REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peresmian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) merupakan keputusan administratif. Sementara itu, manfaat bagi tata kelola sumber daya alam maupun perekonomian nasional akan sangat bergantung pada kualitas desain kebijakan dan pelaksanaannya.

"Kami tidak memandang DSI sebagai kebijakan yang manfaatnya sudah terbukti, melainkan sebagai kebijakan besar yang masih menyimpan berbagai risiko karena fondasinya belum sepenuhnya disiapkan," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/6/2026) lalu.

Yusuf menyebut banyak aspek mendasar terkait keberadaan DSI yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Dalam melihat DSI, menurut dia, penting untuk membedakan antara tujuan dan instrumen yang digunakan.

"Sejak awal, kami menghargai tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas ekspor komoditas sumber daya alam strategis," ujar dia.

Ia menjelaskan praktik pelaporan volume maupun nilai ekspor yang tidak mencerminkan kondisi riil memang masih menjadi persoalan dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, menurut Yusuf, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan masalah pengawasan, bukan masalah kepemilikan transaksi.

Ia mengatakan penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui perbaikan sistem verifikasi, pelaporan, dan audit atas mekanisme ekspor yang selama ini berjalan tanpa harus mengubah seluruh arsitektur perdagangan menjadi sistem satu pintu yang dikendalikan satu entitas. Karena itu, Yusuf mengapresiasi tujuan kebijakan untuk membenahi tata kelola ekspor SDA, bukan model kelembagaan DSI yang dirancang sebagai pembeli sekaligus penjual tunggal.

"Justru dari sisi tata kelola sumber daya alam, desain tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar," lanjut Yusuf.

Ketika satu entitas menjadi pembeli tunggal di tingkat hulu dan penjual tunggal di tingkat hilir, lanjut Yusuf, produsen kehilangan akses langsung ke pembeli internasional sehingga posisi tawarnya berpotensi melemah. Dalam teori ekonomi industri, struktur seperti ini dikenal sebagai monopsoni, yaitu kondisi ketika hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar.

Yusuf menyampaikan pengalaman berbagai negara yang pernah menerapkan model marketing board menunjukkan struktur semacam ini sering menimbulkan persoalan berupa harga beli yang ditetapkan secara kaku, keterlambatan pembayaran kepada produsen, serta berkurangnya fleksibilitas pelaku usaha untuk memilih pasar yang paling menguntungkan. Menurut dia, risiko tersebut akan lebih berat dirasakan petani sawit maupun pelaku pertambangan skala menengah yang memiliki ruang negosiasi lebih terbatas.

"Dengan demikian, desain DSI belum tentu memperbaiki tata kelola. Yang terjadi justru bisa berupa perpindahan masalah, dari kebocoran transaksi menuju konsentrasi kekuatan pasar pada satu institusi," sambung Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali melemah di rentang Rp17.740 sampai Rp17.800 per dolar AS pada hari ini, Selasa (26/5/2026).

Berdasarkan data TradingView, rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke level Rp17.744 per dolar AS pada perdagangan Senin (25/5/2026). Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) juga melemah 0,22% ke 99,02.

Tren pelemahan rupiah yang terjadi saat indeks dolar melandai disebabkan oleh sentimen negatif yang datang dari sisi domestik. Pasalnya, di saat yang sama harga minyak Brent sekarang telah melandai di level US$85,65 per barel sejalan dengan optimisme kesepakatan damai yang dijalin Amerika Serikat dengan Iran.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai defisit anggaran fiskal Indonesia menjadi momok bagi pasar keuangan dan menjadi sentimen negatif yang menekan nilai tukar di hadapan greenback.

"Walau harga minyak dunia turun, rupanya belum bisa menjadi sentimen positif yang mengangkat rupiah. Kita lihat mata uang negara tetangga semuanya menghijau, tetapi Indonesia memerah," kata Ibrahim, Senin (25/5/2026).

Adapun, hari ini nilai tukar mata uang negara tetangga seperti dolar Singapura, peso Filipina, won Korea Selatan, hingga ringgit Malaysia kompak ditutup menguat terhadap dolar AS.

Selain kekhawatiran defisit fiskal, sentimen negatif juga datang dari wacana kebijakan ekspor komoditas satu pintu yang diumumkan Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026. Ibrahim menilai kebijakan ini membuat pemeringkat internasional akan menurunkan rating utang pemerintah Indonesia.

"Kebijakan-kebijakan yang kurang pro terhadap pasar ini yang membuat kemungkinan besar rupiah masih akan terus melemah, dan pelemahan ini akan berlanjut besok antara 50-60 poin pelemahan," tegasnya.

Sentimen negatif dari dalam negeri saat ini justru terjadi ketika kondisi eksternal mulai mereda. Ibrahim mengatakan bahwa pasar global sekarang mulai menunjukkan optimisme atas kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran, walaupun masih ada bayang-bayang gagalnya upaya damai ini karena menyangkut beberapa isu penting.

"Kita harus ingat, apakah nota kesepahaman perdamaian ini dapat ditandatangani atau tidak. Yang lebih penting itu soal isu uranium, lalu soal dana yang dibekukan dari tahun 70-an. Saya beranggapan perdamaian ini akan gagal total," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,15% atau 27 poin ke level Rp17.744 per dolar AS pada perdagangan Senin (25/5/2026). Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) juga melemah 0,22% ke 99,02.

Tren pelemahan rupiah yang terjadi saat indeks dolar melandai disebabkan oleh sentimen negatif yang datang dari sisi domestik. Pasalnya, di saat yang sama harga minyak Brent sekarang telah melandai di level US$85,65 per barel sejalan dengan optimisme kesepakatan damai yang dijalin Amerika Serikat dengan Iran.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menilai defisit anggaran fiskal Indonesia menjadi momok bagi pasar keuangan dan menjadi sentimen negatif yang menekan nilai tukar di hadapan greenback.

"Walau harga minyak dunia turun, rupanya belum bisa menjadi sentimen positif yang mengangkat rupiah. Kita lihat mata uang negara tetangga semuanya menghijau, tetapi Indonesia memerah," kata Ibrahim, Senin (25/5/2026).

Adapun, hari ini nilai tukar mata uang negara tetangga seperti dolar Singapura, peso Filipina, won Korea Selatan, hingga ringgit Malaysia kompak ditutup menguat terhadap dolar AS.

Selain kekhawatiran defisit fiskal, sentimen negatif juga datang dari wacana kebijakan ekspor komoditas satu pintu yang diumumkan Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026. Ibrahim menilai kebijakan ini membuat pemeringkat internasional akan menurunkan rating utang pemerintah Indonesia.

"Kebijakan-kebijakan yang kurang pro terhadap pasar ini yang membuat kemungkinan besar rupiah masih akan terus melemah, dan pelemahan ini akan berlanjut besok antara 50-60 poin pelemahan," tegasnya.

Pada perdagangan Selasa (26/5) esok, Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah akan kembali melemah di rentang Rp17.740 sampai Rp17.800 per dolar AS.

Sentimen negatif dari dalam negeri saat ini justru terjadi ketika kondisi eksternal mulai mereda. Ibrahim mengatakan bahwa pasar global sekarang mulai menunjukkan optimisme atas kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran, walaupun masih ada bayang-bayang gagalnya upaya damai ini karena menyangkut beberapa isu penting.

"Kita harus ingat, apakah nota kesepahaman perdamaian ini dapat ditandatangani atau tidak. Yang lebih penting itu soal isu uranium, lalu soal dana yang dibekukan dari tahun 70-an. Saya beranggapan perdamaian ini akan gagal total," tandasnya.