Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp3,08 triliun sepanjang 2025 atau mencapai 123,23% dari target.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Muhammad Aspian Nur menyatakan capaian ini tumbuh 13,66% secara tahunan, sekaligus menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Bontang.

"Realisasi investasi tahun 2025 yang melampaui target ini menunjukkan bahwa Kota Bontang semakin dipercaya oleh investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini adalah hasil kerja bersama dalam menciptakan kemudahan berusaha dan kepastian layanan," kata Aspian dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Jika dirinci, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih menjadi tulang punggung dengan kontribusi Rp3,026 triliun, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sekitar Rp54,11 miliar.

Dia menambahkan, nilai investasi ini bersumber dari 323 proyek yang dijalankan oleh 81 pelaku usaha non-UMKM.

Dari sisi sektoral, PMDN didominasi industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi yang menyumbang 85,96% dari total investasi.

Sisanya tersebar di sektor perdagangan dan reparasi (5,18%), industri logam dasar (3,16%), usaha jasa lainnya (2,32%), serta hotel dan restoran (1,12%).

"Dominasi sektor industri kimia mempertegas karakteristik Bontang sebagai kawasan industri strategis di Kaltim, yang didukung oleh keberadaan industri besar dan ekosistem pendukungnya," kata Aspian.

Sementara itu, PMA terkonsentrasi pada sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Hal itu menjadi indikator bahwa Bontang mulai menarik minat investor di bidang jasa dan hospitality, bukan sekadar industri berat.

Menariknya, terjadi persebaran distribusi investasi yang mencolok secara geografis.

Bontang Utara mencatat Rp1,17 triliun atau 98,94% dari total investasi, sementara Bontang Barat hanya Rp9,36 miliar (0,79%) dan Bontang Selatan Rp3,20 miliar (0,27%).

Pola ini menegaskan bahwa Bontang Utara masih menjadi episentrum ekonomi dan industri.

Lebih lanjut, Aspian menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan investasi ke seluruh wilayah.

"Kami tidak hanya fokus pada peningkatan angka investasi, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan investasi. Ke depan, kami akan memperkuat promosi potensi wilayah serta meningkatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi," tegasnya.

Adapun dia menuturkan penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM menjadi agenda prioritas untuk menjaga kredibilitas data investasi.

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat menargetkan realisasi investasi triwulan I/2026 mencapai Rp80 triliun asalkan para pelaku usaha patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan pemerintah sudah memperpanjang masa pelaporan LKPM Triwulan I 2026 hingga 15 April mendatang. Hasil LKPM tersebut nantinya akan mencerminkan situasi realisasi investasi di Jawa Barat apakah terdampak oleh situasi geopolitik saat ini.

“Tanggal 15 April kita eksekusi hasil LKPM, sekaligus melihat outlook investasi ke depan apakah situasi geopolitik saat ini mempengaruhi keberminatan investasi ke Jawa Barat atau tidak,” katanya di Bandung, Rabu (8/4/2026).

Data awal yang dikantongi DPMPTSP Jabar hingga akhir Maret 2026, realisasi investasi ke Jawa Barat sudah mencapai 50% dari target Rp80 triliun. “Target kita Rp80 triliun di triwulan I 2026, kemarin baru Rp50 triliun, semoga tercapai di Rp80 triliun,” katanya.

Agar data LKPM tersaji penuh, pihaknya saat ini sudah mengimbau seluruh kawasan industri di Jawa Barat untuk tertib melaporkan hingga tenggat waktu yang diberikan.

“Kami meminta kawasan industri segera mengisi LKPM, kita dorong juga kabupaten/kota agar tidak berfokus pada PMA, tapi melihat potensi PMDN yang besar,” paparnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM RI menegaskan pelaku usaha non-UMK diwajibkan melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui sistem OSS-RBA mulai 1 hingga 15 April 2026 untuk menghindari sanksi administratif.

Dedi Taufik menuturkan LKPM bukan hanya sebagai laporan semata, namun memberikan manfaat bagi para pelaku usaha. Menurutnya mereka yang rutin melapor akan mendapatkan pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah.

“Laporan mereka juga menjadi dasar evaluasi dan penyusunan kebijakan investasi daerah, para pelaku usaha juga mendapatkan dukungan kemudahan dalam proses perizinan berusaha,” katanya.

DPMPTSP Jawa Barat memastikan siap memberikan pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam proses pelaporan LKPM. Pelaku usaha dapat menghubungi layanan informasi DPMPTSP melalui: Call Center: (022) 3050 2026 dan WhatsApp Center: 0852 5000 0125 serta akun sosial media resmi.

“Sekali lagi LKPM ini wajib bagi pelaku usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Data Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat realisasi investasi Jawa Barat sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp296,8 triliun, melampaui target tahunan sebesar Rp271 triliun atau mencapai 109,9%.

Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional selama lima tahun berturut-turut, sekaligus menyerap tenaga kerja sebanyak 454.046 orang di 27 kabupaten/kota.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk melakukan perubahan arah kebijakan investasi. Terlebih, pada 2026, target realisasi investasi yang dicanangkan Pusat maupun RPJMD Jabar dipastikan naik.

“Investasi Jawa Barat ke depan tidak cukup hanya dikejar dari sisi angka. Yang jauh lebih penting adalah kualitasnya, bagaimana investasi menciptakan lapangan kerja, menjaga lingkungan, mendorong pemerataan wilayah, dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Dedi dalam Sarasehan Investasi Jawa Barat Tahun 2026 dengan mengusung tema “Transformasi Investasi Istimewa: Mewujudkan Masyarakat Unggul, Berwawasan Lingkungan, dan Berdaya Saing Global.” yang digelar di Aula DPMPTSP Jabar, Bandung, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, struktur investasi Jawa Barat tahun 2025 juga menunjukkan keseimbangan yang positif antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN tercatat sebesar Rp149,8 triliun atau 50,5%, sementara PMA mencapai Rp146,9 triliun atau 49,5 persen.

Dari sisi sektor, industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp158 triliun, disusul sektor real estate sebesar Rp33,2 triliun serta informasi dan komunikasi sebesar Rp30,3 triliun.

Namun dari sisi kewilayahan, realisasi investasi terbesar masih terkonsentrasi di beberapa daerah utama. Lima kabupaten dengan capaian investasi tertinggi pada tahun 2025 adalah Kabupaten Bekasi sebesar Rp81,8 triliun, Kabupaten Karawang Rp70,7 triliun, Kabupaten Bogor Rp32,4 triliun, Kabupaten Subang Rp18,2 triliun, dan Kabupaten Purwakarta Rp12,4 triliun.

“Konsentrasi ini menunjukkan bahwa sekitar 70% investasi Jawa Barat masih terpusat di wilayah tertentu, yang menjadi salah satu dasar pembahasan utama,” ujarnya.

Strategi Investasi Jabar 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mulai menyusun strategi baru dalam menggaet investasi di 2026.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan sarasehan ini menjadi ruang dialog strategis untuk mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha dalam menyamakan persepsi arah kebijakan investasi Jawa Barat ke depan.

Fokus utama diarahkan pada transformasi investasi agar tidak hanya besar secara nilai, tetapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh wilayah.

Pada 2026, promosi dan tawaran penanaman modal akan difokuskan pada penguatan arah kebijakan investasi berbasis kewilayahan dan tematik, guna mendorong pemerataan investasi sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

“Kami ingin mendorong investasi berbasis potensi wilayah. Setiap daerah di Jawa Barat punya keunggulan masing-masing, dan itu harus diterjemahkan menjadi proyek investasi yang konkret dan siap ditawarkan,” tambahnya.

Diskusi dalam Sarasehan Investasi Jawa Barat 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kepastian tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup, kesiapan infrastruktur dasar, percepatan perizinan berusaha, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan perizinan dan ketenagakerjaan.

Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi dalam sesi paparan mengungkapkan adanya potensi investasi yang cukup besar di sektor pangan berdasarkan kebutuhan penduduk Jabar dalam 5 tahun ke depan.

“Jabar itu krusial dan potensial untuk dijadikan pusat penanaman modal di Indonesia. Lima tahun yang akan datang pertumbuhan penduduknya luar biasa, ini salah satu potensi market bukan hanya sekedar industrinya saja yang dibangun tapi sekaligus juga pasar,” katanya.

Menurutnya dengan proyeksi jumlah penduduk Jabar pada 2030 mencapai 52,69 juta jiwa berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan pangan. Dedi mengambil proyeksi kebutuhan beras yang mencapai 4,28 juta ton/tahun, telur 428 ribu ton/tahun hingga daging ayam 578 ribu ton/tahun. “Kebutuhan ini dan sembako yang lain akan meningkat secara tajam,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Ai Sadiiyah mengatakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai pengggunaan ruang di Jabar memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan harmoni antara ekonomi dan lingkungan. “Ruang itu menjadi kunci yang utama di perizinan sebelum memasuki pintu yang lain,” katanya.

Saat ini, menurutnya, ,bencana yang terjadi di Jabar bukan hanya karena disebabkan alam tapi juga faktor aktifitas manusia.

“Ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita mensinergikan dan menyeimbangkan antara investasi, ekonomi, ruang, dan lingkungan sehingga kita bisa menciptakan investasi yang nyaman,” tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur membukukan realisasi investasi Rp147,7 triliun pada 2025. Capaian tersebut melampaui rencana strategis (Renstra) 2025–2026 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi Jawa Timur pada 2025 mencapai Rp147,7 triliun. Nilai tersebut setara 100,1% dari target yang tercantum dalam Renstra 2025–2026, yang dipatok sebesar Rp147,5 triliun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, capaian tersebut terdiri atas realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp101,8 triliun, Penanaman Modal Asing (PMA) Rp43,3 triliun, dan realisasi investasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Rp2,6 triliun.

“Angka ini merefleksikan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan potensi ekonomi Jawa Timur, di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global,” beber Khofifah, Senin (19/1/2026).

Secara khusus pada triwulan IV/2025, Khofifah menerangkan realisasi investasi non-UMK di wilayah kerjanya tercatat mencapai Rp40 triliun, di mana catatan tersebut tumbuh signifikan sebesar 31,6% secara quarter to quarter (q-to-q) dibanding triwulan III/2025, dan meningkat 11,4% secara year on year (y-o-y) dibanding triwulan/IV 2024.

Realisasi investasi tersebut juga sekaligus menempatkan Provinsi Jawa Timur pada peringkat ketiga nasional dengan kontribusi sebesar 8,1% terhadap realisasi investasi nasional.

“Di Triwulan IV 2025, realisasi PMDN masih mendominasi dengan nilai Rp29,2 triliun atau 73,0% dari total realisasi, sementara PMA tercatat sebesar Rp10,8 triliun,” tambahnya.

Khofifah menuturkan, dominasi sektor PMDN pada realisasi investasi 2025 menunjukkan kuatnya kepercayaan para pelaku usaha dalam negeri terhadap iklim investasi dan prospek ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

“Capaian ini tidak lepas dari konsistensi kami dalam menjaga stabilitas daerah, kepastian hukum, serta penguatan infrastruktur penunjang investasi. Akses tol Trans Jawa, pengembangan pelabuhan yang efisien, serta keamanan dan kondusivitas wilayah menjadi faktor penting yang terus kami jaga,” tutur Khofifah.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi UMK yang mencapai Rp2,6 triliun sepanjang 2025 dinilai strategis karena mencerminkan keberhasilan program formalisasi usaha mikro, melalui kemudahan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), khususnya lewat keberadaan program SALEHA (Sadar Legalitas Berusaha).

“Ini menandakan semakin tingginya kesadaran pelaku usaha kecil di Jawa Timur akan pentingnya legalitas usaha sebagai pintu masuk untuk naik kelas dan meningkatkan daya saing,” tuturnya.

Khofifah menyatakan capaian realisasi investasi tersebut juga adalah hasil sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan segenap pemerintahan di 38 kabupaten/kota.

Transformasi digital layanan perizinan melalui Jatim Online Single Submission (JOSS), JOSS GANDOS, dan penguatan helpdesk perizinan telah menghasilkan 52.888 perizinan sepanjang tahun 2025.

Selain itu, promosi investasi terarah melalui POINT Jatim serta pengawalan langsung penyelesaian hambatan investasi melalui program KLIK (Klinik Investasi Keliling) terus diperkuat.

Khofifah menerangkan bahwa jajarannya mendorong investasi yang inklusif melalui kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM lokal. “Kami ingin investasi yang masuk tidak hanya meningkatkan angka statistik, tetapi benar-benar menghadirkan multiplier effect, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” katanya.

Gubernur menyatakan optimisme dalam menyongsong tahun 2026 dengan fokus utama pada peningkatan kualitas investasi. "Prioritas ke depan diarahkan pada investasi berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan padat karya agar Jawa Timur semakin kokoh sebagai pusat gravitasi ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang 2025 terkumpul Rp1.931,2 triliun atau terpenuhi 101,3% dari target Rp1.905,6 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada konferensi pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV 2025, Kamis (15/1/2026).

Capaian investasi itu tumbuh 12,7% secara tahunan atau year-on-year (YoY) dari 2024 sebelumnya yakni Rp1.714,2 triliun.

"Bahwa target realisasi investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun. Alhamdulillah tercapai dan bahkan melebihi sedikit dari target yang sudah dicanangkan," terang Rosan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Capaian target penanaman modal di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu meliputi pada kuartal I/2025 Rp465,2 triliun, kuartal II/2025 Rp477,7 triliun, kuartal III/2025 Rp491,4 triliun, dan terakhir kuartal IV/2025 Rp496,6 triliun.

Realisasi investasi itu juga meliputi penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp1.030,3 triliun serta penanaman modal asing (PMA) Rp900,9 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan target investasi sepanjang 2025 senilai Rp1.905,6 triliun. Target itu tumbuh 11,1% (YoY) dari target 2024.

Sebelumnya, di Istana Kepresidenan, Jakarta pada awal 2025 lalu, Rosan menyebut pemerintah butuh realisasi investasi sebesar Rp13.302 triliun pada 2025-2029 agar ekonomi bisa tumbuh sebesar 8% di akhir pemerintahan Presiden Prabowo.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS itu menyampaikan bahwa investasi dalam lima tahun ke depan akan meningkat secara bertahap.

Adapun, nantinya pada tahun kelima pemerintahan Prabowo atau 2029, Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3.414 triliun. Sebelumnya, realisasi investasi ditargetkan naik secara bertahap dari 2026 sebesar Rp2.280 triliun, naik ke Rp2.684 triliun pada 2027 dan Rp3.116 triliun pada 2028.