Bisnis.com, MEDAN – Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) ditetapkan naik pada periode awal Juni 2026 setelah sempat terjun bebas hingga Rp650,- per kilogram (kg) pasca pengumuman kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Hari ini, Rabu (3/6/2026), harga TBS petani mitra Pemprov terpantau ditetapkan di level Rp3.451,13 per kg, naik sekitar Rp198,24 per kg dari minggu lalu.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan kebijakan tata kelola ekspor komoditas strategis termasuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei lalu masih berdampak pada gejolak harga TBS.

"Memang sempat terjun bebas minggu lalu dari sekitar Rp3.900-an menjadi Rp3.200-an. Tapi minggu ini sudah mulai menanjak lagi. Harga beli khusus mitra Pemprov ditetapkan Rp3.451 per kg," kata Dewiana, Rabu (3/6/2026).

Diketahui, harga TBS petani khususnya mitra Pemprov Sumut terpantau hampir terus menanjak selama perang antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

Sebelum pengumuman ekspor satu pintu komoditas strategis Indonesia melalui DSI, harga TBS petani mitra Pemprov bahkan ditetapkan Rp3.902 per kg.

Dewiana mengatakan kebijakan tata kelola ekspor sempat membuat pasar lokal panik. Harga pembelian TBS pun semakin tertekan lantaran kebijakan itu memicu kekhawatiran dan ketidakpastian pasar yang membuat harga CPO lokal dan ekspor acuan jatuh hingga Rp12.370,60 per liter dari sebelumnya Rp15.289,33 per liter.

Pada periode ini, rata-rata harga CPO lokal dan ekspor tercatat mulai membaik menjadi Rp13.559,44 per liter. Namun, rata-rata harga kernel lokal masih tertekan hingga ke level Rp13.105,10 per kg dari sebelumnya Rp13.975 per kg.

Adapun sejak awal 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.456,72 per kg dari sebelumnya Rp3.261,21 per kg.

Namun kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%. Sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42% yang ditetapkan dengan harga Rp3.451,13 per kg.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan Juni 2026 sebesar 93,03%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 3 Juni sampai dengan 9 Juni 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.914,10,-
• Usia 4 tahun = Rp3.107,89,-
• Usia 5 tahun = Rp3.214,73,-
• Usia 6 tahun = Rp3.308,08,-
• Usia 7 tahun = Rp3.277,10,-
• Usia 8 tahun = Rp3.393,77,-
• Usia 9 tahun = Rp3.423,42,-
• Usia 10-20 tahun= Rp3.451,13,-
• Usia 21 tahun = Rp3.456,72,-
• Usia 22 tahun = Rp3.425,98,-
• Usia 23 tahun = Rp3.376,45,-
• Usia 24 tahun = Rp3.274,19,-
• Usia 25 tahun = Rp3.180,51,-
• Usia 26 tahun = Rp3.156,24,-
• Usia 27 tahun = Rp3.110,71,-
• Usia 28 tahun = Rp3.062,64,-
• Usia 29 tahun = Rp3.013,28,-
• Usia 30 tahun = Rp2.963,91,-

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terjun periode ini pasca Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan tata kelola ekspor untuk komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana menyampaikan per hari ini, Kamis (28/5/2026) harga TBS mitra Pemprov Sumut ditetapkan menjadi Rp3.252,89 per kilogram (kg), anjlok hingga Rp649,80 per kg dari periode sebelumnya.

"Cukup dalam koreksi harga periode ini, hingga lebih dari Rp600 per kg. Ada kaitannya dengan kebijakan ekspor satu pintu yang diumumkan Presiden pekan lalu," ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Diketahui, harga TBS sawit petani mitra Pemprov Sumut berfluktuasi positif pasca perang antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran. Pada periode lalu harga TBS petani mitra Pemprov Sumut bahkan tercatat naik menjadi Rp3.902,70 per kg setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan.

Dewi mengatakan kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) membuat harga CPO lokal dan ekspor yang menjadi acuan Pemprov terjun bebas hingga ke level Rp12.370,60 per liter dari sebelumnya Rp15.289,33 per liter.

Tak hanya itu, harga kernel lokal juga terkoreksi menjadi Rp13.975 per kg dari sebelumnya Rp14.803 per kg. Ini membuat harga TBS sawit tak bisa berkutik.

Adapun sejak awal 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Penambahan daftar tersebut untuk mengakomodasi petani sawit yang masih memanen TBS dari pohon berusia matang.

“Ini akan sangat membantu petani memberi kejelasan harga TBS," tambah Dewiana.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.261,21 per kg dari sebelumnya Rp3.909,06 per kg. Namun kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%. Sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42% yang ditetapkan dengan harga Rp3.252,89 per kg.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Mei 2026 sebesar 93,27%.

Dewiana menegaskan penentuan harga pembelian TBS mitra plasma Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit di Sumut. Ketentuan harga inipun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tandasnya.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.760,18,-

* Usia 4 tahun = Rp2.945,15,-

* Usia 5 tahun = Rp3.044,57,-

* Usia 6 tahun = Rp3.129,95,-

* Usia 7 tahun = Rp3.087,88,-

* Usia 8 tahun = Rp3.203,37,-

* Usia 9 tahun = Rp3.227,36,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.252,89,-

* Usia 21 tahun = Rp3.261,21,-

* Usia 22 tahun = Rp3.235,16,-

* Usia 23 tahun = Rp3.185,72,-

* Usia 24 tahun = Rp3.092,56,-

* Usia 25 tahun = Rp3.008,37,-

* Usia 26 tahun = Rp2.987,50,-

* Usia 27 tahun = Rp2.946,41,-

* Usia 28 tahun = Rp2.903,02,-

* Usia 29 tahun = Rp2.858,62,-

* Usia 30 tahun = Rp2.814,22,-

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Provinsi Riau mulai mengambil langkah antisipatif menyusul gejolak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit pasca diumumkannya kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) oleh pemerintah pusat.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau juga menerbitkan surat imbauan resmi tertanggal 23 Mei 2026 guna menjaga stabilitas harga TBS dan kondusifitas daerah di tengah masa transisi kebijakan nasional sektor sawit.

Dalam surat imbauan No: B/151/500.8/DISBUN/2026 itu, Pemprov Riau menyoroti adanya penurunan harga pembelian TBS di tingkat pekebun yang dinilai cukup signifikan setelah pidato Presiden RI pada 20 Mei 2026 terkait penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor SDA. Padahal, di saat yang sama, pergerakan harga crude palm oil (CPO) dunia disebut hanya mengalami koreksi tipis dan tidak signifikan.

Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut berpotensi memicu gangguan stabilitas ekonomi daerah apabila tidak diantisipasi secara cepat dan terukur. Oleh karena itu, Pemprov Riau menegaskan bahwa kebijakan tata kelola ekspor SDA sejatinya merupakan agenda jangka panjang pemerintah pusat untuk memperkuat hilirisasi kelapa sawit nasional, sehingga tidak semestinya dijadikan alasan untuk melakukan penurunan harga TBS secara sepihak.

“Pemerintah Provinsi Riau meyakini bahwa stabilitas harga dan kondusivitas di daerah adalah pilar utama keberlanjutan industri kelapa sawit,” tulis Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi dalam surat tersebut.

Sebagai langkah pengawasan, Dinas Perkebunan Provinsi Riau meminta seluruh dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten dan kota untuk memperketat monitoring terhadap implementasi harga pembelian TBS di lapangan. Pemerintah daerah juga meminta agar seluruh transaksi pembelian TBS tetap mengacu pada harga resmi yang ditetapkan secara berkala oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi Riau.

Selain itu, perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit (PKS) diimbau tidak melakukan penyesuaian harga secara sepihak dengan alasan perubahan regulasi baru. Pemprov menegaskan bahwa pembelian TBS tetap harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 77 Tahun 2020 mengenai tata cara penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) juga diminta berperan aktif mengoordinasikan perusahaan-perusahaan sawit agar tetap menjaga pola pembelian TBS yang wajar dan sesuai regulasi.

Pemerintah daerah turut melibatkan asosiasi pekebun seperti ASPEKPIR, APKASINDO, dan SAMADE untuk membantu menjaga situasi tetap kondusif. Asosiasi diminta mengedukasi pekebun agar tidak terpancing kepanikan pasar, menghindari tindakan spekulatif, serta menempuh jalur resmi apabila menemukan indikasi pelanggaran harga oleh PKS.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengkritik rencana pemerintah memusatkan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) karena dinilai berpotensi memunculkan monopoli perdagangan sawit nasional.

Kekhawatiran itu muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rancangan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis dalam penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR pada Selasa (20/5).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menilai kebijakan tersebut berisiko mengubah struktur perdagangan sawit nasional secara fundamental dan membuka ruang praktik rente ekonomi hingga penguasaan jalur ekspor oleh kelompok tertentu.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” ujar Darto dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai sentralisasi ekspor sawit melalui BUMN berpotensi mengulang pengalaman buruk tata niaga cengkeh pada era Orde Baru melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC).

Menurut Darto, pada masa tersebut petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga di tingkat petani tertekan, dan praktik rente berkembang akibat terkonsentrasinya jalur perdagangan pada kelompok tertentu.

“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” katanya.

POPSI menyoroti sedikitnya lima risiko utama dari rencana kebijakan tersebut. Pertama, munculnya potensi monopsoni atau penyempitan akses ekspor ketika hanya ada satu pintu perdagangan melalui BUMN.

Kedua, pemerintah dinilai akan memiliki kontrol terlalu besar terhadap volume ekspor, harga referensi, hingga pengaturan pasar yang berpotensi memunculkan ketidakpastian usaha.

Ketiga, penggunaan alasan kepentingan nasional seperti hilirisasi dan stabilitas ekonomi dinilai tidak boleh menjadi dasar pembentukan monopoli perdagangan baru.

Keempat, struktur perdagangan tertutup dinilai membuka ruang suap atau rente ekonomi, dan elite capture, terutama terkait penentuan kuota, aggregator, dan fasilitas ekspor.

Kelima, petani sawit dinilai menjadi pihak paling rentan terdampak karena daya tawar harga tandan buah segar (TBS) berpotensi melemah ketika jumlah pembeli efektif berkurang.

“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” ujar Darto.

Bisnis.com, BALI — Prospek harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menunjukkan sinyal penguatan pada 2026 yakni pada kisaran US$1.050 hingga US$1.125 per ton.

Kalangan analis dan pelaku industri menilai pasar sawit global menuju fasebullish, didorong oleh pertumbuhan produksi yang mulai melambat, kenaikan permintaan biodiesel, serta potensi pengetatan kebijakan ekspor.

Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M. Fadhil Hasan mengatakan harga CPO akan tetap tinggi hingga awal 2026.

“Kami memproyeksikan harga minyak sawit dalam jangka pendek hingga kuartal pertama 2026 akan tetap tinggi. Harga akan berada pada kisaran US$1.050 hingga US$1.125 per ton,” kata Fadhil dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025).

Dia menyebut meski produksi CPO dan Palm Kernel Oil (PKO) menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, tapi tren ke depan mengindikasikan pertumbuhan yang lebih moderat. Hal ini dinilai menjadi faktor yang dapat memperkuat harga di pasar internasional.

Berdasarkan catatan Gapki, produksi CPO dan PKO tercatat tumbuh 13% pada periode Januari—Agustus 2025 dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Senada, kinerja ekspor juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 15%. Hal ini sejalan dengan permintaan global yang terus menguat.

Adapun di dalam negeri, lanjut Fadhil, konsumsi sawit turut bertambah 4,5%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan industri pangan serta perluasan mandat biodiesel.

Berkaca dari sana, Gapki memperkirakan bahwa produksi sawit nasional pada 2025 akan meningkat di kisaran 3–7%, sedangkan untuk 2026, output diprediksi tumbuh lebih moderat, yaitu sekitar 3–4%.

Sementara itu, Analis senior Godrej International Ltd. Dorab Mistry menilai, meski harga minyak sawit saat ini menghadapi tekanan, kondisi tersebut justru membuka ruang untuk rebound kuat.

Mistry menuturkan pasar minyak nabati global saat ini berada dalam kondisi yang terlalu banyak dijual (oversold), yang secara historis sering menjadi awal dari tren kenaikan harga signifikan. Diamenambahkan, titik balik harga akan terjadi ketika produksi mulai menurun pada akhir tahun.

Menurutnya, sepanjang Januari—Maret akan menjadi fase yang sangat bullish bagi pasar minyak sawit, di mana sentimen positif kemungkinan mendominasi seluruh segmen kontrak berjangka.

Mistry bahkan menilai kenaikan hingga 5.500 ringgit sangat mungkin terjadi, terutama jika Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakanDomestic Market Obligation(DMO), yang secara langsung dapat memperketat pasokan dan mendorong harga lebih tinggi.

Dia menyebut posisi Indonesia akan sangat menentukan harga global. Ini artinya, jika pemerintah membatasi ekspor dengan menyesuaikan DMO, maka harga berjangka minyak sawit akan meroket.Selain itu, rencana implementasi B50 juga dianggap menambah dukungan terhadap harga.

“Mulai sekarang, faktor harga terbesar adalah kebijakan biodiesel Amerika Serikat. Pasokan untuk 2026 tidak terlihat nyaman. Elanemia berada dalam perkiraan dan karena itu prospek 2026 bersifat bullish,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Mistry juga menyinggung dinamika harga minyak nabati lain, khususnya minyak bunga matahari. Dia memperkirakan harga minyak bunga matahari akan menjadi kompetitif kembali pada pertengahan 2026. “Tetapi hanya setelah minyak bunga matahari kehilangan pangsa pasar yang signifikan, terutama di India,” pungkasnya.