REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan peresmian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) merupakan keputusan administratif. Sementara itu, manfaat bagi tata kelola sumber daya alam maupun perekonomian nasional akan sangat bergantung pada kualitas desain kebijakan dan pelaksanaannya.

"Kami tidak memandang DSI sebagai kebijakan yang manfaatnya sudah terbukti, melainkan sebagai kebijakan besar yang masih menyimpan berbagai risiko karena fondasinya belum sepenuhnya disiapkan," ujar Yusuf saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (2/6/2026) lalu.

Yusuf menyebut banyak aspek mendasar terkait keberadaan DSI yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan. Dalam melihat DSI, menurut dia, penting untuk membedakan antara tujuan dan instrumen yang digunakan.

"Sejak awal, kami menghargai tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas ekspor komoditas sumber daya alam strategis," ujar dia.

Ia menjelaskan praktik pelaporan volume maupun nilai ekspor yang tidak mencerminkan kondisi riil memang masih menjadi persoalan dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Namun, menurut Yusuf, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan masalah pengawasan, bukan masalah kepemilikan transaksi.

Ia mengatakan penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui perbaikan sistem verifikasi, pelaporan, dan audit atas mekanisme ekspor yang selama ini berjalan tanpa harus mengubah seluruh arsitektur perdagangan menjadi sistem satu pintu yang dikendalikan satu entitas. Karena itu, Yusuf mengapresiasi tujuan kebijakan untuk membenahi tata kelola ekspor SDA, bukan model kelembagaan DSI yang dirancang sebagai pembeli sekaligus penjual tunggal.

"Justru dari sisi tata kelola sumber daya alam, desain tersebut menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar," lanjut Yusuf.

Ketika satu entitas menjadi pembeli tunggal di tingkat hulu dan penjual tunggal di tingkat hilir, lanjut Yusuf, produsen kehilangan akses langsung ke pembeli internasional sehingga posisi tawarnya berpotensi melemah. Dalam teori ekonomi industri, struktur seperti ini dikenal sebagai monopsoni, yaitu kondisi ketika hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar.

Yusuf menyampaikan pengalaman berbagai negara yang pernah menerapkan model marketing board menunjukkan struktur semacam ini sering menimbulkan persoalan berupa harga beli yang ditetapkan secara kaku, keterlambatan pembayaran kepada produsen, serta berkurangnya fleksibilitas pelaku usaha untuk memilih pasar yang paling menguntungkan. Menurut dia, risiko tersebut akan lebih berat dirasakan petani sawit maupun pelaku pertambangan skala menengah yang memiliki ruang negosiasi lebih terbatas.

"Dengan demikian, desain DSI belum tentu memperbaiki tata kelola. Yang terjadi justru bisa berupa perpindahan masalah, dari kebocoran transaksi menuju konsentrasi kekuatan pasar pada satu institusi," sambung Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia tengah memasuki arsitektur keuangan baru yang membuat batas kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial semakin kabur.

Kondisi itu pun dinilai memperbesar risiko guncangan sistem keuangan dan menuntut penguatan koordinasi antarlembaga serta otonomi regulator.

Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur BI Thomas A.M. Djiwandono saat membuka International Conference and Call for Papers Journal of Central Banking Law and Institutions (ICFP-JCLI) ke-4 di Bali, Kamis (8/5/2026).

Menurutnya, digitalisasi sektor keuangan dan keterhubungan lintas-negara mempercepat transmisi risiko global, sehingga setiap kebijakan kini memiliki dampak yang saling terkait dan multidimensi.

Kondisi tersebut, sambung dia, menuntut adanya kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi berikut mandat hukum yang jelas di antara otoritas terkait. Dalam situasi seperti ini, independensi kelembagaan dinilai menjadi semakin penting, tidak hanya bagi bank sentral, tetapi juga regulator dan otoritas pengawas sektor keuangan lainnya.

“Dibutuhkan kerangka kebijakan yang terintegrasi, koordinasi antarlembaga yang erat, serta mandat hukum yang jelas di antara masing-masing lembaga,” ujarnya sebagaimana terungkap dalam keterangan resmi BI.

Adapun, konferensi ICFP-JCLI tahun ini mengangkat tema “Central Banking in Transition: Navigating Interconnected Risks and Institutional Governance and Autonomy in the New Financial Architecture.”

Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara untuk membahas isu hukum, kelembagaan, ekonomi, dan kebanksentralan.

Besarnya perhatian terhadap isu tata kelola bank sentral dan stabilitas sistem keuangan tercermin dari tingginya partisipasi dalamcall for paperskonferensi tersebut. Tahun ini, BI menerima 291 paper dari penulis di 34 negara.

Dalam forum diskusi tersebut, para otoritas dan akademisi menilai percepatan transformasi digital di sektor keuangan memang membuka ruang inovasi yang lebih luas.

Namun, kondisi itu juga meningkatkan kebutuhan terhadap penguatan tata kelola, kesiapan menghadapi krisis, dan sistem pengawasan yang lebih adaptif guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas pengawasan ke grup keuangan non-konglomerasi sudah tepat. Kendati begitu, efektivitasnya sangat bergantung pada desain.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan, saat ini risiko tidak lagi berada di level entitas, tetapi terfragmentasi dalam struktur grup.

“Data menunjukkan kredit masih tumbuh sekitar 10% YoY, namun UMKM terkontraksi dan NPL UMKM sudah lebih dari 4,5%—indikasi bahwa risiko bergeser dan sebagian tersembunyi, termasuk melalui eksposur lintas entitas fintech dan non-bank,” tutur Rizal kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Kendati begitu, Rizal menilai bahwa efektivitas pengawasan OJK ini sangat bergantung pada desain. Sebab jika terlalu seragam, berisiko over-regulation dan salah sasaran, serta membebani entitas kecil tanpa menyentuh sumber risiko utama.

Di tengah tekanan likuiditas dan turunnya partisipasi investor, Rizal memandang, pendekatan yang tidak berbasis risiko justru bisa mempersempit intermediasi dan menciptakan stabilitas semu.

Dari sisi industri, Rizal menilai bahwa dampak kebijakan ini terhadap pelaku industri keuangan cukup jelas yakni biaya kepatuhan naik, fleksibilitas intra-group berkurang, dan ekspansi berbasis arbitrase terkoreksi.

“Ini baik untuk disiplin risiko, tetapi berpotensi memperkuat risk aversion yang sudah terlihat dari menjauhnya pembiayaan ke UMKM,” ujarnya.

Menurutnya, kunci dari rancangan regulasi ini sangat bergantung pada eksekusi. Dia mengatakan, pengawasan harus risk based, berbasis data lintas sektor, dan disertai transisi yang adaptif.

“Tanpa itu, regulasi hanya menambah beban, bukan menurunkan risiko sistemik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, OJK saat ini tengah merancang POJK tentang grup keuangan, sebagai upaya OJK untuk menutup celah pengawasan pada kelompok keuangan yang sebelumnya belum terintegrasi secara penuh.

Adapun fokus utama dari pengaturan ini adalah mitigasi risiko yang timbul dari transaksi intra grup serta mencegah masalah di satu entitas dalam grup merambat dan menjatuhkan entitas keuangan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyatakan ekspektasi inflasi jangka panjang masih terjaga, meskipun bank sentral AS terus mencermati dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian global.

Berdasarkan laporan Bloomberg, Powell mengatakan ekspektasi inflasi terlihat “tetap terjaga dengan baik dalam jangka menengah hingga panjang,” dalam pernyataannya pada acara di Harvard University, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, The Fed tetap membuka kemungkinan merespons dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, meski saat ini belum diperlukan langkah lanjutan.

Powell mengatakan pihaknya masih belum dapat memastikan dampak ekonomi dari konflik tersebut.

“Kami menilai kebijakan kami saat ini berada pada posisi yang baik untuk menunggu dan melihat,” tambahnya.

Dia menjelaskan, lonjakan harga minyak sejak pecahnya konflik berpotensi memicu tekanan inflasi sekaligus menekan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi arah kebijakan moneter, mengingat The Fed memiliki mandat untuk menjaga inflasi tetap stabil sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Kecenderungannya adalah untuk melihat melalui atau mengabaikan guncangan dari sisi pasokan, tetapi aspek yang sangat krusial adalah bahwa ekspektasi inflasi harus dipantau dengan sangat hati-hati,” kata Powell.

Sejalan dengan itu, para pembuat kebijakan The Fed sebelumnya memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan pada pertemuan bulan ini, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Powell menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu bukti lebih lanjut bahwa inflasi bergerak menuju target 2% sebelum mempertimbangkan penurunan suku bunga.

Di sisi lain, Powell juga menyoroti perkembangan di sektor kredit swasta yang belakangan memicu kekhawatiran investor. Sejumlah investor disebut mulai menarik dana lebih awal, sementara beberapa fund bahkan membatasi penarikan dana.

Menanggapi hal tersebut, Powell menegaskan bahwa otoritas moneter terus melakukan pemantauan ketat terhadap potensi risiko yang muncul.

“Saya enggan mengatakan sesuatu yang terkesan meremehkan risiko, tetapi kami terus mencari keterkaitan dengan sistem perbankan dan hal-hal yang berpotensi menimbulkan penularan risiko,” ujarnya. “Untuk saat ini, kami belum melihat hal tersebut.”

Meski demikian, dia menilai kondisi tersebut masih dalam tahap koreksi dan belum menunjukkan indikasi risiko sistemik terhadap sektor perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) membenarkan pihaknya pernah mengusulkan reasuransi masuk dalam Program Penjaminan Polis (PPP) yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kendati demikian, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan pihak LPS sedang memprioritaskan untuk mempercepat pengimplementasian menjadi 2027 dari sebelumnya 2028.

“Kita memang pernah mengusulkannya, tapi kayaknya mereka lebih prioritas untuk memajukan Program Penjaminan Polis ini di tahun 2027 daripada memikirkan bagaimana reasuransi masuk dalam Program Penjaminan Polis,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Kendati demikian, lanjutnya, pihaknya tetap akan menanti perubahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Budi menjelaskan alasan mengusulkan reasuransi masuk skema PPP adalah muara perusahaan asuransi menjadi tidak likuid itu karena sebagian diakibatkan perusahaan reasuransinya juga mengalami kesulitan likuiditas.

Menurutnya, kerangka dan model dalam skema PPP masih dalam tahap finalisasi. Namun, hal pasti yang Budi ketahui saat ini adalah pengimplementasian program tersebut akan dimajukan pada 2027.

“Jadi usulan-usulan kita terhadap bagaimana perusahaan reasuransi bisa masuk dalam Program Penjaminan Polis Ini masih tahap-tahap awal didiskusikan, tapi mereka sudah concern juga ke depannya tidak menutup kemungkinan ini bisa masuk juga dalam Program Penjaminan Polis,” tutupnya.

Sebelumnya, Budi berpendapat akar persoalan yang kerap mengganggu stabilitas industri justru terletak pada penempatan reasuransi yang selama ini belum masuk dalam skema PPP.

“Jadi akar masalah di asuransi umum saya pikir jarang terjadi akibat perusahaan asuransi itu insolvent. Biasanya memang lebih disebabkan penempatan reasuransinya. Beda kita dengan asuransi jiwa,” ujar Budi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU P2SK dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

AAUI mendorong agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan memasukkan perusahaan reasuransi ke dalam skema penjaminan polis melalui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Budi menilai hal ini penting karena beberapa perusahaan reasuransi pelat merah saat ini menghadapi masalah yang dapat menimbulkan risiko sistemik bagi industri asuransi umum.

“Jadi ini mungkin usulan dari kami, dari AAUI kalau memang dimungkinkan dimasukkan di dalam penyempurnaan undang-undang P2SK apakah perusahaan reasuransi bisa masuk dalam skema penjaminan polis. Ini mata rantai, karena asuransi tidak stand alone. Kita tidak sendiri, ada satu ekosistem,” tambahnya.

Sementara itu, PT Reasuransi Maipark Indonesia atau Maipark berpendapat secara alami reasuransi tidak masuk ke delam penjaminan polis.

Direktur Utama Maipark Kocu Andre Hutagalung menjelaskan munculnya lembaga penjamin polis adalah untuk perlindungan terhadap masyarakat, karena berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan asuransi.

“Sedangkan antara perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi itu sama-sama business to business. Ini sudah keputusan bisnis di antara kedua ini, tentu enggak etis lah kalau kedua ini pertimbangan dengan bahasa kasarnya adalah business to business dilindungi pajak,” katanya seusai acara Kupasi Annual Forum 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Research Group (BRG) memperingatkan adanya risiko sistemik terhadap kredibilitas kebijakan nasional usai Moody’s Ratings merevisi prospek tujuh korporasi Indonesia menjadi negatif.

Penurunan outlook menjadi negatif itu dinilai sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki prediktabilitas dan tata kelola kebijakan guna menghindari tekanan beban bunga utang di pasar global.

Adapun ketujuh korporasi yang terdampak meliputi lima entitas milik negara atau BUMN yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Selain pelat merah, dua raksasa swasta yakni PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) turut terdampak.

Dalam laporan BRG yang disusun Toto Pranoto dan Adam F. Amru, keputusan Moody’s kali ini disebut bersifat unik sekaligus mengkhawatirkan.

Pasalnya, laporan Lembaga Management FEB Universitas Indonesia ini menyebut revisi outlook tidak dipicu oleh guncangan eksternal, melainkan oleh faktor endogen yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

“Langkah tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis dalam metodologi pemeringkatan, melainkan mencerminkan kekhawatiran struktural terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia,” tulis laporan BRG dikutip Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, Laporan BRG menyebutkan bahwa profil risiko antarkorporasi cukup kontras. Telkom dan Telkomsel, misalnya, dipandang lebih resilien karena disebut memiliki kekuatan kredit mandiri (baseline credit assessment/BCA) pada level baa1 tanpa bergantung pada dukungan pemerintah.

Sebaliknya, holding pertambangan MIND ID dinilai paling rentan karena peringkat Baa2 miliknya sangat bergantung pada dukungan negara, mengingat profil kredit mandirinya berada di wilayah non-investment grade (ba1).

“Apabila peringkat sovereign turun satu takik menjadi Baa3, maka kapasitas dukungan pemerintah terhadap MIND ID juga akan berkurang, yang berpotensi menarik peringkat perusahaan ini ke level non-investment grade,” tulis BRG.

BRG juga mengingatkan sinyal negatif Moody’s ini muncul di tengah proses restrukturisasi besar-besaran BUMN di bawah Danantara Indonesia. Kurangnya transparansi dan komunikasi kebijakan dalam proses konsolidasi tersebut dikhawatirkan akan memperdalam persepsi negatif pasar.

Untuk memulihkan kepercayaan investor global dalam jendela waktu 12 hingga 18 bulan ke depan, BRG merekomendasikan pemerintah untuk segera menunjukkan konsistensi kebijakan.

Sementara itu, bagi BUMN, fokus utama diarahkan pada penguatan kualitas kredit mandiri melalui disiplin fiskal dan manajemen risiko yang lebih pruden.

“Peringkat kredit dan outlook bukanlah semata-mata penilaian teknis atas neraca keuangan, melainkan cerminan dari kepercayaan pasar global terhadap kapasitas institusional suatu negara dalam mengelola ekonominya,” tulis BRG.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang rencana perluasan aktivitas bank umum di pasar modal harus berjalan beriringan dengan penguatan transparansi kepemilikan dan penegakan aturan, termasuk keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi.

Langkah tersebut dinilai diperlukan agar kepercayaan pasar meningkat dan tidak sekadar menambah volume transaksi. “Kalau revisi UU P2SK benar-benar memperluas aktivitas bank umum di pasar modal, kebijakan ini bisa menjadi pengungkit pendalaman pasar asalkan dijalankan sebagai bagian dari paket reformasi yang utuh, bukan berdiri sendiri,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dalam komunikasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rencana perluasan peran bank ditempatkan bersama agenda peningkatan porsi saham publik yang beredar hingga 15 persen, penguatan peran pemodal institusional, serta penguatan keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham.

Dengan demikian, kata Josua, logikanya adalah memperbaiki kualitas pasokan saham dan transparansi, sambil memperluas sumber permintaan yang lebih dalam dan stabil. Menurutnya, kontribusi bank terhadap pendalaman pasar terutama datang dari tiga jalur.

Pertama, bank memiliki basis nasabah dan jaringan distribusi yang besar sehingga dapat mempercepat perpindahan tabungan jangka menengah dan panjang ke instrumen pasar modal yang lebih produktif, tentu dengan pengamanan perlindungan konsumen yang ketat.

Kedua, bank dapat memperkuat likuiditas dan pembentukan harga yang lebih wajar melalui peran penyedia likuiditas serta pengembangan transaksi pendukung, sehingga biaya transaksi turun dan minat pemodal besar meningkat. Hal tersebut sejalan dengan dorongan OJK untuk memperkuat likuiditas dan pendalaman pasar.

Ketiga, bank dapat memperkuat sisi pembiayaan korporasi, misalnya membantu penyiapan penerbitan surat utang atau penawaran saham, sehingga lebih banyak perusahaan berkualitas masuk ke pasar dan porsi saham publik yang beredar benar-benar bertambah, termasuk melalui skema transisi bagi emiten lama serta pengetatan bagi penawaran saham perdana.

Namun demikian, Josua mengingatkan dampak positif tersebut tidak terjadi secara otomatis. Perluasan aktivitas bank tanpa pagar pembatas yang jelas berisiko menambah konflik kepentingan, mendorong penjualan produk yang tidak sesuai kebutuhan nasabah, atau memperbesar perilaku ikut-ikutan saat pasar bergejolak.

“Risiko lain adalah persepsi bahwa harga aset tertentu disangga institusi besar, yang justru merusak disiplin pasar,” ujarnya.

Menurut Josua, perluasan aktivitas bank sebaiknya dilakukan secara bertahap dan berbasis fungsi yang paling cepat memperdalam pasar, tetapi paling rendah menambah risiko sistemik.

Prioritas awal, menurut dia, adalah peran yang memperkuat pendanaan jangka panjang dan likuiditas pasar surat utang, memperluas distribusi produk pasar modal yang sederhana dan transparan, serta memperkuat infrastruktur data dan keterbukaan agar porsi saham publik yang beredar benar-benar dapat diakses dan diperdagangkan secara wajar.

Pada saat yang sama, perlu ada aturan pemisahan kegiatan yang tegas antara transaksi untuk kepentingan bank dan transaksi untuk kepentingan nasabah, batas eksposur yang jelas, tata kelola dan pengawasan yang kuat, serta standar uji tuntas dan mengenali nasabah yang lebih disiplin.

“Ini membuat bank menjadi jembatan pendalaman pasar modal yang sehat, bukan sumber risiko baru yang justru menghambat agenda reformasi yang sedang dikejar,” kata Josua.

Sebagai informasi, rencana perluasan aktivitas bank umum telah diungkapkan OJK pada Desember 2025. Mahendra Siregar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan membuka peluang bagi bank umum untuk terlibat langsung dalam aktivitas di pasar modal.

Kemudian, pada Sabtu (31/1/2026), Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi kembali menyampaikan rencana perluasan aktivitas bank umum tersebut bersama sejumlah agenda utama reformasi pasar modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform perdagangan emasdigital di China, Jie Wo Rui, membekukan akses penarikan dana nasabah dan layanan pengiriman fisik logam mulia secara sepihak.

Situasi gagal bayar ini memaksa Pemerintah Distrik Luohu, Shenzhen, turun tangan dengan membentuk satuan tugas khusus untuk mengambil alih pengawasan operasional dan aset perusahaan.

Otoritas setempat mengintervensi menyusul menyusul gelombang protes dari ribuan investor yang tidak dapat mencairkan saldo simpanan mereka di tengah isu krisis likuiditas perusahaan.

Tim khusus pemerintah kini bertugas mengaudit aset, memantau manajemen, dan memverifikasi data utang kepada para korban.

Insiden ini menjadi pukulan keras bagi sektor perdagangan komoditas emas digital di China. GuruFocus melaporkan ketegangan memuncak ketika investor dari berbagai wilayah mendatangi kantor pusat Jie Wo Rui di Shenzhen karena panik tidak bisa menarik uang mereka.

Kekhawatiran investor terbukti beralasan setelah platform resmi menghentikan seluruh transaksi penarikan tunai pada 20 Januari 2026. Data menunjukkan antrean pengajuan penarikan dana dalam sistem telah menembus angka 20.000 orang.

Menurut beberapa sumber, estimasi kerugian pada kasus kegagalan platform sejenis ini dapat melebihi 10 miliar yuan atau sekitar Rp24 triliun. Jie Wo Rui diketahui menarik dana ritel melalui program mini (mini-programs) di WeChat dengan skema "emas pra-penetapan harga".

Model bisnis ini memungkinkan nasabah membayar deposit kecil untuk mengunci harga emas dengan janji transaksi di masa depan. Skema ini menawarkan daya tarik leverage tinggi yang sukses memikat sekitar 150.000 pengguna terdaftar.

Namun, investigasi awal mengungkap indikasi malaadministrasi keuangan. Banyak konsumen melaporkan dana top-up mereka ditransfer ke rekening pribadi atau akun Alipay perorangan, alih-alih masuk ke rekening perusahaan resmi.

Analis media keuangan menilai struktur ini menempatkan platform sebagai lawan transaksi langsung bagi nasabah. Hal ini menciptakan risiko sistemik di mana platform rentan kolaps saat harus memenuhi permintaan penarikan dana dalam jumlah besar secara bersamaan.

Melansir dari Tiger Trade, Senin (2/2/2026), seorang nasabah bernama Dong Yu melaporkan saldo lebih dari 21.000 RMB atau Rp50 juta serta ribuan gram logam mulia miliknya tidak bisa ditarik.

Bahkan, permohonan pengambilan fisik perak yang diajukannya pada pertengahan Januari dibatalkan sepihak oleh sistem.

Kegagalan Jie Wo Rui memicu efek domino pada industri fintech emas. Beberapa platform serupa di WeChat seperti "Yundiandang" dan "Baoma Buying Gold" dilaporkan ikut menangguhkan operasi mereka secara mendadak.

Merespons desakan publik, manajemen Jie Wo Rui menawarkan skema penyelesaian berupa pengembalian dana 20% dari pokok atau cicilan bertahap. Namun, opsi ini dinilai merugikan dan ditolak oleh mayoritas nasabah yang menuntut pengembalian penuh.

Pada 28 Januari, manajemen memperbarui syarat likuidasi yang mewajibkan nasabah menandatangani surat pengampunan pidana untuk mendapatkan penyelesaian. Saat ini, proses verifikasi klaim masih berlangsung di bawah pengawasan ketat satgas pemerintah China.

Jakarta, CNBC Indonesia — Pasar keuangan dan saham di Amerika Serikat kini tengah bergejolak. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran pelaku pasar keuangan terhadap risiko sistemik baru yang diduga disebabkan oleh kredit macet di industri keuangan non bank.

Tanda-tanda gejolak ini muncul pada Kamis lalu, saat saham-saham di AS anjlok. Dow Jones Industrial Average ditutup turun lebih dari 300 poin, akibat kekhawatiran terhadap kesehatan bank-bank regional.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE), yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja saham-saham bank regional atau bank daerah di AS juga turun lebih dari 6% saat itu. Hal tersebut dipicu oleh ambruknya saham Zions Bancorporation dan Western Alliance Bancorp yang merosot masing-masing lebih dari 13% dan 10%.

Berdasarkan laporan CNBC Internasional, pendapat awal dari para analis perbankan menunjukkan bahwa kejadian tersebut mungkin hanya terjadi satu kali, alias bukan masalah yang bisa menyebabkan penurunan lebih jauh.

Para analis mengatakan apa yang terjadi di Zion dan Western Alliance berkaitan dengan segelintir peminjam yang bermasalah, alih-alih risiko yang lebih luas terhadap kredit swasta yang ditandai oleh kebangkrutan baru-baru ini di First Brands dan Tricolor Holdings.

Namun, rentetan kredit macet yang cepat, dan reaksi pasar saham yang buruk, menunjukkan bahwa investor kini waspada terhadap risiko yang lebih besar.

Hal ini sebagaimana disampaikan secara gamblang minggu ini oleh CEO JPMorgan, Jamie Dimon, yang mengatakan mungkin ada lebih banyak kecoak di industri keuangan AS setelah bank terbesar di negara itu melakukan penghapusan piutang yang cukup besar pada kuartal ketiga karena efek tekanan dari Tricolor Holdings.

Analis bank yang juga merupakan managing director di Wells Fargo Securities, Mike Mayo mengatakan, telah mendengar pernyataan dari Jamie Dimon itu secara langsung.

"Saya bertanya kepada Jamie Dimon tentang masalah ini, dan mendengar, 'ketika Anda melihat satu kecoak, kemungkinan besar ada beberapa lagi'. Jadi saya pikir para investor sedang mencari kecoak, dan itulah yang terjadi," ujar Mike Mayo, dikutip dari laporan CNBC Internasional, Sabtu (18/10/2025).

Kekhawatiran yang lebih luas terhadap potensi risiko baru ini juga tertuju pada jumlah pinjaman yang ada di lembaga keuangan nondepositori, atau NDFI atau di Indonesia bisa disebut lembaga keuangan non-bank.

NDFI, termasuk perusahaan hipotek, perusahaan asuransi, dan manajer aset swasta, yang memberikan peminjam sumber modal alternatif di luar bank tradisional.

Akan tetapi, NDFI di AS tidak transparan dan diatur ketat seperti bank. Hal ini memberikan risiko leverage yang tidak diketahui dapat berdampak pada sistem keuangan yang lebih luas atau tidak.

Pinjaman kepada NDFI oleh bank komersial pada 2025 telah melonjak lebih dari 50% dari tahun ke tahun, menurut Federal Reserve, perubahan data terbesar sejak 2016.

"Elemen yang menakutkan dari cerita ini adalah dengan standar pinjaman NDFI yang lebih longgar, kita harus berasumsi ada lebih banyak di luar sana," tulis Peter Corey, kepala strategi pasar di Pave Finance, yang menyebutkan lonjakan besar pinjaman ke NDFI.

Hal itu kemudian diperkeruh dengan masalah transparansi aliran kredit bank ke NDFI. Alhasil muncul gelombang kehawatiran yang besar, karena pasar tidak benar-benar mengetahui masalahnya.

Menurut Peter Corey, Argumen yang mengatakan bahwa masalah yang terjadi di Tricolor dan First Brands sangat terisolasi alias tidak sistemik akan segera kehilangan kredibilitasnya. "Seiring kita mendapatkan berita tentang Zions dan Western Alliance Bancorp, dan akan semakin memburuk di berita-berita selanjutnya," ucapnya.

Terlebih lagi, kredit swasta seperti NDFI juga merupakan kelas aset yang belum diuji efeknya dalam kondisi ekonomi yang melemah.

Macrae Sykes, manajer portofolio Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) di Gabelli Funds, mencatat, sebetulnya kondisi makroekonomi saat ini menguntungkan bagi perbankan: Suku bunga yang lebih rendah, semangat yang lebih kuat, dan perekonomian yang masih kuat.

Dia tetap optimis terhadap pusat-pusat keuangan besar masih akan stabil kondisinya di tengah situasi itu, seperti JPMorgan dan Wells Fargo, serta beberapa bank regional, seperti First Citizens Bank dan M&T Bank

Meskipun demikian, investor kini waspada terhadap risiko yang dapat timbul dari konsekuensi yang tidak diinginkan akibat pinjaman bermasalah dari NDFI itu ke perbankan, karena porsi pembiayaannya yang terus membengkak saat ini.