Bisnis.com, MEDAN – Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) ditetapkan naik pada periode awal Juni 2026 setelah sempat terjun bebas hingga Rp650,- per kilogram (kg) pasca pengumuman kebijakan ekspor satu pintu lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Hari ini, Rabu (3/6/2026), harga TBS petani mitra Pemprov terpantau ditetapkan di level Rp3.451,13 per kg, naik sekitar Rp198,24 per kg dari minggu lalu.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan kebijakan tata kelola ekspor komoditas strategis termasuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei lalu masih berdampak pada gejolak harga TBS.

"Memang sempat terjun bebas minggu lalu dari sekitar Rp3.900-an menjadi Rp3.200-an. Tapi minggu ini sudah mulai menanjak lagi. Harga beli khusus mitra Pemprov ditetapkan Rp3.451 per kg," kata Dewiana, Rabu (3/6/2026).

Diketahui, harga TBS petani khususnya mitra Pemprov Sumut terpantau hampir terus menanjak selama perang antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

Sebelum pengumuman ekspor satu pintu komoditas strategis Indonesia melalui DSI, harga TBS petani mitra Pemprov bahkan ditetapkan Rp3.902 per kg.

Dewiana mengatakan kebijakan tata kelola ekspor sempat membuat pasar lokal panik. Harga pembelian TBS pun semakin tertekan lantaran kebijakan itu memicu kekhawatiran dan ketidakpastian pasar yang membuat harga CPO lokal dan ekspor acuan jatuh hingga Rp12.370,60 per liter dari sebelumnya Rp15.289,33 per liter.

Pada periode ini, rata-rata harga CPO lokal dan ekspor tercatat mulai membaik menjadi Rp13.559,44 per liter. Namun, rata-rata harga kernel lokal masih tertekan hingga ke level Rp13.105,10 per kg dari sebelumnya Rp13.975 per kg.

Adapun sejak awal 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.456,72 per kg dari sebelumnya Rp3.261,21 per kg.

Namun kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%. Sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42% yang ditetapkan dengan harga Rp3.451,13 per kg.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan Juni 2026 sebesar 93,03%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 3 Juni sampai dengan 9 Juni 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.914,10,-
• Usia 4 tahun = Rp3.107,89,-
• Usia 5 tahun = Rp3.214,73,-
• Usia 6 tahun = Rp3.308,08,-
• Usia 7 tahun = Rp3.277,10,-
• Usia 8 tahun = Rp3.393,77,-
• Usia 9 tahun = Rp3.423,42,-
• Usia 10-20 tahun= Rp3.451,13,-
• Usia 21 tahun = Rp3.456,72,-
• Usia 22 tahun = Rp3.425,98,-
• Usia 23 tahun = Rp3.376,45,-
• Usia 24 tahun = Rp3.274,19,-
• Usia 25 tahun = Rp3.180,51,-
• Usia 26 tahun = Rp3.156,24,-
• Usia 27 tahun = Rp3.110,71,-
• Usia 28 tahun = Rp3.062,64,-
• Usia 29 tahun = Rp3.013,28,-
• Usia 30 tahun = Rp2.963,91,-

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terjun periode ini pasca Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan tata kelola ekspor untuk komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana menyampaikan per hari ini, Kamis (28/5/2026) harga TBS mitra Pemprov Sumut ditetapkan menjadi Rp3.252,89 per kilogram (kg), anjlok hingga Rp649,80 per kg dari periode sebelumnya.

"Cukup dalam koreksi harga periode ini, hingga lebih dari Rp600 per kg. Ada kaitannya dengan kebijakan ekspor satu pintu yang diumumkan Presiden pekan lalu," ujarnya, Kamis (28/5/2026).

Diketahui, harga TBS sawit petani mitra Pemprov Sumut berfluktuasi positif pasca perang antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran. Pada periode lalu harga TBS petani mitra Pemprov Sumut bahkan tercatat naik menjadi Rp3.902,70 per kg setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan.

Dewi mengatakan kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) membuat harga CPO lokal dan ekspor yang menjadi acuan Pemprov terjun bebas hingga ke level Rp12.370,60 per liter dari sebelumnya Rp15.289,33 per liter.

Tak hanya itu, harga kernel lokal juga terkoreksi menjadi Rp13.975 per kg dari sebelumnya Rp14.803 per kg. Ini membuat harga TBS sawit tak bisa berkutik.

Adapun sejak awal 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Penambahan daftar tersebut untuk mengakomodasi petani sawit yang masih memanen TBS dari pohon berusia matang.

“Ini akan sangat membantu petani memberi kejelasan harga TBS," tambah Dewiana.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.261,21 per kg dari sebelumnya Rp3.909,06 per kg. Namun kadar rendemen CPO pada TBS usia ini lebih rendah, yakni sebesar 22,30%. Sedangkan rendemen CPO tertinggi dimiliki TBS usia 10-20 tahun dengan kadar 22,42% yang ditetapkan dengan harga Rp3.252,89 per kg.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Mei 2026 sebesar 93,27%.

Dewiana menegaskan penentuan harga pembelian TBS mitra plasma Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit di Sumut. Ketentuan harga inipun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tandasnya.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.760,18,-

* Usia 4 tahun = Rp2.945,15,-

* Usia 5 tahun = Rp3.044,57,-

* Usia 6 tahun = Rp3.129,95,-

* Usia 7 tahun = Rp3.087,88,-

* Usia 8 tahun = Rp3.203,37,-

* Usia 9 tahun = Rp3.227,36,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.252,89,-

* Usia 21 tahun = Rp3.261,21,-

* Usia 22 tahun = Rp3.235,16,-

* Usia 23 tahun = Rp3.185,72,-

* Usia 24 tahun = Rp3.092,56,-

* Usia 25 tahun = Rp3.008,37,-

* Usia 26 tahun = Rp2.987,50,-

* Usia 27 tahun = Rp2.946,41,-

* Usia 28 tahun = Rp2.903,02,-

* Usia 29 tahun = Rp2.858,62,-

* Usia 30 tahun = Rp2.814,22,-

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan petani dan pelaku usaha dalam pembahasan kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang akan dipusatkan melalui badan usaha milik negara (BUMN).

Desakan itu disampaikan setelah Presiden mengumumkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis melalui BUMN dalam penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR RI pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan pembahasan kebijakan strategis tersebut dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha sawit nasional.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).

POPSI menilai sentralisasi ekspor sawit melalui BUMN berpotensi memunculkan monopoli perdagangan dan mengulang pengalaman buruk tata niaga komoditas pada masa lalu, khususnya model Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru.

Menurut Darto, tata niaga cengkeh pada masa itu menyebabkan petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga di tingkat petani jatuh, serta membuka ruang praktik rente ekonomi.

“Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite,” katanya.

POPSI juga mengkhawatirkan dampak kebijakan tersebut terhadap industri sawit nasional yang selama ini telah terintegrasi dengan pasar global melalui kontrak langsung dengan pembeli internasional, sistem hedging, jaringan logistik, hingga refinery network global.

Ketika ekspor dipusatkan melalui satu pintu BUMN, perusahaan dinilai akan kehilangan akses direct export dan bergantung pada satu jalur perdagangan.

Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan efisiensi perdagangan, meningkatkan biaya logistik, memperbesar kebutuhan modal kerja, serta melemahkan daya tawar sawit Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, POPSI menilai investor asing dapat melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk resource nationalism dan intervensi pasar yang berlebihan sehingga memicu ketidakpastian usaha.

“Efek lanjutannya dapat berupa penurunan kepercayaan investor, sikap wait and see dari foreign capital, hingga kenaikan cost of capital bagi industri sawit nasional,” ujar Darto.

Namun, menurut POPSI, dampak terbesar justru akan dirasakan petani sawit mandiri. Ketika jalur ekspor dipusatkan dan jumlah pembeli efektif menyusut, kompetisi pembelian crude palm oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) dinilai akan melemah. Dalam situasi tersebut, harga TBS di tingkat petani berpotensi tertekan.

“Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani,” katanya.

POPSI juga menilai sentralisasi ekspor dapat memperburuk posisi sawit Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar global terkait transparansi dan keberlanjutan, termasuk regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) Uni Eropa.

Menurut organisasi tersebut, pasar internasional saat ini menuntut tata kelola rantai pasok yang transparan, akuntabel, dan dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, penguatan industri sawit berkelanjutan dinilai tidak dapat dilakukan melalui monopoli perdagangan.

POPSI meminta pemerintah segera membuka evaluasi kebijakan secara terbuka dengan melibatkan petani, koperasi, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil sebelum kebijakan diterapkan.

Bisnis.com, PADANG - Tim Satuan Tugas Rumus Harga Tandan Buah Segar Provinsi Sumatra Barat menetapkan harga kelapa sawit di daerah itu mencapai Rp4.003 per kilogram pada pekan pertama Mei 2026 ini.

Ketua Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar Jufri Nur mengatakan harga tandan buah segar (TBS) itu berlaku untuk perkebunan plasma/mitra perusahaan. Secara nilai, mengalami penurunan Rp45 dibandingkan kondisi pada April 2026.

"Penurunan harga TBS ini menghitung harga CPO dunia yang juga mengalami penurunan," katanya, Rabu (6/5/2026).

Jufir menyampaikan adanya penurunan harga CPO dunia ini salah satunya disebabkan mulai meredanya geopolitik di Timur Tengah.

Menurutnya apabila kondisi ini terus berlanjut berkepanjangan, ada potensi harga TBS sawit bakal menurun pada pekan depan.

"Di saat harga TBS mengalami penurunan ini, kondisi panen sawit juga terpantau memang lagi turun," ujarnya.

Jufri bilang bicara soal produksi sawit, diperkirakan perkebunan sawit di Sumbar bakal berlimpah panennya pada bulan Juli 2026 mendatang.

Bicara soal harga TBS yang hanya bisa dinikmati oleh petani swadaya atau mitra perusahaan ini, Anggota DPRD Pesisir Selatan Novermal meminta kepada Gubernur Sumbar dan Bupati Pesisir Selatan tegas untuk memperjuangkan nasib petani sawit terutama yang kebun rakyat.

"Di Pesisir Selatan atau Sumbar belum punya harga TBS yang ditetapkan harganya oleh pemerintah. Harusnya, kondisi ini menjadi perhatian, harus ada harga khusus untuk petani rakyat," tegasnya.

Novermal menyatakan kepala daerah perlu untuk segera membuat Pergub Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Kebun Rakyat, dan iringi dengan cek rendemen TBS kelapa sawit hamparan Surantih sampai Silaut, dan pembentukan kelembagaan petani.

Menurutnya agar segala bentuk aturan tersebut berjalan cepat, jadikan saja para pedagang pengumpul sebagai ketua kelompok tani atau ketua koperasi, dan pekebun mitranya sebagai anggota, dan fasilitasi mereka bermitra dengan pabrik kelapa sawit.

“Kalau Gubernur dan Bupati ada niat baik dan tidak termakan kajai (karet), Insya Allah harga TBS kelapa sawit kebun rakyat di Pesisir Selatan bisa pula setara dengan harga TBS kebun rakyat di Sijunjung,” tutupnya.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terpantau naik periode ini, Kamis (30/4/2026) ke level Rp3.921,77 per kilogram (kg) untuk tanaman usia 10-20 tahun.

Periode lalu harga TBS diketahui mengalami penurunan ke level Rp3.906,61 per kg setelah sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang satu tahun belakangan, tembus Rp4.110,77 per kg pada pertengahan April.

Analis Pasar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Dewiana mengatakan penetapan harga TBS dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) serta kernel. Meski terjadi kenaikan tipis pada harga CPO saat penetapan harga TBS, harga kernel justru semakin turun.

“Rata-rata harga CPO lokal dan acuan memang ada kenaikan dari minggu lalu Rp15.098,47 per liter menjadi Rp15.214,91 per liter. Tapi, harga kernel masih bergejolak yang sedikit menahan kenaikan harga TBS," ujar Dewiana, Kamis (30/4/2026).

Diketahui, harga kernel lokal periode ini terkoreksi lagi hingga ke level Rp15.635,67 per kg dari minggu sebelumnya Rp15.828 per kg.

Harga acuan kernel bahkan pernah tembus Rp16.115,73 per kg pada pertengahan April, bersamaan dengan kenaikan harga CPO maupun komoditas lainnya seiring konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

Adapun sejak awal tahun 2026 Pemprov Sumut menambah rincian harga pembelian TBS petani mitra hingga umur tanaman 30 tahun, dari sebelumnya hanya hingga umur 25 tahun.

Dewiana menyebut penambahan daftar harga pembelian itu sesuai dengan pedoman penetapan yang terbaru karena masih ada kebun milik mitra plasma yang berproduksi hingga usia 30 tahun. “Ini akan sangat membantu memberi kejelasan terkait harga," tambahnya.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun yang tercatat sebesar Rp3.929,52 per kg dari sebelumnya Rp3.914,79 per kg. Namun, TBS usia ini mencatatkan rendemen CPO yang lebih rendah, yakni sebesar 22,30%.

Dewiana menegaskan penentuan harga pembelian TBS mitra plasma Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit di Sumut. Ketentuan harga inipun dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” tandasnya.

Sementara faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada April 2026 sebesar 93,15%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode tanggal 29 April hingga 5 Mei 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.317,70,-
• Usia 4 tahun = Rp3.538,98,-
• Usia 5 tahun = Rp3.659,80,-
• Usia 6 tahun = Rp3.764,68,-
• Usia 7 tahun = Rp3.723,55,-
• Usia 8 tahun = Rp3.858,54,-
• Usia 9 tahun = Rp3.890,55,-
• Usia 10-20 tahun= Rp3.921,77,-
• Usia 21 tahun = Rp3.929,52,-
• Usia 22 tahun = Rp3.895,94,-
• Usia 23 tahun = Rp3.838,39,-
• Usia 24 tahun = Rp3.723,67,-
• Usia 25 tahun = Rp3.619,10,-
• Usia 26 tahun = Rp3.592,45,-
• Usia 27 tahun = Rp3.541,54,-
• Usia 28 tahun = Rp3.487,80,-
• Usia 29 tahun = Rp3.432,69,-
• Usia 30 tahun = Rp3.377,57,-

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare.

Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini.

Mayoritas petani sawit masih enggan mengikuti program PSR karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan kebun yang berlangsung sekitar 1–4 tahun hingga tanaman kembali menghasilkan.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa peningkatan dana PSR diperlukan agar petani memiliki dukungan pembiayaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa peremajaan kebun.

Menurutnya, selama ini target program PSR sulit tercapai karena petani tidak memiliki jaminan penghasilan selama proses peremajaan berlangsung.

“Kami meminta pemerintah menaikkan dana PSR menjadi Rp90 juta per hektare agar petani memiliki dukungan yang cukup selama masa peremajaan kebun. Tanpa jaminan ekonomi, wajar jika petani ragu mengikuti program PSR,” ujar Sabarudin, Kamis (26/3/2026).

Ia juga menilai bahwa peningkatan dana PSR akan mempercepat realisasi program tersebut.

Pasalnya, dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor selama ini sangat besar, namun pemanfaatannya untuk petani masih relatif kecil.

Dana yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara tidak langsung mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani.

Setiap tahunnya, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp30–50 triliun.

Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk subsidi program biodiesel yang nilainya sekitar Rp40 triliun setiap tahun.

“Artinya, dana tersebut lebih banyak menguntungkan perusahaan biodiesel yang sebagian besar merupakan kelompok usaha besar. Karena itu, sudah sewajarnya dana PSR dinaikkan untuk menciptakan keadilan dalam pengelolaan dana sawit,” tambahnya.

SPKS menilai program PSR sangat penting bagi masa depan produksi sawit nasional. Saat ini banyak kebun sawit petani yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya terus menurun dan membutuhkan peremajaan.

Selain itu, produktivitas kebun sawit petani saat ini rata-rata masih di bawah 12 ton TBS per hektare per tahun. Melalui program PSR, produktivitas tersebut berpotensi meningkat hingga 20–25 ton TBS per hektare per tahun.

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit produksi petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus meroket jelang Idulfitri 1447 Hijriah hingga hari ini, Selasa (17/3/2026) telah menyentuh Rp3.912,42 per kilogram (kg).

Sebelumnya, harga TBS petani mitra plasma Provinsi Sumut ini ditetapkan Rp3.776,35 per kg, atau terjadi kenaikan sekitar Rp136,07 per kg dari harga periode ini.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan dampak perang telah nyata berdampak pada harga komoditas. Saat ini, rata-rata harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) acuan melonjak menjadi Rp15.516 per liter dari sebelumnya Rp14.901,56 per liter.

“Ada lonjakan harga CPO acuan kembali sekitar Rp600 per liter dari periode sebelumnya imbas tensi geopolitik global. Harga CPO saat ini rata-rata Rp15.516 per liter,” ujar Dewiana, Selasa (17/3/2026).

Minggu lalu, juga tercatat adanya lonjakan harga CPO acuan sekitar Rp600 per liter dari periode sebelumnya yang berdampak pada peningkatan harga TBS.

Peningkatan harga TBS juga didorong oleh kenaikan harga kernel yang saat ini ditransaksikan Rp14.660 per kg dari sebelumnya Rp14.478,36 per kg.

“Kenaikan harga CPO dan kernel acuan berdampak pada peningkatan harga TBS di tingkat petani,” tambah Dewiana.

Adapun Disbunak Pemprov Sumut saat ini merilis harga TBS untuk usia 25-30 tahun.

Secara keseluruhan, harga tertinggi dari TBS petani Sumut periode ini terjadi pada tanaman usia 21 tahun, yakni sebesar Rp3.918,25 per kg dari sebelumnya Rp3.782,58 per kg.

Dewi mengatakan penentuan harga pembelian TBS oleh Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel.

Ketentuan harga tersebut dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut. “Harga ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Di daerah lain di Sumut bisa saja harganya berbeda-beda,” kata Dewi.

Sebagai informasi, harga pembelian tertinggi sebesar Rp3.912,42 per kg TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,42%.

Adapun faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada Maret 2026 sebesar 92,54%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 18 sampai dengan 24 Maret 2026:

• Usia 3 tahun = Rp3.301,38,-

* Usia 4 tahun = Rp3.520,69,-

* Usia 5 tahun = Rp3.642,02,-

* Usia 6 tahun = Rp3.748,28,-

* Usia 7 tahun = Rp3.715,29,-

* Usia 8 tahun = Rp3.846,70,-

* Usia 9 tahun = Rp3.880,91,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.912,42,-

* Usia 21 tahun = Rp3.918,25,-

* Usia 22 tahun = Rp3.882,92,-

* Usia 23 tahun = Rp3.827,23,-

* Usia 24 tahun = Rp3.710,77,-

* Usia 25 tahun = Rp3.603,88,-

* Usia 26 tahun = Rp3.576,04,-

* Usia 27 tahun = Rp3.524,11,-

* Usia 28 tahun = Rp3.469,11,-

* Usia 29 tahun = Rp3.413,00,-

* Usia 30 tahun = Rp3.356,68,-

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) hari ini, Kamis (5/2/2026) tercatat kembali berfluktuasi, turun ke level Rp3.586,12 per kilogram (kg).

Minggu lalu, harga TBS petani mitra Pemprov Sumut sempat tembus ke level Rp3.634,28 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan ada penurunan harga referensi minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global periode ini yang berimbas ke harga TBS.

"Harga CPO acuan kami turun sekitar Rp164,- per liter sehingga dampaknya ke harga TBS yang turun pekan ini," kata Dewi, Kamis (5/2/2026).

Saat ini, harga CPO lokal dan ekspor acuan ditransaksikan di level harga Rp14.602,83 per liter. Minggu lalu, harga CPO acuan tercatat mencapai Rp14.766,60 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada kernel yang saat ini menjadi Rp12.094,29 per kg dari sebelumnya Rp12.265,75 per kg.

"Karena keduanya turun, harga TBS petani mitra kita tidak bisa ditetapkan lebih tinggi," jelas Dewi.

Dewi menekankan Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian. Ketentuan harga ini dapat berbeda di tiap-tiap daerah di Sumut.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di lain daerah di Sumut bisa berbeda-beda,” jelasnya.

Adapun, harga pembelian tertinggi TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Pada Februari 2026, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani sebesar 92,65%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 4-10 Februari 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.778,90,-

* Usia 4 tahun = Rp3.042,86,-

* Usia 5 tahun = Rp3.223,09,-

* Usia 6 tahun = Rp3.314,31,-

* Usia 7 tahun = Rp3.344,11,-

* Usia 8 tahun = Rp3.433,47,-

* Usia 9 tahun = Rp3.498,18-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.586,12,-

* Usia 21 tahun = Rp3.578,90,-

* Usia 22 tahun = Rp3.531,54,-

* Usia 23 tahun = Rp3.496,37,-

* Usia 24 tahun = Rp3.380,01,-

* Usia 25 tahun = Rp3.275,83,-

Bisnis.com, MEDAN – Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) terus melesat sepanjang awal tahun 2026.

Per hari ini, Senin (26/1/2026) harga tertinggi TBS petani mitra ditetapkan sebesar Rp3.517,61 per kilogram (kg), naik sekitar 22,93 poin dari posisi minggu lalu Rp3.494,68 per kilogram (kg).

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan penetapan harga TBS produksi petani mitra terus positif jelang akhir Januari 2026 meski sempat mengalami sedikit penurunan pada periode tanggal 7-13 Januari.

“Periode ini harga pembelian TBS petani mitra kita membaik. Ada kenaikan tipis, sekitar 20 poin dari harga yang ditetapkan minggu lalu dengan harga tertinggi Rp3.517,61 per kg,” ujar Dewi, Senin (26/1/2026).

Dia mengatakan pergerakan positif harga TBS petani mitra Pemprov Sumut sejalan dengan kenaikan harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) dan kernel.

Saat ini, rata-rata harga CPO lokal dan ekspor acuan menjadi Rp14.318,58 per liter, naik sekitar Rp100 per liter dari harga Rp14.222,55 di minggu lalu.

Sedangkan kernel telah menyentuh Rp11.756,42 per kg dari sebelumnya Rp11.691,67 per kg.

Ditekankan Dewi, Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian.

Ketentuan harga ini pun dapat berbeda dengan daerah lainnya di Sumut.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di tiap daerah di Sumut bisa berbeda-beda,” jelasnya.

Adapun harga pembelian tertinggi TBS petani mitra Pemprov Sumut berlaku untuk tanaman usia 10-20 tahun dan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Pada Januari 2026, faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani sebesar 92,81%.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 21-27 Januari 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.726,03,-

* Usia 4 tahun = Rp2.984,86,-

* Usia 5 tahun = Rp3.161,34,-

* Usia 6 tahun = Rp3.250,79,-

* Usia 7 tahun = Rp3.280,13,-

* Usia 8 tahun = Rp3.367,68,-

* Usia 9 tahun = Rp3.431,23,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.517,61,-

* Usia 21 tahun = Rp3.510,49,-

* Usia 22 tahun = Rp3.463,98,-

* Usia 23 tahun = Rp3.429,43,-

* Usia 24 tahun = Rp3.315,14,-

* Usia 25 tahun = Rp3.212,81,-

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai rencana pemerintah menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026 akan memberikan tekanan langsung terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan beban kebijakan tersebut akan lebih banyak ditanggung oleh sektor hulu, khususnya petani sawit yang selama ini hanya berperan sebagai penjual TBS.

Gulat menuturkan, dari total luas perkebunan sawit nasional sekitar 16,38 juta hektare, sekitar 6,87 juta hektare atau 42% merupakan perkebunan sawit rakyat.

“Artinya adalah kenaikan PE khususnya yang menanggung bebannya adalah petani sawit yang praktis hanya penjual TBS,” kata Gulat kepada Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut akan berbeda bagi korporasi yang memiliki industri hilir hingga produk turunan, terutama jika produk CPO tersebut tidak diekspor.

Dia menilai, perusahaan dengan integrasi vertikal memiliki fleksibilitas lebih besar, terutama apabila produk turunan CPO tidak ditujukan untuk ekspor sehingga tidak dikenakan pungutan ekspor maupun bea keluar (BK).

Gulat menjelaskan kenaikan PE akan menekan harga CPO, termasuk harga CPO domestik yang digunakan sebagai referensi pembentukan harga.

Menurut Apkasindo, kenaikan PE akan menekan harga CPO, termasuk harga CPO domestik yang menjadi dasar penetapan harga referensi (HR). Adapun, HR ditetapkan berdasarkan rata-rata harga CPO domestik dengan bobot akumulasi 60%.

“Jika harga CPO tertekan karena asumsi rumus penetapan HR maka dipatikan harga CPO akan turun dan terdampaklah ke harga TBS petani sawit. Karena rujukan pembelian harga TBS adalah harga rata-rata mingguan CPO untuk petani bermitra, dan harga CPO harian untuk petani swadaya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Apkasindo memperkirakan penerapan PE sebesar 12,5% akan menekan harga TBS petani sawit sekitar Rp380 per kilogram. Jika beban tersebut ditambah dengan bea keluar, maka total tekanan harga yang ditanggung petani dapat mencapai Rp625 per kilogram TBS.

Adapun saat ini, harga TBS petani bermitra pada Oktober—Desember 2025 berada di kisaran Rp3.000–Rp3.700 per kilogram dengan harga pokok produksi (HPP) Rp1.850–Rp1.900 per kilogram TBS. Sementara itu, harga TBS petani swadaya atau mandiri berada di rentang Rp2.250–Rp3.250 per kilogram dengan HPP Rp1.600–Rp1.650 per kilogram.

“Sebagai pembanding beban PE US$92,61 periode Desember 2025 adalah Rp315 per kilogram TBS,” jelasnya.

Gulat menilai kenaikan PE ini akan berdampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga petani sawit, terlebih di tengah masih mahalnya harga pupuk dan ketiadaan pupuk bersubsidi bagi petani sawit dalam lima tahun terakhir.

“Ini sangat memberatkan di tengah dinamika regulasi sawit saat ini dan masih mahalnya harga pupuk di mana petani sawit sejak 5 tahun terakhir praktis tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi,” bebernya.

Untuk itu, Apkasindo meminta pemerintah memberikan kompensasi kebijakan agar beban kenaikan PE dapat tertutupi. Setidaknya, asosiasi petani sawit mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI).

“Pertama, dirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BoSI) sehingga orkestra industri sawit dari hulu-hilir-turunan dapat seirama di bawah satu kelembagaan. Saat ini ada 38 kementerian/lembaga rusi sawit,” ucapnya,

Kedua, perubahan fokus penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan porsi difokuskan kepada petani sawit. Selama ini, sekitar 90% dana BPDP dialokasikan untuk kepentingan umum seperti biodiesel, sementara hanya 10% yang berhubungan langsung dengan petani sawit.

Ketiga, Apkasindo juga mengusulkan legalisasi perkebunan sawit rakyat melalui jalur afirmasi dengan program sertifikasi seluruh lahan perkebunan sawit rakyat, baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Keempat, penerapan satu harga TBS nasional.

Kelima, penerapan satu harga TBS petani sawit Indonesia serta penetapan Bursa CPO Indonesia (ICDX) sebagai satu-satunya bursa CPO nasional untuk menciptakan mekanisme harga yang lebih adil.

Kendati begitu, Apkasindo menyatakan petani sawit tetap mendukung program pemerintah dalam mendorong kemandirian energi nasional, termasuk melalui implementasi biodiesel B40.

Bahkan, asosiasi petani sawit juga menyatakan dapat menerima kenaikan PE hingga 15% sepanjang tuntutan dan permasalahan struktural petani sawit dapat diselesaikan.

“Kami petani sawit mendukung program Presiden Prabowo melalui kemandirian energi, salah satunya dengan menaikkan PE 12,5%, bahkan kami setuju jika sampai 15% asalkan permintaan petani sawit dilaksanakan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan kenaikan PE CPO merupakan upaya mendukung keberlanjutan program mandatori biodiesel sepanjang tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengimplementasikan B40 pada 2026. Selanjutnya, implementasi B50 ditargetkan dimulai pada semester II/2026 mendatang.

Selain itu, kenaikan pungutan ekspor tersebut sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“PE [CPO] naik menjadi 12,5% per Maret 2026. Kebijakan biodiesel masih B40 untuk tahun ini. Namun kajian untuk B50 tetap disiapkan,” ujar Haryo kepada Bisnis, Minggu (18/1/2026) malam.

Bisnis.com, MEDAN - Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) naik tipis menjelang pergantian tahun.

Pada Sabtu (27/12/2025) harga tertinggi TBS petani mitra terpantau berada di level Rp3.451,27 per kilogram (kg), bergeser 8,90 poin dari minggu sebelumnya yang di posisi harga Rp3.442,37 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana mengatakan kenaikan harga TBS petani mitra tertahan oleh fluktuasi harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global yang saat ini menjadi Rp14.048,71 per liter dari sebelumnya Rp14.105,26 per liter.

“kenaikan harga TBS petani mitra yang ditetapkan untuk periode ini disokong oleh harga kernel,” ujar Dewi, Sabtu (27/12/2025).

Diketahui, harga kernel mengalami kenaikan hampir Rp500 per kg pada pekan ini. Sebelumnya, per kilogram inti sawit ini ditransaksikan sebesar Rp11.068,31.

Dijelaskan Dewi, harga tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp3.451,27 per kg pada minggu ini merupakan harga pembelian TBS petani mitra Pemprov untuk tanaman usia 10-20 tahun dengan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Adapun faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan Desember 2025 sebesar 92,84%.

Dewi menekankan bahwa Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di tiap daerah bisa berbeda-beda,” tandas Dewi.

Berikut acuan harga TBS sawit petani perkebun di Sumut periode 24 Desember 2025-6 Januari 2026:

• Usia 3 tahun = Rp2.674,67,-

* Usia 4 tahun = Rp2.928,59,-

* Usia 5 tahun = Rp3.101,67,-

* Usia 6 tahun = Rp3.189,44,-

* Usia 7 tahun = Rp3.218,24,-

* Usia 8 tahun = Rp3.304,12,-

* Usia 9 tahun = Rp3.366,49,-

* Usia 10-20 tahun= Rp3.451,27,-

* Usia 21 tahun = Rp3.444,27,-

* Usia 22 tahun = Rp3.398,62,-

* Usia 23 tahun = Rp3.364,71,-

* Usia 24 tahun = Rp3.252,54-

* Usia 25 tahun = Rp3.152,11,-

(240)

Bisnis.com, MEDAN - Harga tandan buah segar (TBS) sawit petani mitra Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) bergerak positif pekan ini.

Pada Jumat (5/12/2025) harga tertinggi TBS petani mitra terpantau naik tipis ke level Rp3.432,58 per kilogram (kg), bergeser 7,58 poin dari minggu sebelumnya yang di posisi harga Rp3.425 per kg.

Analis Pasar Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut Dewiana menyampaikan kenaikan itu terdampak pergerakan positif harga minyak sawit mentah/ crude palm oil (CPO) global menjadi Rp14.105,71 per liter.

“Sebelumnya, rata-rata harga CPO acuan itu Rp13.932,48 per liter. Pekan ini menjadi Rp14.105,71 per liter,” ujar Dewi, Jumat (5/12/2025).

Dia menyebut kenaikan harga TBS juga tertahan oleh harga kernel lokal yang terus turun. Saat ini telah berada di level Rp10.856,63 per kg, dari minggu lalu Rp11.408,05 per kg.

Harga tertinggi yang ditetapkan sebesar Rp3.432,58 per kg pada minggu ini merupakan harga pembelian TBS petani mitra Pemprov dengan tanaman usia 10-20 tahun dan kadar rendemen CPO mencapai 22,34%.

Adapun faktor 'K' atau persentase bagian yang diterima oleh petani pada bulan Desember 2025 sebesar 92,84%.

Dikatakan Dewi, Tim Penetapan Harga TBS Petani Mitra Pemprov Sumut mengacu pada harga yang diperoleh dari PT Perkebunan Nusantara, GAPKI, serta harga pasaran minyak sawit mentah dan kernel dalam menetapkan harga pembelian.

“Harga pembelian TBS ini hanya berlaku untuk petani mitra Pemprov Sumut. Harga TBS di tiap daerah bisa berbeda-beda,” tandas Dewi.

Berikut acuan harga TBS sawit petani pekebun di Sumut periode 3-9 Desember 2025:

• Usia 3 tahun = Rp2.661,66

* Usia 4 tahun = Rp2.913,63

* Usia 5 tahun = Rp3.083,71

* Usia 6 tahun = Rp3.170,85

* Usia 7 tahun = Rp3.200,16

* Usia 8 tahun = Rp3.284,90

* Usia 9 tahun = Rp3.347,45

* Usia 10-20 tahun= Rp3.432,58

* Usia 21 tahun = Rp3.425,43

* Usia 22 tahun = Rp3.379,59

* Usia 23 tahun = Rp3.345,54

* Usia 24 tahun = Rp3.232,92

* Usia 25 tahun = Rp3.132,08

(240)