Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sejumlah masalah pendataan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) antara data yang dimiliki pemerintah dengan kondisi di lapangan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgowansyah, mengatakan pihaknya menemukan alih fungsi lahan sawah semakin meningkat sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

“Dari data existing yang ditemukan, alih fungsi lahan sawah dirasakan semakin meningkat, telah mengancam ketahanan pangan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu pengendalian alih fungsi lahan sawah," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Tahun 2024, target lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencapai 7,38 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 87% ditargetkan masuk dalam kawasan perlindungan lahan pertanian. Adapun jika daerah dapat melindungi 87% lahan pertanian maka akan mendapatkan insentif fiskal maupun non-fiskal.

Dia menyebut, di Bandung ditemukan selisih antara target LP2B dengan kondisi di lapangan. Dari target LP2B sekitar 24.223 hektare, masih terdapat kekurangan sekitar 355 hektare setelah dilakukan pencocokan data dan kondisi lahan di lapangan.

Kemudian di Karanganyar, Kemendagri menemukan LSD berada di lahan yang tidak diperuntukkan untuk kawasan tanaman pangan. Dia menyebut, LSD berada di kawasan cagar alam geologi, cagar alam budaya, kawasan hortikultura, hingga hutan produksi.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menemukan pengurangan lahan sawah dilindungi karena beberapa faktor di antaranya keberadaan hak guna bangunan (HGB), perizinan berusaha maupun nonberusaha, hingga program strategis daerah dan nasional.

"Artinya beberapa terjadi tumpang tindih ketidaksesuaian antara LSD dengan rencana tata ruang di Kabupaten Karanganyar," ucapnya.

Temuan lainnya berada di Denpasar di mana data LSD tidak sesuai dengan RT/RW sebesar 570,3 hektare. Dia menjelaskan adanya ketidaksesuaian LSD terhadap penggunaan lahan existing sebesar 1,22 hektare dari 1,03 hektare.

Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang telah mengetahui perbedaan existing dengan lapangan namun belum melaporkan atau melakukan verifikasi lapangan.

Cheka menuturkan pihaknya mendorong pemerintah daerah melakukan sinkronisasi data bersama Kementerian ATR/BPN serta memperkuat verifikasi lapangan untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian data perlindungan lahan pertanian.

"Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan LSD dengan rencana pembangunan daerah maupun pengembangan kawasan strategis di wilayahnya agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan perlindungan lahan pangan dengan prioritas pembangunan daerah," terangnya

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan, bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur dan Denpom VI/1-4 Penajam Paser Utara mengamankan sejumlah alat berat dan pelaku penambangan batu bara tanpa izin di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Sebanyak empat unit alat berat jenis excavator dan satu unit dump truck yang sedang melakukan penambangan diamankan dalam aksi penindakan ini.

Tim operasi juga mengamankan empat orang pelaku dengan inisial masing-masing PT (38), J (24), GM (32) dan W (55). Para pelaku tersebut diamankan saat sedang melakukan aktivitas penambangan batu bara (pengupasan, penggalian dan pemuatan batu bara). Saat ini penyidik telah menetapkan keempat pelaku sebagai tersangka dan dilakukan penitipan di rumah tahanan Polresta Samarinda.

Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menegaskan komitmen untuk penegakan hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan aktivitas perusakan terhadap kawasan konservasi.

“Kerja sama pengelola kawasan konservasi dan aparat penegak hukum lainnya dengan Ditjen Gakkum Kehutanan di wilayah sangat penting untuk penguatan perlindungan dan pengamanan kawasan dalam rangka menekan laju degradasi kawasan hutan di Indonesia,” kata Dwi Januanto dalam siaran pers, Sabtu (13/12/2025).

Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 89 Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp5 miliar.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom mengatakan pertambangan batu bara ilegal bakal menimbulkan kerusakan serius bagi kawasan cagar alam.

"Pengamanan kawasan dan penegakan hukum sangat penting dan menjadi salah satu prioritas kami, kami akan mendalami dan mengungkap aktor dan pelaku lain baik perorangan maupun korporasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini," kata Leonardo.