Bandung (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat siap menawarkan 46 proyek pekerjaan, berbagai potensi investasi, hingga kawasan industri yang berstatus siap pakai (clean and clear) dalam Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 pada 9-10 Juli dan 14-17 Oktober mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Dedi Taufik kepada ANTARA di Bandung, Selasa, menjelaskan dalam forum SIBS pada 9-10 Juli 2026 di Bandung, Pemprov Jabar membawa komitmen besar dengan menawarkan 46 proyek strategis dari sembilan hingga 12 sektor unggulan.

Sebanyak 46 proyek pada sektor-sektor unggulan tersebut antara lain Kedirgantaraan-Perkeretaan-Otomotif (kawasan Kertajati, Patimban, LRT Bandung), Industri Kreatif, Utilitas Energi dan Energi Terbarukan (Waste-to-Energy TPPAS Regional Cirebon Raya), Kawasan Industri (Kawasan Industri Majalengka), Teknologi (Start-up Agrivision).

Kemudian Pariwisata Kesehatan (Sari Medika Resort), Agrikultur (Tasikmalaya Palm Sugar Industry Center), Infrastruktur (Sistem Penyediaan Air Patimban), dan proyek pada sektor hilirisasi.

"Proyek-proyek tersebut dirancang sangat presisi untuk memikat pasar regional dari sektor kedirgantaraan, teknologi, energi, hingga hilirisasi," kata Dedi.

Selain 46 proyek yang siap ditawarkan, dia mengatakan Pemprov Jabar juga dalam ajang tersebut akan menjajakan 44 kawasan industri yang dipastikan siap pakai (clean and clear) dari segala aspek, termasuk jaminan keamanan penuh dari praktik pungutan liar (pungli) maupun premanisme yang tersebar di Bekasi, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, Majalengka dan Sumedang.

Dari 44 kawasan itu, Dedi mengatakan sebanyak 24 kawasan industri di antaranya kini telah difasilitasi skema KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi) sebagai kemudahan regulasi yang ekstrem.

Melalui fasilitas ini, investor yang masuk ke kawasan tidak perlu lagi mengantre panjang mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejenisnya, melainkan bisa langsung membangun, karena analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) utamanya sudah diselesaikan oleh pemerintah.

Menanggapi kekhawatiran pelaku usaha global terkait isu premanisme dan intervensi organisasi kemasyarakatan (ormas) lokal yang sempat menghambat proyek seperti pabrik VinFast, Dedi menegaskan Jabar kini mengambil tindakan represif dan preventif secara digital.

Pemprov Jabar telah menggerakkan Satgas Saber Pungli dan memaksimalkan sistem perizinan tanpa tatap muka melalui platform OSS untuk memotong ruang transaksional.

"Ya kita udah selesaikan itu ya, jangan sampai gitu kan, itu kan akan mempengaruhi yang lain. Kita akan terus lakukan evaluasi terutama kaitan dengan pungli, premanisme gitu ya. Nah, sekarang salah satu yang kita bangun tools OSS kan jelas. Jadi kita tidak berhubungan dengan orang lain tapi asal persyaratannya lengkap dia sudah langsung bisa dilaksanakan," ujar Dedi.

Selain itu, untuk urusan pemenuhan tenaga kerja yang kerap menjadi celah gesekan ormas di lapangan, Dedi mengaku Pemprov Jabar menutup ruang tersebut dengan penggunaan aplikasi ketenagakerjaan resmi daerah yang terintegrasi secara daring dan mengimbau pelaku usaha untuk menggunakannya agar terhindar dari intimidasi luar.

"Kaitan dengan tenaga kerja harus melalui ini. Makanya kita siapin tools-nya yaitu aplikasi 'Nyari Gawe'. Sudah aplikasi yang bermain di situ. Pengusaha juga kita arahkan menggunakan itu," tuturnya.

Ia memaparkan, untuk payung hukum kepastian investasi di Jabar telah ada Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kemudahan Berusaha dan Kemudahan Investasi.

Kemudian untuk sokongan infrastruktur konektivitas raksasa ada mulai dari Tol Cikampek, Jagorawi, Bocimi, Cipali, Cipularang, Purbaleunyi, Cisumdawu, dan proyeksi pengembangan jaringan tol seperti Japek 2, Patimban, dan Cigatas, Jawa Barat, maka Pemprov Jabar optimistis dapat memenangkan kepercayaan penuh dari para pemodal Malaysia di sektor hulu hingga hilir.

Bahkan, Dedi mengungkapkan dirinya secara agresif mengincar realisasi investasi jumbo sebesar Rp50 triliun dari investor Malaysia dalam ajang SIBS 2026.

"Saya inginnya Rp50 triliun. Come come come to Jawa Barat gitu. Semua kita jamin, semua investasi di Jawa Barat," ujar Dedi.

Namun, selain mengharapkan investasi di Jabar, Dedi juga mengaku mengharapkan pelaku bisnis dari Jabar juga bisa memperluas pasar ke Malaysia lewat forum ini. Karenanya, dia menggandeng Kamar Dagang Indonesia (KADIN), pelaku usaha dan UMKM dari berbagai sektor termasuk industri sepatu, perkebunan hingga pariwisata.

"Kita usahakan business matching, sekarang kita terus kurasi, sehingga Jawa Barat juga terus maju perekonomiannya termasuk investasi kita yang tahun ini ditarget Rp314 triliun baik asing maupun dalam negeri," tutur Dedi Taufik menambahkan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menargetkan realisasi investasi triwulan I/2026 mencapai Rp80 triliun asalkan para pelaku usaha patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan pemerintah sudah memperpanjang masa pelaporan LKPM Triwulan I 2026 hingga 15 April mendatang. Hasil LKPM tersebut nantinya akan mencerminkan situasi realisasi investasi di Jawa Barat apakah terdampak oleh situasi geopolitik saat ini.

“Tanggal 15 April kita eksekusi hasil LKPM, sekaligus melihat outlook investasi ke depan apakah situasi geopolitik saat ini mempengaruhi keberminatan investasi ke Jawa Barat atau tidak,” katanya di Bandung, Rabu (8/4/2026).

Data awal yang dikantongi DPMPTSP Jabar hingga akhir Maret 2026, realisasi investasi ke Jawa Barat sudah mencapai 50% dari target Rp80 triliun. “Target kita Rp80 triliun di triwulan I 2026, kemarin baru Rp50 triliun, semoga tercapai di Rp80 triliun,” katanya.

Agar data LKPM tersaji penuh, pihaknya saat ini sudah mengimbau seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk tertib melaporkan hingga tenggat waktu yang diberikan.

“Kami meminta kawasan industri segera mengisi LKPM, kita dorong juga kabupaten/kota agar tidak berfokus pada PMA, tapi melihat potensi PMDN yang besar,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM RI menegaskan pelaku usaha non-UMK diwajibkan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS-RBA mulai 1 hingga 15 April 2026 untuk menghindari sanksi administratif.

Dedi Taufik menuturkan LKPM bukan hanya sebagai laporan semata, namun memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Menurutnya mereka yang rutin melapor akan mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah.

“Laporan mereka juga menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan investasi daerah, para pelaku usaha juga mendapatkan dukungan kemudahan dalam proses perizinan berusaha,” katanya.

DPMPTSP Jawa Barat memastikan siap memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pelaporan LKPM. Pelaku usaha dapat menghubungi layanan informasi DPMPTSP melalui: Call Center: (022) 3050 2026 dan WhatsApp Center: 0852 5000 0125 serta akun sosial media resmi.

“Sekali lagi LKPM ini wajib bagi pelaku usaha,” pungkasnya.