REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peresmian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) merupakan keputusan administratif. Sementara itu, manfaat bagi tata kelola sumber daya alam maupun perekonomian nasional akan sangat bergantung pada kualitas desain kebijakan dan pelaksanaannya.

"Kami tidak memandang DSI sebagai kebijakan yang manfaatnya sudah terbukti, melainkan sebagai kebijakan besar yang masih menyimpan berbagai risiko karena fondasinya belum sepenuhnya disiapkan," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/6/2026) lalu.

Yusuf menyebut banyak aspek mendasar terkait keberadaan DSI yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Dalam melihat DSI, menurut dia, penting untuk membedakan antara tujuan dan instrumen yang digunakan.

"Sejak awal, kami menghargai tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas ekspor komoditas sumber daya alam strategis," ujar dia.

Ia menjelaskan praktik pelaporan volume maupun nilai ekspor yang tidak mencerminkan kondisi riil memang masih menjadi persoalan dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, menurut Yusuf, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan masalah pengawasan, bukan masalah kepemilikan transaksi.

Ia mengatakan penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui perbaikan sistem verifikasi, pelaporan, dan audit atas mekanisme ekspor yang selama ini berjalan tanpa harus mengubah seluruh arsitektur perdagangan menjadi sistem satu pintu yang dikendalikan satu entitas. Karena itu, Yusuf mengapresiasi tujuan kebijakan untuk membenahi tata kelola ekspor SDA, bukan model kelembagaan DSI yang dirancang sebagai pembeli sekaligus penjual tunggal.

"Justru dari sisi tata kelola sumber daya alam, desain tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar," lanjut Yusuf.

Ketika satu entitas menjadi pembeli tunggal di tingkat hulu dan penjual tunggal di tingkat hilir, lanjut Yusuf, produsen kehilangan akses langsung ke pembeli internasional sehingga posisi tawarnya berpotensi melemah. Dalam teori ekonomi industri, struktur seperti ini dikenal sebagai monopsoni, yaitu kondisi ketika hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar.

Yusuf menyampaikan pengalaman berbagai negara yang pernah menerapkan model marketing board menunjukkan struktur semacam ini sering menimbulkan persoalan berupa harga beli yang ditetapkan secara kaku, keterlambatan pembayaran kepada produsen, serta berkurangnya fleksibilitas pelaku usaha untuk memilih pasar yang paling menguntungkan. Menurut dia, risiko tersebut akan lebih berat dirasakan petani sawit maupun pelaku pertambangan skala menengah yang memiliki ruang negosiasi lebih terbatas.

"Dengan demikian, desain DSI belum tentu memperbaiki tata kelola. Yang terjadi justru bisa berupa perpindahan masalah, dari kebocoran transaksi menuju konsentrasi kekuatan pasar pada satu institusi," sambung Yusuf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) melalui skema satu pintu.

"Tidak mengambil keuntungan ya, saya ulangi tidak mengambil keuntungan," kata Wamentan dalam jumpa pers usai rapat koordinasi menyikapi turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bersama lintas pemangku kepentingan di Jakarta, Jumat (29/5/2026) lalu.

Sudaryono menegaskan pernyataan itu terkait kebijakan pemerintah yang mengatur ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy dilakukan secara terintegrasi melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Danantara, guna memastikan pengelolaan ekspor berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia mengatakan PT DSI nantinya berperan sebagai perusahaan pengelola dan pengawas dalam tata kelola ekspor komoditas strategis nasional agar mekanisme perdagangan berjalan lebih tertib.

"Kekhawatiran terkait PT DSI, saya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, baik itu Danantara maupun melapor kepada Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman). Disampaikan bahwa PT DSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan tugasnya secara transparan dan akuntabel nantinya," ujarnya.

Melalui penjelasan itu, Sudaryono berharap tidak ada lagi kekhawatiran dari pelaku usaha hilir industri sawit, khususnya perusahaan refinery dan eksportir yang selama ini aktif menjalankan perdagangan ekspor.

"Kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya dari pelaku usaha hilir industri sawit, yaitu perusahaan refinery dan eksportir," tuturnya.

Sudaryono menjelaskan pemerintah menetapkan masa transisi selama tiga bulan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum kebijakan pengelolaan ekspor oleh PT DSI diterapkan secara penuh.

Pada masa transisi tersebut, pemerintah akan menetapkan berbagai tahapan regulasi sehingga secara bertahap pengelolaan ekspor perusahaan sawit dapat dialihkan melalui mekanisme yang dikelola PT DSI.

Pemerintah menargetkan mulai 1 Januari 2027 pengelolaan ekspor komoditas sawit, batu bara, dan besi dapat sepenuhnya dilakukan melalui PT DSI secara terintegrasi secara nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mandat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat kendali ekonomi nasional.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan, setidaknya terdapat tiga indikator utama untuk mengukur efektivitas kinerja DSI sejak langkah awal dalam mentransformasi.

"Indikator tersebut mencakup peningkatan retensi devisa hasil ekspor di dalam negeri yang terukur, transparansi transaksi melalui integrasi data lintas lembaga, serta efisiensi ekonomi yang menjaga daya saing dunia usaha," ujar Ronny dalam keterangannya, Selasa (27/5).

Ia menambahkan, badan ini bertugas memastikan negara memiliki transparansi serta kendali penuh terhadap arus devisa komoditas strategis nasional.

Menurut dia, kehadiran regulasi formal perlu didukung oleh tata kelola yang kredibel, transparan, serta dibangun oleh prinsip profesionalisme.

Syarat tersebut akan membuat lembaga baru ini mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.

“Kehadiran DSI bisa dipahami sebagai instrumen koreksi struktural negara agar kekayaan alam tidak berhenti sebagai angka ekspor, tetapi benar-benar menjadi sumber penguatan fiskal, stabilitas moneter, dan pembiayaan pembangunan nasional,” imbuh dia.

Keberadaan sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi dinilai memiliki potensi besar untuk menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku ekspor komoditas, seperti praktik under invoicing dan transfer pricing.

Masalah pengawasan komoditas selama ini sering kali bertumpu pada fragmentasi data dan lemahnya koordinasi antar-instansi terkait.

"Ketika data ekspor, kepabeanan, perpajakan, perbankan, dan lalu lintas devisa berada dalam satu ekosistem yang terkoneksi, ruang manipulasi otomatis menyempit drastis," imbuhnya.

Sistem terintegrasi DSI, menurut Ronny, bisa menjadi pembawa perubahan (game changer) jika disertai insentif dan disinsentif yang tepat.

Para eksportir pada dasarnya akan mengikuti struktur insentif ekonomi.

Ketika memarkir devisa di dalam negeri memberikan manfaat yang kompetitif, misalnya fleksibilitas penggunaan, insentif pajak tertentu, atau kepastian regulasi, maka kepatuhan akan meningkat.

Ronny menilai, DSI berpotensi menjadi salah satu intervensi struktural paling penting dalam satu dekade terakhir untuk memperkuat stabilitas rupiah.

Hal ini mengingat Indonesia kerap menghadapi situasi surplus komoditas yang tinggi namun tekanan terhadap rupiah tetap berulang.

SHUTTERSTOCK/KYTan Ilustrasi sawit.

Ketika negara melalui DSI berhasil meningkatkan kontrol terhadap arus devisa dari dari sektor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara, efeknya bukan hanya pada cadangan devisa, tetapi juga pada kedalaman pasar valas domestik.

Rupiah akan memiliki fondasi yang lebih kuat karena pasokan dollar di pasar domestik lebih stabil.

"Dengan mekanisme retensi devisa yang lebih kuat, negara memiliki bantalan likuiditas yang lebih besar untuk menjaga stabilitas kurs, membiayai impor strategis, dan meredam kepanikan pasar. Dalam bahasa sederhana, DSI bisa menjadi shock absorber baru bagi ekonomi Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, pembentukan DSI berasal dari kebutuhan negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di sektor sumber daya alam.

Hal ini sekaligus menunjukkan sikap nasionalisme yang dibangun oleh pemerintah saat ini untuk memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat dari sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bakal bergerak naik setelah investor memahami dampak pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor. Purbaya berpendapat koreksi IHSG yang terjadi disebabkan investor belum mendapatkan kepastian terkait arah kerja badan baru tersebut.

“Kalau ada ketidakpastian, biasanya takut, jual dulu. Tapi, kalau mereka nanti mengerti dampak yang sebetulnya seperti apa, harganya (IHSG) akan naik,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

BUMN khusus ekspor yang dimaksud adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). PT DSI bekerja langsung di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan tugas utama memperkuat tata kelola ekspor pada sejumlah komoditas strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Salah satu faktor yang mendorong pembentukan BUMN khusus ekspor yakni dugaan praktik kurang bayar (underinvoicing) dalam ekspor komoditas yang disebut telah merugikan negara hingga Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.

“Nanti underinvoicing akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi, yang biasanya uang dimainkan oleh pemilik, karena perusahaan di luar negeri punya pemilik, sekarang harusnya bisa terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni,” jelas Purbaya.

Bendahara negara itu menyebut mekanisme tersebut seharusnya memberikan keuntungan berganda bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

“Perusahaannya akan untung. Harusnya bisa double untungnya yang list di bursa, yang dilaporkan ya. Jadi, harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang ada di bursa,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA, yang salah satunya mengatur BUMN menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas strategis.

Presiden mengumumkan hal itu dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5/2026), saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.

PT DSI sebagai BUMN khusus ekspor akan berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni hingga 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang dimulai Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir dan menjualnya ke pasar internasional. Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Di tahap kedua, PT DSI ini jadi buyer, bukan pihak perantara lagi

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bakal berperan menjadi pembeli komoditas strategis pada tahap II tata kelola ekspor yang ditargetkan dimulai pada Januari 2027.

Pada tahap tersebut, DSI tidak lagi hanya berperan sebagai pemeriksa transaksi atau perantara antara eksportir dan pembeli luar negeri. DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik, kemudian menjualnya ke pasar internasional.

“Di tahap kedua, PT DSI ini jadi buyer, bukan pihak perantara lagi,” kata Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam taklimat media di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.

Komoditas yang dimaksud mencakup sejumlah produk strategis, seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Skema tersebut disiapkan untuk memperkuat tata kelola ekspor dan mendorong agar hasil penjualan komoditas dapat kembali ke dalam negeri.

Rohan menjelaskan salah satu persoalan yang ingin diatasi adalah dugaan praktik underinvoicing dalam ekspor komoditas yang disebut telah merugikan negara hingga Rp15.400 triliun selama 34 tahun.

Secara hukum, transaksi tersebut dinilai sulit dipersoalkan apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Namun, pemerintah mencermati adanya dugaan bahwa sebagian pembeli di luar negeri merupakan perusahaan afiliasi atau shell company dari pihak yang sama, yang memungkinkan kesepakatan harga transaksi di bawah harga pasar internasional.

Setelah komoditas dikirim dari Indonesia, barang kembali dijual ke pasar internasional dengan harga lebih tinggi. Dana hasil penjualan itu kemudian diduga tidak seluruhnya kembali ke Indonesia.

Melalui mekanisme DSI menjadi pembeli, hasil penjualan komoditas strategis diharapkan dapat tercatat dan masuk kembali ke dalam sistem keuangan domestik.

“Jadi, ada orang jual komoditas, dibeli oleh PT DSI. Lalu, DSI melakukan penjualan, yang beli di luar negeri. Uang dari luar negeri itu diterima sama DSI karena dia sudah beli putus sama penjualnya. Kalau DSI kan punya Danantara, punya negara, kembali dong devisanya, masuk ke dalam negeri. Itu tujuannya,” jelas Rohan.

Adapun pada tahap I yang berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap tersebut, perusahaan eksportir diminta melaporkan rincian transaksi terlebih dahulu agar pemerintah dapat mengevaluasi apakah harga yang dicantumkan sudah sesuai dengan indeks pasar global dan harga yang wajar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan salah satu fungsi PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yaitu menjaga akuntabilitas transaksi ekspor sesuai dengan harga pasar.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir dalam taklimat media di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu, menyebut desain DSI ditujukan untuk memastikan sumber daya Indonesia yang dimanfaatkan dunia dapat berbalik membawa kemakmuran yang optimal bagi masyarakat.

“DSI akan menjalankan beberapa peran, (yaitu) memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan, memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar, mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor,” ujar Pandu.

Dia melanjutkan, DSI bersifat sebagai satu platform dengan banyak benefit yang bisa memastikan Indonesia mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang dimanfaatkan oleh dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan fungsi BSI akan dijalankan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir, memegang barang, dan menanggung risiko jual beli. Setelah itu, DSI akan menjual barang tersebut ke pasar internasional.

Penghasilan dari penjualan akan diterima dalam mata uang asing, tergantung negara tempat transaksi dilakukan, dengan tetap mengikuti praktik terbaik dalam perdagangan.

Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukannya dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.

Praktik tersebut dinilai berdampak negatif terhadap penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan, royalti, devisa, maupun validitas data perdagangan nasional.

Karena itu, Danantara membentuk DSI sebagai platform pengawasan keterbukaan transaksi ekspor, mulai dari volume, harga, hingga mekanisme pengiriman komoditas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026