Bisnis.com, MEDAN – Tim Operasi Gabungan Kementerian Kehutanan yang terdiri dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah II Medan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut mengamankan 1.677 batang kayu bulat (gelondongan) tanpa penanda legalitas pada lima industri pengolahan kayu (sawmill) di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra Hari Novianto mengatakan ribuan batang kayu bulat jenis rimba campuran dan meranti itu diduga ilegal lantaran tidak dilengkapi barcode atau penanda legalitas.

Temuan ribuan batang kayu bulat di sejumlah sawmill di wilayah Asahan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang melaporkan dugaan aktivitas pembalakan liar di Desa Poldung dan wilayah Desa Simoni, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

“Ada laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas pembalakan liar. Kayu bulat yang disinyalir hasil kegiatan ilegal itu diduga diangkut dan ditampung oleh sejumlah industri pengolahan kayu di wilayah Kisaran Timur sehingga kami melakukan pengecekan ke lapangan,” kata Hari dikonfirmasi Bisnis, Kamis (21/5/2026).

Hari mengatakan ada 5 industri pengolahan kayu yang diperiksa tim selama operasi gabungan yang berlangsung sejak 13 Mei 2026. Tim menelusuri asal-usul kayu, legalitas dokumen angkutan, serta kesesuaian kegiatan industri pengolahan kayu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pemeriksaan terhadap CV AMS, tim menemukan sebanyak 758 batang kayu log dan 12 unit mesin bandsaw. Lalu, pada pemeriksaan di UD R ditemukan sekitar 413 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw ; dan pada CV F J ditemukan kurang lebih 36 batang kayu log dan 6 unit mesin band saw.

Begitu pula pada pemeriksaan terhadap CV MBS yang ditemukan kurang lebih 360 batang kayu log dan 2 unit mesin bandsaw, serta pada CV SJP yang ditemukan sekitar 110 batang kayu log dan 5 unit mesin bandsaw.

Total kayu bulat yang ditemukan dan diamankan tim di lokasi sejumlah industri tersebut pada Senin (18/5/2026) lalu sebanyak 1.677 batang, bersamaan dengan 30 unit mesin bandsaw dan sejumlah kayu hasil olahan dalam bentuk papan dan reng kaso

“Kayu-kayu tersebut akan diperjualbelikan ke sejumlah daerah di Sumut,” ujar Hari.

Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan tim untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Penyidik Gakkum Kehutanan juga masih melakukan pemeriksaan terhadap pemilik sawmill, tenaga teknis, pekerja, dan sejumlah saksi.

Secara bersamaan, BPHL Wilayah II Medan dan DLHK Sumut juga melakukan pengukuran kayu log serta pengecekan dokumen legalitas kayu, termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO), barcode atau penanda legalitas kayu, serta dokumen perizinan lainnya.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keabsahan asal-usul kayu dan menentukan langkah hukum selanjutnya,” tambahnya.

Adapun, penertiban peredaran hasil hutan kayu merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola kehutanan yang bersih, adil, dan dapat dipercaya.

Tanpa asal-usul yang jelas, lanjutnya, kayu tak hanya berpotensi merusak hutan, tetapi juga menekan pelaku usaha yang taat aturan, mengganggu iklim pasar yang sehat, dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya kembali ke negara dan masyarakat.

Tim Operasi Gabungan Kementerian Kehutanan mengamankan sekitar 1.677 batang kayu bulat (gelondongan) tanpa penanda legalitas dari 5 (lima) industri pengolahan kayu (sawmill) di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Senin (18/5/2026). Dok. Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan (Gakkum Kemenhut) telah memanggil jajaran direksi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) untuk dimintai keterangan terkait kematian seekor gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) di areal konsesi perusahaan.

Direktur Jenderal Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho yang dimintai konfirmasi dari Jakarta, Sabtu (7/2/2026), menjelaskan bahwa setiap bentuk perburuan dan pembunuhan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan serius dan akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tanggung jawab pengelolaan kawasan oleh pemegang izin harus dijalankan secara konsekuen. Kami sedang mendalami sejauh mana efektivitas sistem perlindungan hutan dan pemantauan satwa yang diterapkan di areal konsesi," kata Dwi Januanto, dikutip dari Antara.

"Kematian gajah di wilayah kerja perusahaan menjadi catatan serius bagi kami untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan High Conservation Value dan koridor satwa. Apabila ditemukan adanya kelalaian, tentu akan ada konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan,” tambahnya.

Dia menyebut pemanggilan direksi PT RAPP yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendalaman tanggung jawab pemegang izin dalam pemenuhan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar di wilayah kerjanya.

Pemanggilan tersebut dilakukan seiring dengan proses penyelidikan atas ditemukannya seekor gajah sumatra dalam kondisi mati di kawasan lindung Blok Ukui, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan bagian dari wilayah jelajah gajah pada kantong habitat Tesso Tenggara.

Kematian gajah itu pertama kali dilaporkan oleh PT RAPP kepada Polres Pelalawan dan Balai Besar KSDA Riau pada Senin (2/2/2026). Berdasarkan keterangan awal di lapangan, Tim Penanggulangan Konflik Satwa Liar (TPKSL) Blok Ukui menemukan seekor gajah jantan telah mati dengan kondisi pembusukan lanjut.

Balai Besar KSDA Riau kemudian melakukan nekropsi untuk memastikan penyebab kematian secara medis dan ilmiah. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gajah berjenis kelamin jantan, diperkirakan berumur di atas 40 tahun, dan telah mati sekitar dua pekan sebelum ditemukan.

Dari hasil bedah bangkai, ditemukan indikasi cedera kepala berat dan secara medis dugaan sementara mengarah pada trauma kepala akibat luka tembak. Temuan itu memperkuat dugaan adanya tindak kejahatan terhadap satwa liar yang dilindungi.

Sejalan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pelalawan dan Polda Riau, Gakkum Kehutanan tetap melanjutkan penelusuran terhadap pelaku dan jaringan di balik peristiwa tersebut, sekaligus melakukan pendalaman terhadap aspek kepatuhan korporasi.

Pendalaman itu mencakup efektivitas sistem pengamanan kawasan, pengelolaan High Conservation Value (HCV), serta keberadaan dan fungsi koridor satwa di dalam areal PBPH.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Gakkum Kehutanan secara resmi meminta keterangan dari direksi PT RAPP, mengingat lokasi kejadian berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.

Pemeriksaan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan kewajiban perlindungan hutan dan satwa liar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Wilayah Sumatera menetapkan DM (56) sebagai tersangka kasus pembalakan liar di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), tepatnya di Resort Air Sawan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau.

DM ditahan di Rutan Polda Riau sejak 23 Januari 2026. Penyidik menyita barang bukti berupa satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport putih beserta STNK dan kunci, satu unit chainsaw, lima jeriken merah, 28 batang kayu olahan berbentuk broti, serta satu buku catatan.

Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum Sumatera Khairul Amri mengatakan penetapan tersangka merupakan tindak lanjut penindakan oleh tim Balai TNTN bersama Satgas PKH pada 21 Januari 2026. Tim menemukan jejak kendaraan roda empat di dalam kawasan TNTN dan menelusurinya hingga mendengar suara chainsaw.

“Pada pukul 14.00 WIB, tim mengamankan satu orang pelaku yang mengaku bernama DM yang sedang mengolah kayu menjadi broti menggunakan chainsaw di Resort Air Sawan,” ujar Khairul, dikutip dari siaran pers, Kamis (29/1/2026). Pelaku dan barang bukti kemudian diserahkan ke Balai Gakkum untuk proses hukum.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Hari Novianto menyatakan bahwa tersangka D (56) diduga kuat melakukan penebangan pohon secara tidak sah serta mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa dokumen resmi di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang merupakan habitat alami satwa langka Gajah Sumatera yang dilindungi.

DM pun dijerat Undang-Undang No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.32/2024, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan menggagalkan upaya peredaran kayu ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam operasi yang dilakukan pada Sabtu, 17 Januari 2026 dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, tim berhasil mengamankan rakit kayu berisi kurang lebih 600 batang kayu bulat jenis rimba campuran dan 2 unit klotok air di perairan Sungai Pawan-Ketapang.

Penindakan ini dilakukan tepat saat rakit kayu tersebut merapat di seberang industri pengolahan kayu tujuan yang berlokasi di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, ratusan batang kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya angkutan hasil hutan (SKSHHK) maupun dokumen perizinan lainnya.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom mengatakan penangkapan bermula dari informasi laporan masyarakat mengenai adanya aktivitas pengangkutan rakit kayu bulat ilegal dari hulu Sungai Pawan yang diduga berasal dari kawasan hutan tanpa izin.

“Tim kami bergerak cepat dan mendapati rakit tersebut merapat di sebuah industri pengolahan kayu pada dini hari. Saat diperiksa, tidak ada dokumen yang dapat ditunjukkan. Saat ini, kami telah mengamankan lima orang pelaku yang berada di lokasi kejadian untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna mengungkap peran masing-masing dan aktor intelektualnya,” kata Leonardo, dikutip dari siaran pers, Senin (19/1/2026).

Selain mengamankan barang bukti kayu dan terduga pelaku, Petugas Gakkum Kehutanan juga telah melakukan pengamanan terhadap lokasi industri pengolahan kayu yang diduga sebagai penerima bahan baku kayu ilegal tersebut untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dugaan pelanggaran tersebut merujuk pada Pasal 83 Ayat (1) Huruf b, yang melarang setiap orang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling paling lama lima tahun, serta pidana denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Terkait pengembangan kasus ini, Leonardo Gultom menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada pengangkut saja.

"Kami akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan pemodal dan penerima manfaat utama (beneficial owner) dari praktik ilegal ini. Industri penampung juga akan kami dalami keterlibatannya," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho memastikan pemerintah terus melakukan upaya penegakan hukum kehutanan, sebagaimana tecermin dalam penindakan terhadap praktik-praktik ilegal.

“Kami akan menindak tegas siapapun yang terlibat, baik pelaku lapangan, pemodal, maupun korporasi yang menampung kayu ilegal tersebut. Operasi ini merupakan bagian dari upaya Gakkum Kehutanan untuk menekan laju deforestasi, kerusakan lingkungan dan kerugian negara akibat pembalakan liar, khususnya di wilayah Kalimantan Barat,” kata Dwi Januanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) bersama Polres Situbondo menangkap SB (30), anggota sindikat pembalakan liar di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Jawa Timur. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus sebelumnya yang telah menjerat HK (39), aktor kunci jaringan pembalakan liar di kawasan konservasi tersebut.

Kasubdit Penanganan Pengaduan Kehutanan, Hendra Nur Rofiq, mengungkapkan kasus ini bermula dari operasi gabungan pemberantasan illegal logging di TN Baluran pada November 2023. Operasi tersebut berhasil mengungkap pola penebangan dan peredaran kayu jati ilegal yang dilakukan secara terorganisasi.

“Dalam rangkaian penindakan, beberapa pelaku telah diamankan. HK selaku aktor kunci ditangkap pada 23 September 2025, dan dari keterangannya terungkap identitas tiga pelaku lain, termasuk SB yang berhasil kami tangkap pada 26 Desember 2025,” jelas Hendra, dikutip dari siaran pers, Selasa (30/12/2025).

SB sendiri diamankan di belakang rumahnya di Kecamatan Bayuputih, Kabupaten Situbondo, setelah dua kali mangkir dari panggilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Desember 2025 dan saat ini ditahan di Rumah Tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Jawa Timur.

SB dijerat Pasal 83 ayat (1) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp2,5 miliar.

Hendra menambahkan bahwa SB telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jawa Timur dengan Nomor DPO/20/XI/RES.10.2./2025/ Ditreskrimsus/Polda Jatim tertanggal 17 November 2025 sebelum akhirnya ditangkap. Hingga kini, dua pelaku lainnya masih berstatus DPO dan terus diburu untuk menuntaskan jaringan sindikat pembalakan liar tersebut.

Dalam pengungkapan kasus ini, aparat penegak hukum juga menyita ratusan batang kayu jati ilegal serta sejumlah sarana angkut dan peralatan pengolahan kayu yang digunakan untuk mendukung aktivitas kejahatan kehutanan.

Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, mengemukakan pembalakan liar di Taman Nasional Baluran tak hanya memicu hilangnya kayu, tetapi juga menggerus fungsi taman nasional sebagai penyangga ekosistem yang berpotensi memicu bencana ekologis.

“Taman Nasional Baluran memiliki peran strategis sebagai kawasan konservasi dengan ekosistem sabana dan tegakan jati yang penting bagi perlindungan tanah, sumber air, serta habitat satwa liar,” ujar Yazid.

Ia menjelaskan, sejak awal aparat penegak hukum memfokuskan penyelidikan pada pemetaan peran pengendali lapangan hingga jaringan sindikat, mulai dari aktivitas penebangan di dalam kawasan hutan hingga peredaran kayu hasil kejahatan.

“Langkah penegakan hukum ini kami lakukan secara konsisten untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelaku perusakan hutan, sekaligus memberikan efek jera,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara langsung menghadiri Kegiatan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Menurut pantauan Bisnis, orang nomor satu di Indonesia itu tiba dengan didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Mengenakan safari berwarna coklat, Kepala negara pun melihat penampakan tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

Uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6,6 triliun atau tepatnya Rp6.625.294.190.469,74, yang mencerminkan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Rincian Penyerahan Tahap V

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan tiga capaian utama, yakni Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektare; Lalu, uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000; dan uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar
Rp4.280.328.440.469,74.

Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan di lokasi acara.

Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH mencatat capaian signifikan. Pencapaian itu antara lain, penguasaan kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400 persen dari target awal yang ditetapkan.

Adapun, nilai indikasi ekonomi lahan yang berhasil dikuasai kembali ditaksir mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total 2.482.220,343 hektare.

Rinciannya mulai dari 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara; 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dilakukan pemulihan ekosistem; 81.793 hektare lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk kembali dihutankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tumpukan uang tunai bernilai triliunan rupiah tersusun rapi dan memenuhi area Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Penampakan ini menjadi simbol hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan RI dalam menguasai kembali kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, uang pecahan berwarna merah muda itu dipajang dalam balutan plastik transparan, ditumpuk tinggi membentuk dinding di sekitar ruangan. Di bagian tengah, sebuah papan informasi berbingkai emas menampilkan angka fantastis, yaitu Rp6.625.294.190.469,74 atau Rp6,6 triliun.

Uang tersebut merupakan total dana hasil penegakan hukum kehutanan dan tindak pidana korupsi.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam agenda Penyerahan Laporan Capaian Penguasaan Kembali 4 Juta Hektare Kawasan Hutan, yang digelar di Gedung Bundar Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12/2025).

Rincian Penyerahan Tahap V

Dalam kegiatan tersebut, diserahkan tiga capaian utama, yakni Hasil Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan mencapai 896.969,143 hektare; Lalu, uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar Rp2.344.965.750.000; dan uang hasil penyelamatan keuangan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI sebesar
Rp4.280.328.440.469,74.

Jika digabungkan, total dana yang diserahkan mencapai lebih dari Rp6,6 triliun, sebagaimana tercantum dalam papan informasi yang dipamerkan di lokasi acara.

Dalam kurun waktu 10 bulan, Satgas PKH mencatat capaian signifikan. Pencapaian itu antara lain, penguasaan kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektare, atau lebih dari 400% dari target awal yang ditetapkan.

Adapun, nilai indikasi ekonomi lahan yang berhasil dikuasai kembali ditaksir mencapai lebih dari Rp150 triliun. Selain itu, lahan hasil penguasaan kembali telah diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total 2.482.220,343 hektare.

Adapun, rinciannya mulai dari 1.708.033,583 hektare lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara; 688.427 hektare lahan kawasan hutan konservasi diserahkan untuk dilakukan pemulihan ekosistem; 81.793 hektare lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk kembali dihutankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai menindak pelanggaran pada izin pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa hingga Senin (15/12/2025), pemerintah telah menertibkan 11 subjek hukum dan tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa proses penegakan hukum secara terpadu.

Penertiban tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Kehutanan, Satgas PKH, serta aparat penegak hukum, termasuk Polri. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah kepada DPR RI dan masyarakat.

“Per hari ini kami sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti akan kami sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH,” ujar Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Raja Juli menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif dengan Satgas PKH yang dipimpin lintas lembaga. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan juga bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, mengingat adanya nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi dalam penegakan hukum kehutanan.

“Tentu di sana ada Kabareskrim, Polri yang memiliki MOU dengan kami. Kami juga sudah bergerak seperti yang saya janjikan kepada masyarakat ketika rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI,” imbuhnya.

Termasuk, Raja Juli menekankan bahwa dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI juga akan dibahas mengenai anggaran rehabilitasi hutan di Sumatra.

“[Soal anggaran rehabilitasi hutan Sumatra] itu nanti kami bicarakan dengan komisi IV DPR,” kata Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan mengendus modus perusakan kawasan hutan di sejumlah pemegang hak atas tanah (PHAT) di Sumatra Utara. Modus ini mencakup pemanenan hasil hutan tanpa izin dan pencucian kayu (timber laundering).

Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nurhuda, menjelaskan bahwa penyidikan awal telah dilakukan terhadap satu subjek hukum PHAT berinisial JAM yang diduga melakukan pemanenan hasil hutan tanpa izin.

Perbuatan tersebut berpotensi dikenakan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp3,5 miliar sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pengembangan penyidikan juga menjangkau dua PHAT lainnya berinisial M dan AR. Terduga M diduga menerima kayu bulat ilegal dari kegiatan pemanenan tanpa izin, sementara terduga AR terindikasi melakukan penebangan di luar areal PHAT-nya. Analisis citra satelit menunjukkan adanya aktivitas penebangan di wilayah hulu Sungai Batangtoru seluas sekitar 33,04 hektare.

Yazid menambahkan, terduga AR juga disinyalir melakukan pencucian kayu dengan mencampur kayu ilegal dari luar areal PHAT dengan kayu dari dalam areal berizin agar dapat masuk ke pasar resmi.

“Modus timber laundering ini menjadi fokus utama pengembangan penyidikan kami,” kata Yazid, dikutip dari siaran pers, Senin (15/12/2025).

Sebagai catatan, penyelidikan ini dilakukan untuk mengungkap jaringan pelaku dan modus pada institusi yang diduga kuat berkontribusi terhadap terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di kawasan tersebut.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa pengembangan perkara ini menunjukkan komitmen Ditjen Gakkum dalam menegakkan hukum kehutanan secara menyeluruh, tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar skema kejahatan yang memungkinkan hasil hutan ilegal masuk ke dalam sistem perdagangan resmi. Penegakan hukum dilakukan sesuai kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dwi menambahkan bahwa Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum Kehutanan terus mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan para ahli dan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), guna memperkuat berkas penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Kalimantan, bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur dan Denpom VI/1-4 Penajam Paser Utara mengamankan sejumlah alat berat dan pelaku penambangan batu bara tanpa izin di dalam kawasan Cagar Alam Teluk Adang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Sebanyak empat unit alat berat jenis excavator dan satu unit dump truck yang sedang melakukan penambangan diamankan dalam aksi penindakan ini.

Tim operasi juga mengamankan empat orang pelaku dengan inisial masing-masing PT (38), J (24), GM (32) dan W (55). Para pelaku tersebut diamankan saat sedang melakukan aktivitas penambangan batu bara (pengupasan, penggalian dan pemuatan batu bara). Saat ini penyidik telah menetapkan keempat pelaku sebagai tersangka dan dilakukan penitipan di rumah tahanan Polresta Samarinda.

Direktur Jenderal Gakkum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menegaskan komitmen untuk penegakan hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan aktivitas perusakan terhadap kawasan konservasi.

“Kerja sama pengelola kawasan konservasi dan aparat penegak hukum lainnya dengan Ditjen Gakkum Kehutanan di wilayah sangat penting untuk penguatan perlindungan dan pengamanan kawasan dalam rangka menekan laju degradasi kawasan hutan di Indonesia,” kata Dwi Januanto dalam siaran pers, Sabtu (13/12/2025).

Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis yaitu Pasal 89 Jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp5 miliar.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom mengatakan pertambangan batu bara ilegal bakal menimbulkan kerusakan serius bagi kawasan cagar alam.

"Pengamanan kawasan dan penegakan hukum sangat penting dan menjadi salah satu prioritas kami, kami akan mendalami dan mengungkap aktor dan pelaku lain baik perorangan maupun korporasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini," kata Leonardo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) mengungkap indikasi kerusakan lingkungan di hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Sibuluan di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Temuan itu didapatkan usai Ditjen Gakkum mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan di wilayah hulu DAS yang diduga memperparah dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menuturkan, kerusakan tutupan hutan di lereng dan hulu DAS diduga menurunkan kemampuan tanah menyerap air. Imbasnya, hujan ekstrem lebih cepat berubah menjadi aliran permukaan (run-off) yang kuat, memicu banjir dan longsor.
Menurutnya, material kayu yang terbawa arus menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan.
Pihaknya mengaku melihat pola yang jelas, di mana ada kerusakan hutan di hulu akibat aktivitas ilegal, di situ potensi bencana di hilir meningkat drastis.
"Aktivitas di PHAT [pemegang hak atas tanah] yang seharusnya legal, terindikasi disalahgunakan menjadi kedok untuk pembalakan liar yang merambah ke kawasan hutan negara di sekitarnya. Ini adalah kejahatan luar biasa yang mengorbankan keselamatan rakyat,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai respons cepat, Ditjen Gakkum Kehutanan membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan.
Dwi menyebut, dari hasil identifikasi awal, 12 subjek hukum baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan diduga memiliki keterkaitan dengan gangguan tutupan hutan di wilayah hulu.
Sejak 4 Desember 2025, tim telah melakukan pemasangan papan larangan (papan informasi) pada 5 lokasi yang terindikasi, yaitu 2 titik pada area konsesi PT TPL, dan 3 titik pada lokasi PHAT atas nama JAM, AR, dan DP. D
Pada saat bersamaan, Tim PPNS Balai Gakkum Sumatera saat ini juga sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kehutanan pada salah satu subjek hukum, yaitu pemilik PHAT atas nama JAM, setelah ditemukannya 4 truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB).
Terhadap kasus ini, PPNS mengenakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 2,5 miliar.
Sejalan dengan tindakan di lapangan, pemanggilan terhadap seluruh 12 subjek hukum dijadwalkan pada Selasa, 9 Desember 2025 untuk pendalaman lebih lanjut.
Dwi menuturkan bahwa tim di lapangan telah melakukan penyegelan lokasi-lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas ilegal. Langkah ini adalah bagian dari upaya verifikasi fakta, pengamanan tempat, serta penyiapan bukti untuk proses penegakan hukum yang adil dan transparan.
"Kami juga akan berkoordinasi erat dengan instansi terkait untuk memastikan adanya upaya restorasi hulu DAS dan perlindungan bagi komunitas terdampak,” tegas Dwi.
Selain pidana kehutanan, Ditjen Gakkum juga tengah mengkaji penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan kehutanan, serta gugatan perdata berdasarkan Pasal 72 jo. 76 UU Kehutanan untuk memulihkan fungsi ekosistem hutan.
Kementerian Kehutanan akan menginstruksikan langkah-langkah teknis pemulihan hulu DAS bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.
Menurut Dwi, program ini mencakup rehabilitasi vegetasi, penanganan pengendalian erosi, serta penataan kembali alur sungai yang tersumbat material.
Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, transparan, dan terpadu dengan semua pemangku kepentingan demi mengungkap akar penyebab kerusakan hulu dan memulihkan fungsi hidrologis DAS.
Dwi menambahkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran kehutanan yang berkontribusi pada bencana bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya perlindungan terhadap keselamatan publik dan ketahanan ekologis bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan memberikan klarifikasi soal pemberitaan yang mengutip pernyataan pejabatnya mengenai sumber kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang di Sumatra.

Dalam siaran pers, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) menjelaskan bahwa kayu yang terseret banjir dapat berasal dari beragam sumber, mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga aktivitas yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan illegal logging.

Fokus Ditjen Gakkumhut adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, Sabtu (29/11/2025), dikutip Senin (1/12/2025).

Kemenhut sejauh ini telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema PHAT menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging.

Kejahatan kehutanan ini disinyalir menjadi salah satu pemicu yang memperburuk bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra setelah kawasan tersebut menghadapi curah hujan ekstrem imbas Siklon Tropis Senyar.

Adapun setelah konferensi pers pada Jumat (28/11/2025), Junuanto yang ditanyai media mengenai temuan kayu gelondongan terseret arus banjir Sumatra mensinyalir kayu-kayu tersebut berasal dari PHAT yang berada di APL.

"Kami deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah Pemegang Hak Atas Tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan," kata Junuanto di Jakarta, Jumat (28/11/2025), dikutip dari Antara.

Dugaan sementara, katanya, gelondongan kayu tersebut adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir.

Saat itu dia mengatakan pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan oleh tim Gakkum Kemenhut mengingat kejadian banjir masih terjadi.

Dia mengakui bahwa Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi pembongkaran modus operandi pencucian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT. Hal ini termasuk temuan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Ketika ditanya apakah terdapat kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencucian kayu ilegal lewat skema PHAT, Dwi Januanto tidak mengesampingkan potensi kayu-kayu itu berasal dari modus yang serupa.

"Kawan-kawan masih ngecek, ya tapi kami sinyalir ke situ," jelasnya.

Sebelumnya, rekaman video yang diunggah di media sosial diduga berasal dari Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah di Sumatra Utara memperlihatkan kayu-kayu gelondongan yang ikut terbawa banjir. Dalam foto dan video-video lainnya yang beredar, tampak pula sampah-sampah kayu bulat dengan berbagai ukuran memenuhi kawasan pesisir Sumatra Barat setelah banjir menerjang berbagai wilayah di provinsi tersebut.