik) hal wajar dan sah. Saat ini tim hukum sedang melakukan pengkajian terhadap materi yang akan kami laporkan ke SPKT Polda Metro Jaya dengan Pelapor mas Roy dan bang AK, kami tak bisa buka secara gamblang materinya karena itu materi penyelidikan, dan kalau itu naik tahap penyidik itu juga menjadi materi penyidikan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadillah menambahkan, pihaknya selaku pengurus TPUA pun berencana melaporkan Eggi Sudjana ke polisi. Pasalnya, Eggi memecat dirinya sendiri sebagai anggota TPUA hingga akhirnya melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin.

Padahal, TPUA memiliki kepengurusan dan proses pemecatan seharusnya dilakukan oleh pengurus. Mereka pun merasa tersinggung dengan perbuatan Eggi yang dianggapnya sebagai perilaku otoriter tersebut.

"Bagaimana mau memperjuangkan demokrasi kalau perilakunya otoriter? Sehingga kami juga sedang berpikir, berpikir, menyiapkan, mematangkan apakah perlu melakukan pelaporan juga," paparnya.

"Tersinggung kita semua, ada perkataan tidak sesuai dengan garis perjuangan TPUA. Garis perjuangan TPUA itu membela ulama dan membela aktivis, bukan ngelaporin aktivis. Jadi ketika dia melenceng, siapa yang keluar dari garis-garis perjuangan TPUA, maka kita sedang dalami itu," kata Rizal lagi.

JAKARTA - Polda Metro Jaya diminta segera melimpahkan kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Kejaksaan. Tujuannya agar kasus ini tidak terus menerus menjadi polemik di masyarakat dan mampu menciptakan suasana menjadi kondusif kembali.

Selain itu jika polisi lamban dalam melimpahkan kasusnya, maka dikhawatirkan memunculkan dugaan kecurigaan polisi diintervensi dengan memperlamban kasus ijazah Jokowi.

"Saya katakan harus ada kepastian hukum dalam penanganan kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Agar masyarakat tidak lagi bertanya-tanya, kenapa kasusnya kok lama sekali, ada apa," kata Pengajar Program Doktor Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Jakarta, Joko Sriwidodo, Senin (12/1/2026).

Prof Joko Sriwidodo mengatakan polisi telah memiliki alat bukti yang kuat yakni hasil laboratorium forensik (Labfor), polisi juga punya data pembanding yakni ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM di masa itu. Kemudian polisi juga sudah memeriksa puluhan saksi dan saksi ahli.

Penyidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan Nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratorium berikut sampel pembanding dari 3 (tiga) rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Sampel pembanding itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas hingga cap stempel, dan dipastikan bukti dan pembandingnya identik.

"Artinya segala persyaratan yang diatur dalam KUHAP sudah terpenuhi, tinggal apa lagi. Saya harapkan Polda Metro Jaya segera melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan agar oleh Kejaksaan bisa segera dilimpahkan ke pengadilan dan memberikan rasa kepastian hukum," katanya.

Dia menilai jika kasus ini tak segera dilimpahkan akan membuat suasana terus panas antara pengkritik Jokowi dengan pendukung Jokowi.

Selain itu, Prof Joko Sriwidodo melihat kasus Ijazah Jokowi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi bohong di era digital dapat berdampak luas, baik terhadap stabilitas politik maupun reputasi individu.

Meskipun tuduhan terhadap Presiden Jokowi tidak terbukti dan dibantah secara resmi oleh institusi pendidikan, proses hukum terhadap penyebar hoaks tetap penting untuk menjaga marwah hukum dan informasi publik yang benar.

Masyarakat perlu lebih bijak dalam menyaring dan membagikan informasi, khususnya yang menyangkut integritas pejabat negara. Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pejabat publik adalah hal wajar, tetapi harus dilakukan berdasarkan data dan argumen yang sah, bukan berdasarkan dugaan tanpa dasar hukum.

Lebih lanjut Prof Joko Sriwidodo mengatakan kasus tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi menjadi pembelajaran penting dalam membedakan antara kritik sah dengan penyebaran fitnah.

"Proses hukum telah membuktikan bahwa informasi yang beredar tidak berdasar, sementara klarifikasi dari pihak sekolah dan universitas memperkuat posisi hukum bahwa ijazah tersebut otentik," katanya.

Sistem hukum Indonesia memberikan sanksi tegas terhadap perbuatan pemalsuan dokumen maupun penyebaran hoaks, guna melindungi integritas data publik dan tatanan hukum negara.

Terkait dengan hasil uji ijazah tersebut, pihak Roy Suryo cs masih belum puas dan meragukan hasil penyelidikan Bareskrim melalui uji forensik. Banyak alasan yang mereka argumenkan, terkait hasil uji tersebut seperti tentang istilah identik, sampel pembanding, dan juga independensi.

"Saya kira wajar saja dalam kasus hukum, baik pelapor maupun terlapor selalu menginginkan setiap hasil sesuai dengan apa yang mereka perbuat," ucapnya.

Prof Joko Sriwidodo juga mempertanyakan klaim Roy Suryo dan Rismon Sianipar terkait tuduhan ijazah Jokowi palsu disebarkan ke publik berdasarkan hasil penelitian akademis. Menurutnya, penelitian akademis harus didasari independensi, kepentingan ilmiah dan tidak ada konflik kepentingan.

"Bagi saya yang membuat janggal kenapa meneliti Ijazah Jokowi. Apa yang melatarbelakangi. Disini seorang peneliti dituntut pertanggungjawaban keilmuan dan akademis, tidak bisa kesana kemari mengklaim hasil penelitian akademis. Bagaimana parameter itu hasil penelitian akademis kalau dilakukan tanpa prosedur akademis, itu hanya mengklaim dan mengaku-ngaku," paparnya.

Prof Joko Sriwidodo juga menyarankan kepada penyidik Polri agar dalam menangani kasus pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah Jokowi ini menyesuaikan dan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

"Tersangka bisa menggunakan upaya restoractive justice untuk menyelesaikan masalah ini, tidak harus ke pengadilan namun dilakukan upaya damai dan pengakuan tersangka yang merasa bersalah," katanya.

Dalam KUHP yang baru penghinaan ringan resmi diatur dalam KUHP baru Pasal 436, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan, selain pencemaran nama baik. Baik secara lisan maupun tulisan, di muka umum atau langsung kepada orang yang dihina, dapat dipidana penjara maksimal 6 bulan atau denda paling banyak kategori II sekitar Rp10 juta.

Prof Joko Sriwidodo juga mempertanyakan darimana Roy Suryo dan Rismon Sianipar bisa mendapatkan data ijazah pembanding. Karena data ijazah adalah data yang bersifat pribadi dan privasi dan tidak boleh diekpose ke publik secara sembarangan dibumbui tuduhan palsu.

Data pribadi atau privasi termasuk ijazah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dan menyebarkan, memperlihatkan data pribadi/privasi ke publik tanpa adanya izin dari yang bersangkutan itu sudah termasuk ranah pidana penjara dan/atau denda.

JAKARTA - Silfester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) hingga kini belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Dalam proses hukum, Silfester divonis penjara satu tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 Oktober 2018 atau sudah 7 tahun lalu.

Silfester sempat mengajukan kasasi, tetapi Mahkamah Agung memperberat hukumannya menjadi satu tahun enam bulan.

Hingga awal tahun 2026, putusan tersebut tak kunjung dieksekusi. Keberadaan Silfester yang merupakan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih pun menjadi tanda tanya publik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna menyatakan, saat ini Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan diterjunkan untuk ikut membantu Kejari Jakarta Selatan memburu Silfester. Langkah itu dilakukan untuk medeteksi keberadaan Silfester.

"Tim Tabur mensupport tim dari Kejari Jakarta Selatan membantu untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan (Silfester Matutina)," ujar Anang saat ditemui di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan bahwa Kejagung telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memburu Silfester. Anang pun memastikan Kejari Jakarta Selatan masih melakukan pencarian terhadap Silfester.

"Silfester sedang kita cari, yang jelas tim Kejari Jakarta Selatan sedang memonitor terhadap keberadaan yang bersangkutan. Kalau memang ada, bisa dilaksanakan eksekusi," sebut Anang.

Silfester Matutina terjerat kasus fitnah dan pencemaran nama baik terkait pernyataannya dalam sebuah aksi demonstrasi yang menyinggung nama mantan Wapres Jusuf Kalla.

JAKARTA - Bareskrim Polri menyebut kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan YouTuber Resbobb dan Digmo terhadap Nurul Azizah Tosiade alias Azizah Salsha telah naik ke tingkat penyidikan.

"Sudah naik sidik," ujar Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizki Agung Prakoso, Selasa (28/10/2025).

Menurut Rizki, kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Nurul tersebut telah naik status penanganan perkaranya dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, Rizki tak merincikan waktu pasti tersebut naik ke penyidikan.

Rizki menambahkan, kasus tersebut berlanjut ke penyidikan pascaupaya mediasi terhadap kedua pihak tak ada titik temunya. Rizki juga tak memastikan apakah penyidikan kasus tersebut telah mengarah pada tersangka ataukah tidak.

Adapun dalam kasus itu, Nurul Azizah melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan sangkaan Pasal 45 ayat 4 dan ayat 6 juncto Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara telah resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) selaku tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan/atau fitnah. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 20 Oktober 2025 pukul 11.00 WIB.

Penetapan status tersangka terhadap Lisa Mariana dilakukan pada Selasa, 14 Oktober 2025, setelah penyidik menemukan bukti awal yang cukup atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa Lisa Mariana dijerat dengan Pasal 310 ayat (1) dan/atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.

“Benar, penyidik telah melayangkan surat pemanggilan terhadap saudari Lisa Mariana sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan besok pukul 11.00 WIB. Yang bersangkutan dipersangkakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan/atau Pasal 311 ayat (1) KUHP,” jelas Kombes Pol Erdi A. Chaniago dalam keterangan resminya, Minggu (19/10/2025) malam.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Erdi menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Polri berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan profesional. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum,” pungkasnya.